Ditemukan 5678 data
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
150 — 97
Keterlambatan pembayaran kewajibanhutang dikarenakan adanya pandemik covid 19 yang terjadi saat ini dandapat dikualifikasi sebagai situasi force Majeur, dimana Tergugat II tidakdapat memenuhi perjanjian kepada Tergugat bukan dikarenakankesalahan/kesengajaan dari Tergugat II melainkan sesuatu yang tidak dapatdiprediksi dan tidak dapat dihindari.
18 — 6
Negara hokum Republik Indonesia tidak menganut prinsipbinding force of precedent.3. Bahwa petunjuk dalam Buku Il Pedoman Tehnis PengadilanAgama hanya dapat diterapkan apabila terdapat fakta hukum yangbersifat eksepsional dan luar biasa, yaitu : suami melakukankekejaman dan kekerasan kepada isteri. Ketentuan dalam Buku IIPedoman Tehnis Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan No. 1445 / Pdt.
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto
98 — 92
Keadaan memaksa (force majeur) atau Kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangipada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan Surat Penetapan NilaiLimit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Bahwa fakta hukum membuktikan Lelang Eksekusiterhadap agunan kredit atas nama PT. Papan MandiriUtama/ alm.
Pembanding/Penggugat II : Ny Kiswati Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Republik Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama Cepu
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Wahyu Widiastuti,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Tn Liembang Priyadi Daljono,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny Erly Maida,SH,M.Kn. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Blora
93 — 50
(it) Keadaan memaksa (Force Majeur) atau kahar.Dalam Konvensi1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora dalam perkara Nomor :29/Pdt.G/2019/PN.Bla dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnyaberbuny! :Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada ParaPenggugat, antara lain:a.
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
1.Krisna
2.Deni Bangkit Riadi
82 — 45
Bahwa Terdakwa1 kenal dengan Saksi2 (PradaArjun) dan Saksi3 (Prada Jamaludin) sejak tahun 2016karena pernah samasama mendaftar Tamtama A27 diLanud Hasanudin Makassar, sedangkan Saksi4 (PradaMoradanus), Saksi5 (Prada Syamsul), Saksi6 (PradaAswar) dan Saksi8 (Prada Abdul Muis) hanyamengenalnya lewat Whatsapp dan satu grup di WhatsaapAir Force Sulawesi, akan tetapi tidak pernah bertemu,sedangkan dengan Saksi7 (Prada Usman), Terdakwa1tidak mengenal sama sekali dan hubungan Terdakwa1dengan tujuh orang
55 — 25
yaitu berjalan menujuke pesawat udara, dan masuk ke pesawat udara (boarded), Sementarabagasi yang telah selesai check in bersama penumpang akan dilekaticlaim tag, dan bagasi dibawa dan dimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatan bagasi jika kondisibagasi tersebut sudah dilekati claim tag dan penumpang sudah melaluiboarding gate, proses boarding, dan sedang berjalan ke pesawat udaraadalah hanya jika penumpang karena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force
SUGENG RIYADI, DKK.
Tergugat:
PT. INVESTA BERSAMA ABADI
116 — 25
sah menuruthukum dan bagaimana akibatnya bagi para pihak ;Hal. 47 dari 54 Putusan No. 267/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgMenimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat berdasar pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : oengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
109 — 38
yang mengikat seluruh WNI;Bahwa proses gugatan perdata yang diajukanoleh para Penggugat, tidakmenggugurkan proses pidana, hukum pidana yang harus diutamakan;Bahwa yang harus membuktikan tentang uang tersebut adalah Penggugatkarenauntuk membuktikan negative itu tidak mungkin;Bahwa apabila telah dilakukan berulangulang transaksi di ATM yang samauntuk penambahan dana yang tanpa alas hak maka hal tersebut dapatdikatakan sebagai suatu modus operandi (menstrea) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Force
56 — 43
Munir Fuady, SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudulPerbuatan Melawan Hukum, menyatakan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:Komponen KerugianStarting point dari ganti rugiBukan karena alasan force majeureSaat terjadinya kerugianKerugian yang dapat didugadengan menelisik gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu, secaraeksplsit tidak ditemukan satu dalilopun dalam posita/fundamentumpotendi gugatan perbuatan melawan hukumnya, tentangkerugian yang diderita oleh Terlawan berdasarkan komponenkerugian
129 — 17
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti T2 (suratpemberian) tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum(not have the force of law).Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 27 K/AG/2002, tanggal 26 Februari 2004, yang pertimbangannya diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atastanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebutsebagaimana maksud
Ny. Mesini
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
51 — 16
Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 589/Padt.G/2018/PN Tng Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan barang kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21.Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan.Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar.Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta.Nilai limit yang dicantumkan
883 — 536
Tetapi kKemudian muncul suatu pemikiran yang mau dicari, meskipunkita ingin suatu putusan bersifat final and binding, tetapi kita tidak bolehmelupakan tujuan dari penyelesaian sengketa, apakah melalui peradilanatau melalui konsiliasi terutama melalui arbitrase, ialah two and force thecrash dan two and force the justice, yaitu menegakkan keadilan. Oleh sebabitu, pantaskah keputusan yang final and binding yang dijatuhkan oleharbitrase dibiarkan ?
149 — 40
perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).88Dalam konteks pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksudadalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
ALEXANDER WILLIAM FORD
Tergugat:
MAN LEE FORD CHEUNG
1541 — 1519
Ketidaksepakatan mengenai hal ini lah yang menjadi pemicupermasalahan diantara Penggugat dan Tergugat.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) yaitu,The FIRST PARTY cannot enter the area of the management ofcompany but still can enter the area of the units of company (villa andhotel) in Tulamben and Sanur, to obtain the accommodation facilitiesfor free for 3 (three) months from the date of signing of thisagreement, if there are rooms available for the FIRST PARTY and theFIRST PARTY cannot force his will
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
IRFAN ALIAS BOLONG
152 — 37
Cukai Makassar terhadap Barang Kena CukaiHasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok Ilegal; Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Cimahi lulus tahun 2011, DIV Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2015 Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai Staff Senior SeksiPenjualan 1 Departemen Pemasaran PT Kertas Padalarang ( 2018 s.d.sekarang), Tutor dan Trainer Pelatinan Identifikasi Keaslian Pita CukalDesain T.A. 2019 s.d. sekarang, Anggota Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan bataldemi hukum karena Tergugat tidak pernah menunjukan kepada ParaPenggugat mengenai bukti kerugian yang di alami oleh Tergugat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat(1) dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force
154 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan iktikad baik sebagaisuatu unversal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untukbertindak dengan iktikad baik terhadap semua waraga negara.3. Bahwa, Termohon , Termohon II, Termohon Ill, dan Termohon IVtelah melakukan jual beli sahamsaham PT. Mecosin Indonesiadengan Ny.
TRI WIDOWATI
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta
3.PT. Nobel Graha Auction
168 — 29
Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan berkirim suratkepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi akan tetapi, akan tetapiTergugat malah memberikan peringatan peringatan tanpamengindahkan keadaan Force Majeur dan atau adanya penetapanbencana Nasional dan diberlakukan PSBB oleh Pemerintah danpengajuan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugatdiabaikan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;Pasal 6Usaha
41 — 4
Antang Gunung Meratus melakukan keterlambatanpembayaran kecuali karena force majeure maka dikenakan denda sebesar0,3 0/00 (nol koma tiga mil) dengan denda maksimal 3%. Bila Perusda RRtidk dapat memenuhi target setelah adanya peringatan tertulis selama 2 kalimaka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 untuk setiap ton batubarakekurangannya.
1710 — 1367
Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal1011 Februari 2004;1 (satu)bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dariDasa Sutantio, No.
Mem1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal:Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUANINTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTIPLASMA PT.DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatanperbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl.Jend. Sudirman Kav. 4546 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul15.30 sampai dengan 17.00 WIB.