Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2012 — EDY SAPUTRA SURADJA Bin (alm) HAMBALI SURADJA
195 — 94
  • Tapian Nadenggan sesuai berdasarkanAkte penggabungan Notaris Pengganti Kabupaten dati II TangerangSUHARTINI, SH Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 serta PengelolaOperasional Kebun dan Memberikan Bantuan Tekhnis Perkebunan milik PT.Tapian Nadenggan.Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 September 2011 tentangPerubahan Susunan Pengurus PT. Tapian Nadenggan yang dibuat olehNotaris Hardinawanti Surodjo, SH, maka terdakwa diangkat kembali sebagaiDirektur PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
69 — 11
  • hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — RESTONO, S.Pt
80 — 13
  • BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
55 — 87
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 29 April 2014 — MOH. FAIZUN, S.Sos, MT
80 — 24
  • Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
60 — 14
  • Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pkj
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
177 — 52
  • Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
243 — 154
  • beliau masuk baru saksi menyampaikan perihal dana pokir tersebutbahwa ada konsekuensi untuk dana pokir tersebut berupa kontribusi kepadaanggota DPRD pemilik pokir dan berdasarkan kesepakatan temanteman di bagiandata center ditetapkan sebesar 40%;Terkait dengan kesepakatan saksi bersama dengan temanteman saksi di bidangdata center yaitu 40% dari anggaran untuk kontribusi kepada Anggota DPRDpemilik Kegiatan pokir, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa karenabeliau hanya menyampaikan terkait tekhnis
    Anmad Yasir; Setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menggelar rapatkhusus di bidang persandian tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang juga menjabatsebagai Kepala Bidang Persandian, lalu saksi menyampaikan kepada temanteman bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar Rp30%setelah itu kita atur mengenai tekhnis pengumpulannya; Yang terkumpul dari dibidang persandian berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) dan semua dikumpulkan kepada ibu Ani, kemudian dana
    Sultra,dimana saat itu Terdakwa hanya membahas bahwa ada kegiatan yangmenggunakan dana pokir dan untuk tekhnis pelaksanaannya dikembalikan padabidang masingmasing;Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa juga ikut menyetorkan danakontribusi tersebut;Bidang persandian dipimpin oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Terdakwasendiri kemudian dibawahnya terdapat 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola saksi(sendiri), Seksi Operasional dan Seksi Pengarsipan dan saat itu hanya 2 seksiyang terisi sehingga
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2009 — Putus : 20-08-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BATANG Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Btg
Tanggal 20 Agustus 2009 — DSP
98 — 10
  • Pasal 6 angka 5 PeraturanDirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER2/PL/2006Halaman 41 dari 120 halaman42tentang Petunjuk Tekhnis Pelasanan Lelang).
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 21-07-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pdg
Sakarum Binti Sarija;Rais Abdulhadi Bin Sarija;Ibrahim Bin Sarija; Surja Bin Sarija;H. Ahmad bin Nasimin;H. Masnah Bin H. Sudara;Karsio;Arsinah;Surni alias Rusti binti Nurdin ;Bawi Bin Nurdin;Eti Binti Nurdin; Suganda;Aton Ruhiyat;Muklis;Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibaliung;Kepala Desa Sukajadi;Badan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
79 — 6
  • Penggugat dan Kuasa Insidentil itu menghadap Ketua Pengadilan secarabersamaan lalu Ketua Pengadilan mengeluarkan Izin Kuasa Insidentil.Penjelasan tentang kuasa insidentiil juga ditegaskan Dalam Buku PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku IIEdisi 2007 hal 5354 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskanbahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohondalam persidangan perdata di Pengadilan adalah :a.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-04-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
Eric Aditia Putra
Tergugat:
SOERIADINATA MULIADI
Turut Tergugat:
Thomas Rudi Hartawan Widjojo, SH., M.Kn
136 — 96
  • Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Nomor .PPNS/BP/001/I/2020/SATPOL PP, diberi tanda P9;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 8 Januari2020 perihal permohonan Kelengkapan Suratsurat Dokumen Tanah untukPerijinan dan Hak Pembagian Hasil (Kesatu), diberi tanda P10;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Februari2020 perihal Permohonan Kelengkapan SuratSurat DokumenKepemilikan Tanah untuk Perizinan, diberi tanda P11;Foto copy Surat Teguran dari Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-10-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 31-05-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 16 April 2015 — NAHDLATUL WATHAN;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, M.A., 2.TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ
159 — 306
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor101104 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Tekhnis).Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka s/d angka 8 di atas gugatanPenggugat diajukan belum waktunya (pradini), seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara mediasi jika tidak berhasil melalui Pengadilan Negeri untukmenguji secara hukum Nahdlatul Wathan versi mana yang merupakan kelanjutandari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH
Pengadilan PN Kuala Kurun Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 46/Pid.B/2019/PN Kkn
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.JANANG MULA ANDRI RONU, SH
2.RENDY BAHAR PUTRA, S.H
Terdakwa:
1.TUHIR O. GAMAN Als Bapak JANI Bin ODOT
2.BINTIRMAN Als AGAK Als Bapak LISA Bin ODOT
3.JUPRI Bin HADIR
139 — 119
  • Jupri Bin Hadir sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas, maka Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapamenunjuk kepada Terdakwa Tuhir O Gaman Alias Bapak Jani Bin Odot,Terdakwa II Bintirman Alias Agak Alias Bapak Lisa Bin Odot, Terdakwa III.Jupri Bin
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-11-2015 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3359/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 8 Februari 2017 — AVI WIDITA KRESNAMURTI binti SRI MULYONO, dk Melawan RADIKTYA KUNTODI bin SRI MULYONO, dkk
268 — 174
  • No. 3359/Pdt.G/20195/PA.JSyang semestinya diajukan oleh pihak dalam halhal yang sangat daruratsebelum putusan akhir dijatuhkan atau sambil perkara berjalan, oleh karenanyaprovisi yang diajukan oleh pihak yang dimintakan tidak tepat penempatannyaharus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa walaupun secara tekhnis permohonan sidangditempat (discente) dan sita jaminan ditolak akan tetapi dalam pokok perkaraPenggugat memohon pula agar peletakkan sita jaminan terhadap objek perkaratersebut
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 26-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 379/PID/2020/PT BDG
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. DENNY DARMATIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGGA INSANA HUSRI , SH. MH
553 — 207
  • DENY DARMATIN melengkapi kekurangan dokumen danperubahan dokumen serta membayar jaminan reklamasi sebesar Rp11.947.422,. ( Sebelas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empatratus dua puluh dua rupiah ) selanjutnya Dinas ESDM Provinsi jawa baratmengeluarkan Surat Perimbangan Tekhnis IUP Operasi Produksiperpanjangan Ke1 an H.DENY DARMATIN nomor 033/Pertek.PIUP.OP/WIil.III/12/2016 tanggal 30 Desember 2016, dan Surat pertimbanganint lah yang diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu PintuPRovinsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Dkk.
314 — 178
  • Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebutsecara tekhnis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan, Pemohon (dalam hal ini diwakili olehNotaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses PermohonanPengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikanpernyataan (disclaimer)
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 26-06-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tbh
Tanggal 9 September 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH. MH
Terdakwa:
DWI SUSANTO Bin AMAT KARSONO
40 — 8
  • Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengukuran di sebuahlahan terbakar yang terletak di Sungai Nipah RT.003/RW.002 DusunSungai Perpat Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau BurungKabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Jumat tanggal 22Maret 2019 berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala KepolisianResor Inhil Nomor: B/550/III/2019/Res.1.13 tanggal 22 Maret 2019perihal Permintaan Tenaga Tekhnis Survei Lokasi PembakaranLahan, kemudian berdasarkan surat tersebut Kepala Kantor BadanPertanahan Kabupaten
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Klk.
Tanggal 29 April 2015 — Nurdin Als Udin Als Putau Bin Hidayah (Alm)
84 — 23
  • diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwadipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai denganidentitas terdakwa Nurdin Als.Udin Als.Putau Bin Hidayah (Alm.) sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — SAIDI Als EDI Bin ISHAK
542 — 394
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 16-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 29 September 2016 — H. IDRUS Melawan 1. WALIKOTA BANJARMASIN (Sebagai Tergugat) 2. Yohanes Zakaria Tanudireja, (Sebagai Tergugat II INT)
141 — 55
  • Dalam kasus ini,berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SKPD Tekhnis,tidak ditemukan pelanggaran, sehingga tidak beralasan apabila dilakukanpencabutan izin.Bahwa berdasarkan dokumen permohonan izin mendirikan bangunan,ditemukan kesepakatan antara Yohanes Zakaria Tanudireja danPenggugat tentang pembangunan rapat sisi batas tanah sebesar 0 (nol)m, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah bisa menunjukkankesepakatan selain yang diterima BP2TPM pada saat pengajuan IzinMendirikan Bangunan