2017, tanggal 28 Desember 2011;

mengetahui tentang RKAP;Bahwa untuk penentuan besaran volume target RKAP untuk KR KR tidakterlepas dari mekanisme RKAP;Bahwa pada sekitar bulan SeptemberOktober dari pusat Direktorat keuanganmenyuruh KRKR untuk menyampaikan RKAP tahun yang akan datang,angkaangka itu nanti akan dibahas di Raker untuk ditetapbkan mana yangdisepakati oleh KR dan Kantor Pusatdalam hal ini Direksi, nanti setelahdisepakatioleh SHS, angkaangka itu nanti akan dibawa ke pemegang saham,nanti di pemegang saham akan dilakukan rapat tekhnis

, dirapat tekhnis nantiangkaangka itu bisa juga bergerak kalau pemegang saham menganggapangkaangka itu dikatakan kurang menantang nanti setelah rapat tekhnisdiperoleh angka yang sudah disepakati dengan SHS maka akan dilakukan PraRUPS setelah Pra RUPS dan di Pra RUPS angakanya sudah pasti lalu diRUPS dan di RUPS itulah RKAP disahkan;Bahwa penentuan volume dan varietas atas jenis subsidi diketahui oleh saksiberasal dari hasil pembahasan antara kantor pusat dan daerah, di raker itulahyang dilakukan

SHS;Bahwa dalam oprasional saksi adalah penanggungjawab tekhnis;Bahwa tim verifikasi dibentuk untuk membentu PPK;BaalBahwa untuk pertanggungjawaban adalah Menteri dan secara fisik yangbertanggungjawab adalah PT.

Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Halamani33dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis

pembayaran gajiABK Asing;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.

PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi; Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan; Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaidengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya tersebut; Bahwa saksi menjelaskan status perusahaan

2017, tanggal 28 Desember 2011;

Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal 10 Oktober 2013;34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo nomor : 584/A.Pemb-NGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo nomor : 028/A.Pemb-NGK/121/09/2011, tanggal 07 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil

KdiSaksi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pengadaantersebut adalah metode pemilinan langsung pasca kualifikasi denganpenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen

Dan Berdasarkanhasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas

dengan Ketua BapakJamaludin Karim, berkoordinasi dalam hal untuk penentuanharga, dengan 4 Lokasi sebagai rencana lokasi lahan TPA (tempatpembuangan akhir), lokasi 1 terletak dikampung rokem Dsbatukerbuih Kec.Pasean, Lokasi 2 di Ds.Telontorajeh,Kec.Pasean, lokasi 3 Ds.Telontorajeh Kampung Blok MursadehKec.Pasean, lokasi 4 Dsn.Kendal Ds.bindeng Kec.Pasean, danyang dipilih untuk tempat TPA adalah Lokasi 4 yang didasarkanoleh telaan staff melalui kepala BLH kepada Bupati selanjutnyadisertai pertimbangan tekhnis

Tugas tanggung jawab selaku KPA adalah, 1menyiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah prosestranterdakwa pengadaan tanah TPA tersebut dari Pemkab kePemilik sesuai dengan UU dan aturan yg berlaku, 2. mengadakankoordinasi dengan panitia pengadaan termasuk mengadakankunjungan ke Lokasi, sebelum ditunjuk lokasi TPA.Bahwa benar Dasar hukum berupa petunjuk tehnis pelaksanaanpembebasan tanah dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir(TPA) tahun 2009 di Desa Bindeng Kabupaten Pamekasantersebutdari petunjuk tekhnis

Pelanggaran atau kekeliruan yang dimaksud dapat dianggapsebagai critical error (kesalahan pengetikan) atau procedural error171(kesalahan prosedur) yang dapat diluruskan dengan jalan, Hakim dalampersidangan merubah susunan dakwaan sesuai dengan prinsip yang digariskan(Tuada Pidum tinjauan berbagai permasalahan tekhnis bidang pidanadiberikan dalam bimbingan tekhnis bidang pembinaan dan pengawasanpada Mahkamah Agung RI di Bogor tanggal 18 Oktober 1998.

Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis yang padaintinya merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM dalam rangka menyikapikondisi permasalaha yang terkait dengan target penyerapan anggaranj. Pada tanggal 14 Nopember 2011 Kementerian ESDM mengirim surat kepadaKementerian Keuangan mengenai permohonan izin khusus multi years terkaitpembayaran 20 % uang mukak.

; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;> Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronikdan/atau pengumuman resmi untuk penerangan umum = sertamenyampaikan ke LPSE (layanan pengadaan secara elekronik) untukdiumumkan dalam portal pengadaan nasional;> Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;> Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danHalaman 133 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ;Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian kerja laut bagi Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis

pembayaran gajiABK Asing ;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.

PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi;Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaiHalamani40dari227 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Tul.dengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ; Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

Suyatno KepalaCabang PT Adhi Karya Semarang, kemudianterdakwa menyuruh staf bernama Agung Subgyo83untuk mencari informasi ke Dinas PU PwmkabKendal:Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan daristaf tersebut, kemudian memerintahkan untukmengikuti persyaratannya;Bahwa sebelum lelang dilakukan pernah ketemudengan Pak Suyatno, yang mengatakan jika nantimenang lelang maka Hutama Karya akandibebani untuk membayar pinjaman Pemkab;Bahwa Hutama Karya menang lelang karenatelah memenuhi tekhnis dan administrasi

kebersihandi RSDBasemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 dr.Eddy Kenedy,SpB.Fisa Bin H.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna AnggaranRumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/071/ RSDB/ tahun 2012 tanggal18 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tahun anggaran 2012 dimana dalam surat keputusan tersebut Sdr.terdakwayang secara struktural menjabat Kepala Bagian Tata Usahaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

No. 1016 K/PID.SUS/2016korupsi Penggunaan Anggaran Kegiatan Program HarmonisasiRancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 20072027pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kegiatan KoordinasiPemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan PeningkatanKemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan, dan Kegiatan PeningkatanRencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara TahunAnggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa benar saksi

Prosedur pengadaan belum mengacupada ketentuan antara lainpanitia belum membuat OE/ HPS,dokumen kontrak tidak lengkap,tidak didukung spesifikasi tekhnis,RKS dan Berita Acara PelaksanaanKegiatan dalam proses pengadaanbarang, jangka waktu pelaksanaanpekerjaan melampaui yang ditentukandalam kontrak;c.

Dalam melakukan pemeriksaandi UMMY Solok kami menemui orangyang berkepentingan yaitu Sdr.Fadzril yang mengakui dirinyasebagai Rektor UMMY pada waktu itu.Kemudian bersama tim, berdasarkanhasil pemeriksaan di UMMY Solok kamimenuangkannya dalam bentuk kertasdata audit yang ditandatangani olehKetua Tim, Pengendali Tekhnis dandiketahui dan disetujui olehSekretaris Pelaksana Kopertis yangpada waktu itu di jabat oleh Prof.Dr. Ir. H. Ujang Rusman, MS.

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tengan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebalumnya yang menyatakan CV.

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebelumnya yang menyatakan CV.