Ditemukan 6225 data
110 — 54
setelah ada rekening koran dari BNIbahwa ada dana tersebut, yang kebetulan ada teman an.Rio Suabeyyang tahu mengenai dana tersebut, saksi tidak tahu bersumber darimana dana tersebut.Bahwa Papua Barat TV adalah Perusahaan Daerah Propinsi PapuaBarat, yang saksi tahu pada tahun 2010 belum ada, namun Perdatersebut baru ada pada Desember 2013.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralatan yang di serahkan olehterdakwa Yusfin Teti Sanda, S.Hut. karena saksi sebagai Supervisitekhnik.Bahwa saksi tahu untuk alat tekhnis
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
ANDI HASANUDDIN MAKKASAU Alias ANDI LIPU Bin MAKKASAU
60 — 22
menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)sudah ada aturannya ; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ditunjuknya saksi YunuS menjadiPPTK bukan sebagai PPK ;Bahwa Yang menunjuk saksi Yunus sebagai PPTK adalah Kepala Dinas;Bahwa Laporan pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada saksisebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;Bahwa Ada laporan mengenai item pekerjaan ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk Direktur Pengawas ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk untuk adanya Direktur Pengawas;Bahwa PPTK adalah Pelaksana Tekhnis
RUSLI USMAN
Terdakwa:
RINA ASIANI Binti H. JAMALUDDIN SILAWANE
272 — 21
MANJA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani padasaat dimintal keterangan dalam persidangan; Bahwa benar saksi sebagai Kepala Subsi Status Hukum Kapal dansertifikasi Kapal di KSOP Nunukan; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala SubsiStatus Hukum Kapal dan sertifikasi Kapal di kantor adalah := Memeriksa Notice tekhnis radio, Bertanggung jawab kepada statushukum kapal, pengukuran
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
344 — 254
Bahwa berdasarkan PERPRES 38/ 2015, KTUN ObyekSengketa termasuk dalam proyek kerja sama yang dijaminpelaksanaanya oleh UndangUndang, yang mana terkait syaratsyarat tekhnis yang dipersyaratkan sebelum TERGUGAT IlINTERVENSI memperoleh persetujuan telah dipenuhi seluruhnya,fakta tersebut terbukti pada adanya Surat Permohonan dariTERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemrakarsa proyek kerjasamaPengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuhberbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) dan dokumen studikelayakan
76 — 20
bersama Tim PHO ada melakukan pemeriksaan satu unit kapalwisata yang sudah terpasang mesin kapalnya di lokasi TPI Lampulo Banda Aceh;Bahwa setahu saksi, Tim Pemeriksan Barang tidak sampai memeriksa mesin kapalyang terpasang di kapal wisata apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, tim hanyasekedar melihat saja;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani Tim PemeriksaBarang dan saksi sebagai PPTK bertanggal mundur yaitu tanggal 23 Desember2010;Bahwa saksi tidak tahu apakah tim pengelolaan tekhnis
233 — 279
PencapaianKinerja Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016;4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan;1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
118 — 50
ArindahPutra Sinjai saksi tidak mengetahuinya ; Bahwa walaupun saksi sebagai anggota panitia lelang, namun saksi tidak pernahdiajak untuk mengikuti evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga,namun atas perintah dari Ketua dan Sekretaris Panitia lelang, saksimenandatangani Berita Acara Evaluasi tersebut ; Bahwa saksi juga tidak pernah diajak dalam rapat penentuan pemenang lelang ; Bahwa saksi tahu PT.
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
100 — 23
Juni 2013;Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang MampuPaket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batacolokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang CiptaKarya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013 saksiditunjuk dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaranberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kalimantan TimurNomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Sungai Konjang, Kota Samarinda;Bahwa saksi secara tekhnis tidak mengetahui apakah pekerjaanPembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan FasilitasiDan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau telah selesaidikerjakan, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan;Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr.ABDUSSAMAD sebagaimana Perjanjian Pinjam Perusahaan /Bendera Pembangunan
80 — 45
Spesifikasi tekhnis barang/jasab. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danc. Rancangan Kontrak2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang dan jasa3. Menandatangani Kontrak4. Melaksanakan kontrak dengan dengan penyedia barang/jasa5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan8.
Graha PustakaMedia Utama padahal bertentangan dengan dokumen lelang dan beritaacara Aanwijzing merupakan pengalahgunaan kewenangan dalam jabatandimana seharusnya panitia pengadaan memutuskan bahwa dokumenpenawaran dari kedua perusahaan/rekanan tersebut tidak memenuhi syaratadministrasi atau tekhnis dan harus digugurkan , dan panitia pengadaanwajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan/pelelangandinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d PeraturanPresiden R.I.
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MANSYUR S. Dg. RANI BIN SEHU.
146 — 36
- 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
98 — 27
Iksan Buana Karya periode tanggal 26 Juli 2010 s/d 25Agustus 2010, tertanggal 25 Agustus yang ditandatangani oleh SULFIYANSUROTINOJO, ST selaku Tenaga Tekhnis PT. IKSAN BUANA KARYA dan telahdiperiksa oleh pengawas lapangan David Rajak dan Husin Bantu, serta telah diperiksa olehFARAYA AMARI, ST selaku pemeriksa dari CV.
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
1.SAIFUL EFRIZAL BIN MATZAN
2.WARDODI ARIA PUTRA BIN SUKRI NUR
204 — 51
Pokja;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal metode pokja dalam melakukanevaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga terhadappekerjaan Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kab. Kerinci TA. 2017, hal tersebutmerupakan kewenangan pokja.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.6.
193 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selakuKoordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan RedistribusiTanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidakmelakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang denganmencocokan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal Ayang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannyatetapi Dadi Rahmanhadi, SH.
274 — 84
yang mengorder barangbarang untuk pengadaaninstalasiinfrastruktur IT perpustakaan UI;Bahwa terdapat beberapa barang yang bermasalah, diantaranya smartdispenser, bookdrop, sistem POS, dll;Bahwa terhadap permasalahanpermasalahan tersebut, tidak pernah adateguran dari Terdakwa kepada PT Makara Mas;Bahwa tidak ada teguran lisan maupun tertulis kepada PT Netsindo InterBuana;Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa fakultas sudahmenggunakan sistem 3M dan itu Saksi ketahui dari LUKI WIJAYANTI dansecara tekhnis
anggotanya: LUKI WIJAYANTI, ADHI YUNIARTO, ABDUL RAHMAN,JACHRIZAL SUMABRATA, dan BAROTO SETYONO;Hal.179 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.180Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menunjuk anggota panitia lelangadalah HARUN ASJIQ GUNAWAN KAENI, atas perintah pimpinan;Bahwa panitia lelang pernah mengadakan kick of meeting yangmembahas persiapan lelang;Bahwa kick of meeting itu pertengahan oktober 2010;Bahwa dalam kick of meeting itu sudah membagi tugas anggota panitialelang yaitu bagian administrasi dan tekhnis
masyarakat;Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan antara DEDI ABDULRAHMAT SALEH dengan IRAWAN WIJAYA;Bahwa tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan DONANTAterkait lelang IT perpustakaan UI;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dipalsukan dalamdokumen perencanaan ataupun lelang;Bahwa posisi Terdakwa dalam pengadaan yang bersumber dari danamasyarakat, sesuai SK Rektor 1512 tahun 2009 adalah sebagaipenanggung jawab kegiatan;Bahwa dalam lelang untuk IT ada RKS administratif dan RKS Tekhnis
98 — 12
Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
142 — 73
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.
61 — 9
SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
420 — 115
CIREBON ENERGI PRASARANA mengajukanpermohonan izin prinsip.Setelah permohonan diterima kemudian Dinas DPMPTSPmelaksanakan rapat dengan team tekhnis perizinan.Setelah disepakati oleh team tekhnis maka kemudianditerbitkan izin prinsip atau dengan nama Fatwa RencanaPengarahan Lokasi.Dinas DPMPTSP kemudian menerbitkan Izin prinsiptentang pembangunan PLTU II yang terletak di wilayahKecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan danKecamatan Astanajapura.Halaman 204 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya sebagai Pejabat Pelaksanaan Keuangan (PPK) adalahHerman Lemosol, S.STP, dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Franc Silas Kelinduant, sedangkan Sem Imlawal AMa.Pd.
,adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), DAK pendamping tahun2009;Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Sem Imlawal AMa.Pd., selakuPPTK, DAK Pendamping (PPTKP) yang mengelola kegiatan DAK Pendamping2009 telah memalsukan tandatangan para petugas yang tidak melaksanakantugas dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp44.880.000,00 (empat puluhempat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selain itu kKegiatantransport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp33.255.000,00
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
153 — 83
selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis