Ditemukan 6225 data
644 — 198
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
53 — 13
Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
198 — 514
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan danpersiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanahpemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Khusus, namun mempunyai keahlian pengadaan tanahmelekat karena jabatan yang Ahli pegang;Ahli sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan denganmonogeHal 168Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
93 — 55
pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
160 — 43
Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
161 — 63
kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
73 — 17
Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
133 — 57
Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
152 — 58
GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
170 — 35
Sdri TRI RISMAHARINI, sesuai denganPeraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 62 Tahun 2010tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaiberikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya ;2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanHalaman 109Put.
119 — 41
Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis
119 — 21
mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
103 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
103 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
123 — 106
., (Anggota P2S dan tidak mengetahuie290 5perannya sebagai apa);;Bahwaacuan saksi dalam melakukan giat tersebut selaku yang dihunjuksebagai Ketua P2S adalah petunjuk tekhnis (Juknis) yang diterbitkan olehDinas Pendidikan Kab.
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
164 — 65
Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah; Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
167 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Terdakwa Il Fani Fahlevi, Aptnhselaku Kordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK).
172 — 178
dihadapkanke depan persidangan telah didakwa dengan Surat DakwaanNo.Reg.Perk :PDS01/TOBEL/Ft.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013,yang pada pokoknya adalah sebagai berikutPrimairBahwa ia terdakwa dr.NIXON B KROONS,Sp.B sebagai Direktur RSUDTobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untukselanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010tanggal 21 September 2010, secara bersamasama dengan KRISTOMUSDAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
82 — 15
MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis