dalam usahausaha yang halal ....dst",Bahwa benar adanya telah dibuat kwitansi, dan Surat PerjanjianKerjasama Modal antara Koperasi Langit Biru (TERGUGATD denganpara penyimpan, atau Investor yang berjumlah 65.000 (enam puluh limaribu) orang dan dituangkan di dalam Penjelasan mengenai kewajibanPihak Pertama dan/atau Koperasi Serba Usaha Langit Biru kepada parainvestor di Pasal 5 angka 2, yang berbunyi, "Mengembalikan seluruhpenyertaan modal Pihak kedua dalam Pihak Pertama mengalamikerugian bukan "Force

majeure" (keadaan memaksa)",38515253Bahwa benar adanya telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Modalantara Koperasi Langit Biru (TERGUGATI) dengan para Investor dandituangkan di dalam Penjelasan mengenai kewajiban Pihak Pertama dan/atau Koperasi Serba Usaha Langit Biru kepada para investor di Pasal 5angka 3, yang berbunyi, "Mengembalikan seluruh penyertaan modalPihak kedua, apabila Pihak kedua mengambilnya paling lambat I (satu)minggu dan apabila Pihak Pertama tidak sanggup membayarnya secaraTunai

wanprestasi tersebut1 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan katalain ganti rugie) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian3 Peralihan resiko4 Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepanpengadilanBahwa sebagaimana sesuai dalam Surat Perjanjian Kerjasama PenyertaanModal antara Koperasi Serba Usaha Langit Biru dengan Para investor,yang mana didalamnya tertuang penjelasan mengenai "ForceMajeure" (Keadaan Memaksa) didalam Pasal 8 yang berisi, Yangdimaksud dengan Force

Majeure adalah peristiwa bencana alam (gempabumi), tanah longsor, kebakaran, perang, huruhara dan kebijakanpemerintah dalam bidang moneter yang diakui.

Komisioner KPPU pada tanggal 27Desember 2012, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Nomor5/1999, seyogianya demi hukum masa jabatan anggota komisi KPPU in casu,Majelis Komisi perkara a quo diperpanjang untuk memeriksa dan memutusperkara a quo sampai dengan anggota komisi KPPU yang baru diangkat olehPresiden Republik Indonesia, bukan menghentikan proses penangananperkara a quo;8 Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (force

majeure), karenamekanisme apabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31ayat (4) UndangUndang Nomor 5/1999 dan pada kenyataannya KPPU tidakmenggunakan mekanisme yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4)UndangUndang Nomor 5/1999.

Sehingga kasus dalam perkara ini dapat diperiksa,dipertimbangkan dan diputuskan dengan hatihati (behoorlijk) dan teliti(redelijk);Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (force majeure), karena mekanismeapabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Nomor 5/1999 akan tetapi pada kenyataannya KPPU memilih untukmenghentikan proses penanganan perkara a quo;Bahwa apabila Komisioner KPPU

Nomor 1168 K/Pdt/2019Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapatmengembalikan ijazah dan BPKB yang dijadikan jaminan kerja; Bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan ijazan dan BPKB tersebutkepada Penggugat karena telah terjadi force majeur yaitu pencurian yangdialami oleh Tergugat sehingga ijazah dan BPKB milik Penggugat hilang,akan tetapi Tergugat bersedia memberikan ganti biaya untuk pengurusanjjazan dan pengurusan BPKB milik Penggugat yang semuanya sedangdalam proses pengurusan

memeriksa danmemutus Perkara/Gugatan ini dan setiap Warga negara bukan tidak lain PT.Bank BRI Kantor Cabang Blora Jalan Pemuda Nomor 2 Telepon (0296)531944 wajib tunduk dan patuh pada Hukum;Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatantertinggi jo kKekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2019 dengan segalatindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkan hukum:bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkan Telah danSedang terjadi Keadaan memaksa (Force

Majeure) yaitu orang perorangdidalam PT.

atau perdata, makaperkara perdata atau pidana yang sedang berjalanbelum dapat diputuskan; sedangkan in casu gugatanpenggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat atashak miliknya yaitu tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak miliknya;4, bahwa tentang exceptie Tergugat yang menyinggungputusan Mahkamah Agung R.I. tersebut kasusnyaberbeda in casu harus diterapkan secara kasuistis,selain itu system hukum di Indonesia tidak menganut the binding force

of precedent systemsebagaimana berlaku di negaranegara common lawsystem, melainkan di Indonesia menganut thepersuasive force of precedent system sebagaimanadianut di negaranegara Eropah Continental) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut maka exceptie tergugat haruslahditolak, selvmuln yay o cnn 3 srDALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sepertitersebut dimuka dan tergugat membantahnya denganmenolak dalildalil Penggugat oleh karena:Oo Bahwa objek sengketa

bulan;

antonov AV12/AP dari 16 ton menjadi 7 ton tidak adarelevansinya terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadapPemda Jayawijaya, karena pijakan gugatan dari Penggugat ini denganberpedoman pada perjanjian kerjasama antara Bupati Jayawijayadengan PT.Prismadani selaku kuasa dari Air Bridge Ltd dalampengoperasian Pesawat Antonov AV12/AP, pada pasal (2) perjanjiantersebut sudah ditentukan bahwa daya angkut pesawat adalah 16 tonsehingga pengurangan daya angkut tersebut tidak termasuk dalamkeadaan darurat (force

majeure) sebagaimana yang dimaksud dalampasal (9) perjanjian kerjasama antara Penggugatdan Tergugattersebutsehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap mempunyaikewajiban kepada Pemda Jayawijaya sebesar Rp100.000.000,/obulan x7 bulan = Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) jumlah tersebutbelum termasuk bunga yang dapat disesuaikan dengan bunga bank.Hal. 26 dari 29 hal.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) Akta Perjanjian Pembiayaan secara tegasmenjelaskan tentang Force Majeure, yakni:Apabila pelaksanaan oleh salah satu pihak atas setiap kewajibannyaterhalangi, terganggu, atau tercegah sebagai akibat adanya peristiwadi luar kekuasaan manusia, seperti; perang, huruhara, pemogokan,larangan kerja, gangguan transportasi, gangguan telekomunikasi,dikeluarkannya suatu peraturan atau adanya larangan lainnya daripemerintah, maka kewajibankewajiban para pihak tersebut secarakeseluruhan

Keadaan perekonomianPenggugat yang sedang tidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi ataukeadaan memaksa (Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan ataudasar untuk menunda kewajiban.11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang padaintinya Penggugat meminta untuk penundaan pembayaran angsuran.Sesungguhnya jika melihat dalil Penggugat tersebut di atas, menandakanPenggugat tidak memahami aturan hukum.

kerja tersebut haruslahtergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaiberikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan public;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat

SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!

, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dandiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Nafkahselama masa iddah Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiridalam putusan ini, namun nominalnya yang dibebankan tidak sependapat/berbeda;Menimbang, bahwa didalam persidang telah terungkap fakta bahwaPembanding/Tergugat adalah seorang direktur dua ( 2 ) Perusahaan yangmasih beroprasi yaitu: PT.Ace Force

Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupia) setiap bulantidak dapat dibenarkan/tidak dapat diterima, akan tetapi karena perusahaantersbut masih beroprasi dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas,secara ratio tentu. seorang Direktur mendapat gaji atau penghasilan dariperusahaan yang dijalankannya, akan tetapi nominalnya yang tidak diketahui;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dapatdiketahul pengahsilan Tergugat/Pembanding sebagai Direktur dari perusahaanPT.Ace Force

tanggal 07 Agustus 2015 (bukti T.7 dan 10 )dengan penghasilan/Gaji sebagaiDirektur PT.Ace Force Security Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) danada penghasilan lain dari PT.

MKI tidak membayarkan SHK kepadaKoperasi SJL selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut tanpa alasan yangjelas dan/atau force mayor maka Koperasi SJL berhak mengambil lahanyang telah dikerjasamakan dengan PT.

menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh darikejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke1 KUHP sesuai dengansurat dakwaan, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagaiEST Rg nn APada hari yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tanggal 13 Nopember 2014sekitar Pukul 12.00 Wib. saksi Hasani (terdakwa dalam berkas tersendiri)menggadaikan sepeda motornya merek Yamaha Force

olehTergugat sebagai pemilik kendaraan tersebut dan belum, serta tidakdipindahtangankan ke siapapun dengan surat pernyataan yang nanti dilampirkan dalam kesepakatan ini ;Pasal 4Bahwa senyatanya karena nilai jaminan yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat tidak sebanding dengan nilai hutang Tergugat kepadaPenggugat, maka ahli waris Tergugat akan menjamin pelunasan hutangtersebut apabila di kemudian hari terjadi keadaan diluar kemampuanTergugat atau terjadi halhal yang tidak diinginkan Tergugat (force

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwaBahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwa Bahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantor Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

perusahaan melainkanterdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwaBahwa benar selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah )untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSUL dan terdakwa.SYAMSUL meminta saya untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp400.000 ( empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE