Ditemukan 1840 data
101 — 17
melawan hukum menurutpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tenggal
111 — 226
Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.
240 — 44
Saksi Indra Asat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut;Bahwa saksi mengenal sebagian Para Penggugat karena satu desa amasaksi tetapi tidak ada hubungan saudara, saksi tahu Tergugat dan TurutTergugat ;Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang, saksi bertempat tenggal diDesa Saka Tamiang;Bahwa saksi sebagai Kepala Handil Lunuk Desa Saka Tamiang;Halaman 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2015.
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
99 — 23
Dengan demikian dalil pemohonyang memasukan pasal 83C UU Tentang Cipta terlalu mengadangada dan tidak beralasan hukum.Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 13 dan halaman 7 angka21 yang intinya menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan tenggal 27 Nopember 2020, Nomor: PT. SIDIK.15/BPPHLHkKIV/SW.3/11/PPNS/2020 dan Surat Pembentahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) tertanggal 27 Nopember 2020, Nomor: S.16/BPPJLHIV/SW.3/1 1/PPNS/2020.
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN RA UF
71 — 29
Buol nomor : 518 / 02.55 / Disperindag/2021 tenggal 16 Agustus 2021 prihal Surat Penyampian;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penerimaan TBS yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA tanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak menerima imbalan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS.
193 — 119
Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.
176 — 40
121/Pemt tanggal15 Mei 2001, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikandengan Fotokopinya, kemudian diberi tanda P80.Foto copy Surat pemberitahuan tentang AJB no 87 tahun 2000, yang telahdi beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya,kemudian diberi tanda P81.Foto copy beli no 87/ 2000 tanggal 11 Maret 2000, yang telah di beri meteraiyang cukup dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, kemudian diberitanda P82.Foto copy jawaban tergugat atas resume Penggugat tenggal
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
DODI RAMADAN, S.T
136 — 18
Belapuetra Interplan
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Terbanding/Penggugat : PT. PURA BARUTAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
219 — 322
Kds tenggal 23 September 2021 yang diajukan permohonanpemeriksaan dalam tingkat banding telah dijatunkan pada tanggal 23 September2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II sertatanpa hadirnya Kuasa Tergugat , dan atas putusan tersebut pihak Tergugat dengan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal12 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding, yangdiajukan oleh Kuasa Pembanding Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.
89 — 63
atas nama PT.PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (Persero) DIPEROLEH FAKTAtelah terbit Hak Pengelolaan untuk Tergugat X atas tanah di wilayahDesa Kuta termasuk di dalamnya tanah obyek sengketaBahwa ketika judex factie dengan percaya diri menyebut Sertipikat HPLNo. 72 tenggal 25 Agustus 2010 sebagai fakta hukum (DIPEROLEHFAKTA), apa yang melatarbelakangi pendapat dan pertimbanganhukumnya tidak jelas alias absurd, penyebutan istilah sebagai FaktaHukum tersebut terbukti digunakan secara serampangan dan sesukaSukanya
183 — 44
.: 751/HRDMBF/V/2014, Tanggal28 Mei 2014 atas nama Syaifulloh, yang diterbitkan olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi;Bukti T57: Foto Copy Surat Penggugat/ Tergugat Rekonvensi Nomor : 869/HRDMBF/VIl/Tenggal 13 Agustus 2014, Perihal : Surat Pemberitahuan,yang ditujukan kepada Syaifulloh;Bukti T58 : Surat Keterangan Kerja No. 695/HRDMBF/V/14, Tanggal 28 Mei2014, atas nama Hamidah;Bukti T59: Foto Copy Surat Penggugat/Tergugat Rekonvensi Nomor : 429/HRDMBF/V.14, Tanggal 26 Mei 2014, Perihal : Berakhirnya
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : CORNELIS BUSTON
Terbanding/Terdakwa II : CHUMAIDI ZAIDI
Terbanding/Terdakwa III : ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
277 — 137
Jambi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Provinsi Jambi NomorS.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihalJadwal Rapat Rapat DPRD Provinsi Jambi.4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi JambiTahun 2017, hari/tenggal : Senin, 27 Nopember 2017.1 (Satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi JambiDalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBDTA. 2018.Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Daryanto
232 — 159
bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapanganparkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut Terdakwa dan Saksi1melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobilpadahal sewaktuwaktu kalau ada pengunjung datang danmemakirkan kendaraan maka akan dapat melihat persetubuhantersebut.Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016,Terdakwa dan Saksi1 melakukan hubungan badan layaknyasuami istri di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RSImanuel Bandung.Bahwa pada hari Jumat tenggal
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
1.ABRAHAM THESIA, SIP
2.DEMIANUS SNANFI, SE.,MEc. Dev
93 — 50
Negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 28 Februari 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/70/2017 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 05 Mei 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/32/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Demianus Snanfi, SE.M.Ec.Dev tenggal
396 — 231
SelBahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebin dahuludibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatanintervensinya, dan berdasarkan Putusan Sela tenggal 10 Desember 2019, MajelisHakim telah mengabulkan permohonan Penggugat intervensi untuk bergabungdalam perkara a quo, dengan amar sebagai berikut:MENGADILI1.
167 — 25
karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, makatuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat untukmemerintahkan kepada Tergugat agar membayar uang paksa (duangsom), makaMajelis Hakim berpedoman terhadap Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uangpaksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K/Sip/1976 tenggal
130 — 30
/06/2010 tanggal 3Juni 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan Benih BLBU Tahun 2010;1 (satu) set Surat dari Kementan No. 382/PD.110/C3/02/12/2009 tanggal 9Desember 2009 tentang Surat Pemberitahuan Penyaluran Benih BLBU PT.SHS Provinsi Banten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal 7 November2008 tentang Penggantian atas Klaim Benih Jagung Hybrida Nusantara;Putusan No. 15/PID/TPK/2014/PN.Tjk Halaman 67 dari4917172da747576oe78a91 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal
satu) set Surat dari Kementan No. 191/PD.110/C3/02/06/2010 tanggal 3Juni 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan Benih BLBU Tahun 2010;69707172737475767778791 (satu) set Surat dari Kementan No. 382/PD.110/C3/02/12/2009 tanggal 9Desember 2009 tentang Surat Pemberitahuan Penyaluran Benih BLBU PT.SHS Provinsi Banten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal 7 November2008 tentang Penggantian atas Klaim Benih Jagung Hybrida Nusantara;1 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal
SHS ProvinsiBanten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal7 November 2008 tentang Penggantian atas Klaim BenihJagung Hybrida Nusantara;1 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal 20Oktober 2008 dari Direktur Pemasaran tentang RencanaDistribusi Benih Jagung Hybrida BLBU APBNP TA. 2008;1 (satu) set Memo No. 05/SHS.04/1/2008 tanggal 14 Januari2008 dari Direktur Pemasaran tentang Rencana PenjualanTahun 2008;1 (satu) set Memo No. 48/SHS.02/VII/2008 tanggal 14 Juli2008
105 — 166
Hal ini sesuai denganpedoman evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Nomor : S389/D6/3/2005 tanggal 20 Juni 2005 ;e Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Kesepakatan PenyelesaiaanHambatan Kelancaran Pembangunan tenggal 27 September 2007, BeritaAcara ditandatangani di Hotel Sheraton Bandar Lampung.
41 — 15
. ;20.Pada tanggal 29 Juni 2007, terdakwa mengeluarkan21.surat kepada Bank Bukopin cabang Malang No.900/103/424.041/2007, dengan tujuan untukmentransfer dari rekening Kas Daerah di Bank Jatimcabang Pasuruan ke Bank Bukopin cabang Malangsebesar Rp. 10.000.000.000, dana tersebut masuk keBank Bukopin tenggal 20 Juni 2007 dalam bentuk DOC( Deposito On Call ) ;Pada tanggal 13 Juli 2007, terdakwa mengeluarkansurat kepada Bank Bukopin cabang Malang No.900/177/424.041/2007, dengan tujuan mencairkan DOCPemkab
476 — 266
Oleh karenanya tidak dan/atau keputusanTergugat mengeluarkan Keputusan No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021,tenggal 27 April 2021 dan mencabut dan/atau membatalkan keputusanIn litis Nomor: 163/185 tahun 2013 a quo adalah merupakan tindakandan/atau keputusan TERGUGAT a quo dapat dikategorikan sebagaitindakan dan/atau keputusan yang melampaui wewenang, melanggarlarangan detournement de pouvoir (larangan menyalahgunakanwewenang) dan bertindak secara sewenangwenang (willekeur)yang telah merugikan kepentinga