Pasal 3 (1) dikelola dalam APBDes ;e Pasal 9 (1) menentukan :Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan:Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkan pada prinsip hemat,terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan ;e Pasal 21 menentukan:Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran dan atau menjanjikanpengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat darurat(force

Keuangan Desa yang mengatur dan menentukan :e Pasal 9 (1) menentukan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkanpada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana programkegiatan ;e Pasal 21 menentukan Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran danatau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yangbersifat darurat (force

Pasal 3 (1) dikelola dalam APBDes ;e Pasal 9 (1) menentukan :Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ;e Pasal 14 menentukan:Pelaksanaan pengeluaran untuk belanja didasarkan pada prinsip hemat, terarahdan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan ;e Pasal 21 menentukan:Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran dan atau menjanjikanpengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBDes, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat darurat (force

terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2019 dan kontra memori kasasitanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada pekerjanya karena keadaan memaksa (force

atas Perjanjian Kerjasama a quo Tergugat telahmenunjuk dan memberi izin kepada Penggugatuntuk membangun PasarPusat Kota Padang Panjang, dengan pekerjaan Peruntuhan BangunanPasar Pusat Kota Padang Panjang yang lama dan Pembangunan KembaliPasar Pusat Kota Padang Panjang yang Baru yang di lengkapi dengansaranasarana penunjang lainnya;Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang belumdapat Penggugat laksanakan sesuai Perjanjian Kerjasama tahun 2007,karena telah terjadi kKeadaan kahar (force

majeur), adapun keadaan kahar(force majeur) dimaksud adalah sebagai berikut:a.

Bahwa karena adanya keadaan kahar (force majeur) tersebut, maka padatanggal 16 April 2012 telah dilakukan Perubahan Perjanjian dengan PerjanjianPerubahan Nomor 571/237/BAPPEDAPMI/IV/2012, Nomor KE008/KONTRAKAMD/IV/2012atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota PadangPanjang dengan PT. Kultindo Ereshamas Nomor 004/PMPDPP/IX2007,Nomor KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat KotaPadang Panjang;.

No. 717 K/Pid/2014(dua) lembar uang pecahan Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah);21 (satu) slop rokok jenis Apace;1 (satu) buah jerigen bensin warna putin ukuran 5 liter warna putih dantutup berwarna hijau serta pada pegangan Jjerigen terdapat tali melingkarmenggunakan rotan;Dikembalikan kepada saksi NURYANI binti PAIMAN; 1 (satu) buah handphone merk Nokia jenis C2 sleding warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force one tanpa nomor polisi yangberbentuk trail;Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar

KLENDI alias KAHOY bin HARIANTO;" 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu warna coklat mudadengan panjang + 41cm yang terbuat dari besi; 2 (dua) buah potongan terpal berwarna silver dan coklat tua; 1 (satu) buah jerigen bensin warna putin ukuran 5 liter dan tutupberwarna hijau serta pada pegangan jerigen terdapat tali melingkarmenggunakan rotan; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa nomor polisi yangberbentuk trail;Dikembalikan kepada Terdakwa II.

busi chain saw merk BOSS Cr Ni;(2 ( 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);1 (satu) slop rokok jenis Apace;1 (satu) buah jerigen bensin warna putih ukuran 5 liter warna putih dantutup berwarna hijau serta pada pegangan Jerigen terdapat tali melingkarmenggunakan rotan;Dikembalikan kepada saksi NURYANI binti PAIMAN; 1 (satu) buah handphone merk Nokia jenis C2 sleding warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Guard Force Indonesia ;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :1Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 4November 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 November2012 ;Penuntut Umum, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 22Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;Hakim, dengan jenis penahanan kota, sejak

Guard Force Indonesia/CRS dikantor saksi Neville Loreen antara tahun 20102011 sebagai staf kantor daninvesgator yaitu mencari buktibukti dan datadata yang berhubungandengan investigasi dan dalam melaksanakan tugas tersebutbertanggungjawab terhadap saksi Neville ;Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonanhak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;Bahwa penunjukan tersebut sesuai dengan Standart

II dapat melakukan tugas danwewenangnya dalam penarikan dan perbaikan/perubahan mengenai data yuridis dandata aktual atas kedua sertipikat yaitu SHM No.95/Desa Ciliang dan SHM No.226/Desa Ciliang tersebut, maka beralasan untuk menetapkan: memerintahkan baikkepada PENGGUGAT I maupun kepada para TERGUGAT untuk mematuhipenarikan sertipikat yang diminta oleh TURUT TERGUGAT II untuk dilakukanperbaikan/perubahan mengenai data yuridis dan data aktualnya ;Bahwa dalam keadaan di luar halhal yang bersifat force

majeure dan apabilaterdapat permintaan resmi dari TURUT TERGUGAT II kepada:a para TERGUGAT I s/d IV untuk menyerahkan SHM No.95/Desa Ciliang ;Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor.14/Pdt.G/2015/PNCMS1718b PENGGUGAT I untuk menyerahkan SHM No.226/Desa Ciliang ;Tetapi tidak dipatuhi/dipenuhi, maka bagi pihak yang tidak mematuhi permintaantersebut adalah beralasan untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000, (Lima Juta rupiah) per hari keterlambatan yang ditentukan olehTURUT TERGUGAT

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pemutusan hubungan kerja yang dllakukan oleh Pemohon KasasiIll/Tergugat disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeur):3.1.3.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UUKK"pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan

masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengatakan bahwa force majeuradalah:a) R.

Jenisjenis Force Majeur/overmacht adalah:1. Force Majeuriovermacht karena keadaan alam, yaitu:keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alamyang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karenabersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir,longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus dan sebagainya;2.

Force Majeuriovermacht karena keadaan darurat yaitu:keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisiyang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera danberlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksisebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokanepidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk didalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkantidak terpenuhinya suatu perikatan;3.

Force Majeurlovermacht karena musnahnya atau hilangnyabarang objek perjanjian;Hal. 79 dari 82 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/20143.4.3.5.3.6.3.7.4.

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Penetapan No. 0144/Pdt.P/2017/PA.Tgt 6) sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak i bagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam d nikah aka mNenfadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)an tida emt i daar dukum (no legal force);; i ! i rdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,berikut;Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim suratketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutanpajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaan Wajib Pajak (force majeure); danHalaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012f.

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah ; 252522 Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal iniada3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali ;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nabc.

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anakanya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Dalam hal keterlambatantersebut disebabkan oleh adanya peristiwa force majeure, keterlambatanpemasangan instalsi listrik PLN, atau keterlambatan lain di luar kekuasaanJaya, maka ketentuan tentang denda ini tidak berlaku;Bahwa klausula baku tersebut di atas ternyata bertentangan dengan Pasalkedua Kepmenpera PPJB, yang berbunyi sebagai berikut:Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti PedomanPengikatan Jual Beli Rumah beserta contohnya;Apabila Pelaku Usaha selaku penjual tidak mematuhi

kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajid dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksn54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesualkompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kKemudian terjadi sesuatu force

asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksnkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) yang berbunyi :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja. buruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak

2008".II Bahwa Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku.1.Bahwa Judex facti salah menerapkan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasanalasan sebagaiberikut :1) Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

(force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan mass kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);16.17.Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap

pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masskerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa disamping itu juga sesuai dengan uraian pada posita nomor 15 (limabelas

:B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, PerihalPemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force majeure.Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian forcemajeure hanyutnya Tongkang

tersebut,sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisan Perairan PoldaSulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force

Tabrakan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan keramba jaring apungadalah peristiwa/kejadian Force Majeure (Keadaan Kahar)Berdasarkan bukti TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1) yaitu bukti : T I3 dan T 14 (terjemahan dari bukti T I3) yaitu berupa Sertifikat KlasifikasiKapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) yang dikeluarkanoleh Germanischer Lloyd yang menyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA32 (Tongkang SANDIDEWA 32) telah disurvei secara berkala dandinyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32)telah memenuhi

Satu unit sepeda motor Yamaha Vega Force tahun 2014 No.Pol. AE6105 BS warna merah seharga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);4. Satu unit sepeda motor Yamaha MIO GT tahun 2014 No.Pol. AE 2186BS warna merah seharga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa perkara hartabersama secara keseluruhan sebagaimana gugatan yang tertuang dalamketentuan posita angka 4 (empat) selama masa perkawinan, Tergugat telahPutusan Nomor 0383/Pdt. G/2018/PA.

Bahwa Turut Terlawan dengan tegasmenolak dalil Pelawan tersebut karena dalam Pasal 31 PMK No.27/PMK.06/2016 dengan tegas mengatur bahwa:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeure) atau kahar;b. terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta Lelang..