Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktiar
Penelusuran terkait : Koperasi ikhtiar sejahtera vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 23-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 42/PID.SUS/2014/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Andre Abraham.SH.MH.LLM Diwakili Oleh : Polim Siregar,SH
Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
62 — 23
  • IKHTIAR DUHA.
    2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tnaggal 03 Februari 2012
    yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs.
    ASAARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan
    untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa
    Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
    3. Surat penawaran dari sdr.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
88 — 42
  • Tentunya, pledoi inibukanlah suatu pendapat dan atau pembelaan yang sertamerta agarterdakwa dapat bebas diluar pertimbanganpertimbangan hukum yangberlaku, tetapi pledoi ini lebin merupakan ikhtiar kami untuk merangkaikembali faktafakta sebenarnya yang telah berlangsung di mukapersidangan selama ini, sehingga sebelum yang terhormat MajelisHakim memberi putusan, telah mendapatkan keterangan, gambarandan atau buktibukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yangdituduhkan kepada Terdakwa.Kita
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
149 — 50
  • Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tigaribu rupiah).Setelahn mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secaratertulis yang pada pokoknya;Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan pembelaan ini, tentunya sebagaibentuk ikhtiar hukum, agar sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memberiputusan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum, mudahmudahan akan mendapatkan keterangan,gambaran, buktibukti dan segala sesuatu yang terkait dengan persoalan
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA ENDE Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 334
  • (Vide:Ensiklopedi Hukum Islam, Penerbit Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1996, jilid 3,halaman 968);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Para Penggugat telahpula mengajukan 4 (empat) orang saksi, di bawah sumpah dan janji masingmasing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalamduduk perkara;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
529 — 307
  • Sel;dapat dimintakan perindungan melalui ikhtiar hukum pranataPraperadilan. Hal tersebut sematamata untuk melindungi seseorang daritindakan sewenangwenang Penyidik yang kemungkinan besar dapatteyadi ketika seseorang aitetapbkan sebagai Tersangka, padahal dalamprosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selainpranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - GIRI SURYATMANA
114 — 40
  • Dan dalam pembayaran 100% iniTerdakwa telah melakukan ikhtiar dengan cara menyuruh rekanan/penyediabarang membuat Surat Pemblokiran ke bank dengan maksud sebelumpekerjaan selesai dilaksanakan uang yang ditransfer tidak bisa dicairkankecuali sudah ada Surat Pembukaan Blokir dari rekanan/penyedia barangyang terlebin dahulu harus ada rekomendasi dari Terdakwa selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen).
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 17-07-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 4
  • Putusan No.1093/Pdt.G/2017/PA.Gs.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiar untuk mengoptimalkanpelaksanaan pasal 130 HIR melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008 serta penyempurnaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 tahun 2016, ditambah dengan spirit ishlah yang terdapat dalamsyariat Islam telah dilaksanakan, namun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi tertanggal17 Juli 2017 beserta perubahannya tertanggal 12 September 2017, 25September
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — ALY LASAMAULU, SE.,M.Si;
68 — 26
  • wewenang karena jabatanatau kedudukan diatur dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sehinggakepada Terdakwa lebih tepat dikenakan tuntutan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Undangundang nomor 31 tahun 1999 tersebut, sehingga salah satu unsur dalamdakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari DakwaanPrimair tersebut;Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaanya padahal 202 dan 203 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus dapat melepaskan diridari ikhtiar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
168 — 102
  • Landasan atau alasan yang disampaikanPutusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain karenapenetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranatapraperadilan.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
118 — 56
  • Narmadakabupaten Lombok Barat Nomor : 01/KTB.PM/VI/2009tanggal 1 Juni 2009 dan kwitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) anpa tanggalpenerimaan, (Fiktif / yang bersangkutan tidak pernahmenerima bantuan dana).Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal desa Gerimaq Indah Kec.
    Narmada kabupaten LombokBarat Nomor : 01/KTB.PM/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 dan kwitansipenerimaan dana bantuan sebesar Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah) anpa tanggal penerimaan, (Fiktif / yang bersangkutantidak pernah menerima bantuan dana).Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal desa Gerimagq Indah Kec. Narmada Kab.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
153 — 551
  • Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR Dusun Karang648.649.Guntal desa Gerimaq Indah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dankwitansi penerimaan dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) tanpa tanggal penerimaan, (Fiktif / yang bersangkutan tidakpernah menerima bantuan dana).Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "JAMALUL ANWARDusun Mendugul Desa Badrain Kec.
    Narmada kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/KTB.PM/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 dan kwitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) anpa tanggal penerimaan, (Fiktif /yang bersangkutan tidak pernah menerima bantuan dana).Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid *IKHTIAR Dusun Karang Guntaldesa Gerimaq Indah Kec. Narmada Kab.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
171 — 150
  • Dengan diberikannya kewenanganini maka perbuatanperbuatan yang harus dia lakukan untuk sampalkepada tujuan akhir dari pemberian kewenangan pada seseorang ataubadan hukum perdata, oleh karena itu menurut hemat ahli klausulapapun juga termasuk tadi disebutkan batal dengan sendirinya itu tetapmemerlukan perbuatan dari administrasi negara ini dalam rangkapengawasan, apakah sudah sampai pada ikhtiar yang harus dilakukanatau tidak, atau dimana masalahnya karena tujuan dasarnya pemberianint untuk pertumbuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
382 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201640.bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan.Dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk mengujikeabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melaluipraperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakandalam pertimbangannya yang berbunyi,Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
146 — 72
  • Dengan diberikannya kewenanganini maka perbuatanperbuatan yang harus dia lakukan untuk sampalkepada tujuan akhir dari pemberian kewenangan pada seseorang ataubadan hukum perdata, oleh karena itu menurut hemat ahli klausulapapun juga termasuk tadi disebutkan batal dengan sendirinya itu tetapmemerlukan perbuatan dari administrasi negara ini dalam rangkapengawasan, apakah sudah sampai pada ikhtiar yang harus dilakukanatau tidak, atau dimana masalahnya karena tujuan dasarnya pemberianint untuk pertumbuhan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1074 — 897
  • terangbahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan.Dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk mengujikeabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melaluipraperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakandalam pertimbangannya yang berbunyi,Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
154 — 55
  • Syarat bagi percobaan yangdapat dikenai' pidana, seperti yang dituntut olehundang undang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudahterwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan danbahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebutberada di luar kehendak si pelaku. Menurut WirjonoProdjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau pogingberarti suatu) usaha mencapai suatu' tujuan yang padaakhirnya tidak atau belum tercapai.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk
Tanggal 3 Juli 2018 — -
290 — 162
  • pemasukan untuk Desa Trimulyo darihasil sewa tanah,yang untuk pertanian;Bahwa setahu Saksi, tanah yang didirikan/dibangun kios olehSaksiSuroto selaku Dukuh Kembangsongo adalah Tanah Kas DesaTrimulyo, bukan merupakan tanah Lungguh/Bengkok ;Bahwa sebelum dibangun kios, bukan tanah yang produktif, melainkantanah bebatuan;Bahwa kalau tanah lungguh/bengkok biasanya tanah produktif yangdapat ditanami;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai RAB Pembangunan di DesaTrimulyo;Bahwa tindakan pemerintah desa, Saksihanya ikhtiar
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
198 — 44
  • Saleh Djidang,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, penerbit ikhtiar Baru,Jakarta, cet. IX, 1990, hal.144).Menimbang, Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan telah ternyata halhal sebagai berikut : Bahwa ADITYA MARETINOVA, A.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43
  • Saleh Djidang,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, penerbit ikhtiar Baru,Jakarta, cet. IX, 1990, hal.144).Menimbang, Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata halhal sebagai berikut : Bahwa ADITYA MARETINOVA, A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
163 — 877 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka secara juridis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUSARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANTidak Terbukti.Bahwasanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh (ikhtiar/usaha yang dilakukan) oleh pelakutindak pidana untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi