Ditemukan 5680 data
401 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakanpemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannyayang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dansubstansi hukum yang benar yaitu mengalami keadaan Force
163 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah efisiensi, dengandemikian sudah dapat memenuhi unsur Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
105 — 15
Perlu diingatkan bagi Penggugat, iniyang dinamakan dengan force majeure;Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang berulangulang kali disebutkan,baik di dalam posita maupun petitumnya, mengenai Para Tergugat tidakbersedia untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat adalahsungguh tidak berdasar dan beralasan hukum, dikarenakan jelas memangkondisi keuangan dan kegiatan usaha milik Para Tergugat yang tidakmenentu dan sedang dalam keadaan memulai kegiatan usahanya kembali*dan jelas diakui oleh Penggugat
INTAN WIJAYATI, A.Md
Tergugat:
ETNA AGUSTIANY
104 — 64
ternyatatidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnyakepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ataudengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akandilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yang ditentukandalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwaTergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalahkarena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia(Force
Majeure), maka sudah seharusnya Majelis menyatakan Tergugat telahwanprestasi atau ingkar janji (Vide Pasal 1238 KUHPerdata);Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 59/Padt.G/2018/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ada di persidanganyang disimpulkan dari surat bukti tanda P1 sampai dengan P 6 sertadinubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupunTergugat yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secaramateriel terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat
103 — 59
Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2018/PT YYKi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.
233 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
00,JUMLAH Rp.31.628.098.84 Rp.59.538.479.00 Rp.91.166.577.80, 0, 40,Bahwa para Penggugat merasa keberatan dengan jumlahhutang pokok IDC (Interest During Construction) karenahutang pokok IDC ini sesungguhnya hanya merupakan bungadariBahwa dalam melaksanakanKelapa Sawitkendalalmengakibatkankewajibantersebut,kondisi kondisiparasepenuhnyapara PenggugatdiPenggugatkepadapinjaman hutang pokok tersebut ;proyek perkebunan PIR TRANSluartidakTergugat.Hal. 7 darimenghadapiperusahaandapatAdapun36 hal.kendala(force
majeur)Put.menjalankankendalaNo.285PK/Pdt/2010 kendala/kondisi kondisi di luar perusahaan (force majeur)adalah sebagai berikutA.
Force Majeur1. Terjadi kebakaran kebun di tahun 1994 dan 1997 yangmengakibatkan kerugian yang sangat besar, dimana paraPenggugat harus melakukan penanaman ulang, hal inimengakibatkan terjadinya perubahan tahun tanam danbergesernya pelaksanaan konversi dan berubahnya cost(biaya) per Ha. yang berbeda jauh dengan "cost actual"yang dibiayai oleh perusahaan (para Penggugat) padasaat itu (bukti P.I 4, P.Il 4, P.IIl 4 P.IV 4) ;2.
Tergugat telah menetapkan bunga dandenda yang tinggi serta bunga berbunga melebihi bunga dandenda yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebesar 16%untuk bunga dan 23% untuk denda (vide point 3 gugatan) ;bahwa kendala kendala/kondisi kondisi di luarperusahaan para Penggugat (force majeur) tersebut diatas tidak hanya dirasakan oleh paraPenggugat, namun juga dirasakan oleh masyarakat duniakhususnya kalangan industri ;bahwa para Penggugat telah menyampaikan kendalakendala tersebut kepada Tergugat dan
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersediamembayarkan hakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
berdasarkan hukum apabila memang Tergugat sudah tidak bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dengan melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
dengan niat agar Termohon Kasasi tidak membayarkanhakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PemohonKasasi sebagaimanaketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Nomor : 219/PHI.G/2012/P27Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
8 — 0
Nama: SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempatkediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yangtelah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagaiXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;2 22222 e Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xxxxxxXXxXXXXXXe Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir diXXXXXXXXXXXXXK force
13 — 7
Penetapan No. 0275/Pdt.P/2018/PA.TgtMenimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,oleh karenanya
11 — 9
berdasarkan penetapan Pengadilan Agama sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun2005, Tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik ituwali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya walitersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahantersebut tidak sah (No Legal Force
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pihak Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatanbarang yang diangkut semenjak serah terima barang yang diangkut digudang pengirim sampai dengan gudang penerima, apabila terjadibarang yang diangkut berkurang atau terjadi kondisi force majeuremaka pihak pengangkut harus mengganti barang yang hilangtersebut;c.
29 — 3
Martapura Kota Kab Banjar, saksi telah kehilangan buahTV 21 Inchi merk LG, (satu) buah DVD merk Niko warna biru, 3 buah tabunggas ukuran 3 kg, buah kipas angin, 1 buah setrika, uang tunai sekitar Rp.150.000, , BPKB Force One DA 3781 CF, Kopi dan unit amplifier speaker.Bahwa saat itu saksi sedang pulang kepulau jawa.Bahwa saat saksi kembali kerumah tersebut keadaan rumah berantakan dansetelah itu saksi melaporkan kepada polisi.Bahwa setelah melapor, beberapa hari kemudian saksi melihat amplifier miliksaksi
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan untuk Penggugat II, yang pertimbangannya sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum sepanjangterkait Penggugat , Ill, IV, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hakkompensasi 2 (dua) kali upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, upahpenggantian hak dan upah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan karenatidak ada alat bukti Para Penggugat melakukan kesalahan dan Tergugatmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut sesuai ketentuan Pasal 164ayat (2) atau force
214 — 87
;Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeHal 11 dari 67 Hal.Putusan SelaInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, whichrules are deemed to be incorporated by reference to this clause."
Distribusiharus. diselesaikan: Melalul Ar bitrase. jncesasannnmcemnsne nen nsnenesnenennnmmenasenennnnesHal 17 dari 67 Hal.Putusan SelaPasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force
15 — 0
Adalah sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk membangun rumah tersebut yang sampai sekarangbelum dibayar oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon dan Termohonyang sekarang dipakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensidengan nilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force One tahun 2007, dengan merk Yamahaatas
masih diberi nafkah Pemohon sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), ketika masih rukun gaji Pemohon diberikan semua kepadaTermohon;Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pensiun dari TNI dan sekarangpekerjaannya saksi tidak mengetahui;Bahwa pangkat terakhir Pemohon PELDA;Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Termohon adalah pemberian kakeknenek dari Pemohon terus dibangun Pemohon, Termohon dan saksi ikutmenyumbang;Bahwa saksi tahu Sepeda motor Yamaha Force
Termohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuhpuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumah tersebutyang sampai sekarang belum dibayar oleh TergugatRekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon danTermohon yang sekarang dipakai Tergugat Rekonvensi dengannilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force
Termohon., sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force
danTermohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengansebagai berikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan ljin UsahaOperasional Perkebunannya dicabut oleh Pejabat berwenang yaituBupati Parigi Mountong pada tanggal 20 Desember 2013, sehinggaperusahaan tidak beroperasi (force
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat karena alasan efisiensi dari alat bukti surat yang diajukan olehPenggugat melalui bukti P1 s/d P18 ternyata tidak ada bukti yang dapatmendukung dalil gugatannya tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang berupaPemutusan Hubungan Kerja mendasar kepada UndangUndang No. 13 Tahun 2003Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
sangat jelas terjadi kerancuan hukumdalam penerapan putusan a quo ;IV Putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku, diantaranya :Putusan Judex Facti sangat jelas bertentangan dengan pasal 164 ayat(3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana dengan tegas dijelaskanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
58 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeur)berdasarkan Hasil Audit dan Laporan Auditor Independen Nomor:077/LA/VB/ VII/2008 tanggal 26 Juli 2008;Hal.5 dari 15 hal.Put.No. 557 K/Pdt.Sus/20093.
padahal berdasarkan Penggugat Konvensi yang diberi tanda P2dan P3 telah menunjukkan fakta otentik kalau Penggugat Konvensi telahmerugi dan tidak memiliki kKemampuan secara finansial, itu terjadi karenakondisi resesi ekonomi global yang dialami seluruh masyarakatinternasional;Bahwa fakta kondisi resesi ekonomi global adalah sudah diketahui olehmasyarakat luas dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya yang jugaberpengaruh secara signifikan kepada dunia usaha, fakta itu harusdianggap sebagai kondisi force
Susi Eprianti, Dkk.
Tergugat:
Direktur PT. ERA VARIASI INTERTIKA
126 — 30
hubungan kerja tersebut;Bahwa menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak hakpekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja tersebut;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka hak pekerja atasberakhirnya hubungan kerja tersebut adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003,Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekenja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
wabah covid 19 ini kondisi perusahaanmakin memburuk pembayaran hutang Bank macet ,namun demikianTergugat berusaha tetap membayar gaji karyawan dan mencicil THRtahun 2020 sampai lunas ;Bahwa dengan wabah Covid 19 semua masyarakat mengetahuiekonomi mengalami keterpurukan bukan hanya Tergugat sajamelainkan semua sektor usaha baik di Indonesia maupun di Negaranegara lainnya;Bahwa tidak ada satupun orang (perusahaan) menghendaki wabahCovid 19 ini akan tetapi wabah adalah keadaan yang betul betulmemaksa (Force
matangdengan musyawarah kedua belah pihak ;Dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak masuk akal sehatdengan kondisi wabah Covid19 ini semakin hari semakin bertambah;Bahwa didalam UU ketenagkeraan juga tidak mengatur wabah Covid19 hal tersebut diluar Kemampuan akal manusia sehat wabah adalahkekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun manusia yang bisamengusir wabah covid 19;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukanpemutusan hubungan terhadap para PenggugatBahwa dengan kondisi force
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal manaberdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPidana krisis moneter tersebutdikategorikan sebagai force majeur, yaitu Suatu keadaan yang tidak terduga danberada di luar tanggung jawab debitur, padahal Penggugat tidak memiliki itikadburuk untuk menghentikan angsurannya.
Penggugat terkejut karena sisa kredit yangmenggelembung tersebut ditetapkan dengan tidak memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan koreksikoreksi dalam waktu tertentu;Bahwa tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilankarena macetnya kredit Penggugat lebih disebabkan oleh adanya krisismoneter yang masuk dalam kategori force majeur.
Selain itu, rasa keadilan jugatidak dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat mengalami kesulitan keuanganuntuk membayar angsuran kreditnya karena alasan yang dapat diterima menuruthukum dan dalam posisi yang dilemahkan ternyata Tergugat menaikan tingkatsuku bunga untuk seluruh kredit terutang menjadi 39% per tahun;Bahwa perbuatan Tergugat itu telah melanggar ketentuan Pasal12441245 KUHPerdata, terkait dengan soal pembebanan biayabiaya danbunga dalam situasi Force majeur sebagai akibat dari munculnya