Pembanding harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yangdalam tingkat banding ditetapbkan sebagaimana dalam amar putusan ;Mengingat UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara danketentuan ketentuan hukum lainnyayang terkait dengan sengketa ini ; 20m eno non seen aneMENGADILI Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor264

CibomoRt.008 Rw. 003 Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen,Kota Serang sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2017telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor264/Pdt.P/2017/PA.Srg dengan dalildalil pada pokoknya

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor264/Pid.Sus//2018/PN PRp, tanggal 4 Oktober 2018 dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM 110/PSF/07/2018tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :KESATU :Bahwa Terdakwa RAAF RIZAR Als UCOK KING Bin AUZAR.EM pada hariSabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau pada wAdu

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor264

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikahpada tanggal 20 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor264/36/V/2008 tanggal 23 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;2.

merupakan fotokopi sah dari suatuakta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukupsesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMeterai dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhipersyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiildapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yangmenguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor264

PenggugatRekonvensi/ Pembanding tersebut, Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding telan menyerahkan Kontra Memori Bandingsebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Ambonertanggal 10 Januari2022;Bahwaselanjutnya Pengadilan Agama Ambon telah memanggil /menyampaikan kepada pihak Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembandingdan pihak Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara(inzage), Sesuairelaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor264

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PTA.AbMenimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembandingdiwakili Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sesuaiAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilanAgamaAmbon Nomor264/Pdt.G/2021/PA.Ab., tanggal 13 Desember 2021, sehinggapermohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa bandingsebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo.

Tingkat Atas, tempatkediaman di Perum Bumi Jaya Indah Blok G No 32, Rt.038Rw.011, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta,Kabupaten Purwakarta sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November2018 telah mengajukan permohonan LainLain yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor264

Ibu Duriah, di PLTU Lontar RT. 011RW. 003 Desa Kronjo, Kecamatan Kemir, KabupatenTangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABerdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 8 Mei 2019 yangterdaftar = di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor264/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 8 Mei 2019, Penggugat telah mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalildalil sebagai berikut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkaraa quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon pada tanggal 02 Juni 1975, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor264

sebagaidisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Martapura, 01 Oktober 1992,agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Pendidikan Strata , tempat kediaman di Kabupaten Banjardisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Maret 2019telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor264

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor264/Pdt.G/2020/MS.Jth;2.

Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta Salinan PutusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Juli 2019 Nomor264/Pid.Sus/2019/PN Mks ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidanganPengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 13 Februari 2019, Nomor:Reg.

Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkanbahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 mengajukan permintaan bandingHim 11 dari 16 him Put No.443 /PID.SUS/2019/PT MKSterhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Juli 2019, Nomor264 / Pid.Sus / 2019/PN Mks;Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat HukumTerdakwa tanggal 25 Juli 2019, demikian pula

Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor264/P1ID/2019/PT.DKI, tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut:Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.1160/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2019, sekedar mengenaipidana penjara yang dijatuhnkan sebagai berikut:1.

Nomor264/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, atas nama Odo Kusnadi;Dengan batasbatas;Sebelah Utara : Tanah SisaSebelah Selatan : JalanSebelah Timur : Tanah SisaHal. 2 Akta Perdamaian No. 76/Pdt.G/2021/PA.KrwSebelah Barat : Tanah SisaDiberikan kepada anak Odo Kusnadi Bin Dakim dan Dwi Susanti SamidirejaBinti M.

tanggal29 Februari 2012; Bahwa dasar dan alas hak yang dijadikan atas hak yang dijadikan alasanPenggugat untuk mengajukan gugatan sama sekali tidak berdasar dantidak beralasan hukum; Bahwa gugatan Penggugat atas tanah sengketa adalah kabur; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak; Bahwa antara Tergugat II dengan pihak Penggugat adalah salah alamatkarena tidak mempunyai hubungan hukum (salah menggugat);Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya olehPengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor264

, terdaftaratas nama Komang Putriasih (Penggugat Rekonvensi);Tanah Hak Milik Nomor 258/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor264/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 11.140 m?, terdaftaratas nama Penggugat Rekonvensi;Tanah Hak Milik Nomor 259/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor265/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 13.250 m?

, terdaftar atasnama Komang Putriasih (Penggugat Rekonvensi);Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2020b) Tanah Hak Milik Nomor 258/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor264/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 11.140 m?, terdaftar atasnama Penggugat Rekonvensi;c) Tanah Hak Milik Nomor 259/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor265/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 13.250 m?

, terdaftaratas nama Komang Putriasih (Penggugat Rekonvensi);b) Tanah Hak Milik Nomor 258/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor264/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 11.140 m?, terdaftaratas nama Penggugat Rekonvensi:Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2020c) Tanah Hak Milik Nomor 259/Montong Sapah, Surat Ukur Nomor265/MSP/2008, tanggal 19 Januari 2008, luas 13.250 m?

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor264/13/II/1999, tertanggal 19 Januari 1999, telah diberimaterai secukupnya dan diberi tanda ( P4);5.

pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempattinggal asal di KABUPATEN TANAH LAUT, sekarang tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib),selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor264

kepadaberita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehinggaupaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki olehPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor264

Advokat yangberkantor di Kantor Hukum ROHMADI & PARTNERSyang beralamat di Jalan Wonodri Baru Raya No. 68 AHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMGKelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan,Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khususNomor: 079/SKK/ADV RMD/XII/2019 tanggal 26Desember 2019; selanjutnya disebut sebagai ParaTerbanding semula Para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 Juni 2020 Nomor264/PDT/2020/PT SMG dan Suratsurat yang

Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.dan Yance Bombing, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor264/PDT/2020/PT SMG tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hariSenin, tanggal 13 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SriHaryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.FX.

Pelepat llir, Kabupaten Bungo.Saat ini tidak diketahui alamatnya (Gaib) Selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04November 2014 telah mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara nomor264

ex aequo et bono);Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadapdi persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungo melaui Radio GemaBungo FM sebanyak dua kali, sesuai dengan berita acara relaas nomor264

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor264/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 15 November 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Panitera Pengadilan Tinggl Palembang Nomor264/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 15 November 2021 tentang PenunjukanPanitera Pengganti; Penetapan hari sidang Nomor 264/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal16 November