Ditemukan 5680 data
47 — 6
jugamenanyakan kepada Terdakwa sampai ke tempat saksi mengendarai apadan dengan siapa dan Terdakwa menjawab sendii dan menggunakansepeda motor dan saat itu sepeda motor ditaruh di dekat kebun tebu;Bahwa setelah anggota Polsek Gedangsari datang, Terdakwa saksi serahkanbeserta handphonenya dan selanjuinya bersama dengan petugas polisi, saksidan rekannya membawa Terdakwa untuk menunjukkan motomya dan benarmotor Terdakwa ditaruh di perkebunan tebu yang masih di wilayah Serut danjenis sepeda motor tersebut jenis Force
Polsek Gedangsar, Saksi Marsono jugamenanyakan kepada Terdakwa sampai ke tempat sini mengendarai apa dandengan siapa dan Terdakwa menjawab sendin dan menggunakan sepedamotor dan saat itu sepeda motor ditaruh di dekat kebun tebu;Bahwa setelah anggota Polsek Gedangsari datang, Terdakwa kemudian saksiserahkan beserta handphone dan selanjutnya saksi bersama dengan petugaspolisi membawa Terdakwa untuk menunjukkan motomya dan benar motorditaruh di perkebunan tebu dan jenis sepeda motor tersebut jenis Force
MAISURI,S.H
Terdakwa:
RAJAB SYAHPUTRA Als PUTRA Bin AGUS SALIM
24 — 17
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force1 warna hitam, batok kepala warna merah, bodi samping warna biru, nopol BM 5345 FR;
- 1 ( Satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Sepeda motor merk Yamaha Force1 Nopol BM 5345 FR, An SURYATI;
- 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Sepeda motor merk Yamaha Force
22 — 2
Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu-shabu- 1 (satu) buah botol yang berisi urine terdakwa Septian Eka Saputra Bin Warsito- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk XPD warna biruDirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit motor merk yamaha force Nopol H 4084 WA warna putihDikembalikan kepada saksi Nasikin Bin (Alm) KaslanMembebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );
R. YURI ANDINA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.TOMI JEFISA als, TOMI
2.MUHAMMAD SOLIKIN RAHMADANI als. SOLIKIN
18 — 7
MUHAMMAD SOLIKIN RAHMADANI alias SOLIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One No.Pol.P-5983-LD.
96 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Kerja BersamaStandard Chartered Bank Periode 20082010 sama sekali tidak mengaturPHK dengan alasan restrukturisasi untuk efisiensi sebagaimana uraian kamitersebut di bawah ini :3.1.Bahwa Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 berisikan 3 pasal,lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force
penghargaah masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4):Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan publik;Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
secara detil penjabarantindakan atau jenis pelanggaran apa yang sudah dilakukan para pekerja;19.Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, mohon agar MajelisHakim Agung dalam tingkat kasasi kiranya membatalkan putusan JudexFacti dalam pemeriksaan kasasi ini;Kesalahan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum yang berlaku mengenai pemutusan hubungan kerja karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Hal ini jelas diuraikanoleh ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut : Pasal 164 ayat (1):Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Pasal 164 ayat (2):Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik; Pasal 164 ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena mengalamikeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan
16 — 1
Sebuah pernikahan yang tidak disertai denganadanya wali menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid) dan tidakmempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai pula dengan dalil agama darisabda Rasulullah SAW sebagai berikut:= 3s = 3s w w i =Y 3s bg GUbLidls c25 VI TLS VaJ odsArtinya: Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali, dan sultan(pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wall.(HR.
12 — 5
sebagai wali yang berhak, tidak memenuhi syaratdan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah yang berhak, baik itu wali nasab maupun wali hakim, makaakan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Situmorang, Siti Fatimah, Bambang Hariady dan JonsonWijaya) maka hakhak Penggugat atas PHK tersebut dapat dipersamakandengan PHK terhadap pekerja karena perusahaan dalam keadaanmemaksa (force majeur) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164ayat (1) yaitu Uang Pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
86 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terjadi Keadaan memaksa (force majeur) maka PihakKedua dibebaskan dari tanggungan atau kerugian atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan;Bahwa dengan melihat fakta tersebut, secara jelas Pihak DinasPULH Jembrana telah tidak konsisten melaksanakan isi PerjanjianKerja (Kontrak), yang justru. telah menimbulkan kerugian yangsangat besar dari Terdakwa! Gede Artawan, SE, selaku PihakRekanan.
Dengandisembunyikan Surat Bencana Alam telah menimbulkan kerugianmateriil maupun moril dari Terdakwal Gede Artawan, SE. , yangsepatutnya dengan adanya peristiwa Force Majeure, Terdakwa Gede Artawan, SE, dibebaskan dari tanggungan atau kerugianyang timbul akibat bencana alam tersebut, yang dalam asasasashukum, bahwa Perjanjian (Kontrak) adalah merupakan hukum lexspecialis yang menyampingkan ketentuan hukum umum;7.
76 — 30
danperawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ;Menimbang, bahwa walaupun yurisprudensi tersebut bukan diangkat darimasyarakat Bali yang memiliki kekhususan dalam Hukum Adatnya serta asasYurisprudensi di Negara Indonesia yang sistem hukumnya berasal dari sistemhukum civil law berbeda dengan system common law yang menganut asasStare decisis,atau mutlak untuk diikuti, sedangkan dalam sistem hukumIndonesia, Hakim diberikan kebebasan untuk mengikuti Yurisprudensi atau tidakmengikuti (persuasive force
of binding precedent), sehingga Hakim mengikutisebuah yurisprudensi didasarkan pada sifat persuasive force of precedentbukanlah sifat keharusan seperti dalam system common law yaitu sifat coersiveforce of binding Precedent.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2017kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahanPenggugat;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) besertapenjelasannya
Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) bahwa kondisi berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalampersidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisikeadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) (force majeur), sehingga kesimpulanMajelis Hakim telah keliru;Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20173.7.4.
45 — 33
untuk kemudian bersama sama dengan saksi HARIYONOberangkat ke rumah saksi ERNI RUSDIANA mengambil pita cukai yang telahdipesan oleh saksi HARIYONO dari saksi ERNI RUSDIANA;Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa prosedur pemesanan danpengambilan pita cukai harus di Kantor Bea dan Cukai;Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai HasilTembakau TA 2016 Nomor 09/PNPHLG/BA.IPC/VII/2016 tanggal 19 Juli2016 yang ditandatangani oleh CLAMET AZAGAF selaku Penguji Anggota TimTask Force
94 — 11
BPKBdan STNK sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat.Selanjutnya disebut sebagai obyek 4 (empat);Kendaraan roda 2 merk Yamaha Force 1 ZR warna oranye hitam tahun2004 nomor polisi DA 3828 OI tahun perolehan November 2017 yangdibeli secara tunail. BPKB dan STNK sudah dibalik nama menjadi atasnama Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai obyek 5 (lima);Kendaraan roda 2 merk Vespa Super tahun 1976 nomor polisi DA 6771O tahun perolehan April 2017 yang dibeli secara tunail.
105 — 7
. & = tc S 2~ oO a = . oH a e en 0) o ak aes oe. an f= . i Y he . in q@ late o pnd a & Ga > Be : 2 , oO 2 fSom i 2 a a ooEe g 7 @ . oO > . tS qQd f gh + 5 92 2 6 roa ai 8 3 8 or2 ao oi aaoO A AyokZAcuckadynyHentSew qoy ahwa nian cSWS OSQ force ae .
88 — 9
Sebuah pernikahan yang tidak disertai denganadanya wali menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid) dan tidakmempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai pula dengan dalil agama darisabda Rasulullah SAW sebagai berikut:jo tye tL @ ye YZ IeY fps esta glbLidls tosd5VI cLS Va) olsHal. 6 dari 9 Hal.
Alensi Kusuma Dewi, S.H.
Terdakwa:
RIKI PERMANA Bin ASEP CEPI KUSTIANA
91 — 0
/li>
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riki Permana Bin Asep Cepi Kustiana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah Accu merk G FORCE
62 — 5
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Tahun ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Menetapkan barang bukti berupa :- 1 ( Satu ) buah batu bauksit berwarna coklat ;- 1 ( Satu ) batang kayu bulat dengan panjang 150 cm dan diameter 3,5 cm ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;- 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Yamaha type force
Heri Santoso,SH
Terdakwa:
MAIYOS DIKI SYAHPUTRA
98 — 8
penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix;
- Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
Dimusnahkan;
13 — 1
Sebuah pernikahan yang tidak disertai denganadanya wali menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid) dan tidakmempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai pula dengan dalil agama darisabda Rasulullahn SAW sebagai berikut:= > = So w w =Vs Ng GUaLigl5 sg VI TLS VaJ olsArtinya: Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali, dan sultan(pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wall.(HR. Ahmad).Hal. 6 dari 9 Hal.
20 — 4
1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30Tahun 2005, Tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik ituwali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya walitersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiPenetapan Nomor 0253/Pdt.P/2014/PA.TgtHalaman 5 dari 7 halaman6ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahantersebut tidak sah (No Legal Force