Ditemukan 2352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bawah bawahan bahari bawaan bawang bawaihi bawafi bawadi bakahi bawani bawahã
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2316 — 661
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • (Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, UndangUndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; halaman 3, Tahun 2002)Disamping pernyataan kemerdekaan tersebut, juga perlu digaris bawahi, bahwa didalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka "wewujudkan suatukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan salah satu citakemerdekaan yang sampai saat ini belum pernah diwujudkan dalam kurun waktulima masa pemerintahan.Untuk menjalankan kekuasaan negara dan mencapai
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
92 — 14
  • sita sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa,sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sahmenurut hukum;Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya denganDakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa, terlebih dahuluHal. 419 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoMajelis Hakim menggaris bawahi
    dengan nilai kKeseluruhan pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan yaitu telahterjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 896.417.170,72, (delapan ratussembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh komatujuh puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengandakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa, terlebih dahuluMajelis menggaris bawahi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
332 — 172
  • Didit (Sekarang sudah diganti oleh Sandi), selaku HRDManager, Rahman, selaku Food & Beverages Produt,Setap,selaku Chief Engineering,Zaenudin, selaku Room DivisionManager.Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, dari pihak owner,yaitu Liliana, Geoffery dan Manikam, dalam pengelolaan operasionalhotel juga melakukan pengawasan langsung terhadap divisidivisiyang saya bawahi di perusahaan operator sebagaimana sayajelaskan di atas, dengan pembagian masingmasing sebagai berikut:a.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
189 — 118
  • Yang sudah layak huni sekitar 5 unit,sisanya 90% kondisinya belum ada listrik, tapi kemarin ada juga yang sudah; Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang disetor ke rekening Saksi.Perlu Saksi garis bawahi, Saksi memang memiliki rekening di PT BPR TebasLokarizki atas nama Saksi sendiri namun Saksi lupa berapa nomor rekeningtersebut, rekening tersebut merupakan rekening untuk digunakan sebagairekening penampungan dari dana pencairan kredit milik debitur yang telahmemesan atau membeli rumah di perumahan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1319 — 2155
  • Prof Koesnadi ukuran untukmenentukan berlakunya Stricht Liability kedalam sebuah kegiatanusaha adalah apakah kegiatan ini wajo Andal atau tidak jika iya makadapat dikenakan Stricht Liability ternadap kegiatan tersebut ;Bahwa kalau di beberapa untuk kasus Calista Alam juga adadiungkapkan bahwa ini kebakaran disebabkan oleh lahan sebelahyang terbakar beberapa kasus seperti itu tetapi biasanya dalamPutusanputusan yang ada diabaikan sebenarnya kenapa diabaikanini yang menjadi penting untuk digaris bawahi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perlu kita garis bawahi bahwa di muka persidangan tidak pernahterbukti adanya kerjasama antara quod non para Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Judex facti tingkat banding, sehingga pertimbanganjudex facti tingkat banding tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan.Penyertaan atau deelneming adalah suatu bentuk "distribusi" pertanggungjawaban pidana yang harus disikapi dengan hatihati, penyertaanmengandung dua persoalan pokok yaitu pertama mengenai diri orangnyayang harus dilihat baik secara subyektif
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
134 — 575
  • Yang sudah layak huni sekitar 5 unit,sisanya 90% kondisinya belum ada listrik, tapi kemarin ada juga yang sudah; Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang disetor ke rekening Saksi.Perlu Saksi garis bawahi, Saksi memang memiliki rekening di PT BPR TebasLokarizki atas nama Saksi sendiri namun Saksi lupa berapa nomor rekeningtersebut, rekening tersebut merupakan rekening untuk digunakan sebagairekening penampungan dari dana pencairan kredit milik debitur yang telahmemesan atau membeli rumah di perumahan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
161 — 45
  • ;Menimbang, bahwa dapat digaris bawahi, pada Concursus realis,perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain. Perbuatan yang satubukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan lain terjadi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
49 — 117
  • kantor pertanahan KabupatenMagetan dan ; Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepadabupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilankeputusan ; Bahwa fakta yang terjadi seluruh proses pengadaan lahan atau tanah tersebut tidak adadilaksanakan atau dilakukan melalui secretariat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab Magetan ;Bahwa pada dasarnya hasil rapatnya sebagaimana saksi terangkan Namun dari hasil notulentersebut dapat digaris bawahi
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
249 — 173
  • Akan tetapi perludigaris bawahi, tentang Yurisdiksi Relatifnya, yaitu pada PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi Kedudukan Perseroan in casuPT. Perkebunan Nusantara VII, di Bandar Lampung, sebagaimana jugasesuai dengan asas actor sequitor forum rei yang diatur dalam Pasal118 ayat (1) HIR..
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
129 — 54
  • BPD) Banten sebesar Rp385.400.000.000,00(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus juta rupiah) bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
748 — 978
  • Tanaman kelapasawit rawan terhadap serangan hama dan penyakit, sedangkan seranganhama dan penyakit terhadap tanaman sagu dampaknya tidak merugikan.Bahwa dalam hal ini, yang perlu digaris bawahi adalah tidak pernahdilakukan pemupukan pada tanaman sagu karena pengaruh pemupukantidak pernah berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanamansagu.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
125 — 54
  • BPD) Banten sebesar Rp385.400.000.000,00(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus juta rupiah) bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku) Penyelenggara Negara danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
235 — 143
  • pokoknyapenjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamaterlalu ringan dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa denganmenyatakan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa IIdan Terdakwa Ill sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkanlamanya hukuman terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Majelis Hakim TingkatBanding perlu menggaris bawahi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
167 — 36
  • denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barangbukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamHalaman 292 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRGhubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pledooi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
192 — 57
  • Namun yang harus digaris bawahi adalah bahwa uang tersebutadalah milik dari JIMI SUWENDI, dan diserahkan oleh Terdakwa kepada AHMADHalaman 84 dari 319, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg.SUTISNA hal itu dilakukan Terdakwa atas suruhan atau perintah lansung dari JIMISUWENDI, dan tempat penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah JIMISUWENDI sendiri. maka Kapasitas Terdakwa dalam penyerahan uang tersebutadalah MURNI hanya sebagai perantara atau suruhan, dan sepengetahuanTerdakwa terkait uang yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
169 — 38
  • Namun yang harus digaris bawahi adalah bahwa uang tersebutadalah milik dari JIMI SUWENDI, dan diserahkan oleh Terdakwa kepada AHMADHalaman 84 dari 319, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg.SUTISNA hal itu dilakukan Terdakwa atas suruhan atau perintah lansung dari JIMISUWENDI, dan tempat penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah JIMISUWENDI sendiri. maka Kapasitas Terdakwa dalam penyerahan uang tersebutadalah MURNI hanya sebagai perantara atau suruhan, dan sepengetahuanTerdakwa terkait uang yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1018 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut, adalahpenting untuk digaris bawahi bahwa "material influence" bukan alat uji yangrelevan menurut hukum Indonesia untuk menentukan eksistensi sahammayoritas, dan mengilustrasikan kesalahan nyata dari kajian yangdilakukan KPPU."4.6 Kesalahan Ketiga : Mahkamah Agung telah tidak mempertimbangkanPernyataanpernyataan Saksi.a.
    Lebih lanjut, adalahpenting untuk digaris bawahi bahwa "material influence" bukan alat ujiyang relevan menurut hukum Indonesia untuk menentukan eksistensisaham mayoritas, dan mengilustrasikan kesalahan nyata dari kajian yangdilakukan KPPU."b. Prof.Dr. Rudhi Prasetya, S.H. berpendapat dalam PemeriksaanTambahan dalam perkara a quo atas pertanyaan No. 19 halaman 6(berkas Termohon/KPPU B2), sebagaimana dikutip:"...
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
619 — 331
  • Rokan Hilir, Kab.Kuansing ;Bahwa kalau EM itu Edison Mandiri yang punya lahan atas namakelompok tani karya Mandiri pengelola bapak Edison ;Bahwa untuk peta dasar ada yang diberikan oleh cecep kemudiansaksi disuruh over livekan lokasi yang tadi terus hasilnya saksikembaikan lagi kepada cecep ;Bahwa pada saat itu saksi berdua dengan cecep secara sponitas saksibilang ini kemarin yang di imelkan oleh saksi atas perintahkan GulatCMCS dikuansing, kita over live kan digaris bawahi lokasi tersebut ,dan Overlive
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
254 — 70
  • . : 75/Pid.SusTPk/2016/PN.Madn.bagian perihal sudah tercantum kalimat Tersangka Gubernur SumateraUtara dituliskan nama GATOT PUJO NUGROHO, ST, MSi dengan hurufbesar dan digaris bawahi, untuk perkara bansos, hibah.Hal itu yang yangmendorong terdakwa untuk memberikan advis kepada anggotaterdakwa untuk penuhi panggilan dan didampingi penasehat hukum OCKaligis yang merupakan Penasehat Hukum pribadi terdakwa.Danselanjutnya berkembang, Penasehat huku melihat ada kejanggalan suratpemanggilan tersebut dan