Pembanding/Tergugat I : Bupati Kutai Kartanegara
Pembanding/Tergugat II : Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : Koperasi Serba Usaha

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.1Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara,disebut sebagai : Pembanding /Turut Terbandingsemula Tergugat I;2. KEPALA DINAS KOPERASI dan UMKN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;berkedudukan di Jalan Danau Aji No.99, Kelurahan MelayuKecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalamhal ini H.

Belimis Bio Oil Sejahtera (BEBOSA) Tenggarong Kutai Kartanegaradengan Bapak Prof. Dr. H.

Jarak pagar di Desa Suka Damai Kecamatan Muara BadakKabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2006/2007/2008 tersebut makaKoperasi Serba Usaha (KSU) Agro Tunas Harapan telah berkirim Surat KepadaPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq.

Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat danTergugat I!)

fakta menunjukanbahwa KSU Agro Tunas Harapan telah mendapatkan Rekomendasi dariBupati Kutai Kartanegara Bapak Prof.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 125 meter dan lebar 155 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks. Polsek Kuala Samboja), sebelah Barat : Jalan Raya Balikpapan Handil II dan sebelah Utara : Abd hamid/Mastan/Galuh; -----------------3.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks.

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq.KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA- KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KUKAR INDO COAL, vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSIKALIMANTAN TIMUR berkedudukan di JalanWoltermonginsidi No. 1, Tenggarong, ProvinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. Arief Anwar, SH.M.SI, WarganegaraIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Hj. Asnani, SH.MH., Warganegara Indonesia,Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;3.

Kukar Indo Coal telah dibatalkan olehTergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dengan Nomor540/06/DPEIV/V/2006 tanggal 23 Mei 2006, sedangkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/36/KPEr/DPEIV/VII/2005 tentang Pemberian KuasaHal. 13 dari 31 hal. Put. No. 47PK/TUN/2011.14Pertambangan Eksplorasi telah berakhir masa berlakunyatanggal 7 ~~ Juli 2008, sebelum gugatan Penggugatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 12September 2008.

Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya, sehingga sangat bertentangan22(iidengan akal sehat jika antara Penggugat danTergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya TIDAK PERNAH MENY INGUNGkeberadaan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/87/KP Er/DPEIV/VII/2008 tanggal 19Juli 2006 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi atas nama PT.

PT.Kukar Indo Coal sudah tidak ada relevansi danakibat hukum bagi kepentingan PEMOHON PENINJAUANKEMBALI yang memiliki KPEksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor30540/36/KP Er/DPEIV/V1I1/2005 (vide, bukti P4)tanggal 7 ~~ Juli 2005 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2005 036 Er) atasnama PT. Kutai Indo Coal;5.

Kutai Indo Coal adalahtetap sah dan berlaku, sehingga TERMOHON PENINJAUANKEMBALI menurut hukum tidak boleh menerbitkan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/87/KPEr/DPEIV/VII/2006 (vide, bukti T.11.Int.13)tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mulia PersadaKartanegara (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) diatas areal yang sama dengan KPEksplorasi PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI;6.

BERJAYA
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004

;

ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

,MH;Semuanya Kewarga Negaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara, berdomisili hukum di KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jin WolterMongindidi No.

Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2002 Penggugat di tugaskan menjadi staf8di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan SKNomor : S24.2/III.3644/BKD/2002, setelah Penggugat selesai mengikutitugas belajar di Diploma IV Kebidanan, Penggugat di tugaskan lagimenjadi Staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Karta Negara ;Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Akademi Kebidanan KutaiHusada pada tahun 2007 s/d 2008, kemudian pada tanggal 20 Mei 2009Penggugat ditunjuk sebagai Pit.

Puskesmas Rapak Mahang, Instansi Dinas KesehatanKabupaten Kutai Kartanegara;.

Kartanegara, melaluiKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 821.2/111.11868.8/BKD/2014 ;Bahwa betapa terkejutnya Penggugat pada Tanggal 30 Juli Tahun 2019Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2358K/Pid.

Sus/2011 sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai KartanegaraNomor:888/II1.1400/A.SK./VII/ BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugattelah menerima Keputusan Nomor: 88ailll. 1400/A.SK.

-PT.RIDLATAMA TRADE POWERINDO vs-BUPATI KUTAI TIMUR-PT.NUSANTARA WAHAU COAL

ZAINUDDIN ASPAN, SH,.M.SiKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala BagianHukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.. NORA RAMADANI, SH.,MHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;. ARDIANSYAH, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;.

Ridlatama Group beserta lampirannya sesuai dengan bukti P12 ;Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun20012005 serta peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H.MAHYUDIN, ST,.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;Foto copy sesuai dengan aslinya penyajian leaplet promosi daerah PemerintahKabupaten Kutai Timur Potensi

Rhidatama Group yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf dari Kepala Dinas KehutananKabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2010 perihal : telaahan Dinas Kehutananyang ditujukan ke Bupati Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register surat keluar Dinas PertambanganTahun 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas Kehutanan Tahun 2009T8Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ;4.

Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (vide bukti T2)Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat langkah administratif yang dilakukan olehKepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yangditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengeluarkanTelaahan Staf (vide bukti T3) dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah KabupatenKutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) perihal TelaahanDinas Kehutanan tanggal 30 April 2010

DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;

PUTUSANNomor 614 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Komplek PerkantoranBupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar Blok A Lantai 2,Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.Drs

Kartanegarawalaupun hanya sebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon:Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yangtertuang di Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalahuntuk kepentingan Riset dan/atau Penelitian yang akan dilakukanoleh Pemohon yang sebagai bahannya adalah Semua PenrijinanPertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegarauntuk bahan dimaksud tentu secara

Pasal 5 huruf b Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik;Bahwa benar pada awalnya Permohonan Informasi yangdisampaikan Pemohon kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara sepenuhnya tidak dikabulkanoleh Termohon Informasi, akan tetapi kKemudian Pemohon Informasimengajukan Keberatan kepada Kepala PPID Dinas Pertambangandan Energi Kutai Kartanegara dan atas Keberatan tersebut TermohonInformasi menjawab Keberatan yang disampaikan

Putusan Nomor 614 K/TUN/20152.2Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 540/459/SEKT/II/2014tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani Drs. Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.

Surip, S selaku KetuaPPID Kabupaten Kutai Kartanegara);Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pertemuan Mediasidan Klarifikasi atas Permintaan Data dan Informasi di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara denganNomor 540/459/SEKT/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pada angkake 2, Pemohon Informasi dan Termohon Informasi telah sepakatuntuk melakukan mediasi lanjutan setelah tanggal 28 Februari 2014terhadap permohonan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan seKutai Kartanegara yang

BINTANG KUTAI MOTOR

Pembanding/Penggugat : ENI YUSRIANI,S.Pd
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Cikini Raya No.117Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ENI YUSRIANI,BUPATI KUTAIS.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal diJalan Ponoragan RT.003 Kelurahan Ponoragan Kecamatan LoaKulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. SAKIR Z, SH.2. ZAINALARIFIN, SH.3. SULIANSYAH, SH.4.

PAULUS SURYADI, SH.Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z, SH danREKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum BengkuringBlok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan SempajaSelatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019.Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;MELAWANKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi

TUN.JKTKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan. WolterMonginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khususNomor : B119/HK/BANKUM/065.16/03/2020 tanggal 17 Maret2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca :1.

BUPATI KUTAI TIMUR; ZEKY HAMZAH, S.E;HARTONO; RIDUAN;MASDARI KIDANG; SOLIHIN;

HM.Hasan,RT.001, Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Sugih Hartono, SH.,MH;Hal 1 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2.

RIDUAN, Kewarganegaraan Pekerjaan Swasta, alamat JalanRT/RW 02/01, Desa Tepian Langsat,atan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,rovinsi Kalimantan Timur ;3. MASDARI , Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawanSwasta,alamat Tepian Langsat RT/RW 001/000,Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ;4.

SOLIHIN, Kewarganegaraan Indonesia,PekerjaanWiraswasta, alamat JalanMulawarman RT.019/003, Desa Sepaso,Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ROBERT NABABAN, SH.,MH;Hal 2 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2. SABAM M.M BAKARA, SH;222===3. YONATAN TANDI LAYUK, SH;4. SITTOMPUL CHARLES MAROLOP, SH;5.

Menyatakan batal Keputusan B Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengkdimohonkan Para Penggugat; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untu Socuaseemnnneeai Timur Nomor: 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhe enjabat Kepala Desa danMemerintahkan T ntuk mencabut Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor .166/2017 tentang Pemberhentian PenjabatKepala n Pengangkatan Kepala Desa Tepian LangsatBengalon Kabupaten Kutai Timur Tanggal 17 Februariemerintahkan kepada Tergugat, Bupati Kutai Timur melaluiaparaturnya

cq Panitia Pemilihnan Kepala Desa untuk melakukanpemungutan suara ulang terhadap warga RT. 05 di TPS 04 DesaTepian Langsat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukumMenghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 502.000 (limaHal 4 dari hal 12 Put.

Pembanding/Penggugat : SUNUSENG B
Terbanding/Tergugat I : ISMAIL, Ketua Kelompok Tani Kami Kutai
Terbanding/Tergugat II : SADARUDDIN Sekretaris Kelompok Tani Kami Kutai

Bahwa Para Tergugat (ISMAIL dan SADARUDDIN) adalahPengurus Kelompok Tani Kami Kutai yang diangkat/ditunjuk oleh paraanggota Kelompok Tani Kami Kutai berdasarkan Berita Acara SusunanPengurus Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 30 mei 2004 yang diketahuidan ditandatangani Kepala Desa Sepaso Selatan, yang mana ParaTergugat ditunjuk masingmasing sebagi Ketua (ISMAIL) dan Sekretaris(SADARUDDIN);4.

Staf Dinas Perkebunan Supardi SPKabupaten Kutai Timuriv.

Bahwa sehubungan dengan kelalalain Pemohon Intervensi dalammelakukan pembayaran kepada Kelompok Tani Kami Kutai diwakili olehTermohon Intervensi II/Tergugat dan Termohon Intervensi IIl/Tergugat IIseluas 150 Ha namun Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah menggaraplahan diwilayah RT.06 Desa Sepaso Selatan sedangkan kelompok TaniKami Kutai tidak memiliki Surat yang sah;13. Bahwa atas kelalaian Pemohon Intervensi dalam melakukan ganti rug!

KPC kepada Kelompok TaniKami Kutai. Sehingga tidak jelas, apakah Para Tergugat digugat secaraPribadi atau sebagai Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai.3.

Kami Kutai tersebut diatasberdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yangditandatangani oleh 46 orang anggota KT. Kami Kutai yang diketahui olehKepala Desa Sepaso Selatan, Camat Bengalon.4. Bahwa setelah dilakukan identifikasi ternyata anggota KT. Kami Kutaiyang menggarap tanah seluas 150 Ha tersebut sebanyak 46 Orang danyang menggarap tanah tersebut adalah dari KT. Kami Kutai (bukanPenggugat/Tergugat Intervensi I).5.

PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA Cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,M e l a w a n1. ASMAWI2. SYAHLI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. BARA SEJATI tersebut ;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. BARA SEJATI VS PT. ADITYA KIRANA MANDIRI

SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;2. Budi Haryadi, SH.MH. kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara ;3. Suratno, SH., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara ;5. M.

No. 365 K/TUN/2010dimaksud dalam Surat Kepatusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin UsahaPertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai, tanggal 26 April2001, oleh karena sejak dari awal yaitu dimulai SKIP berlanjut ke KPPenyelidik Umum selanjutnya ke KP Eksplorasi PT.

Aditya KiranaMandiri) ;Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) yang telahmengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat (PT.

Bara Sejati tersebut ;Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tidak mengindahkan dan tidak berdasarkanketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai tanggal 26 April2001, dengan demikian terbukti Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tersebut telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang

Dari sisi/unsur"pejabat daerah" maka jelas bahwa Bupati Kutai Kartanegaramerupakan Pejabat Daerah, kemudian dari sisi/unsur "jangkauanHal. 21 dari 34 hal. Put. No. 365 K/TUN/2010keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan" maka jelasbahwa jangkauan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara hanya berlakudiwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak akan mungkin keputusanBupati Kutai Kartanegara berlaku (juga) di wilayah Kabupaten Timuratau Kabupaten Barat ;1.2.

INVESTMINE NUSA PERSADA;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

Sudirman Kav.4446, Jakarta 10210, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnyadisebut sebagai .......... ce eee eee eens PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimanan Timur; dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend.

M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; 4 NORA RAMADANI, S.H.

., Staf Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 5 ARDIANSYAH,S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 6 SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamatKantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, Provinsi

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Yin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestmineNusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 12 him. Put.

SYLVADUTA CORPORATION vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA

MELAWAN:BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Arief Anwar, S.H., M.Si, Warga Negara Indonesia, pekerjaanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Hj. Asnani, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaanKepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;3.

., Warga Negara Indonesia, pekerjaanStaf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; 4. Suratno, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan StafBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; wtH. Anang Sismadi, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara ;Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.359/HKBankum/XII/2011 tertanggal 7 Desember 2011, serta telah memberikan kuasa kepada :1.

Penggugat:
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara tahun 2019No.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36Tahun 2019 jo.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun2019 jo.

Pasal 4 huruf(b) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, BadanPermusyawarat Desa Muara Salung berwenang membentukpanitia pemilihan kepala desa, oleh sebab itu pada tanggal 26April 2019 Badan Permusyawarat Desa Muara Salungmembentuk

Pasal 28 ayat (3) Peraturan DaerahHalaman 54 Putusan Nomor :5/G/2020/PTUN.SMDKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

ADITYA KIRANA MANDIRI vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. BARA SEJATI

KewarganegararnIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Budi Haryadi, SH. Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;3. YT Alrianto, SH. MH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;5. M.

Syaukani HR, MM telahmendelegasikan kewenangannya kepada wakil Bupati Kutai Kartanegaraberdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 ( Pertaturan Pendelegasian Wewenang);4.

Dalam perkara a quo, KP Eksploitasi Penggugat tertanggal 23 Agustus 2007tersebut ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara padahal merupakan faktahukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 tersebut Bupati Kutai KartanegaraIL.telah mendelegasikan kewenangannya kepada wakil bupati Kutai Kartanegara,berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 (" Peraturan Pendelegasian Wewenang")

Syaukani IR, SE, MM ( bukti P1 );Menimbang, bahwa Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H.

Syaukani HR, SE, MMdengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas, telah mendelegasikankewenangannya kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Bukti T7); Menimbang, bahwa dengan telah didelegasikannya kewenangan Bupati KutaiKartanegara kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara maka Bupati sebagai pemberi delegasisejak tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 10 Tahun 2007 sudah tidak

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : PAKHRUDDIN, SE, M.Si

PUTUSAN Nomor : 136/B/2020/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANALG 1 $= = 2 nanan nnn nnn nnn nnn ne ncn nnn nn nn nnn ncn nnn nen nenenesBUPATI KUTAI KARTANEGARA, yang berkedudukan di Jalan.

WolterMonginsidi, Tenggarong Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepadaLpuRNoM, shatseul HERYUDH, = SH,aa 7S ALFINCE YOELLUEUNG, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara beralamat di Jalan. Wolter MonginsidiHal 1 dari 10 hal. Put. No. 136/B/2020/PT.TUN.JKTNo.01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : B3252/HK/BANKUM/065.16/II/2019 tanggal 18Nopember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANPAKHRUDDIN, SE.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempattinggal di Jalan Gunung Pegat RT.035 Kel/Desa MelayuKecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS., dalam hal inimemberi kuasa kepadaPara Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z,SH dan REKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamatPerum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan SamarindaUtara, Kota Samarinda

No. 136/B/2020/PT.TUN.JKTMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si, NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin, SE., M.Si,NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untukmerehabilitasi hakhak dan kedudukan Penggugat sebagai PegawalNegeri Sipil seperti keadaan

PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara ; SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO;

No. 2686 K/PID.SUS/2016Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 181/Pid.B/2016/PN. Trg tanggal 16 Agustus 2016 tersebut;MENGADILI SENDIRI,1.

DALAM KONVENSI:

Dalam Priovisi:

• Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

• Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

• Menyatakan Gambar Ukur Nomor: 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai

Penggugat:
SUNARTO
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. Bupati Kutai Kartanegara
2.DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
3.PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
5.KANTOR KECAMATAN ANGGANA
6.KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA