Ditemukan 2807 data
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, STH
244 — 161
Utr Bahwa atas permohonan yang dajukan Saksi JUNIAR alias VERO atasarahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebutyang menggunakan suratsurat diantaranya salah satunya Surat AktaPerkawinan No : 02/GKP/CB/VII/AK/2017 yang mengatasnamakan danberlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehinggasetelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mel2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan danmengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Artha Graha Internasioanl, Tbk Cabang Asia Afrika Kota Bandung
Terbanding/Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Badan pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat IV : H. JOKO SURANTO, SH.,M.Hum
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MANDIRI
70 — 35
pelengkap 53,271,600,0009 Nopember 2016 (Objek terjual) tanah , bangunan dan sarana pelengkap 31,501,000,000total selisih 21,770,600,000 Halaman 6 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDG))6)7)Bahwa lebih lanjut Tergugat III telah membalik nama Sertifikat ObjekTerperkara yang kemudian beralih ke atas nama Tergugat IV padahalmasin ada Proses Hukum di Pengadilan Negeri Bandung dalamPerkara Perdata Nomor 350/Pdt.G/2016 tertanggal 13 September 2016,dimana dalam perkara Tersebut Tergugat III dajukan
Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
64 — 29
adabalasan, keberatan terhadap Gubernur: hanya diberi penjelasan dankeberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: Presiden danHal 18 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUNMDNtidak ada balasan dan keberatan kepada Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEk) telah dibalas dengan balasan yang pada intinyaBAPEK tidak berwenang (sebagaimana dalam Poin 21 dan Poin 22(Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);16.Bahwa terhadap keberatan yang yang diajukan Terhadap Tergugatsebagaimana dalam Poin 13 (a), keberatan yang dajukan
375 — 127
setelah penetapan danpengumuman DCS terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagaiterpidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkuatan hukum tetap partai politik dapat mengajukan bakalcalon pengganti terhadap bakal calon yang bersangkutan (BUKTIT9.2); Bahwa setelah Tergugat menyatakan yang bersangkutan tidakmemenuhi syarat berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan hasilklarifikasi Tergugat, Tergugat telah menyampaikan keadaantersebut kepada DPK PKPI Kabupaten Seram Bagian Barat, untukdapat dajukan
104 — 31
sebesar Rp.1.000.000,00( Satujuta rupiah).Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas dengan iniPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kiranya majelis hakimyang mengaili perkara a quo dapat memutuskan :Dalam KonvensiMengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensiuntuk seluruhnya.Dalam RekonvensiHalaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 431/Padt.G/2021/PA.PkpMenolak Permohonan Rekonvensi dari PemohonRekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.Menimbang bahwa, terhadap replik yang dajukan
981 — 555
IDM000117734dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 tidak pernah bertentangandengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama,kesusilaan, dan ketertiban umum.29.Bahwa berdasarkan seluruh faktafakta hukum yang telah diuraikan diatas,maka seluruh dalildalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalamgugatannya kami tolak secara keseluruhan karena sudah tidak relevan lagi.Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dasar hukum yang keliru,bertentangan dengan UndangUndang, serta dajukan
143 — 48
fakta yang terungkap dari alat tersebut ternyata tidak relevandengan dalil gugatan para Penggugat posita angka 8, dengan demikian alattersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Bahwa alat bukti surat dalam tanda bukti P.19 berupa Kutipan AktaKematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;Bahwa alat bukti tersebut berupa fotokopi tanpa mempelihatkan aslinya dipersidangan, namun Tergugat mengakui dan menerangkan memiliki surataslinya dan dajukan
125 — 85
atas nama Penggugat, demikian pula Sertifikat Hak Milik No. 5775atas nama Tergugat VII adalah merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.3022 atas nama Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 1 huruf bdan c, oleh karena itu ditariknya Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pihakdidalam perkara aquo dapat dibenarkan, sehingga eksepsi Tergugat VI danTergugat VII harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi plurium litisconsortium (gugatan kurang pihak) baik yang dajukan
105 — 12
Terdakwa diangkatmenjadi Staf Pengawas Unit Mingguan dan karena banyak dari Marketing/Petugas Dinas Luar (PDL) yang kosong lalu pimpinan menugaskan Terdakwauntuk merangkap juga sebagai Marketing/ Petugas Dinas Luar (PDL); Bahwa mekanisme/ prosedur pengelolaan keuangan sehubungan dengankejadian perkara ini yaitu pada pagi hari saksi memberikan uang bon kepadaMarketing/PDL Mingguan kemudian Marketing tersebut menyerahkan ataumencairkan uang kepada calon peminjam sesuai dengan besaran pinjamanyang dajukan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
107 — 37
01 Desember 2016 sebesarRp.4.649.800.000, (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapanratus ribu rupiah).Halaman 18 dari 138 halaman Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2019/PT.Mnd Bahwa melihat pada rangkaian faktafakta tersebut penggunaan Dana Siap PakaiBNPB untuk melanjutkan pembangunan tembok pengaman pantai KelurahanRanoiapo dengan nomenklatur Pekerjaan Perbaikan Darurat PerkuatanTembok Pantai Kelurahan Ranoiapo hanyalah untuk mengelabui BNPB agarpermohonan bantuan Dana Siap Pakai yang dajukan
Tembok Pantai KelurahanRanoiapo Nomor: 360/01/DSP.II/SPK/2016 tanggal 01 Desember 2016 sebesarRp.4.649.800.000, (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapanratus ribu rupiah).Bahwa melihat pada rangkaian faktafakta tersebut penggunaan Dana Siap PakaiBNPB untuk melanjutkan pembangunan tembok pengaman pantai KelurahanRanoiapo dengan nomenklatur Pekerjaan Perbaikan Darurat PerkuatanTembok Pantai Kelurahan Ranoiapo hanyalah untuk mengelabui BNPB agarpermohonan bantuan Dana Siap Pakai yang dajukan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T.
108 — 54
Bahwa melihat pada rangkaian faktafakta tersebut penggunaan Dana Siap PakalBNPB untuk melanjutkan pembangunan tembok pengaman pantai KelurahanRanoiapo dengan nomenklatur Pekerjaan Perbaikan Darurat PerkuatanTembok Pantai Kelurahan Ranoiapo hanyalah untuk mengelabui BNPB agarpermohonan bantuan Dana Siap Pakai yang dajukan oleh saudari CHRISTIANYEUGENIA PARUNTU, SE selaku Bupati Minahasa Selatan dapat disetujui olehBNPB untuk dikabulkan dan agar Saksi CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAHANDI BASO WEENAS, S.H
92 — 47
Johanes (dahulu sebagai Tergugat Il, sekarang Penggugat II)dan objek yang sama yaitu sengketa tanah dan bangunan di atasSertifikat Hak Milik Nomor 5869 Surat Ukur Nomor 03790/2000 tanggal28 Agustus 2000 atas nama Hundani Harsono dengan luas 800m(delapan ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Agung Indah VBlok L2 Nomor 16 RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat adalah ne bis in idem;Oleh karena gugatan yang dajukan
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
63 — 43
Sitae yang ketentuannya tidak ada di HIR hanya di RBgsaja.Bahwa berdasarkan hukum Acara Perdata M Yahya Harahaphal 249menyatakan bahwa apa yang digariskan dalam pasal 142 ayat 5 RBgdi atur dalam pasal 99 ayat 8 dan 9 Rv yaitu:9.1. apabila gugatan mengenai sengketa hak atas bendatetap,gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitae yakni kepada PNmeliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut9.2 apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayahhukum PN yang berbeda, gugatan dapat dajukan
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal10 Mei 2012 yang kemudian sebagian dikuatkan kembali dalam isi PutusanPengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur Nomor 74/PDT/2013/PT.KT.Smdatanggal 11 November 2013, khususnya pada uraian pertimbangan DalamRekonvensi ternyata tidak sesuai, bahkan bertentangan atau kontradiksidengan isi Berita Acara Persidangan dan DokumenDokumen Persidangan;Dalam isi pertimbangan pada kedua Putusan Pengadilan tersebut, MajelisHakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasiharuslah ditolak karena baru dajukan
107 — 81
segala yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut termuat puladalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahdengan faktafakta hukum tersebut terdakwa telah dapat dipersalahkan, makauntuk menentukan hal tersebut harus dipertimbangkan terlebin dahulu apakahfaktafakta hukum tersebut telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa dajukan
94 — 33
penyegelandan dengan perbuatan Penggugat menyewakan kembali tiga titik reklame tersebutpada pihak lain tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa Tergugat terbebaskan darikewajiban pembayaran sewa kepada Penggugat, oleh karena faktanya sampai saatsekarang pihak Tergugat dan Turut Tergugat tetap memasang materi Vivo di 3(tiga)titik lokasi reklame/billbord milik Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tanpaperpanjangan sewa dari Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang dajukan
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa ketentuan Pasal 129 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN) mengatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari keberatan dan banding administrative;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dajukan
122 — 70
tidak pernah menolak permohonan terkaitpersyaratan permohonan IMB tersebut yang diajukan oleh warga; Bahwa saksi menyatakan apabila ketua RI/RW menolak tanda tangan, makake Lurah diajukan; Bahwa saksi menyatakan baru kali ini ada RI/RW yang tidak mau tandatangan terkait permohonan IMB; Bahwa saksi menyatakan Dasar hukumnya saksi menanda tangani adalahkebijakan Lurah dengan mendasar pada Perwali Nomor 3 tahun 2009 terkaitdengan pelayanan publik; Bahwa saksi menyatakan terkait dengan permohonan yang dajukan
42 — 19
Sajari;Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) orang saksi yang dajukan oleh paraTergugat secara formil dapat diterima adapun secara materil akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama para Tergugatyang bernama Binar bin Tomo menerangkan bahwa saksi mengenal alm. Sajaridan almh. Waginem dan saksi pernah mengerjakan tanah alm.
58 — 16
melakukan cidera janji ;Putusan Perk.Reg.No.301/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 52 dari 70 Halaman10.Bahwa oleh karena permohonan lIelang yang diajukan oleh TergugatI telahdisertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telahmemenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegasmenyatakan bahwa :Kepala KPKNL/Pejabat Leang Kelas II tidak boleh menolk permohonankang yang dajukan