Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suatu sultan suatrat suaraã suasta suatan suata suarta suatam suatru satau
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Ir. Singgih HImawan, M.Sc. Bin Sudarmo
242 — 25
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PegawaiNegeri Sipil, yang memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan PropinsiSumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
119 — 17
  • HukumMenimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkanunsur secara melawan hukum maka terlebih dahulu perlu diketahuitentang pengertian dari melawan hukum itu sendiri ;Menimbang bahwa melawan hukum menurut penjelasan pasal 2ayat (1) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20tahun 2001 diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam artiformil maupun dalam arti materil ;Melawan hukum formil : Apabila perbuatan ini bertentangandengan ketentuan UU ( hukum tertulis) ;Melawan Hukum materil : Suatau
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-10-2015 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2017 — A.A NGURAH GEDE AGUNG, dkk. melawan I MADE WIARTANA, dkk.
233 — 152
  • eksistensi tanah pelaba pura sekarang diatur oleh PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang BadanBadan HukumYangDapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor SK/556/986 tentang Penunjukan Pura sebagaiBadan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik AtasTanah;Hal 71 dari 107 halaman putusan no754/Pdt G/2015/PN DpsBahwa sebelum reformasi dibidang hukum pertanahan tahun 1960,Pipil merupakan alat bukti kepemilikan tanah bagi namanya yangtercantum dalam suatau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 25 Juli 2012 — 1. ABD. WAHID DOMILI 2. SALMON HONTONG
57 — 49
  • dimaksud dengan memperkaya adalah melakukansuatu perbuatan yang dapat mengakibatkan bertambahnya kekayaan din Terdakwasendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidanganPenuntut Umum tidak dapat membuktikan seberapa besar kekayaan Terdakwa danterdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi lain sebelum Terdakwa dan terdakwaIl melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan berapa besar kekayaan Terdakwa dan terdakwa Il atau orang lai atau suatau
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI
146 — 72
  • 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran DanBendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016 (para terdakwadalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 10Oktober 2016 atau atau setidak tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun2016, bertempat diKantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan diJalan Lubuk DurianLubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Klindang) KabupatenBengkulu Tengah atau setidaktidaknya pada suatau
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 22-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 022-K/PM.II-09/AD/I/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — SERDA ABDULATIP NASAHUDIN
62 — 20
  • mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secaramelawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambahkekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untukmendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannyasendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihakpihak yang dirugikan.Yang dimaksud Secara melawan hukum disini adalah suatau
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
277 — 178
  • menjadi hak / tanggungan perseroan, artinyamenurut hukum kedua bidang tanah diatas adalah telah menjadi hak dari PTGusung Duta Tamisa, tidak lagi merupakan hak Hanasek dan istrinya dan/ atautidak tidak terdapat kalimat ; untuk dikelola atau syarat lainnya sebagaimanadalil posita angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat Hanasek dimaksudtersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, perbuatanpembatalan atas bukti ini tidak dapat dibenarkan dilakukan secara sepihak saja,yang dinilai sebagai suatau
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 109 /Pdt /2017/PT DPS
Tanggal 28 September 2017 — 1. NI NYOMAN PUSPAWATI,SH sebagai PEMBANDING I 2. I KETUT JAYA sebagai PEMBANDING II Lawan : 1. PT. BPR. LEGIAN sebagai TERBANDING I ; 2. I WAYAN DARTA sebagai TERBANDING II 3. PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH., M.Kn sebagai TERBANDING III ; 4. NI NYOMAN SUWANDEWI, SH., MKn sebagai TERBANDING IV; 5. KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI menyerahkan kuasa kepada 1. Gede Nyoman Sulatra, SH sebagai TERBANDING V 6. PT. ASURANSI WAHANA TATA, (Cabang Denpasar sebagai TERBANDING VI ; 7. PT. BALAI LELANG BALI sebagai TERBANDING VII 8. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, menyerahkan Kuasa Khusus kepada : 1. Syamsudin, SH (Kepala KPKNL Denpasar), dkk sebagai TERBANDING VIII
100 — 53
  • Bahwa Para Penggugat harus banyak membaca tentang undangundangPerseroan Terbatas, pergantian direktur dalam suatau Perseroan Terbatastidak serta merta menghapus kredit yang sudah diperjanjikan antaraPenggugat dengan PT BPR Legian dimana Tergugat sebagai direkturhanya mewakili PT BPR Legian, walaupun direktur diganti seratus kali puntidak akan menghapus hutang Penggugat kepada PT BPR Legian; Bahwaperjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapanTergugat Ill yaitu : PERJANJIAN
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 192/Pdt.G/2019/PN Gin
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Anak Agung Ayu Widi Adnyani
2.Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati,SE
Tergugat:
1.Dewa Ngakan Made Gede Sumitra Jaya
2.I Ketut Sudiarta,S.H.
3.Ni Wayan Watiningsih, SE
4.Ni Made Sri Utami
5.Ni Luh Putu Dian Utami Putri
6.I Kadek Alit Wibawa Putra
7.I Komang Agus Anggara Putra
8.Dewa Ketut Putra
9.Luh Made Bagiasih
10.I Nyoman Winata
11.I Made Jabbon Suyasa Putra
12.I Gusti Ngurah Bagus Suardana, SH
13.I Made Sudarma
14.Made Winetra, SE
15.I Nyoman Jono Astika
16.Ni Ketut Sari
17.I Wayan Suwirka, SE
18.Ni Wayan Jeniari, SE
19.Ketut Yudastra
20.I Gede Sugana
21.I Ketut Wira Mahardika
22.Ni Wayan Suryani
23.Dra. Ni Luh Wistri
24.Ida Bagus Gede Dhisnu
Turut Tergugat:
1.Drs. I Nengah Renaya, SH, SPD, M.Kn
2.Luh Ketut Manik Swasti, SH
3.I Gede Ketut Suhartayasa, SH, M.Kn
4.Ni Made Rai Margawathi, SH
5.I Gede Ardana, SH, M.Kn
332 — 421
  • secara hukum;Halaman 48 dari 126 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2019/PN Gin15.Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas dimana semua prosesjualbeli yang terjadi dan dilakukan oleh PENGGUGATREKONVENSI I dahulu TERGUGAT KONVENSI I, PENGGUGATREKONVENSI IX dahulu TERGUGAT KONVENSI IX, PENGGUGATREKONVENSI XXIII dahulu TERGUGAT KONVENSI XXIII danPENGGUGAT REKONVENSI XXIV dahulu TERGUGAT KONVENSIXXIV adalah sah secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1320KUHPerdata tentang SyaratSyarat Suatau
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 178/PDT.G/2015/PN.GIN
Tanggal 20 Oktober 2016 — PENGGUGAT I - I WAYAN NGICEN PENGGUGAT II - I WAYAN JAYA TERGUGAT I KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING - TERGUGAT II KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA -TERGUGAT III KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -TURUT TERGUGAT I GUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
108 — 57
  • Bali No.161/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986, dan ataspenerbitannya telah terdapat Ganti rugi atau uang wajib sebsar Rp. 85.875, laludi beri tanda T.Ill.1 ;Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang pendaftaranTanah (PP No.24/1997), Pasal 32 ayat (2) PP no.24/1997, pasal tersebutmenunjukan dan sekaligus membuktikan bahwa dalam hal atas suatau bidangtanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan Etikad
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 02-01-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 1-K/PM.I-03/AD/I/2018
Tanggal 24 April 2018 — Oditur:
MISWARDI, SH
Terdakwa:
Irwanto Sagala
63 — 22
  • Diana Sari, karenakecelakaan tersebut adalah suatau musibah, kemudian dari pihakanggota Pamtas memberikan biaya santunan sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga), selanjutnyadari pihak keluarga Saksi tidak ada tuntutan apapun lagi dan suratpernyataan damai tersebut di tanda tangani di atas materai olehSaksi, Kepala Desa, Sdra. Ratino dan Saksi Kapten Inf Didikkemudian setelah permasalahan dianggap telah selesai.4.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 16 Desember 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : H. NASRUDDIN MUIN
Turut Terbanding/Tergugat : LASMARIA ERTAULI GULTOM
Turut Terbanding/Tergugat : PITERS DJAJAKUSTIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat : JIMMY HAM
Turut Terbanding/Tergugat : ALBERT SIMON DUMANAW, SH
101 — 47
  • Olehkarenanya gugatan Terbanding/Penggugat jelas premature atau terlaludini untuk diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukumkarena untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalamperkara aquo maka perbuatan melawan hukum yang berupa tindakpidana tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.Bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbanganya, tidakmempertimbangkan Akta Kuasa Menjual No. 03 tertanggal 07 Maret2012 adalah suatau akta yang dibuat secara Otentik dan dilakukandihadapan Notaris
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO Alm
139 — 153
  • FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada (masingmasing dilakukan penuntutan terpisah) sejaktanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 atau atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diKantor DinasPekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini(Lubuk Sini Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaktidaknya pada suatau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 6/PDT/2020/PT PLK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : ADJI ASMAN SAMUDIN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
120 — 67
  • keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapatdengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkansetiap bentuk hibah terhadap barang yang tidak bergerak dianggap sahketika dicatat dan disahkan dengan akta notaris /Pejabat Pembuat Akta(PPA) hal tersebut tidak sesuai dengan SEMA nomer 3 tahun 1963 yangmana BW Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah dianggap bukansebagai undang undang diantaranya menyangkut pasal 1682 BW yangmengharuskan dilakukannya suatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 September 2016 — KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat PelaksanaPenatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang danPenyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011bersamasama dengan RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT.ANUGRAH ANIM PAPUA, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai denganbulan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun 2011,bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atausetidaktidaknya pada suatau
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1087 — 1613
  • Exception Plurium Litis Consortium (Ada pihak lain yang terlibattetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak (partijen) perkara).Berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi Tergugatll Intervensi diatas,Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut diatas,khususnya dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 yangmenyatakan: apabila dalam suatau
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
78 — 63
  • Metode Penelitian : Suatau Pendekatan Proposal Mardalis Bumi Aksara 281. Metode Penelitian Bisnis Jilid 2, Edisi 5 Donald R. Cooper Erlangga 682. Metode Penelitian Bisnis Jilid 1, Edisi 5 Donald R. Cooper Erlangga 283. Metode Penelitian Kualitatif:Teori & Praktik Imam Gunawan Erlangga 284. Metode Riset U/Bisnis & Ekonom Mudrajat Kuncoro Erlangga 385. Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T.
    Metode Penelitian : Suatau Mardalis Bumi Aksara 2Pendekatan Proposal81. Metode Penelitian Bisnis Donald R. Cooper Erlangga 6Jilid 2, Edisi 582. Metode Penelitian Bisnis Donald R. Cooper Erlangga 2Jilid 1, Edisi 583. Metode Penelitian Imam Gunawan Erlangga 2Kualitatif:Teori & Praktik84. /Metode Riset U/Bisnis & Mudrajat Kuncoro Erlangga 3Ekonom85. Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga pi86. Metodologi Penelitian Sukardi Bumi Aksara 2Pendidikan87. Mikrobiologi Farmasi Silvia T.
    Metode Penelitian : Suatau /Mardalis Bumi Aksara 2Pendekatan Proposal81. Metode Penelitian Bisnis (Donald R. Cooper Erlangga 6Jilid 2, Edisi 5 Halaman 247 dari 273 Putusan perkara No 41/Pid.SusTPK/2014/PN Pal 248 82. Metode Penelitian Bisnis Donald R. Cooper Erlangga 2Jilid 1, Edisi 583. Metode Penelitian Imam Gunawan Erlangga 2Kualitatif:Teori & Praktik84. Metode Riset U/Bisnis & Mudrajat Kuncoro Erlangga 3Ekonom85. Metodologi Penafsiran Abu Yasid Erlangga 2Teks86.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
235 — 103
  • PPJB itu barupengikatan jual beli, AJB sudah jadi sewaktuwaktu PPJB itu bisadirubah;Bahwa dalam undangundang agraria sertifikat adalah bukti terkuatkecuali bisa dibuktikan sebaliknya;Bahwa Surat Kuasa mutlak sudah tidak diakui;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu melengkapi KUHAP.Bahwa saksi yang di kepolisian tidak disumpah, keterangan ahli yangdiberikan dalam kepolisian, bukan keterangan serta merta dalampengadilan;Bahwa bila mana masih ada yang dipersengkatan mengenai statuskepemilikan suatau
Pengadilan PN SAMARINDA
Register : 02-02-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 08/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 8 Mei 2012 —
44 — 57
  • Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan, apakah tujuan menguntungkan diri sendiri , orang lainatau suatau korporasi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya ?
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 11-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 022/G/2016/PTUN-SMG
Tanggal 14 September 2016 — PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI Melawan DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
228 — 166
  • kalender atau denda maksimal5 0 j ~~ ~~ = no nn nnn nnn nnn nnn nnn nin nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn Jika tidak layak diberikan kesempatan maka dapat langsung diputuskontrak sepanjang tidak ada peristiwa kompensasi;Bahwa Ahliberpendapat pada saat pemberian kompensasi 50 hari kalendertidak diberikan maka dianggaptidak ada kelayakan bentuk mekanisme,jadisebetulnya proyek ini harus ada kemampuan seorang PPK untuk menanganimanagemen proyek, setiap perbuatan hukum dengan adanya suatau