Ditemukan 3977 data
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
137 — 101
Lebih lanjut, dikarenakan unsur pertamamengenai perbuatan melangar hukum tidak terbukti, maka unsurkedua yaitu unsur kesalahan dalam Gugatan Aquo juga tidak terbukti.Hal ini karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalammengursu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan GatotSubroto, Lingkungan II (Dua), Kelurahan Kedai Ledang, KecamatanKota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan Luas 303,60 m2adalah dengan menggunakan dokumendokumen yang sah danbenar;C.
177 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
(vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
HENDRI RUDIAWAN Bin ARIFIN
522 — 569
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan usahapenambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu tanpa dilengkapidengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
68 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi melangar UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;DALAM PROVISI1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.
30 — 3
Zulfikar Isdadi alias Papa Agam ;an= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai padapembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan penuntut umum; ano= Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntutumum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 374 KUHP,subsidair melangar
38 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana pada nomor 2, Pemohon Kasasijuga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 38yang menyatakan :"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelismemutuskan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 539/350/KEP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah tidak sah dan melangar undangundang tentang ketenagakerjaan ".Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi I/Tergugat Nomor
38 — 29
dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
899 — 322
Bahwa oleh kaena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yangberwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melangar PeraturanPerundangundangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugatpoin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yangtidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasanalasan hukum Tergugat menolak dalil dalil tersebut adalah bahwa :dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan tersebutdapat dikategorikan merupakan perbuatan kecerobohan (rackless conduct)yang dilakukan oleh para Tergugat dan melangar pasal 13651366 KUHPerdata. Karena itu, atas nama hukum, sepatutnya para Tergugat dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut dan harus bertanggung jawab secarahukum.
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
II kerugiansebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut juga harusturutdibebankan kepada Tergugat IV;Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 28,29,31, dan poin 32 adalahdalil gugatan yang benar sehingga secara tegas Tergugat II sangatsependapat, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;Bahwa, Dalil Gugatan Para Penggugat poin 30 yang menyatakan tindakanTergugat Il membiarkan Tergugat tidak membayar dan mengusai tokoperkara yang belum dibayar harganya kepada Para penggugat adalahtindakn melangar
Pembanding/Tergugat II : RIDWANSYAH Diwakili Oleh : Arifiantoni Bin Ridwanysah
Terbanding/Penggugat : GUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
121 — 68
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 21/PDT/ 2020/PT BGL.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 107/ Wonokromo (bukti Tl) atas nama Mbok BIDOyang merupakan satusatunya bukti tertulis tentang kepemilikan tanahsengketa yang kemudian juga telah diperkuat dengan Bukti T2 berupaSurat IPEDA atas tanah sengketa atas nama Mbok BIDO dan diperkuatlagi dengan keterangan saksisaksi, terlebihlebih lagi Judex Facti jugamengesampingkan faktafakta yang terungkap di persidangan, makadalam hal ini Judex Facti telah melangar Azas Objektifitas dan azashakim harus mendengar keterangan dari kedua belah Pihak
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padangtersebut melangar ketentuan Pasal 178 ayat 3 (3) HIR kerenatelah mengabulkan halhal yang tidak digugat oleh Penggugatasli/Termohon kasasi;6.2.2.
49 — 35
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ CABANG PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PEKAYANAN KEKAYAAN NEGARA KOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : M. FAIK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
66 — 34
mengeluarkanPengumuman Lelang ke 2 (dua) guna melakukan Penjualan SecaraLelang terhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminanatas hutang H.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan padatanggal 10 Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Ilsebagaimana ternyata dari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi HakTanguungan Dan Fidusia Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27Oktober 2011 yang diumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27Oktober 2011 (Bukti P.9), perbuatan mana Melangar
Terbanding/Tergugat I : Saniri Negeri Watludan
Terbanding/Tergugat II : Matarumah Amrosila
Turut Terbanding/Penggugat I : Yance Wurlianty
Turut Terbanding/Penggugat III : Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
139 — 47
Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;4. Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkandalam suatu Peraturan Negeri bahwa Marga Wurlianty sebagai satusatunyaMatarumah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan;5. Menyatakan Matarumah/Keturunan Perintah yang Sah di NegeriWatludan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah adalah MatarumahPerintah dari Marga WURLIANTY;6.
67 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Kasasi tersebut juga telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara Perdata,dan melangar asas vormverzium. Bahwa menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib memberikan pertimbanganpertimbangan yang cukup, dan menyeluruh.
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATANKEBERATAN PARA PEMOHON KASASIDengan adanya Putusan Aquo tersebut, jelas nampak sekali adanya ketidakadilan yang sangat berat sebelah serta tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat, lagi pula putusan Aquo cenderung melangar asas audi et alterampartem.
SYAHREINI AGUSTIN, SH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN pgl HEN
77 — 15
HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar
Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitastersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar Pasal 197 jo Pasal 106ayat (1) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,2.
RUKIMAN
Tergugat:
LENA
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
97 — 42
Bahwarumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuanpasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi orang lain ( onrechmatige Daad ) dalamhukum perdata diartikan secara mengandung makna bukan hanyaperbuatan yang melangar Undangundang yang tertulis semata akantetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidupkebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini,Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telahmembuat