Lanny Jaya(Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya,pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura,terdakwa bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan AIBENIUS WENDA, S.Sos,BAITEN WENDA, SE.M.Si, YORPINA WAKERKWA, YOSIAS RADJABAYCOLLE,S.Sos, JOHNY

Lanny Jaya sejaktahun 2010 s/d sekarang;Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksiadalah : e Masalah keuangan saksi tidak tahu sama sekali; Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya, tugasnya adalah menyusunjadwal pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;Bahwa ada 3 jadwal KPU untuk penyelenggaraan PemilukadaKab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu pada KPU Kab. LannyJaya; Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa adalahmenyusun jadwal pemilukada Kabupaten LannyJaya;Bahwa dana hibah dari Pemda Kab. Lanny Jaya kepada KPU Kab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya;Bahwa saksi mendengar sumber dana hibah KPU Kab. LannyJaya berasal dari APBD Kab.

Lanny Jayasebagai devisi tekhnis penyelenggara Pemilu;e Bahwa terdakwa mempunyai tugas membuat atau menyusunjadwal kegiatan dan tahapan pemilukada KPU Kab. Lanny Jaya;e Bahwa sumber dana KPU Kab. Lanny Jaya bersumber daridana hibah APBD Kab.

DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis

keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis

Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0074/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.144.027.000, (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh riburupiah).eBahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yangberlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Rayatelah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksiIr.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukmengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaanjuga dinyatakan 100%.eBahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu14dalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Dengandemikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksudkualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yangdibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaranbersamasama ldfil,ST selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)kepada Ir.Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untukmencairkan dana kegiatan tersebut.eBahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaanpekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yangdilakukan

Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas TekhnisPU dan Konsultan Pengaws dalam mengawasipelaksanaan pekerjaan.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangantersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambahkekurangan tersebut .54BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkanKepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkankekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.

buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, denganhasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima ) Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 167/Pid.sus/2017/PN Jap.Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, dengan hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )GramBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

Terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan Narkotika jenisshabu, nanti Terdakwa tahu setelah Terdakwa dengan saksi Reza berada di KantorJNE mengambil paketan tersebut baru Terdakwa diberitahu oleh saksi Reza kalauyang mau diambil adalah Narkotika jenis shabu;Menimbang, ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji LaboratoriumBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tangani olehImelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon Il telah mengajukan alat buktiP!

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V; Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL HARIS, SH 2.

Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4. Dokumen Owner Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50M2 ;5. Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 03 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga ;6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU dan Perhubungan Kab.

Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15. Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18.

roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site Dewan PengurusProvinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kepri Nomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatanganioleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA., sebagai Ketua INKINDO Kepridan Ir.

roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site DewanPengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia KepriNomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009yang ditandatangani oleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA.

SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dankonsultam Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.

SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO danKonsultan Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.

Singkep Mandiri,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultamPengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/DPUP/2008.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mem buktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.11

Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013,Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian

Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun = 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan

RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanPutusan Nomor 05/PID.SUS TPK/2017/PT KALBAR, Halaman 8 dari 44 Halaman Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perobuatan terdakwa itu Negara menderita kerugiansebesar + Rp. 144.971.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratustujun puluh satu ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

dengankenyataan dilapangan, bahkan pada setiap tahapan pencairan dana tidakdibuat Laporan Pertanggung Jawabannya.> Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis

PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanSawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perouatan

Sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan RTH Ex Kantor DinasCiptada sesuai dengan dokumen pelelangan, spek tekhnis danrancangan tekhnis kegiatan;2.

BUMI RIAU LESTARI).Bahwa setelah Saksi menerima dokumen keuangan dan tekhnis dari HERAFITRI YULIA yang telah dinyatakan lengkap, maka Saksi selaku PPKSKPDselanjutnya menyerahkan dokumen keuangan dan tekhnis kepadaSUGENG HARYANTO selaku Pelaksana Verifikasi dan Pembuat SPMBidang Tata Ruang, Sekretariat dan UPT Air Minum pada Dinas CIPTADAProv. Riau untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Dokumen Penawaran Tekhnis terdiri dari :a. Metode Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama minimalyang dibutuhkan;e. Spesifikasi Tekhnis;3. Dokumen Kualifikasi;Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran Tekhnis, yang menguploaddan menyerahkan Dokumen Tekhnis adalah OKI OKTARI selaku KomisarisPT. BUMI RIAU LESTARI. Adapun Dokumen Penawaran Tekhnis yang telahdi upload oleh OKI OKTARI di LPSE Prov. Riau dimaksud adalah :a.

dengan PPK dan PPTK tidak memilikiGambar, dan Spesifikasi Tekhnis serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Halaman 193 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

BUMI RIAU LESTARI pada saat Evaluasi Tekhnis gugur,namun dengan mempertimbangkan CV Personil dapat dilihat untuk tahunpengalaman dari tahun diterbitkannya Surat Sertifikat Keahlian (SKA)karena Pokja berasumsi bahwa untuk menerbitkan SKA personil yangbersangkutan harus memiliki persyaratan pengalaman pekerjaan dan hal inididukung oleh perintah pak DWI AGUS SUMARNO selaku Kepala DinasCipta;Bahwa secara tekhnis CV Personil yang ditawarkan oleh PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUHAMMAD NUR HOZIN bin H.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,oa fF fb >evaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

Sahroni S.H., M.H.Kes memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Jajang, SKM,MSi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir padapertemuan di Rumah Makan Telaga Seafood Cikarang KabupatenBekasi, dan di dalam pertemuan tersebut dr. Sahroni SH.

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,oa fF we NY >evaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,Oo RF wDevaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.3/

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon IJ makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo denganNomor: KK

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor KK.15.7.15

negara atau perekonomian negara, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 ;2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 ( tiga) bulan kurungan,dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;3 Menyatakan barang bukti :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Terdakwa Sanusi bin Madnur,dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan pidana denda sebesarRp.50.000.000,00 (ima puluh jutarupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telahdijalankan oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahandengan jenis penahanan kota ;5 Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari suratsurat :1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Bantendan Keputusan Gubernur Nomor 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentangPemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten TahunAnggaran 2009 ;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DesaNomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis BantuanKeuangan Kepada Desa seProvinsi

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota ;5.Memerintahkan agar barang bukti berupa :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaseProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan

ASTUL yang terlampir Daftar Kayu Olahan(DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat Keterangan Tempat PenampunganGudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal 28 September 2015 danFotocopy Kartu Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 1 (Satu)unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA 9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1(Satu) lembar STNK Mobil Truck merk HINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu)lembar Kartu Pengawasan An.

ASTUL yang terlampirDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat KeteranganTempat Penampungan Gudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal28 September 2015 dan Fotocopy Kartu Tenaga Tekhnis PengelolaanHutan Produksi Lestari, 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merkHINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan An.Roni Atila dengan BA 9246 ZU Mobil Truck merk HINO yang dikeluarkanoleh DINAS PERHUBUNGAN