Ditemukan 3410 data
82 — 22
Pengkol pada Tahunbahwa setelah mendengar adanya penyimpangan penggunaan dana PNPMMandiri di TPK Desa Pengkol, ada upaya untuk melakukan monitoring dan Saksilangsung kesana, baru kemudian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Perwakilan Yogyakarta, masuk melakukan audit; bahwa seharusnya mekanisme pelaksanaan sudah sesuai, tetapi kenyataaannya dilapangan tidak berjalan sesuai rencana ; bahwa dalam laporan kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri di TPK DesaPengkol, tidak ada penyimpangan; bahwa sangsi
200 — 63
,MT,dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:~Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan proyekpengadaan alat laboratorium Tahun 2010;Bahwa dalam perkara yang sama, saksi dihukum 4 (empat) tahun penjara;Bahwa dari hukuman tersebut, saksi tidak mendapat sangsi sesuai aturanpemerintahkarena masih memakai peraturan yang lama;Bahwa di Universitas Negeri Gorontalo, saksi sebagai PenyelenggaraKegiatan dan Usaha
151 — 59
Bali Pasifik Pragama telahmembuat/menyampaikan dokumen lelang yangtidak benar kepada panitia pengadaan dan panitiatidak memberikan sangsi sesuai ketentuan, panitiamenanggapi bahwa itu telah lewat jika diberi sanksiseharusnya pada evaluasi Sampul kemudian saksimenyampaikan kembali bahwa pemberian sanksidapat berlaku sampai dengan tahap pelaksanaankontrak. Setelah itu beberapa saat kemudian saksiberpamitan untuk pulang..
Sangsi apabila menolak / mengundurkan diri dengan alasan yang tidakdapat diterima atau gagal menanda tangani kontrak maka SPPJ akandibatalkan dan jaminan penawaran dicairkan untuk disetor ke Kas Negaradan larangan mengikuti kegiatan pengadaan jasa di instansi pemerintahselama 2 tahune. tidak diperkenankan merubah dokumen pengadaan secara sepihak sampaidengan penanda tanganan kontrakSetelah menerima SPPuJ tersebut kemudian dilakukan penanda tangan kontrakyang dilaksanakan pada tanggal 9 September
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
251 — 154
tidak boleh melakukan suatuperbuatan surat yang isinya tidak benar, yang bisa menyesatkan oranglain, yang bisa menyesatkan suatu hak Negara pemerintah semuapelaksana oleh negara ini, demikian pentingnya surat itu maka wajibhukumnya dibuat aturan yang melanggar bahkan mengancamSiapapun yang membuat surat palsu itu tadi tentunya tadi syaratnyatetap ada kalau menimbulkan kerugian, memang itulah yang dihindari,Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.kalau memang itu ayat utama sangsi
631 — 300
Adanya fakta material yang di ketahuinya yangtidak di muat dalampernyataan pendaftaran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5a telah terbukti hasilAudit Laporan Keuangan Tergugat pada tahun 2002 telah di jadikandasar dalam Prospektus Tergugat dalam rangka penawaran obligasiSubordinasi Tergugat dengan CAR sebesar 29,49% dan NPL sebesar4,27 %;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23, P29.a, P29.b,terbukti bahwa tergugat IX dan X telah mendapatkan sangsi dariMenteri Keuangan berupa pembekuan ijin atas
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
166 — 71
Akibatnya, secara a contrario meskipun perbuatanHalaman 164 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2020/PN Bglpelaku adalah materiile wederrechtelijkk nmamun terbukti perouatannyaformele tidak wederrechtelijkheid dengan alasan tiadanya peraturan yangmempunyai sangsi pidana yang mengatur perbuatannya, oleh karena ituterhadap pelakunya tidak dapat dipidana.
65 — 8
Bahwa PT.INDO YUCHAI MACHINERY dalam menjual mesin induk danmemberikan surat dukungan kepada siapa saja dan tidak ada persyaratan apapun atau tidak ada perikatan dan setelah PT.INDO YUCHAI MACHINERYmemberikan surat dukungan kepada Perusahaan yang mengikuti LelangPengadaan barang/jasa namun Perusahaan tersebut tidak membeli mesinkepada PT.INDO YUCHAI MACHINERY maka PT.INDO YUCHAI MACHINERYtidak memberikan sangsi apa pun kepada Perusahaan tersebut akan tetapiPT.INDO YUCHAI MACHINERY tidak bertanggung
1173 — 985
Penyidikan pajak pun dibunyikan di perpajakantindak pidana perpajakan mana saja yang bisa mengakibatkanperbuatan seseorang itu dipidana tidak tunduk pada KUHP karenadisini tindak pidananya khusus apabila wajib pajak menyampaikanSPT tidak benar inilah suatu hal yang luar biasa UndangUndang KUPini kalau yang kami pahami apabila suatu SPT tidak benar makanegara memberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB atauingin melakukan Penyidikan satu perobuatan tapi konsekuensinyaberbeda bisa mengedepankan sangsi
127 — 63
dilampikan adalah:e Surat Permohonane Fotocopy KTP/ Akta Pendirian Badan Hukume Alas Hak Tanah yang dimohone Akta pemindahan Hake Dan suratsurat lainnyaDalam hal Walikota telah memberikan izin tetapi sertifikat masih dipegang ekspemegang hak, izin yang diberikan pemerintah tersebut adalah pemberian hak,akan tetapi eks pemegang hak harus diberitahukan karena eks pemegang haktersebut memperoleh tanah bukan gratis;Kalau izin telah berakhir tetapi belum dibangun maka pemegang hak harusdipanggil dan sangsi
144 — 41
proseduryaitu Surat dari Menteri Keuangan diteruskan keDirektorat Jenderal Pajak kemudian diturunkan~ keKanwil pajak dan dalam penyidikan ditentukan kepada WPkalau mau membayar besarnya sekian dan ada uangnya168168berdasarkan Es cro a con kemudian setelah itu MenteriKeuangan minta persetujuan dari Jaksa Agung;Bahwa tata cara penyidikan yang Saksi lakukan tersebutsesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) RI /2009 PMK 03 tahun 2009 yang krusial dalam pasal 3 yangantara lain ada pokok pajak dan ada sangsi
108 — 41
Bahwa Perbuatan melawan hukum formil adalah setiap perbuatanyang melawan peraturan perundangundangan selain dari KUHP Bahwa apabila terkait dengan keuangan Negara suatupembayaran yang tidak mempunyai dasar hukum ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan akan tetapitetap dibayarkan hal tersebut merupakan perbuatan melawanhukum Ketetuan yang dapat dikenakan sangsi tidak ada kaitan denganperumusan delik perobuatan melawan hukum. Ada perbedaan antara Rumusan Pasal dengan Delik.
60 — 37
Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi IIT Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi II.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara dri
52 — 10
buahkolam, setelah di isi air tidak tergenang airnya;Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 29/Pid.SusTP K/2014/PN.Pdg14.Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari temuan BPK dan tindakan laporan hasilpemeriksaan saksi ada mendengar karena Saksi ikut ke Inspektorat dan saksiada ditugaskan ke sana dan hasil dari BPK saat itu temuan keterlambatansudah di bayar;Bahwa hasil tindak lanjut NHP kontraktor,tidak sesuai dengan waktunya laludibayar denda sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah),memberikan sangsi
91 — 17
MojosongoKab.Boyolali ;Nomor KTP : 3309061412720002 ;Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;Kedua :Jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalender ;Ketiga : keputusan ini disampaikan k epada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhya ;Keempat :keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan ;Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.
76 — 34
Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi III Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi III.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.172Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara
372 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPC dan PT.ARUTMIN dalam rangka Sunset Policy sehingga mendapatkanpembebasan sangsi administrasi ;dan atas perbuatannya tersebut, ALIF KUNCORO memberikan uang sebesarUS$3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika), perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai DirektoratJenderal Pajak ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5
99 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
86 — 11
Terdakwa SAID HASAN, mulai berlaku hari selasa tanggal 20Nopember 2007 hingga 19 Desember 2007 , sanksi jika tidak selesai tepat waktu makaakan di kenakan sangsi sebagaimana yang di jelaskan di dalam syarat syarat kontrak .e Bahwa Surat perjanjian nomor 2367/607/2007 adalah dasar hukum kontrak antara pejabatpelaksana Teknis kegiatan prasarana jalana dan jembatan kec mayak payed Banda muliaseuruway dan Kec Rantau An. Saksi NASRUDDIN,ST dengan PT. Karya Muda RantauAn.
252 — 68
KreditUsaha rakyat serta memberikan sisa keuntungan untukmengembangkan usahanya;Bahwa urgensi saksi lapor ke kopilisian ke pidananya sedangkan riilnyaBPK dan PPATK menyatakan tidak ada kerugian, karena terdakwadengan sengaja telah membuat dan menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja skim KUR total plafonsebesar Rp. 43.000.000.000,(empat puluh tiga Milyard) kepada 86debitur yang sebenarnya tidak menerima kredit;Bahwa untuk kejadian tahun 2011 terdakwa sudah diberi sangsi
81 — 80
Selain yang melakukan perbuatan melawan hukum danditambah dengan siapa yang melakukan kesalahan baru dia bisa dimintai pertanggung jawabanpidana dikaitkan dengan sangsi pidana. Maka yang dikatakan subyek tindak pidana yang bolehdikatakan sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Pasal 55 KUHP.