Ditemukan 4891 data
144 — 231
Bahwa selain itu pernyataan atau sejarah kehidupan UMBUDJAMMA yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI atausekarang sebagai TERGUGAT INTERVENSI 1, TERGUGATINTERVENSI Il dan TERGUGAT INTERVENSI Ill adalah wajibdibuktikan karena memiliki cacad sejarah secara adat karenahalhal sebagai berikut :e Bahwa dalam tradisi atau kebiasaan adat dari MasyarakatSumba, khususnya yang berada di Sumba Tengah.Pengangkatan anak itu sekaligus mendudukan sang anakyang diangkat dalam keluarga besar dari orang tua yangmengangkatnya
79 — 12
Ketentuan formil wajib tercantum dalam suratgugatan berdasarkan praktik peradilan.Berdasarkan alasanalasan dimuka, surat gugatan Para Penggugatke s/d keV mengandung cacad formal atau obcuur libel (kabur)sehingga oleh karena mana cukup beralasan gugatan Para Penggugatke s/d keV dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard);3.
112 — 65
yaitukelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yangeksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukansatu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dengantujuan memperoleh keuntungan finansial atau non finansial baik secaralangsung maupun tidak langsung;214Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secarahukum d subjek hukum Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak cacad
91 — 40
RUSYDI, M.Si yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia di bawah 16tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Drs. H.
63 — 56
atau kekayaan yangterorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur"setiap orang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukunghak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segalaperbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa Jufri, S.Sos yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad
336 — 217
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana)kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampubertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum padawaktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaknijiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggukarena penyakit.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawahsumpah di persidangan, keterangan para Saksi yangdibacakan, keterangan
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1622 — 3219
Sebaliknya, apabila PeradilanTUN memasuki persoalan perselisihan yang masih harus diputus secara internalkepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkananomali hukumkarena Pengadilan tidak berwenang memasuki atau mencampurikewenangan institusi lainmaka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu jugaakan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Parpoldalam penyelesaian perselisihan internal Parpol secara cepat, sederhana danberkepastian hukum.
187 — 149
apabila sebab (oorzaak) dari perjanjian jualbeli tersebut dipertimbangkan, maka hubungan hukum yangsesungguhnya adalah hubungan hutang pihutang antara penggugatasal dengan Haryanto, anak tergugat asal, sehingga Haryanto harusturut digugat balik sebagai tergugat I atau sebagai tergugat IT;Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya Haryanto, anaktergugat asal, tidak turut digugat, bahkan didengar sebagai saksipuntidak, maka menurut Mahkamah Agung gugatan dari penggugat asaladalah kurang sempurna atau cacad
81 — 47
atau kekayaan yang terorganisir baik merupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinyaunsur setiap orang, dalam hal ini adalah subyek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yangdiduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuanbertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa Drs.Sarjan, Apt yang diajukan ke persidangan ini, menurut hematmajelis Terdakwa tidak cacad
96 — 44
sistem negatif tersebut maka Pemegang hak bukanberarti pemilik tanah yang sebenarnya dan harus mempertanggung jawabkankebenaran datadata yang digunakan sebagai dasar permohonan haknyatersebut ;Bahwa data yang diajukan oleh pemohon tidak secara sepihak diterima, tapimasih harus diuji dengan datadata administrasi yang ada pada KantorPertanahan setempat ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No. 9 Tahun 1999, suatu Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanahmengandung cacad
131 — 98
Menimbang bahwa berdasrkan faktafakta tersebut di atas terdakwa adalahorang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwatersebut di atas,dan terdakwa tidak cacad jiwanya at ergangaqu jiwanya karenapenyakit (basal 44 KUHPidana), terdakwa bukan orang yang berusia di bawah 16tahun (pasal 45 KUHPidana), tidak berada di bawah pengaruh daya paksa (pasal47 KUHPidana), terdakwa tidak karena melakukan pembelaan terhadap serangan ! MR.
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
317 — 155
Nasional (PermenAgraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangdimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak ataupihakpihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10/7 Peraturan Meteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,menyatakan: Cacad
128 — 22
JEFFRY ARSAND serta Terdakwa 3.SUPERIYO HANDAYANI, untuk memperoleh dan mendapatkan bantuanBLMP RR Susulan di Desa Jambu Kidul, telah dilakukan melaui prosedureyang tidak benar, atau menyimpang dari aturan yang sebenarnya, sehingga 901 proses pengajuannya mengandung adanya cacadcacad prosedural, yangmerupakan cacad yuridis, hal itu antara lain disebabkan karena :Bahwa Proposal untuk mendapat bantuan BLMP RR Susulan, berupa ProposalPembangunan Rumah dari 13 KSMP seDesa Jambu Kidul, maupun DokumenPencairan
klarifikasi olehkonsultan didampingi PU Kabupaten, PJOK dan Tim BPKP kepada 902 masyarakat penerima bantuan, dari 168 rumah hanya 46 rumah yang berhakdan layak untuk mendapatkan BLMP RR Susulan, sedangkan yang lainnyaterdapat 122 rumah yang menurut pedoman teknis Bantuan RehabilitasiRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah, tidak berhakmendapat bantuan, karena rumah hanya mengalami rusak ringan, yangkarenanya tidak berhak untuk memperoleh bantuan dana BLMP RRSusulan, dengan demikian terdapat cacad
SUPERIYOHANDAYANI, dan anggota fasrum lainnya membuat dokumen yangisinya seolaholah KSMP itu dibentuk oleh dan atas rembug denganmasyarakat, dengan demikian terdapat cacad yuridis dalam pembentukanKSMP, atau subjek penerima bantuan program BLMP RR Susulan ;Bahwa pengurus bersama anggota KSMP juga tidak pernah membuatDokumen Pencairan Dana BLM KSM Perumahan Tahap I dan Tahap II,tetapi hanya tanda tangan saja dalam Blanko, Berita Acara PenetapanPenerima BLMP, Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSMP
kontrak kerja mereka, dan untukmenyelesaikan usulan itu mereka sudah tidak menerima gaji lagi, sehingga daridana bantuan kelima (5) orang nama fiktif itulah, yang akan digunakan sebagaihonor atau gaji mereka ; Bahwa dari Faktafakta antara lain sebagaimana diuraikan diatas, fakta manamemperlihatkan adanya ketidak sempurnaan dalam proses pengusulan permohonanbantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul yang diusulkan oleh KepalaDesa Jambu Kidul WIYANTI, karena meskipun prosedur permohanannyamengandung Cacad
Prosedural, Cacad Yuridis dan bersifat Fiktif serta Manipulatif,yang secara yuridis tidak dibenarkan, dan karenanya tidak dapat dijadikan dasaruntuk memperoleh dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut, namun ternyatadana bantuan tetap cair, yang disebabkan adanya Dokumen Formal untukmemperoleh bantuan dana BLMP RR Susulan, yaitu Proposal PembangunanRumah, maupun Dokumen Pencairan Dana BLM KSM Perumahan Tahap I, dan I,dari 13 KSMP Desa Jambu Kidul, yang dibuat secara melanggar hukum olehFasrum yaitu
395 — 131
yangmemenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalamhal ini termasuk pula anggota angkatan perang(anggota Tentara Nasional Indonesia).Bahwa untuk dapat menjatunkan hukuman (pidana)kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslahmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyekhukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklahdiliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diaturdalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad
120 — 50
,MM yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun, tidak berada di bawah pengaruh daya paksa, tidak karenamelakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketikaitu dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karena ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapatberkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
162 — 300
Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah tidak diakui, cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Legalitas Penggugat maupun Ignatius Trinura Indarto yangmendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili Badan Hukum PT. Belunkutsepanjang mengenai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkutatas nama PT.
Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah cacad hukum, melakukanpelanggaran hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka jelasterbukti Ignatius Trinura Indarto adalah subjek hukum yang tidakmempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yangsah (Legal Standing/error in persona standi injudicio) dan tidak dapatberkualitas sebagai Penggugat mewakili Badan Hukum PT.
Belunkuttanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992tanggal 16061992, maka sudah sepantasnya untuk MenyatakanSertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT.Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Berdasarkan seluruh dalildalil, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum dan uraianuraian tersebut di atas, maka mohon kepadaHalaman 523 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019
152 — 70
jelasbahwa dasar hukum atau alas hak Tergugat membuka Lahan PerkebunanKelapa Sawit yaitu SK Bupati KDH TK Il Luwu No. 552 Tahun 1994 tanggal26 Oktober 1994, lebih dahulu terbit dan secara hukum dipandang sah.Sedangkan SK Pencadangan ilokasi s Transmigrasi No. 348/IRekomendasi/XI/BAP/94 tanggal 29 Desember 1994 yang terbit dua bulankemudian terhadap lokasi yang sudah sudah ada peruntukkannya berdasarkanSK Bupati KDH TK Il Luwu tersebut, maka secara hukum SK PencadanganLokasi Transmigrasi dianggap cacad
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
147 — 72
M.Si yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia di bawah16 tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses. persidangan TerdakwaHj.JUBAIDAH, S.Pd.
150 — 111
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II KendariNomor : 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatanganioleh Andri Djufri,SH. yang kemudian dijadikan dasar saudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacat yuridis;Dan akibat dari point 5, 6, 7, 8, 9 & 10 tersebut di atas, maka perlu adanyapengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidak suatu saatSurat Keputusan Tergugata quo nanti dapat dijadikan alas hak tanah perseoranganyang cacad
88 — 30
Copy proposal Pembangunan Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran Republik Indonesa (KCVRI) Jendral Sudirman Purwokerto berikut disposisi tertulis bantu.8. Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 102/Kesos PB/K/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 sebanyak 60 proposal senilai Rp. 267.000.000,-.9.
689/Kesos&PB/K/X/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad
Pid.SusTPK/2015/PN.Smg150.151.152.153.154.Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur JawaTengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial SetdaProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiJawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS682/Kesos&PB/K/XV/2011 Perihal Pengajuan Konsep SuratKeputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung BalaiPertemuan Serbaguna Korps Cacad