Ditemukan 5171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perata perita penita petitaã pegita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
297 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding;Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding;Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Wanprestasi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — 1.DWI NURANI, 2.JUPRI, 3.MUHAMIN, 4.ANWAR SODIQ, 5.TRI SUTARTO, 6.NGATINI, 7.SUMILAH, 8.JIYEM, 9.SAFARI, 10.SLAMET, 11.AGUS PRIYANTO, 12.RUFI'AH, 13.SUWAJI, 14.SUMEDI, 15.KASMINI, 16.RIYANTI, 17.NURCOLIS, 18.TUMIDI, 19.MULYANAH, 20.RIRIH BARIYAH, 21.SUKARJI, 22.SUPRYADI, 23.NGADRI, 24.SUKIRMAN, 25.SURATIN, 26.NARSIH, 27.MUTIAH, 28.SAHDIYAH, 29.MOHAMMAD ROCHIMIN, 30.SUMARI, 31.KAMSANI, 32.RUKMIATI, 33.ELSA SRI LESTARI, 34.SUGIWATI, 35.MUHTAR, 36.SRI MEGAWATI, 37.KASROMAN, 38.NGATEMI, 39.SITI SOLIKHATI, 40.JUMMAT, 41.SUTARMAN, 42.NASROH, 43.SARWATI, 44.KRISTINA, 45.JUMIYATI, 46.TASMIANTO, 47.MARIJEM, 48.FUAT ASHAR, 49.SITI KHUSWATUN KHASANAH, 50.WAGINI, 51.AKROMI EKO SAPUTRO, 52.MUTMAINNAH, 53.RUSMIATI, 54.SUWARTO, 55.KAMUNO, 56.SUPATMI, 57.SLAMAT SUBEKAM, 58.SUPADI, 59.SULIM, 60.TUGIYONO, 61.SUMARSIH, 62. SUSSANTO, 63.SUWARNI, 64.DARMI, 65.LIPRIYANTO, 66.DARMI, 67.MINAH, 68.NUR HALIMAH, 69.OCIN, 70.SARINTEN, 71.SRIATUN, 72.SUBARI, 73.SUMIATI, 74.SUKURTI, 75.SUPRIYANI, 76.SUYATNO, 77.WARTIYEM, 78.ACENG, 79.79. DADANG, 80.80. DEDI DERAJAD, 81.H. DAKLAN, 82.JUMADI P, 83.KAMIDI, 84.KARDI, 85.KASDUM, 86.KASIMIN, 87.MA’I, 88.MANJAK, 89.MARUJI, 90.MISDI, 91.MUHAMMAD RAMIN, 92.MULYADI, 93.NGATIRAN, 94.94. SADIUM, 95.SOALMAN, 96.SUGIYO, 97.SUKIDI, 98. SUMARGI, 99.SUPADI, 100.SUTARNO, 101. SUTIONO, 102. SUWAJI, 103. TAMPAN, 104. TARDI PARTOWIYONO, 105. TI’AN, 106. TUKIMIN, 107. WARDI, 108. WAHONO, 109. YALIN, 110. SUPRANYONO, 111. SUPARNO, 112. SUGENG MULYONO, 113. MITRO PAWIRO, 114. SUPENO, 115. APUL HASUGIAN, 116. ACHMAD SU’AIDI, 117. ESKI SURYANTINI, 118. TARMONO MELAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. Cq .Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
520 — 118
  • para Penggugat dalam perkara ini cukup Jjelas,yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban hukum hingga saat ini oleh para Tergugatsebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundangundangan yang berakibatdilanggarnya hakhak subjektif para Penggugat tersebut, oleh karena itu dari faktafaktahukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan menetapkan sendiri apa yangmenjadi dasar gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan haltersebut tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — ALVEN STONY bin H. TUBRI
129 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghitung sendiri kerugiannegara dalam hal ini dana entertain padahal secara terang benderangberdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jambi tidak adamenemukan penggunaan dana entertainment yang digunakan olehPemohon PK (Vide: Bukti Laporan Pemeriksaan BPKP), jelaslahmembuktikan Judex Facti telah berperan sebagai Penuntut Umumsekaligus sebagai auditor yang jelasjelas merupakan domein badannegara yakni Kejaksaan, BPKP maupun BPK dan ini telah melampauikewenangannya dalam mengadili (Ultra Petita
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 23-08-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb
Tanggal 30 Maret 2017 — -RUBEN RIHI PANDI,dkk VS BUDIHARDJO WIDJAJA,dkk
130 — 35
  • telah melakukan Wanprestasi sehingga ParaPenggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi meminta Pengadilan untukmembatalkan perjanjian tersebut dengan ketentuan Para PenggugatKonpensi/Para Tergugat Rekonpensi akan mengembalikan uang yang telahditerimanya dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa sekalipun bunyi/redaksi amar putusan berbedadengan bunyi/redaksi dalam petitum gugatan, tidaklah berarti bahwaPengadilan telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1097/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — SUHARTONO melawan PHILINDO TUKAN SABALA Dkk
99 — 44
  • .: 54 telah dibatalkan, makasecara hukum keadaan obyek sengketa kembali seperti semula dan Penggugatberkewajiban pula untuk mengembalikan hutangnya kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa walaupun tentang kewajiban Penggugat untukmengembalikan hutangnya kepada Tergugat tidak termuat dalam petitumnya, akantetapi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan ultra petita karenasebagai konskwensi logis dan untuk memenuhi rasa keadilan atas akibat adanyajual beli yang dibatalkan maka sudah selayaknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
268 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yangsebelumnya pada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon(Ultra Petita
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 29
  • Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
    Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
    Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-03-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN
Tergugat:
ERIK L T P SIAHAAN ditulis juga ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN
Turut Tergugat:
1.Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara
2.Kantor Pertanahan Kota Medan
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
70 — 38
  • Tergugat Dalam konpensi maka majelis merasa perlu untukmempertimbangkannya karena hal ini sejalan dengan tuntutan dalam gugatankonpensinya;Menimbang, juga agar putusan benarbenar dapat menyelesaian perkaraaquo maka perlu dipertimbangkan siapa sebenarnya yang berhak atas objektanah terperkara meskipun sebenarnya hal itu tidak ada dituntut olehPenggugat Dalam rekonpensi maka hal tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 178 ayat 3 HIR/189 ayat (2) dan (3)Rbg selaku azas hukumPerdata Ultra Petita
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 30-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MANADO Nomor 132/PDT/2021/PT MND
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : SAM PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat II : TIMA PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat III : FRANGKY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IV : HELDY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat V : LUSYE PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VI : ESTEFIEN RORINGKON Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VII : DJOIS M. SENGKEY, SE Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VIII : DONALD SENGKEY, ST Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IX : RONNY SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat X : BILLON DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XI : AAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XII : LIAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIII : LIS DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIV : EVELIN SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XV : MARDIN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XVI : ARLIANI DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Terbanding/Penggugat I : KARLIN ROTU
Terbanding/Penggugat II : ARNOLD ROTU
Terbanding/Penggugat III : MELTJI ROTU
Terbanding/Penggugat IV : ETMI LENGKEY
Terbanding/Penggugat V : JERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VI : FERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VII : FRANGKY ROTU
Terbanding/Penggugat VIII : SEMY ROTU
Terbanding/Penggugat IX : SELVIE FLORTJE EKEL
Terbanding/Penggugat X : FRILIA ANASTASIA ROTU
Terbanding/Penggugat XI : RIVAL ALFIAN ROTU
Terbanding/Penggugat XII : JUSOP ROTU
Terbanding/Penggugat XIII : Karlin Rotu, dkk. (Andree Rotu & Partners)
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BUHA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq. Pemerintah Kota Manado cq. Pemerintah Kecamatan Mapanget cq. Pemerintah Kelurahan Buha.
88 — 45
  • Bahwa hal tersebut tidaklah bertentangandengan hukum (ultra petita) sebagaimana alasan PARAPEMBANDING karena PARA TERBANDING/PARA PENGGUGATdalam gugatan aquo telah memohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).8.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 10-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 20/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 30 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. TJOENG JIN HOAT; 3. PT. GOOD LUCK RESORT; 4. KHAI CIN REALTY MANAGEMENT (PTE LTD)
152 — 62
  • Hal ini tentu saja mengandung pemahaman bahwa pertimbangan hakimdalam perkara Tata Usaha Negara harus sesuai dengan konteks (kontekstual)dan fokus pada apa yang menjadi tuntutan dalam gugatannya (tepat), sehinggatidak melanggar prinsip ultra petita.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — Yang SEUNG SIK, FT. PPF. INDONESIA vs CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, dkk., Direktur PT. FERRY SONNEVILLE
170 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8ayat (3) Rv yang menyatakan:1. bagian komparasi berisi identitas para fihak yang memilikilegal standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagai ParaTergugat atau Turut Tergugat;2. bagian fundamentumpetendi atau posita gugatanberisiuraian secara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatuperistiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalammengajukan surat gugatan tersebut:3. bagian petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 April 2016 — PT. INKENAS AGUNG, diwakili oleh LANNY RULIANTI VS 1. Sdr. SRI UTAMI, DKK
74 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak ultra petita.
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Sel
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAMIQ MAHANI Bin ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
2.MULIJAH Binti ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
3.SURIATI (Anak dari MULINAH Binti ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
4.MUNGGAH BAHRI BIN UDAHI BIN ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
5.JALALUDDIN Bin UGAH Bin ACIH Alias MAMIQ MULIAJI
Tergugat:
5.H. NURSALIM Alias H.SAHURI
6.AHMAD IRAWADI Bin HAJI NURSALIM Alias H.SAHURI
45 — 32
  • dengandemikian, maka gugatan Para Penggugat cacat formil sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu juga ParaPenggugat dalam petitumnya tidak memohon agar Tergugat 1 danTergugat 2 dihukum untuk membongkar bangunan bangunanberugak yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, sehingga MajelisHakim tidak bisa menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 untukmembongkar bangunan berugak yang berdiri diatas tanah obyeksengkta, karena hal tersebut akan memiliki konsekwensi terhadapputusan yang bersifat Ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — MANGARAJAPANDAPOTAN PANGARIBUAN (almarhum) disebut juga sebagai M.P. PANGARIBUAN VS IRMA HANNA GLORIA BR. SIAHAAN, S.T. DAN PT. BANK BNI-46 PUSAT cq KANWIL PT. BANK BNI46 MEDAN cq PT. BANK BNI-46 KANTOR CABANG KABANJAHE, DK.
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2614 K/Pdt/2014Bahwa disamping hal tersebut diatas, secara jelas dan nyata JudexFacti telah melangkahi asas ultra petita partium, dengan melakukanpertimbangan hukum terhadap hal yang tidak merupakan substansidari gugatan yang diajukan dalam perkara ini, hal mana secara jelastelah pula melanggar ketentuan yang termaktub dalam Pasal 189ayat (3) Rbg/178 ayat (3) HIR;Bahwa dari uraian yang dikemukakan diatas, secara jelas dan nyatadapat dilihat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
131 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya ;Bahwa ketentuan Pasal 151, 152, dan Pasal 155 ayat (1) UU No.13Tahun 2003 mewajibkan pengusaha melakukan PHK setelah mendapatpenetapan dari Lembaga PPHI;Bahwa oleh karena terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan hukummaka beralasan bagi Judex Juris untuk menerima dan mengabulkanpermohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dengan menyatakan JudexFacti telah salah menerapkan hukum;HAKIM WAJIB MENGADILI ATAS SEGALA BAHAGIAN GUGATANDAN AZAS NON ULTRA PETITA
    hal.Put.Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2015Para Penggugat dalam surat Gugatannya ................. , makaberdasarkan Pasal 82 UU No.2 tahun 2004 Mejelis menyatakan GugatanPenggugat sudah kadaluarsa, oleh karena itu haruslah ditolak.Bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikan eksepsidaluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat PHI dalam perkara a quo yangmenyatakan Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa berdasarkanPasal 82 UU No.2 Tahun 2004 merupakan Putusan yang Ultra Petita
    ,oleh karena Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikaneksepsi daluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Dalam azas hukum Acara Perdata, hakim bersifat pasif dan tidak bolehmengabulkan lebih daripada yang dituntut;Bahwa Putusan yang Ultra Petita dalam Putusan tingkat PHI dalamperkara a quo, semakin memberi kesan seolaholah Majelis Hakimberpihak kepada Termohon Kasasi dalam memutus perkara a quo;Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung yang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
46 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
237 — 221
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 26-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 697/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2018 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk >< DEDI ROVIANTO CS
125 — 86
  • Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim putusan a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah melanggar asas pokok dalam hukum acara perdata yaitu hakimbersifat pasif dan memberikan putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
114 — 60
  • Dan apabila terdapatperintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampaui bataskewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;8.