Ditemukan 5558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dannuang dangang danang dayang danyang danagung damayani danggang dianayang danayana damayang darayang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
113 — 29
  • Pengujian kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) dan ketersediaan danayang bersangkutang. Penerbitan dan pengesahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2Dh. Penerbitan dan pengesahan giro bilyet.i. Perintah pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerahj. Penolakan pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan.k.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Putus : 07-06-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pid B/SUS/2011/PN-LP
Tanggal 7 Juni 2012 — Nama lengkap : H. HADISYAM HAMZAH, S.H. Tempat lahir : Lubuk Pakam; Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 April 1965; Jenis kelamin : Laki- laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Mesjid II Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Camat Galang); Pendidikan : Sarjana (S-1);
63 — 4
  • (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribuempat ratus delapan puluh ribu rupiah);Bahwa untuk kepentingan biaya pembayaran ganti rugi atastanah dan honor Panitia Pengadaan Tanah tersebut, maka danayang telah dikeluarkan oleh PT PLN (persero) dalampembayaran ganti rugi proyek pengadaan pembebasan tanahuntuk pembangunan gardu induk 275/150 KV Pikitring Suar PTPLN (persero) sebesar Rp. 1.606.504.480.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
89 — 39
  • Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran mengetahui di dalam DAK tidak ada danayang disisihkan untuk pengiriman barang dari Dinas Pendidikan ke sekolah. Bahwa DAK tidak hanya di tahun 2010 namun ada DAK tahun 2011, kegiatan inimenyelesaikan kegiatan yang tidak selesai di Tahun 2010. Bahwa PPK pernah menyampaikan kepada saksi pelaksanaan DAK 2010 tidak adaBahwa yang mendasari dalam DAK 2010 diadakan buku Mulok adalah karena adadi mata anggaran.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
123 — 22
  • Hal mibertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor0225.0/06903.01/2007 Lampiran D.2 angka 1) yang menyatakan, bahwa :Pemberian dana bantuan kepada masyarakat korban gempa sesuai alokasi danayang tersedia, diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembug 15 masyarakat pada KSMP.Sehingga untuk rumah penduduk yang
    Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 41A Tahun2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA2007 Nomor 0225.0/06903.01/2007 Lampiran D.2 angka 1) yang menyatakan, bahwaPemberian dana bantuan kepada masyarakat korban gempa sesuai alokasi danayang tersedia, diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembugmasyarakat pada KSMP.
    Surat Gubernur Jawa tengah Nomor :361/19176 perihalVerifikasi dan Usulan Korban Bencana Gempa yang tercecer tanggal 1Oktober 2007) tersebut antara lain berisi:1) Sisa dana APBNP TA 2006 sebesar Rp. 39.904.368.000, berlaku hanyasampai 31 Oktober 2007;2) Bantuan akan diberikan secara merata bagi calon penerima BLMPsusulan yang memenuhi kriteria rumah roboh/rusak berat dan tidak layakhuni, dan besarnya bantuan akan disediakan dengan ketersediaan danayang ada, setelah calon penerima susulan divalidasi
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
92 — 23
  • dilakukanpenghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode sebagaiberikut:1) Menentukan status sumber dana.2) Menghitung jumlah dana yang diterima oleh rekanan (PT Relis Cahaya, JO)atas Pembangunan Sistem Pengelola Air Minum (SPAM) Sungai Kapih TahapI3) Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelola AirMinum (SPAM) Sungai Kapih Tahap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisikoleh Ahli dari Fakultas Teknik UGM.4) Menghitung nilai kerugian kKeuangan negara yaitu selisih antara jumlah danayang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
375 — 241
  • berikan kepada bendahara pengeluaran untukmembiayai kegiatan operasional seharihari satker ataumembiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidakmungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;2) TUP (Tambahan Uang Persediaan),Yaitu adalah uang mukayang diberikan kepada bendahara pengeluaran untukkebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihipagu UP yang telah ditetapkan;3) SPMLS (Surat Perintah Membayar Langsung), Yaitudokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan danayang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
226 — 115
  • Likotama Harum (danayang masih outstanding atau telah dipergunakanoleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitaskredit sebelumnya dan belum dikembalikan keBank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempotanggal 6 Juni 2012 #adalah sebesar Rp.87.006.000.000, (delapan puluh tujuh milyar enamjuta rupiah) dengan status lancar;Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012,DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan GrupKomersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGARSASONGKO (Pgs.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
438 — 571
  • yang dilaksanakan oleh koperasikaryawan ;Bahwa target yang harus dicapai koperasi karyawan dalampenagihan rekening air PDAM Tirtanadi adalah minimal 90 % danapabila target 90% tidak tercapai maka koperasi karyawan tidakakan mendapatkan fee dari PDAM Tirtanadi ;Bahwa saksi mengusulkan anggaran untuk biaya penagihanrekening air yang dilaksanakan oleh koperasi karyawan sebesarRp. 19 Milyar tetapi yang disetujui adalah sebesar Rp. 15 Milyar ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya realisasi danayang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
158 — 124
  • LAPORAN DANAYANG TIDAKPENERIMA PEMBAYARAN PERTANGGUNG YANGDITERIMAJAWABAN DITERIMA1 a Bantuan Siswa .. Astriyati Samal 750.000 750.000 FiktifMiskin2 ; Bantuan Siswa .. Jamila Suneth a 750.000 750.000 FiktifMiskin3 . ; Bantuan Siswa .: Safitri Makatita . 750.000 = 750.000 FiktifMiskin4 Bantuan Siswa .: Irsal Mahu . 750.000 750.000 FiktifMiskin5 ; Bantuan Siswa : Sandi Pelu a 750.000 750.000 FiktifMiskin6 Hasanudin Bantuan Siswa, 750.000 = 750.000 FiktifTehua Miskin7 .
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
173 — 44
  • menempatkan DPRD sebagaibagian dari Pemda ;Bahwa ketentuan Pasal 19 UU No. 22 tahun 1999 memberikan kewenangankepada DPRD untuk menentukan anggarannya;Bahwa mekanisme penyusunan anggaran membagi UU dalam mekanismetransisional dalam periode tahun 2000 dan tahun 2002 pada UU No. 5 tahun1975 dan UU No. 6 Tahun 1975, Kepmendagri No.11, Permendagri No. 2tahun 1994, Permendagri No. 6 Tahun 1994 yang mengatur tata caramekanisme pengelolaan anggaran;Bahwa pada tahun 2000 dan 2002 pada mekanisme penganggaran, ada danayang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 17-11-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr
Tanggal 6 Agustus 2015 — SAINAL AL ROY Bin Alm JABIR
211 — 100
  • 78 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,Terdakwa selama persidangan tidak dapat membuktikan bahwahartakekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana ;Menimbang, bahwa selain dari uraian diatas, didalam rekeningrekeningTerdakwa dan rekening Yuliati terdapat pentransferan sebagai dana yang masukdari orangorang yang tidak dikenal baik oleh Terdakwa sendiri maupun Yuliatisebagai istri Terdakwa dan terdapat pembayaran oleh Terdakwa berupa danayang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
186 — 193
  • Buchari A Rachman) dan atas perintah Kepala BPKKD, adapula danayang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (saksi EkaKurniawan) dan Anggota DPRD Kota Pontianak (saksi Anwar Ali).Perintah Kepala BPKKD tersebut pun didahului dengan pertimbangan stafyang diajukan ke Walikota dan Walikota menyetujui untuk dicairkan daridana Bansos.240Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, dana Bansos yang semestinyadicairkan dan diserahkan kepada/digunakan oleh kelompok/anggotamasyarakat pemohon proposal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAFKANI, SP Bin NAIB MUNIR
107 — 59
  • yang ditujukan kebagian keuanganSekda Kab Mukomuko, selanjutnya SPP dan SPM tersebut masukkedalam Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi setelah diHalaman 135 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgIverifikasi kode rekening jumlah dana yang diminta dan dianggapsudah sesuai maka SPP dan SPM (sesuai ceklist dari subagianverifikasi) selanjutnya di masukan ke Sub Bagian Anggarandimana SPP dan SPM dilakukan pengecekan ulang atau verifikasiulang mengenai kode rekening belanja dan jumlah Anggaran/danayang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS, SE, MSi
104 — 21
  • Nazaruddin karena di tahun2009 ada dijanjikan komitmen sebesar 2 % atau 3 % yang diberikankepada panitia.Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010 pada saat pencairan ada danayang diberikan support untuk PPK yang jumlahnya sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh BapakMarisi dan itu diajukan ke saksi dan itu dibawa ke Medan juga.Bahwa sewaktu memberikan uang tersebut tidak ada tanda terima dariterdakwa Abdul Hadi Lubis.Bahwa staf saksi yang datang ke Medan untuk membawa uang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
97 — 20
  • bendahara memberikan 80%dari anggaran yang tertuang dalam PERBUP 08 tahun 2013 mengenai besaran biaya perjalanan dinasjabatan luar daerah, luar propinsi bagi PNS golongan II,Golongan dan pegawai tidak tetap setelah itukemudian saksi langsung membayarkan uang tiket pesawat pulang pergi kepada kabag tetapi terkadangbendahara memotong langsung uang tiket dari 80% kemudian sepulang dari melakukan perjalanan dinassisa yang 20% dibayarkan dengan cara saksi menunjukkan SPJ saksi kepada bendahara agar 20% danayang
    Pembayaran tersebutdilakukan dengan cara dimana sebelumnya saksi akan melakukan perjalanan dinas dan dana yangdicairkan untuk sekali perjalanan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu tahapan 1 dana tersebut diberikansebesar 80% melalui staff pendamping dari anggaran dana perjalanan dinas saksi dan setelah kembali danayang sisa 20% diberikan kepada saksi oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Khairuddin.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
91 — 36
  • Buru (NORMAN HAMZAH, SH, M.MPd) yang isisurat tersebut bahwa sehubungan dengan dilantiknya saudara sebagaiKepala sekolah defenitif pada tempat tugas yang baru maka bersama inidiberitahukan kepada saudara untuk Ssementara saudara belum bolehmelaksanakan tugas pada sekolah yang baru sampai SK Defenitif terbit dandiserahterimakan; Bahwa saksi aktif menjalankan tugas saksi setelahserah terima yakni pada tanggal 26 Agustus 2015; Bahwa untuk serah terima dana (terkait dengan Danayang ada di SMA Negeri
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 7/Pid.B/TPK/2012/PN PDG
Tanggal 23 Juli 2012 — Drs. H.YAMAN, MM
78 — 22
  • Pasaman Barat;Bahwa tidak ada dasar atas pungutanpungutan tersebut;Bahwa saksi pernah mendengar PPTK mengatakan ada danayang harus disetor ke Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat;Diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Nomor B 217 s/d B222 dan barang buktidibenarkan oleh saksi.60.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
181 — 42
  • pembangunan sebesar Rp.20.000.000.000, (dua Puluh milyar rupiah) tersebut dikarenakan adanyatambahan Dana Insentif Untuk Pendidikan kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), karena pos mata anggaranPerkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 113 dari 387 Halamanlain sudah tercukupi maka tambahan anggaran Dana Insentif untukpendidikan tersebut digunakan untuk menambah dana pembangunanDermaga Trestle di Kubangsari Yang saksi ketahui mengenai Dana Insentif Daerah TA 2010 adalah danayang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
104 — 29
  • Rp 150.000.000,.Bahwa total keseluruhan dana yang saksi minta dari saksi Cahyono dengancara Bon atau bertahap kurang lebih sebesar Rp 453.000.000, (empat ratuslima puluh tiga juta rupiah) untuk 601 (enam ratus) titik pemasangan lampu diKabupaten Tebo.Bahwa dana tersebut saksi gunakan untuk pekerjaan : pembelian papan mal,pengangkutan beton dan tiang ke lokasi, penggalian untuk pemasanganlampu, pemasangan lampu, serta Sewa gudang.Bahwa dari dana yang saksi terima tersebut untuk pemasangan lampu, danayang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
66 — 42
  • SBD dan saya akanmengirim uang ke rekening Pak Yoel dan itudilakukan sekitar bulan Juni 2011 dengan danayang ditransfer Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);3. Saksi melaporkan kepada Pak Kadis bahwaHartono Budiono ada menelpon saksi untukmengirim uang ke~ rekening saksi gunapengadaan benih. Dan Kadis menyampaikansegera lakukan komunikasi dengan parapenangkar untuk pembelian benih;4.