Ditemukan 8924 data
YUNNY NURYANTHI, SH
Terdakwa:
JAYA SUPRIATNA BIN KUSNADI
83 — 12
dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa,setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan besertaberkas perkara serta suratsurat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkanbahwa Terdakwa Jaya Supriatna Bin Kusnadi bukanlah seorang pejabat negara, pejabatpemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti
35 — 18
A.Md dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 2 (dua)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,03005 gram, 1 (satu)botol kaca berisikan urine milik syamsuddin Als Udin Als Ancu Bin Lapperu dan1 (satu) botol kaca berisikan darah milik syamsuddin Als Udin Als Ancu BinLapperu adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Norkotika ;Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti
110 — 10
BARANG SEBGIANUNTUK BIAYA PERSALINAN ISTRIMU, dan barang yang dimaksud olehJunkis alias Mandor adalah narkotika jenis shabushabu ;Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang yang dimaksud oleh Mandor alias Junkisadalah Saksi Sudirman Bin Dundun, saksi Syarifuddin alias Ari yang membawanarkotika jenis shabushabu dari Lapas Tarakan sampai akhirnya ditangkap dipelabuhan Nusantara Parepare dan saksi Wahyu ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwamempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)DPP 4.992.821 .282 4.992.821 .282PPh Pasal 23/26 final terutang 998.564.256 998.564.256Kredit Pajak = zPPh kurang lebih Bayar 998.564.256 = 998.564.256Sanksi Administrasi 479.310.843 479.310.843Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 1.477.875.099 1.477.875.099 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP2166/WPJ.19/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut: Menurut SPT/WP Menurut Peneliti
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kapuas Hulu selakuPenanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan PanitiaEvaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyekproyekdi Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab.Kapuas Hulu TA. 2004;. Surat Kadis Kimpraswil Kab.
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
81 — 12
menyampaikan namadalam bentuk inisial :1) Saksi PEMOHON Petrus Sabungan Hiras FredyAritonang Radjagukguk, pada pokoknya dalam beritaacara keterangan saksi (Bukti T5) menerangkansebagai berikut :e Dapat saya jelaskan bahwa terkait justifikasiteknis yang kami gunakan adalah denganmenganalisa laporan rekanan kepada kami sertakondisi dilapangan yang kami lihat bersamaHalaman 55 dari 108 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trtdengan pengawas lapangan selanjutnya kamimengundang rekanan, pengawas lapangan danpanitia peneliti
Putri Seroja Mandiri ada memintakanpermohonan perpanjangan waktu kepada PPKselanjutnya PPK mengirim surat undangan untukmelakukan rapat pekerjaan konstruksipeningkatan jalan parbotihan pulau godang tembakepada Panitia peneliti kontrak, saya sendirisebagai direktur PT.
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
EDI SUTARYONO, A.Md Bin SOEDARYONO
148 — 25
Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) berupacheck list SPPLS Khusus Belanja Hibah/Bansos oleh Peneliti KelengkapanDokumen SPP, Sdr. Drs. PURNOMO, M.M. tanggal 27 Desember 2013;b. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 1080/PN/SPPLS/HibahLKPT/KEU/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani KuasaPengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.;c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.
Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) berupacheck list SPPLS Khusus Belanja Hibah/Bansos oleh Peneliti KelengkapanDokumen SPP, Sdr. Drs. PURNOMO, M.M. tanggal 27 Desember 2013;Halaman 41 dari 99 Putusan Perkara No 8/Pid.SusTPK/2020/PN Smrb. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 1080/PN/SPPLS/HibahLKPT/KEU/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani KuasaPengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.;c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
MUNTAHA Bin Alm IMRAN
155 — 30
Sehingga ada terjadiperubahan kegiatan pekerjaan terhadap kondisi lapangan setelah dilakukanMutual Chek Awal (MC 0) terhadap volume pekerjaan yang ditentukandalam dokumen kontrak yang disetujui oleh Ketua panitia peneliti kontrak (Ir.H. Alhadin) dan saksi SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSOselaku PPTK diketahui oleh Alm Ir. Khairul Anwar selaku PenggunaAnggaran (PA).
Sehingga ada terjadiperubahan kegiatan pekerjaan terhadap kondisi lapangan setelah dilakukanMutual Chek Awal (MC 0) terhadap volume pekerjaan yang ditentukandalam dokumen kontrak yang disetujui oleh Ketua panitia peneliti kontrak (lr.H. Alhadin) dan saksi SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSOselaku PPTK diketahui oleh Alm Ir. Khairul Anwar selaku PenggunaAnggaran (PA).
Sehingga ada terjadiperubahan kegiatan pekerjaan terhadap kondisi lapangan setelah dilakukanMutual Chek Awal (MC 0) terhadap volume pekerjaan yang ditentukan dalamdokumen kontrak yang disetujui oleh Ketua panitia peneliti kontrak (Ir. H.Alhadin) dan saksi SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO selakuPPTK diketahui oleh Alm Ir.
118 — 80
Bupati saksi ditunjuk sebagai Ketua PanitiaPeneliti dan Pemeriksa Barang ;e Bahwa tugas dari Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang adalah :e Meneliti secara umum dan memeriksa setiap barang yang dibeli oleh DinasInstansi unit Pemda Lombok Tengah yang bersumber dari dana APBN, APBDPropinsi dan APBD Kabupaten Lombok Tengah ; Meneliti dan memeriksa barang sesuai dengan surat pesanan barang/suratperintah kerja atau surat perjanjian pemboringan ; Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam
berita acarahasil penelitian dan pemeriksaan barang ; Mencatat hasil penelitian dan pemeriksaan dalam buku register secaratertib dan teratur ; Membuat laporan tertulis ke Bupati Lombok Tengah tentang hasilpenelitian dan pemeriksaannya secara rutin setiap bulandan panitia71bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui SekretarisDaerah ;Bahwa yang masuk dalam Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang sesuaidengan SK.
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.Dalam hal hasil penelitian data PIB oleh SKP tidakmenemukan data NIK, data PIB diteruskan kepadaPejabat peneliti NIK untuk dilakukan penelitian apakahImportir termasuk yang dikecualikan dari NIK,kemudian merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP.Dalam hal pengisian PIB sebagaimana dimaksud padabutir 7.1. tidak sesuai dan/atau berdasarkan penelitiansebagaimana butir 7.2. ditemukan bahwa impor tidaktermasuk yang dikecualikan dari NIK :7.3.1.
MOHAMMAD RAHMAN, S.H
Terdakwa:
BAMBANG IRAWAN Als JECK Als GUNTUR Bin MANAP
80 — 37
Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikankepada pihak tertentu Ssementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukanoleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dandokter;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yangberprofesi sebagai peneliti
94 — 5
yang telahHalaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2014/PN Wno (Narkotika)dilakukannya tersebut dilarang oleh undang undang, namun terdakwa tetapmelakukannya.Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalamhal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dalam menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan ganja/ narkotika golongan I dan Terdakwa bukanlah bermatapencaharian sebagai seorang peneliti
110 — 18
, maka untuk mengetahui haltersebut akan dipertimbangkan berikut ini;45Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukanterdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atauperaturan perundang undangan, terdakwa adalah seorang aparat kepolisian,Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang iImuwanyang sedang melakukan penelitian serta perobuatan terdakwa tersebutbertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindakpidana Narkotika jenis
65 — 30
HandphoneSamsung model : GTE1272 warna putih IMEI 1 : 357542060296449 IMWI 2 :357543060296447 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksudpemeriksaan, pada image file Simcard kartu AS MSISDN : 085244824144 ICCID :8962101344428241445 dari Handphone Samsung model : GTE1272 warna hitam IMEI: 357542060296449 IMEI 2 : 357543060296447 ditemukan informasi yang adahubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan Singkat (SMS) yaitu pesanMasuk (incoming) ;Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti
146 — 25
AMANAH YUNUS sejak tahun 2003Sampai tahun 2011 selaku Direktur, dalam hubungan kerja ;26Bahwa benar tugas pokok sebagai Kredit Analis anatara lainyaitu sebagai peneliti jaminan kredit, sebagai pemeriksaperlengkapan persyaratan kredit, sebagai penyimpan Data /Jaminan dan Dokumen para Kreditur ;Bahwa benar ada Kredit Fiktif sejumlah 35 Debitur dengantotal Nilai sebesar Rp. 482.Juta, yang dilakukan olehKaryawan BPR atas perintah Lisan Direktur Utama adapunIde dari pembuatan Kredit Fiktif tersebut adalah
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga 3.226.018 (3.226.018) Sanksi Kenaikan 308.016.686 (96.563) 307.920.123Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar 628.747.677 (12.907.431) 615.840.246 Bahwa koreksi PPN Masukan sebesar Rp 317.504.973,00 yang setelahProses Keberatan Berubah Menjadi Rp 307.920.123,00;Menurut Terbanding ( Pemeriksa )Bahwa Pajak masukan sebesar Rp 317.504.973,00 dikoreksi Terbandingberdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE90/PJ/201 1;Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 2008/B/PK/PJK/2017Menurut Terbanding (Peneliti
115 — 49
Tergugatbertentangan, juga bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalamPasal 5 ayat (1) Pasal 12 angka 1, pasal 13 ayat (1) Peraturan menteriAgraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 TentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana dimana pasalpasal yang dimaksudkan tersebutberbunyi sebagai berikut : 1 Pasal 5 ayat (1) : Dalam rangka pemberian hak tas tanah atau hakpengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaTanah atau Tim Peneliti
118 — 63
Surat pernyataan tanggung jawab PABahwa apabila seluruh persyaratan pengajuan lengkap, petugas loketmenyampaikan berkas tersebut kepada Kepala BPKAD melalui KabidPerbendaharaan untuk didisposisi;Bahwa apabila tidak lengkap, maka petugas loket menyampaikanberkas kepada Kepala Bidang yang memiliki fungsi perbendaharaanuntuk dibuat surat penolakan yang ditetapkan oleh kuasa BUD;Bahwa Kepala Bidang Pembendaharaan mendistribusikan berkaspengajuan SP2D berdasarkan disposisi Kepala BPKAD kepadapetugas peneliti
dan penyusun konsep SP2D sesuai SKPD yangditanganinya;Bahwa peneliti dan penyusun konsep SP2D dilakukan oleh petugaspeneliti dan penyusun konsep SP2D;Bahwa fungsi Perbendaharaan (Kabid yang memiliki fungsiperbendaharaan pada BPKAD) melakukan pengujian yang bersifatsubstansif dan formal;Bahwa Kuasa BUD melakukan pengecekan adanya paraf Kabid danstaf peneliti dan penyusun dalam berkas pengajuan SP2D danmeneliti ulang ketersediaan dana dan sisa dana dalam SP2D (dikegiatan dan kode rekening belanja
143 — 14
Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenGorontalo Utara Tahun 2011.2. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gorontalo Utara Nomor : 73 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PadaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.3. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 89 Tahun 2011tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti
(tiga) lembar asli dokumen berita acara pemeriksaan lapangan No: 2.c/PANPPTK/IX/2011, tanggal 16 September 2011.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Panitia PenelitiKontrak No : 1.c/PANPPTK/KX/2011, tanggal 15 September 2011perihal rapat persiapan penelitian perubahan kontrak No.600/PU/CKKONTRAK/139/VI/2011 TANGGAL 22 Juni 2011Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorontalo Utara PembangunanPagar Keliling, Penimbunan, Jalan.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari KPA Dinas PU ditujukan kePanitia Peneliti
KIS/Mhn.CCO/IX/2011tertanggal 15 September 2011 perihal permohonan usulan perubahanvolume pekerjaan; Surat KPA yang ditujukan ke Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 600/PUCK/AMD/04/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 perihal penelitianpekerjaan pembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan PagarKeliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih); Surat Ketua CCO ditujukan ke panitia CCO, nomor : 1.c/PANPPK/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 perihal rapat persiapanpenelitian perubahan kontrak
Tim Peneliti kontrak, Saksi menetapkan sesuai dengan Bidang yangterdapat di Dinas PU PemKabupaten Gorut yang memerlukan tim penelitikontrak.
Acian dinding recervoir belum dilaksanakan dengan rekomendasi segeradilaksanakan;Bahwa acuan atau dasar yang dijadikan tim PHO melaksanakanpemeriksaan adalah dokumen CCO yang dibuat oleh Tim Peneliti kontrak(Tim CCO) dan back up data pengukuran yang dibuat PT.
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMAN PROYOGA Bin M. CHORIB
237 — 63
Bahwa sebagai Anggota Tim Peneliti Tanah saksi bersamasama denganSdr. Erfendi, SH selaku Kasie Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kab AcehTimur, Sdr. Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur.
Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasidan pelaporan di seksi pengadaan tanah;Bahwa saksi selaku Tim peneliti tanah melakukan penelitian yuridis, teknis,administratif terhadap berkas peta bidang tanah yang telah selesaikan olehtim pengukur dan selanjutnya saksi bersama dengan tim peneliti tanahmelakukan penelitian terhadap subjek hak yang akan disertifikatkandanhasil yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti adalah Risalah Pemeriksaan TimPeneliti Tanah, untuk selanjutnya diterbitkan
Surat Keputusan Kepala KantorBPN Aceh Timur tentang Pemberian Hak Pakai.Bahwa terhadap semua berkas pengajuan pendaftaran sertifikat sebanyak353 bidang tanah ada diterbitkan Risalan Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah,selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Aceh Timurtentang Pemberian Hak Pakai sebagai dasar terbitnya sertifikat hak pakaiuntuk PT.
Saefuddin) padaisi Surat tersebut menyebutkan : Berdasarkan grondkraat yang sampaidengan saat ini saya kuasai secara teruS menerus, tidak dijadikan/menjadijaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umumdidepan persidangan berupa : Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah,pada angka V huruf (c), menyebutkan : maka atas tanah tersebut tidakterdapat keberatan dari pihak lain, sehingga memenuhi syarat untukHalaman 60 dari 402Putusan
(Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang Saksi terimadari bendaharawan hasil kegiatan selaku tim peneliti tahap ke I, Il dan III.Halaman 63 dari 402Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN BnaTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebabstatus tanah yang diukur adalah tidak clean and clear;22.Zulkifli Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagaiberikut: Bahwa saksi adalah Keuchik Ds.Seuneubok Pidie Kec.Peureulak KotaKab.