Ditemukan 9068 data
412 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itani Dewi)sebesarRp.7.658.580.000,00; untuk 1 (satu) unit artic paket V dan BBN;Bahwa hingga sekarang Dishub belum mau membayar;Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa ini perusahaanTerdakwa sudah mau pailit, karena berharap untuk dibayar oleh Dishubhingga sekarang belum dibayar, berdasarkan laporan stat Terdakwa perJuni 2014 menanggung hutang Rp.14.000.000.000; sedangkankeuntungan yang diharapkan dari pekerjaan pengadaan artic dan singgelsekitar Rp.10.000.000.000;Hal. 332 dari 523 hal. Put.
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
HENDRI GULTOM
213 — 800
- Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10. U1 / 1538 / Pdt. 02 / V / 2014 / 03, tanggal 07 Mei 2014.
- Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAYA INDONESIA Nomor : 8 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris HIDAYAT AZIEK, SH di Jakarta.
1487 — 3408
., saya nanti yang pailit ala pustun, kalu enrekang yallahkholas hatta stalasah arbaah yallah mafi musykilah, diterjemahkansaya jadi..., saya nanti yang pailit garagara Pakistan/Afghan, kalauenrekang oke lah, bisa empat lima, gak ada masalah; Udah Kholi ya Akhi ya akhi gini ente juz minha, diterjemahkan udah,kamu kan bagian dari dia (perempuan); Ayyuah, diterjemahkan oke; Nush ao kadza, diterjemahkan setengah atau berapa; Yusallim sebelum pelantikan, sisanya nanti nunggu pelantikan,diteriemahkan
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
205 — 38
memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;Memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
316 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;b. Berada di bawah pengampuan;c. Melakukan perbuatan tercela; ataud.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganiPenyedia Barang/Jasa;k.
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
401 — 1042
SINTA AGROMANDIRI untuk menyampaikan Data Isian Kualifikasi kemudianmelakukann Evaluasi terhadap Data Kualifikasi yang diajukan oleh PT.SINTA AGRO MANDIRI;Bahwa data kualifikasi yang diajukan oleh PT SINTA ANGGRO MANDIRItersebut terdiri dari :1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) terkaitBibit dan Hasil Pertanian;2) Perusahaan tersebut tidak Pailit dinyatakandengan Surat Pernyataan;3) NPWP. dan SPT.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
156 — 51
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganiPenyedia Barang/Jasa;k.
Siswanto, SH
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.IP, M.Si
156 — 25
- Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10. U1 / 1538 / Pdt. 02 / V / 2014 / 03, tanggal 07 Mei 2014.
- Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAYA INDONESIA Nomor : 8 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris HIDAYAT AZIEK, SH di Jakarta.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 198
Bahwa PNBP akan terus ditaginkan walaupun perusahaan sudah pailit. Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB olehGubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi.Halaman 254 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
Bahwa PNBP akan terus ditaginkan walaupun perusahaan sudah pailit. Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB olehGubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi.Halaman 254 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut.
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
231 — 90
Glory GemilangJayamakmur maupun dinyatakan pailit; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham tahun 2016;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut:Halaman 127 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN MadSaksi PUTUT SUGIARTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
Bahwa PNBP akan terus ditaginkan walaupun perusahaan sudah pailit. Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB olehGubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi.Halaman 254 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
Bahwa PNBP akan terus ditaginkan walaupun perusahaan sudah pailit. Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB olehGubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi. Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahll.
277 — 909
Dan modal disetor pun juga masih dalam posisi yang sangat aman;Bahwa menurut Ahli, jika sebuah bank dinyatakan pailit, makapertanggungjawaban hukum pemerintah sebatas dana yang disetrornya saja.
759 — 441
karena laporannya bagus, tetapi setelahlaporan tersebut diteliti Kembali dan dilakukan Audit Internal, ditemukankerugian karena dari hasil investigasi ternyata sudah ada penunggakandari mitra kerja Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, seharusnya SuratPengakuan Hutang tersebut sudah harus ada pengembalian, tetapi tidakada pengembalian;Bahwa klaim dari peserta Dana Pensiun sendiri, selama ini bisaterbayar, walaupun ada kemacetan dalam pengembalian;Bahwa apabila Yayasan Bapelkes Krakatau Steel merugi/pailit
awal yang diberikan PT Krakatau Steel(Persero) kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, semuanya uangberasal dari PT Krakatau Steel KS;Bahwa Perjanjian antara PT Krakatau Steel (Persero) dengan YayasanBapelkes Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program KesehatanPensiun PT Krakatau Steel (Persero) bertanggung jawab untukmenyetorkan iuran tiap bulan, namun tidak bertanggung jawab jika adapenyimpanganpenyimpangan, tidak bertanggung jawab atas kekuranganDana Prokespen, dengan kata lain bila Bapelkes pailit
525 — 278
karena laporannya bagus, tetapi setelahlaporan tersebut diteliti kembali dan dilakukan Audit Internal, ditemukankerugian karena dari hasil investigasi ternyata sudah ada penunggakandari mitra kerja Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, seharusnya SuratPengakuan Hutang tersebut sudah harus ada pengembailian, tetapi tidakada pengembalian;Bahwa klaim dari peserta Dana Pensiun sendiri, selama ini bisaterbayar, walaupun ada kemacetan dalam pengembalian;Bahwa apabila Yayasan Bapelkes Krakatau Steel merugi/pailit
Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, semuanya uangberasal dari PT Krakatau Steel KS;Halaman 372 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa Perjanjian antara PT Krakatau Steel (Persero) dengan YayasanBapelkes Krakatau Steel tentang Pengelolaan Program KesehatanPensiun PT Krakatau Steel (Persero) bertanggung jawab untukmenyetorkan iuran tiap bulan, namun tidak bertanggung jawab jika adapenyimpanganpenyimpangan, tidak bertanggung jawab atas kekuranganDana Prokespen, dengan kata lain bila Bapelkes pailit
98 — 14
persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DIRJA, SH.
158 — 5
isian penilaian kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi / Hitam suatu Instansi;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu;
- Surat Pernyataan Menjamin Mutu / Qualitas Barang;
- Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan;
- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan pailit
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DIRJA, SH.
179 — 8
isian penilaian kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi / Hitam suatu Instansi;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu;
- Surat Pernyataan Menjamin Mutu / Qualitas Barang;
- Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan;
- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan pailit