Ternyata pada masakepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutih Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang diHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBnegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya

Maluku dari Partai GK urut 1 denganmengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dthdalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, dan j, UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.k.

Tindakan Penggugat telahbertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal1340 KUHPerdata. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihakmaka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat titerima.

Nomor 343 PK/Pdt/2016(wrong and mistake) menerapkan hukum;1.6 Sehubungan dengan itu, berdasar alasan ini saja pun cukup alasanbagi Majelis Hakim peradilan peninjauan kembali yang memeriksadan mengadli perkara ini untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali, dan bersamaan dengan itu membatalkanputusan a quo serta sekaligus menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankeliike verklaard, inadmissable declared);Putusan a quo juga salah/keliru menerapkan hukum dalam bentukmelanggar asas partai

pihak ketiga;1.Putusan a quo yang mengakui hak dan legalitas serta kapasitas ParaPenggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mempergunakanhak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III/PT KarabhaDigdaya dari Tergugat dan Tergugat II sebagai pembeli sesuai denganperjanjian perdamaian homologasi nyatanyata salah dan keliru (wrongand mistake), karena hal itu melanggar dan bertentangan (violate andcontrary) dengan Pasal 1340 dan Pasal 1917 KUHPerdata.1.1 Pasal 1340 KUHPerdata memancangkan asas partai

Tindakan Penggugat telahbertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal1340 KUHPerdata. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihakmaka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat titerima3.

Tindakan Penggugat telah bertentangan denganprinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal 1340KUHPerdata; Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdatapenentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubunganatau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukumdengan peristiwa hukum yang menjadi latar belakang timbulnya gugatandan pada asasnya pihak Penggugat memiliki hak terlebin dahulu untukmenentukan pihakpihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatanbaik dalam kapasitas

Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu, tidakSaja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, juga mengganggu untukmelaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGAT serta sekolah anakanaknya.

Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal 1963 Jo1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudah ditempati/dikuasai olehTERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikanpihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana TERGUGAT II INTERVENSI selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objektanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadalil PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakanPolitik di Indonesia yaitu Gerakan Partai

proses Pilkada PPU yang dirasa janggal adalah adanyaketidaksesuaian atara DP4 dengan daftar pemilih tetap;Bahwa terhadap kejanggalan tersebut sudah dialakukan kajian dandisampaikan kepada tim yang membidangi bahwa ada ketidaksesuaianantara DP4 dan DP Tnya;Bahwa kejanggalan tersebut sudah disampaikan ke KPU tetapi tidak adatanggapan;Bahwa saksi mengetahui 91 TPS yang bermasalah itu;Bahwa di 91 TPS itu menurut saksi merupakan pelanggaran luar biasa;Bahwa pengangkatan saksi sebagai LO ada SK nya dari Partai

Saksi HESTI APRIYANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Saat proses pemilinan Bupati PPU saksi bertugas sebagai analis dari BadanSaksi Pemilu Nasional (BSPN);Bahwa selain TIM saksi tidak ada TIM dari Partai Lain;Bahwa setelah menerima berkas laporan, berkas di Input dulu baru dianalisasecara manual dan system;Ditunjukkan bukti P.159, setelah dihitung saksi, saksi mengatakan ada selisihsuara 178 di TPS 7 Desa Tengin Baru;Bahwa sebagai analis saksi tidak memberikan pembekalan tapi saksi adadisitu

(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam pasal 1874 KUH Perdata,...

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174,Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judexfacti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkansebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimanayang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,...

yang ada di nasabah.Dibentuknya suatu koperasi dengan nama Koperasi BerkahBersama karena saat itu dalam musholla disepakati dibentukkoperasi.Saya tidak menjelaskan mengenai syarat syarat pembentukankoperasi.Saya menyarankan supaya dibentuk kelompok, yayasan ataukoperasi karena syaratnya harus demikian yaitu dana bantuandari Pemerintah Daerah disalurkan kepada kelompok, yayasan,koperasi, bukan kepada orang perorangan.Dana aspirasi dewan untuk kepentingan masyarakat yangbertujuan untuk kepentingan partai

laporanpertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui BagianSosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.813 Undangundang Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45Ayat (1) dinyatakan bahwa ; Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai

No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm17.18.tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohondan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antaraTermohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari raniSulistian ittulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tuaPemohon tidak bisa menggangu ataupun meneror Termohon;Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulangterlambat ada janji dengan temanteman partai Nasdem, bersamaa itupula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia

teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hpterlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan tanggal 12,13, 14 Juni2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campurdalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkanjuga kerap meneror Saudari rani Sulistian itulah sebabnya Termohonmemblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganguataupun meneror Termohon;Bahwa benar Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijinpulang terlambat ada janji dengan temanteman partai

tidaksesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secaraumum.Bahwa, dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum,hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yaitu Gugatan dan Permohonan.Kedua jenis perkara ini memiliki ciriciri yaitu:Ciri knas Gugatan adalah:Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa (disputes, diffirences).Halaman 5 dari 102 Putusan No. 58/Pdt.SusBpsk/2015/PN.Pbre Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.e Bersifat partai

Penggugat (plaintiff = planctus, the party who institutes alegal action or claim),e Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (defendant, the partyagainst whom a civil action is brought).Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :e Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa (disputes, differences),e Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara duapihak,e Berarti gugatan perdata bersifat partai

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks anggota Partai Komunis Indonesia/PK!)di Ambon Maluku kembali/pulang ke Ternate dan kemudiandatang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm. WA MIHIdengan maksud meminjam tanah Keturunan Ahli Waris dariAlm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas)garis datar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkatdan martabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

YOHANES DE ROSARI, SE Dibawah sumpahj/janji pada pokonyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai anggota DRPD Kabupaten Lembata sejakperiode 20092014 dan periode 20142019 dari partai Golkar ; Bahwa Pada periode 20092014 saksi sebagai ketua DPRDKabupaten Lembata dan pada periode 20142019 sebagai wakilKetua DPRD Kabupaten Lembata ; Bahwa Terdakwa dan Saksi samasama sebagai anggota DPRDsejak periode 2009 sampai dengan sekarang ; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diduga melakukanpemalsuan surat

sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai laporanyang tidak jadi dikirim ke Mahkamah Agung;Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak menandatangani laporan pansus ada 2 (dua) orang yaitu Sulaiman Syarif dan Abdulrahman Muhamad,dan saksi tidak tahu apa alasannya sehingga mereka tidakmenandatangani laporan pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada perubahan terhadap suatudokumen DPRD mekanismenya melalui paripurna;Bahwa saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadir, karenaada perintah dari partai

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Fransiskus Limawai tidak sempattanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019, dan saksi juga sebagaianggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi alasan dibentuknya Pansus , berawal padatanggal 17 April 2013 ada rapat internal di ruang Ketua DPRD Kab.Lembata dan hampir semua Anggota DPRD Kab. Lembata hadir saat itukami dikagetkan oleh penjelasan Bupati Lembata secara tertulis terkaitAPBD tahun 2012;Bahwa pada tanggal 17 April 2013 pada malam hari digelar paripurnadan pimpinan DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB; Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam SK 02 tahun 2013 hanyamembentuk pansus tidak ada pansus yang lainnya;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi tim dari pansus adalahsaksi sendiri sebagai ketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua,Fransiskus Limawai

DARYATI, tanggal 3 April 2014; m.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;n.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;o.1 (satu) lembar

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta dengan lampirannya sebagai berikut: -1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;-32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullday (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000, Martapuratanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran

Bjm.62.63.64.65.66.yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut.,, beserta denganlampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi,

Pada tanggal 6 Juni 2014, sebesar Rp. 54.030.000,00 untuk kegiatanpenggandaan Daftar Pemilin Sementara (DPS), Daftar PemilihSementara Hasil Perbaikan(DPSHP) dan penyimpanan file DPS danDPSHP untuk dibagikan pada PPK kecamatan, Partai Politik dan KPUProvinsi Kalsel:Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan cetak dan copy DPS sebesar Rp.20.592.000,00 diserahkan kepada percetakan Karya Amanah StaiDarussalam melalui saksi Drs.

,beserta dengan lampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggotaDPD di Tingkat Kabupaten/Kota

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullHalaman 304 dari 342 Putusan Nomor 19/Pid. SusTPK/2019/PN.

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks = anggota Partai KomunisIndonesia/PKl di Ambon Maluku kembali/oulang ke Ternatedan kemudian datang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm.WA MIHI dengan maksud meminjam tanah Keturunan AbhliWaris dari Alm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas) garisdatar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkat danmartabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat yang telah

Organisasi IWAPIdari 3 ( tiga ) Provinsi ;Biodata dari Ketua, Sekretaris Jenderal, danBendahara organisasi IWAPIFoto Copy KTP dari Ketua , Sekretaris Jenderal,Bendahara organisasi IWAPIPas Photo dari Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendaharaorganisasi IWAPINomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) organisasi IWAPIPhoto Kantor Sekretariat Organisasi IWAPISurat Keterangan Domisili Organisasi IWAPISurat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik InternalOrganisasi, tertanggal 12 Maret 2010Surat Pernyataan tidak berafiliasi partai

Surat Keterangan tidak afiliasi partai politikPendaftaran Merk IWAPI kepada Direktorat JenderalHKI , dengan klasifikasi sebagai berikut:e Merek dan Logo " IWAPI " Kelas 41, denganNomor Agenda J 00. 2010 01 3939, tanggal 16April 2010, untuk Jasa Pendidikan, memberikanTraining, kegiatan olahraga dan budayae Merek dan logo " IWAPI " Kelas 45, denganNomor Agenda JOO. 2010.013938, tanggal 16April 2010, untuk jasa Perkumpulan PengusahaWanita Indonesia, Jasa Sosialn..34 Bukti T I/ PR 34n..35 Bukti Tl/ PR35n

Materai juncto pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, buktibuktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPernyataan, yang dibuat oleh Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, tanggal 1 Januari 2001,dengan mengetahui Lurah Xxxxxx dan Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis,dibuat secara partai

dibuat sesuaidengan hukum, sehingga bukti T.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kKekuatanpembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxx (Tergugat)merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak MilikNomor 5 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, merupakan Surat Pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxx bin Ame, tanggal 31 Oktober 1989, denganmengetahui Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atauatribut Pegavai LPP RAI.c. Sebagai peserla kampanye dengan mengerahkan Pegavai LPP RRI laindan/atau :Halaman 6 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/2017/PTUNJKT.d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.15. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye danvatau :b.

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atauatribut Pegavai LPP RAI.c. Sebagai peserla kampanye dengan mengerahkan Pegavai LPP RRI laindan/atau :d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye danvatau :b.