, Jika Terdakwa dianggap sebagai penyakityang dapat menular, maka keputusan untuk melakukanamputasi bukanlah keputusan yang bijak jika kitadapat melakukan tindakan pengobatan lain melaluipemesyarakatan militer dan pembinaan dari satuan.Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukantindakan pembinaan, maka begitu) banyak prajurityang harus diberhentikan dengan tidak hormat denganalasan telah merusak disiplin tanpa kita maumemahami akar permasalahan yang menyebabkanterjadinya pelanggaran tersebut.Menurut

Kondisi ini dapat menular dan ratarata orang yang mengalaminyamasih ingat apa yang terjadi saat ia kesurupan;Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Soegiono seorang praktisihipnoterapi sebagaimana yang dimuat oleh media online detik health pada hariRabu tanggal 23 Januari 2013 dengan judul ULASAN KHAS FENOMENAHalaman 55 dari 61.Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PNLSK.

Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018 dengan Nilai Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan peningkatan imunisasi;

Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2018;

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Peningkatan imunisasi Tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Supervisi Fasilitatif Tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hepatitis Tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Infksi menular

epidemologi dan penanggulangan wabah Dinas Kesehatan tahun 2018;

No. 73/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby10.penyakit menular yang berpotensi wabah, dan mendapatkanpenghargaan ISO 9001: 2008 tentang manajemen mutu;Bahwa ketika dinas di Puskesmas Karangploso, saya melakukanrenovasi kantor, Supaya kantor lebih rapi untuk memberi kenyamanankepada pasien dan karyawan.

Dyah Kusworini, SKM, M.Si Anggota PanitiaKasi Pemberantasan Penyakit Menular Pengadaan4. Sukardi Anggota PanitiaStaf Umum dan Kepegawaian Pengadaan5. Yeni Artanjung, S.SI, Apt.

Dyah Kusworini, SKM Msi Anggota PanitiaKasi Pemberantasan Penyakit Menular Pengadaan4. Sukardi Anggota PanitiaStaf Umum dan Kepegawaian Pengadaanae Yeni Artanjung SSI, Apt Anggota PanitiaStaf Gudang Farmasi Pengadaan PANITIA PEMERIKSA BARANG :SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/0573/436.317/2006 tanggal 4 Januari 2006 No Nama / jabatan pada Dinas Kedudukan pada ProyekI.

KE2 tetap berada dalam asuhan Penggugatatas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telahsesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "Dalamhal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belummencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;Menimbang bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensisaat ini belum berusia 12 tahun atau belum mumayiz dan Penggugat tidakpunya penyakit yang menular

Kehamilan prematureBahu bayi terjebak saat melahirkanTali Pusat MenumbungPendarahan saat atau setelah persalinanRuptur uteri, terjadinya robekan rahimSepsis yang terjadi karena komplikasi persalinan;Sedangkan Dokter Spesialis Ginekologi memiliki fokus pelayanan terkait:Vaksinasi terhadap Human Papiloma Virus (HPV)KeputihanInfeksi Saluran KemihPenyakit Menular SeksualMenopauseAdapun pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Spesialis Obgynselain hal tersebut diatas adalah :Pemeriksaan untuk persiapan

Jumiati, S.K.M ;Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timursejak tahun 2003 dan pada tahun 2011 pernah bekerja di Dinas LingkunganHidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian sejak tahun 2012 sampaisekarang ahli kembali lagi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten TanjungJabung Timur;Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timursebagai Kabid P2P sejak tahun 2017, yang mana tupoksi ahli adalahberkaitan dengan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak

menular;Bahwa ahli menerangkan mengenai masalah telah terjadi kebakaranlahan/hutan di bulan Agustsu 2019 dan September 2019 dan disaat itu, terjadipeningkatan penyakit Ispa ;Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN TitBahwa ahli memperoleh data tersebut dari laporan setiap bulan disetiapPuskesmas yang telah melakukan rekap data dan dilaporkan kepada ahli,kemudian baru ahli berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa telahterjadi kurang normalnya udara dari ambang batas;Bahwa ISPA

M E N G A D I L I :

• Menyatakan TerdakwaYUDI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja turut serta menghalangi penanggulangan penyakit menular ;
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut

keselamatan dan keamananpenerbangan.Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diklasifikasikan sebagai berikut:a. bahan peledak (explosives);b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkandengan tekanan (compressed gases, liquified ordissolved under pressure);c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammableliquids);d. bahan atau barang padat mudah menyala atauterbakar (flammable solids);e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);f. bahan atau barang beracun dan mudah menular

dapat berupapenyediaan jalan khusus di bandar udara dan sarana khususuntuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaanruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atausarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannyamengharuskan dalam posisi tidur.Yang dimaksud dengan penyandang cacat, antara lain,penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacatkaki, dan tuna netra.Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuanini adalah orang yang menderita penyakit menular

Jika Terdakwadianggap sebagai penyakit yang dapat menular, maka keputusan untuk melakukan amputasibukanlah keputusan yang bijak jikakita dapat melakukan tindakan pengobatan lain melaluiPemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan.

Tidak adatampak seperti tandatanda penyakit menular seksual seperti ada kemerahanatau ada kita sebutkan eksprosiasif pada jaringan kulit tidak ada tanda samasekali;Bahwa dari hasil slaput dara itu tidak bisa di indikasi seperti hal itu, jadi Ahllisebagai klinisi Ahli hanya memeriksa keadaan Anak korban yang dibawa olehPolisi dan Ahli tidak bisa menyimpulkan bahwa selaput darahnya utuh lantasini suka sama suka.

KHAIRATIe Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr. TRI UTAMIe Kabid Sumber Daya Kesehatan : MAMAK JAMAKSARI, S.Sos.

KHAIRATI Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr.

KHAIRATIe Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr. TRI UTAMIe Kabid Sumber Daya Kesehatan : MAMAK JAMAKSARI,S.Sos.MKes Saksi menjadi PNS tahun 2010 dengan SK Wali KotaTangerang Selatan nomor : 813/Kep.549Huk/2010 tanggal 31Desember 2010, dan menjadi bendahara pengeluaran denganHalaman 131 dari 258Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.SrgSK Wali Kota Tangerang Selatan nomor : 900/Kep.17Huk/2011 tanggal 21 Januari 2011.

ENNI HASWITA menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah sebagai Kasi Pencegahan Penyakit Hewan Dinas Propinsibertugas melakukan pengendalian penyakit hewan menular di wilayah PropinsiSumatera Barat dan merencanakan kebutuhan vaksin; Bahwa pada tahun 2007 ada wabah flu burung di Kota Payakumbuh sehingga adapermintaan vaksin Avian Influenza (AI ) dari Kota Payakumbuh; e Bahwa Kasubdin Keswan Propinsi menyampaikan kepada Saksi bahwa adapermintaan vaksin AI dari Kota Payakumbuh dan permintaan tersebut

Karantina sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di pelabuhan dibidangkekarantinaan (ayat 1e dan 5);Bahwa karantina merupakan salah satu institusi Pemerintah yang bertugasmelaksanaan fungsi pemerintahan di pelabuhan dibidang kekarantinaan ;Bahwa tugas karantina adalah mengawasi dan menegakkan peraturanperaturantentang kekarantinaan (hewan dan tumbuhtumbuhan) dengan melakukan antaralain tugas pemeriksaan atas hewan/satwa yang diimpor dari luar negeri (dalam halkemungkinan membawa penyakit menular atau

Kehamilan prematureBahu bayi terjebak saat melahirkanTali Pusat MenumbungPendarahan saat atau setelah persalinanRuptur uteri, terjadinya robekan rahimSepsis yang terjadi karena komplikasi persalinan;Sedangkan Dokter Spesialis Ginekologi memiliki fokus pelayanan terkait:Vaksinasi terhadap Human Papiloma Virus (HPV)KeputihanInfeksi Saluran KemihPenyakit Menular SeksualMenopauseAdapun pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Spesialis Obgynselain hal tersebut diatas adalah :Pemeriksaan untuk persiapan

Anak KORBAN 13 Atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain antara tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Karanganyar, Melakukan Kekerasan Atau AncamanKekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, MelakukanSerangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk MelakukanAtau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Dalam Hal TindakPidana Tersebut Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang,Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular

dan Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi anak yang belummumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa ketentuan normatif tersebut dapat saja diabaikan jikaTergugat Rekonvensi sebagai suami dapat membuktikan bahwa PenggugatRekonvensi sebagai istri tidak layak untuk diberi hak asuh anak karena telahmelakukan halhal negatif kepada anak seperti melakukan kekerasan fisik ataufsikis terhadap anak, mentelantarkan anak, mempunyai penyakit yangmenahun/menular

perisai dan/atau payunghukum dengan motivasi yang bertujuan untuk melindungi danmembebaskan TERGUGATII dari jeratan dan sanksi hukum, karenakedudukan TERGUGATIII sebagai Pejabat teras di bidang pertanahanNegara (BPN) memiliki fungsi, tanggung jawab dan peranan bersifat sangatpenting, apabila peristiwa pelanggaran hukum, penyalahan kewenangandan jabatan bersifat sangat serius dan tidak proporsional tersebut dibiarkandan tidak terusik oleh hukum, dikhawatirkan, akan menjadi preseden burukbagaikan wabah menular

Mahkamah Konstitusi Nomor40 274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang PertamaMahkamah Konstitusi;41 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;ia 1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam PersidanganDari: Ahli Pemerintah, No 129/PUUXIII/2015, Tanggal : 27 April 2016;3 1 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemi Penyakit Mulutdan Kulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia;x 1 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya DenganPenularan Penyakit Hewan Menular

upaya mencptakan baa sosal yang metupakan kewalbun fhegatd untuk berusahasrg sane iersob dt dak bola daeatenan hak sone negara untuk sei dar mae an penyakit menular fick masuk te wilayah NKRI 82 Bs Mengapiman Bernohonan 4 qiey, s49 Pokok peiiatonan pate Pemonon beralasan menurt RORLIT Uesebiagian.Sirdnneetcin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaburnHS.

Nomor: 274/40 TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama MahkamahKonstitusi;41 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;42 1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam Persidangan Dari : 38 39 246 " Ahli Pemerintah, No 129/PUUXIII/2015, Tanggal : 27 April 2016: 431 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemi Penyakit Mulut danKulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia: 441 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya Dengan PenularanPenyakit Hewan Menular

Mahkamah Konstitusi Nomor274/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang PertamaMahkamah Konstitusi; 41 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 34/HK.410/M/3/2016;a 1 (satu) bundel asli Keterangan Ahli Diterima Dalam PersidanganDari: Ahli Pemerintah, No 129/PUUXIII/2015, Tanggal : 27 April 2016;4a 1 (satu) bundel asli Dampak Sosial Ekonomi Epidemi Penyakit Mulutdan Kulit Terhadap Pembangunan Peternakan Indonesia;is 1 (satu) bundel asli Kebijakan Zona Bebas Kaitanya DenganPenularan Penyakit Hewan Menular