Ditemukan 2283 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-01-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
12470
  • Untuk pekerjaan Jembatan Desa dikerjakan oleh pihak ketiga dari desa lainakan tetapi saksi tidak tahu berapa biaya yang disepakati antara Kepala Desadengan Pihak Ketiga yang mengetahui adalah Kepala Desa;b. Pekerjaan pembukaan jalan yaitu menggunakan sewa alat berat berupa 1(satu) unit Eksavator yang dikerjakan kurang lebih 2 hari, dan tidakmenggunakan tenaga manual karena sepenuhnya di kerjakan dengan alat tsb;c.
    Kditahap kedua pencairan dana desa dan tahap III dan tahap ke IV, SP2D tersebutdibawa oleh Bendahara desa bersama terdakwa ke Bank BPD untuk mengecekpencairan dana rekening Pemerintah daerah ke rekening Bank milik Desadengan Nomor Rekening 22202.01.0023095.
Putus : 10-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby
Tanggal 10 Juli 2015 — MOHTAR ANGGRAITO bin H. UMAR SALIM
314
  • sebesar Rp. 20.000,(dua puluhribu rupiah).e Bahwa dalam pelaksanaan program raskintersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntunganHal 97 dari 130 Put NO. 60/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbynamun terdakwa pernah menerima uangkoordinasi dari Satker Raskin sebesar Rp.36.000,(tiga puluh enam ribu rupiah);e Bahwa di Desa Ngujo tidak pernah dilaksanakanmusyawarah baik sosialisasi raskin maupundalam rangka memverifikasi data RTSPMnamun setelah kasus pembagian raskin tersebutdilaporkan baru dilaksanakan musyawarah desadengan
Putus : 17-09-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor . 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM.
Tanggal 17 September 2013 —
406
  • HSS dengan jumlah anggaran Rp.250.000.000,5) Kegiatan pelacakan dan pembuatan tanda batas desadengan jumlah anggaran Rp. 300.000.000.
Register : 10-12-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ANSHAR, S.H.
Terdakwa:
LA ODE SIRI
16991
  • dilaksanakan terlebihdahulu ada kegiatan rapat atau sejenisnya yang dilakukan sekitar 3 (tiga) kali dandiikuti oleh masyarakat dan pemerintah Desa.Mekanisme pencairan untuk Kegiatan Pembuatan Bak Penampung Air danPerpipaan Air Bersih di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten MunaTahun 2015 yang anggarannya bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut,awalnya saksi mengisi slip penarikan kemudian ditandatangani oleh saksi selakubendahara dan ditandatangani oleh terdakwa LA ODE SIRI selaku Kepala Desadengan
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl
Tanggal 19 September 2017 — MUHAMMAD RUSDI bin H.MUHAMMAD NASIR
10645
  • diukur saja tidakdisaksikan oleh masyarakat pemilik sebagai pemilik persil;Bahwa, dasar untuk luas lahan tersebut berdasarkan dari SporadikSporadikyang diterima oleh masyarakat tersebut;Bahwa, selaku penerima kuasa Terdakwa sudah melakukan permohonanpencairan penerimaan hasil TBS yang diproduksi sejak tahun 2005 kepadaKoperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA berjalan sampai tahun 2008, dan sejakJuli 2008 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa, tidak ada hubungan antara Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desadengan
Register : 12-12-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 14 Maret 2018 — Penuntut Umum:
I GEDE AGUS SURAHARTA,SH.
Terdakwa:
MADE GINAWATI Alias KADEK GINA
10337
  • menjaga berlangsungnya proses perguliran sesuaidengan ketentuan ;Menempelkan papan informasi yang menyangkut penggunaan danpengelolaan dana pada papan informasi di kecamatan secara berkalaserta memelihara papan informasi tersebut.Mendampinggi Tim Verifikasi SPP melakukan Verifikasi kelayakanusulan kelompok SPP atas dasar kredteria yang ada.Bersama Tim Verifikasi SPP merekomendasikan kelompok SPP yanglayak diberikan kredit pada from perguliran.Menyalurkan dana perguliran SPP ke kelompok peminjam di desadengan
Register : 08-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 5 Mei 2014 — - Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH
7335
  • Bahwa benar setelah disepakati, selanjutnya saksi Syahruddin, SH selakuKepala Desa Apitaik mengajukan permohonan melalui Pemerintahan Desadengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Tukar Menukar Tanah PecatuKadus Gubuk Motong, kemudian setelah lengkap persyaratannya diteruskankepada Bupati melalui Terdakwa dan langsung didisposisi Bupati kemudiandikembalikan lagi ke Kabag Pemerintahan Desa;.
Register : 08-09-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - BUDI ANTONI AL JUFRI alias TONI alias HBA - SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA -
29965
  • BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saatpenghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desadengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) diKecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang.Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copyModel C1KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinangkepada MUHTAR EPENDY.
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
15287
  • Hermanton untuk MengikutiPelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desadengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya PerjalananDinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlahRp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang MenerimaHarsono, Mengetahui H. Hermanton186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinasa/n H.
    Firdausuntuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desadengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000, (dua ratuslima belasjuta rupiah), setelah ituSaksi Andi Muh. Firdausmenyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plasticwarna hitam kepadaTerdakwa, yang diketahui oleh Saksi Andi Muh.Firdaus digunakan untuk pembayaran hotel; Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluhenam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepadaSaksi Andi Muh.
    Firdausuntuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desadengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000, (duaratuslima belasjuta rupiah), setelan itu) Saksi Andi Muh.
Register : 23-05-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
Chamdan Yuwafi
Tergugat:
1.Kepala Desa Kertamulya Kecamatan Bongan Kabupaten Indramayu
2.Camat Kecamatan Bongan Kabupaten Indramayu
15265
  • dari Kuwu Kertamulya sebesar Rp. 4.500.000, (Empat juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani langsungoleh Penggugat dan disaksikan oleh salah satu) anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya Kecamatan BongasKabupaten Indramayu ; 3) Hasil Sewa Tanah Bengkok/Carik ; Bahwa selain Pengugat menerima tunjangan kinerja dan penghasilan tetapsebagaimana Haknya sebagai Kasi Pelayanan Desa, Penggugat telahmenerima hasil dari sewa tanah Bengkok/Carik Kasi Pelayanan Desadengan
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
8830
  • WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan : WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan
    WIDODO Kaur Kesra > IMAM MUARIF Kaur Keuangan > WARSONO Bendahara Desa : SITIROKHAYATI Ketua BPD : H.ACHMADI, SPd.i Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Candirenggo berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Candirenggo Nomor 114/3/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan Surat KeputusanKepala Desa Candirenggo Nomor 144/2/KEP/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Candirenggo Tahun Anggaran2015 dan 2016, adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desadengan
Putus : 13-09-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 178/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 September 2016 — TUMINTO BIN (ALM) WARSID Kejaksaan Negeri Tuban
13312
  • disepakati oleh Pengurus koperasi dengan pemerintah Desa untukmengerjakan pembangunan pasar, selanjutnya mulai relokasi penghuni pasar,menyiapkan sesuatu yang memang harus disiapkan supaya tidak persoalandikemudian hari ;Bahwa penghuni pasar yang jumlahnya kurang lebih 80 orang, dari 80 orangtersebut sesuai kesepakatan pengurus panitia dengan pemerintah desa ada 64kios ada 64 orang penghuni pasar yang lainnya mendapat los karena kitasesuaikan pemerintah Desa dengan pengurus itu, setelah itu pemerinta Desadengan
Register : 25-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
279136
  • Nomor: 160/G/2019/PTUN.SBYNganjuk Nomor : 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, PemilihanKepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 1 tahun 2019, maka oleh karena ituMajelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa dengan peraturan dasar tersebut dengan mengkonstantir permasalahanhukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pemilinan kepala desadengan
Register : 03-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 19 Mei 2020 — MUHAMAD JAMAL Bin MA'UN BUSTHOMI
706197
  • Pekalongan senilai Rp46.000.000, (empat puluh enam juta rupiah), atas permintaan kepalaDesaSidorejo tersebut saksi disuruh mengerjakan dulu kegiatan pengaspalantersebut namun menggunakan uang/dana pribadi saksi sepenuhnya, dansetelah pekerjaan selesai saksi dijanjikan akan langsung dibayar, namunsetelah pekerjaan selesai ternyata saksi tidak dibayar oleh Kepala Desadengan alasan bahwa dana bantuan keuangan belum cair, setelah itu saksimelakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan Tirto namun menurutketerangan
Register : 02-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Juni 2011 — H. AE SYAEPUROHMAN ALS. H.AE SAEFUDIN
5110
  • Bahwa yang membawa barangbarang tersebut adalah Angkot Kata.Bahwa 3 (tiga) kali dipindahkan komporGas LPG3 kgbeserta asesorisnya ke rumah Kepala Desadengan memakai mobilangkot .
Register : 23-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FAUZI SANJAYA, SH
Terdakwa:
ENDANG SENJAYA, S.Ip., MM. alias SENO bin alm ODO
11649
  • Cicariu RT. 34, Rw 12 DesaCiroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat tidak menerima apapaunHal.54Putusan No.90/Pid.SusTPK/2018/PN.Bag.dari terdakwa, adapun terdakwa dalam mempertanggung jJawabkan kegiatan Fasilitasdan Motivasi Kelompokkelompok Belajar di Desa pada bidang Pembangunan Desadengan cara bukti fiktif dari toko bangunan BRJ TB Berkah Jaya yang di bebankanpada kode rekening Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat tanpadidukung dengan bukti serah terima bahan material,
Register : 21-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 130/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
259155
  • ;son cen cence nnn enenennn nnn Bahwa pemerintah desa Mekar sari telah mengklaimsecara sepihak bahwa tanahtanah tersebut adalah milik desa Mekarsari(asset desa) dan Pemerintah Desa Mekar sari mengadakan perjanjianpemanfaatan tanah kas desadengan PT.
Register : 10-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 42/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 19 Juni 2013 — H. AHMAD MUSTOFA VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang; RASTAM DKK
7736
  • Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 5 halaman 10 yangmenyebutkan di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 adalah tanah yangdahulunya hak milik SAYUTI, yang benar tanah tersebut dahulunya hak milikSUCIPTO yang ia peroleh setelah membuka dan membayar kepada kas Desadengan cara pancung alas. Kemudian SUCIPTO menjualnya H.
Register : 18-01-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
KRESNA DANIEL KABAN
Tergugat:
YASAR SUHARLY
11874
  • sudah 3 (tiga) kali ke lokasi;Bahwa pada saat pemasangan tugu tersebut saksi tidak ikut namunpada saat pengukuran tenor saksi disana bersama dengan anggotaBPN dan juga anggota dari tim berencana pemekaran Desa LubukSakat yaitu sekitar tahun 2006 atau 2007;Bahwa Desa Lubuk menjadi Desa sekitar 2007 atau 2008 setelahdilakukan penetapan tapal batas kemudian dibuatlah tugu batasDesa Lubuk Sakat dengan Desa Kampung Pinang dengan tuguBPN sebanyak 6 titik;Bahwa tidak pernah melakukan penetapan tapal batas Desadengan
Register : 07-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
414552
  • BahwaTERGUGAT menerbitkan objek sengketa telah sesuai denganprosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yangberlaku berkaitan dengan Pemberhentian Wali Nagari / Kepala Desadengan Asasasas Umum Pemerintah yang Baik. Bahwa ungkapantentang TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tidak sesuaidengan prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlakuberkaitan dengan Pemberhentian Wali Nagari / Kepala Desa denganAsasasas Umum Pemerintah yang Baik hanyalah halusinasi dariPENGGUGAT.