Ditemukan 2374 data
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Cessie dalam praktik perbankan digunakan sebagai salah satu lembagajaminan sebagai agunan tambahan, di mana cessie piutang atas namadikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijkePenjelasan Hukum Tentang Cessie 45 isi3ok.indd 45 42/13/2010 11:55:53 Ppandrecht), posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutumpossessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak adaconstitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai duasisi.
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
139 — 59
III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badandan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat unum maupunperundangundangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah(linat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asasasas Hukum TataUsaha Negara II halaman 63 alinea ke6), kKemudian Keputusan a quo(objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:1.
206 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sungguh sangat tidak adil, jika dengan cara berpikir praktisdan tidak berdasar hukum tersebut di atas, para PemohonPeninjauan Kembali kemudian dianggap telah bersekongkol danmenciptakan persaingan semu dalam uraian penerapan unsurbersekongkol;5.25.Bahwa terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali Il (dahuluPemohonVIl dan VIII) yang dipertimbangkan telah melakukantindakan tidak transparan terkait jadwal lelang yang tidak lengkapdimaksudkan untuk menfasilitasi para Pemohonl s/IV, harusdinyatakan
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
576 — 750
bersangkutan benarbenar belajar.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalil Tergugat IIIntervensi tentang keberatan dengan penulisan advokat magang dalam suratkuasa, haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yangmenyatakan adanya perbedaan perihal antara objek sengketa dalam gugatandengan surat kementerian Hukum dan Ham, menurut Majelis Hakim adanyaperbedaan penulisan perihal tersebut adalah hanya berupa kesalahan yangbersifat kesesatan semu
274 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan demikian samasekali tidak berdasar, bandingkan dengan pendapat berikut ini:PAF Lamintang (op.cit hlm. 183) menyatakan;Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnyabersifat semu, oleh karena itu yang terpenting bagi teori itu adalah,bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itumemang benarbenar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukanberdasarkan sesuatu bentuk schuld, yang dengan sengaja atau tidakdengan sengaja.. .dst.Dari penjelasan tersebut
52 — 16
Putusan No. 14/Pdt.G/201 7/Prgiberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan puladengan dua kaidah figh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, JalaluddinalSuyuti dalam kitab alAsybah wa alNazhair fi Qawaid wa Furu Figh alSyafriyyah, juz. 1, hlm. 142143 yang diterbitkan
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1554 — 3286
., kembali ke persoalan upaya administrative ini sejatinya, adalahperadilan semu yang ada dilingkungan internal pemerintah, artinya apasatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yangmerasa tidak puas terhadap. satu keputusan atau tindakan pejabat tatausaha negara itu ada di lingkungan administrative pemerintahan bentuknyaada dua yakni keberatan dan banding administrative, memang kalau kitamerefer pada norma yang ada, tidak disebut secara pasti bahwa kalau kitamaju keberatan itu harus
84 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegawai Negeri Sipildan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tersebutberimplikasi hukum yaitu menjadi TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM MENGIKAT.tu artinya dalildalil dan alasan gugatan PARA PENGGUGAT harusdikesampingkan atau menjadi tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL).Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 29 K/TUN/20142.3 Bahwa seyogyanya Gugatan seorang Pegawai Negeri Sipil apabilamenyangkut sengketa kepegawaiannya haruslah terlebin dahuludiselesaikan melalui Upaya Administratif (Peradilan Semu
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
176 — 36
Dengan sistem ini, jelas lah keteranganketerangan yangada pada sebuah surat dan ternyata tidak benar, maka dapat diubah dandibetulkan melalui sebuah proses hukum di pengadilan, karena Buktikepemilikan tanah tersebut bersifat kuat namun tetap tidak mutlak dandiberikan peluang hukum utk berproses dipersidangan hukum.Halamani6dari93 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.PbrSistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif(Positif yang semu).
138 — 47
PLhdalildalil Tergugat Rekonpensi tersebut mengingat dalil yangdikemukan tersebut adalah dalil yang semu dan dibesarbesarkan serta dibuatbuat, sungguh kalau di perhatikanselama kurang lebih 13 tahun hidup bersama dalam satu ataptidak lah pernah terjadi dan terdengar di keluarga maupuntemanteman Penggugat Rekonpensi kalau TergugatRekonpensi merasa Tertekan atau merasa di tindas sertadisakiti oleh Penggugat Rekonpensi apalagi dalam keseharianPenggugat Rekonpensi bersikap biasabiasa saja baik denganTergugat
154 — 49
tanah tersebutadalah merupakan milik dari leluhur keluarga Para Tergugat yang telahdibelinya;e Bahwa Para Tergugat tegaskan sekali lagi, keluarga dari Para Tergugattidak pernah sekalipun memberikan hasil bumi kepada keluarga ParaPenggugat, apalagi dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannyabahwa Para Penggugat sering mengambil dan menerima hasil bumi dariobjek sengketa, bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat hanyaHalaman 22 dari 103 Halaman, Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.DPSmerupakan bualan semu
252 — 252
Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dan telah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yang diajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwa pidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada. 5.
Sehingga jelas sekali bahwa surat Dakwaan dan TuntutanOditur memuat sesuatu peristiwa yang semu dan hanya seolah olahperbuatan dilakukan secara bersama sama./ Dengan .......10Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka untukdakwaan Kesatu : PertamaatauKedua tidak terbukti.Sidang Pengadilan Yang Terhormat,Yang paling penting sekali terhadap dakwaan Kesatu: Pertamaatau Kedua, sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karenaDaluwarsa.Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindakpidana
Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dantelah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yangdiajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwaperbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwapidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada.5.
875 — 734
Hal tersebut bukan merupakannorma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturanperundangan yang bersifat mengikat dan wajib.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernahdisampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan(legislasi Semu) bukan merupakan peraturan perundangundangan dan tidak mengikat secara hukum.Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedomandimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yangditetapkan dalam peraturanperundangan
104 — 73
Bahwa dalam asas hukum perdata mengenal istilan barang siapa yangmendalilkan maka dia wajib membuktikan, sehingga PENGGUGAT tidakboleh berargumen dalam halhal yang semu dan atas asumsiasumsi yangtidak benar demi memuluskan niatan yang tidak baik tersebut;3. Bahwa pasal 498 KUHPerdata menyerahkan kepada pihak yag memikulbeban wajib bukti kepada orang yang menyatakan berhak atas suatubarang.B. Penggugat Adalah Pihak Yang Beritikad Tidak Baik1.
219 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MCL, Mantan Ketua Mahkamah Agung Rididalampendapatnya sebagaimana yang kami kutip dalam website :http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/16 7artikelpajak/19902kedudukanperaturankebijakansuratedaran,0O0instruksipetunjukteknisdalamhukumpositifdiindonesia yang menjelaskan sebagai berikut :Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1. Aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;2.
360 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
modalnyakarena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannyajuga akan menyebabkan tidak jalannya roda pembangunan nasional ;4) Bahwa sejak awal kedudukan kreditor separatis yang didasarkan padajaminan hak tanggungan telah mengurangi hak debitor atasharta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidakdapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telahdibebani hak tanggungan, yang mengurangi keleluasaan debitor untukbertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.I Ketut Putra Ismaya Jaya
2.I Ketut Sutama
3.I Gusti Ngurah Edrajaya Alias Gung Wah
80 — 37
Sengketa Pemilu terkait dengan masalahadministrasi, kode etik pemilu dan hasil pemilu, kalau penyelenggarapemilu yang salah maka diproses ditingkat DKPP;Bahwa Pidana pemilu ancaman pasalnya berbeda dan waktu prosesnyajuga relative singkat;Bahwa Pelanggaran pemilu harus diproses dan diatur di bagianGAKUNDU sekarang istilahnya Bawaslu, di Bawaslu terjadi seperti sebuahperadilan semu, kemudian hasil putusan Bawaslu di bawa ke Polisiselanjutnya ke Kejaksaan tapi sebagai penjurunya adalah Bawaslu karenapenegakan
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
174 — 76
Namun perlu dilakukan penelitiankembali apakah hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan peraturanatau kondisi lain seperti adanya Instruksi Walikota sebagai jembatanuntuk mengubah peraturan;Bahwa konsep Tindakan Administrasi berdasarkan UU No. 30 tahun2014 adalah melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan secarakonkrit;Bahwa suatu kebijakan bisa dilihat dari Peraturan, Keputusan, PeraturanKebijakan, dan Moratorium termasuk dalam badanInstruksinyaPeraturan Kebijakan (legislasi Semu) yang merupakan
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
Jasa Yang Ditawarkan atauDipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik dari Jumlah,Kualitas Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain tidak terbukti.Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsurunsur persekongkolanterdiri dari: Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu
Utr8 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur.Unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPUadalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatanhukum yang berupa kerjasama
Keberatan XI dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor345/Pdt KPPU/2014/PN.Sby., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTIYANG CUKUP KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMBATASIPEREDARAN BAWANG PUTIH DI PASAR DALAM NEGERIPutusan Termohon Keberatan halaman 115116 butir 65.15.1.5 mengatakanbahwa telah terdapat persaingan semu
Bahwa keterlibatan pihak lain dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melalui tindakan menyetujui danatau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif,menciptakan persaingan semu, atau tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan secara melawan hukum;. Bahwa dalam Putusan KPPU, Turut Termohon Keberatan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UUNomor 5 Tahun 1999;.
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
182 — 135
Tindak administrasi negara dalambidang hukum publik dapat terdiri dari dua bagian, yaitu tindak administrasinegara bersegi satu (pengaturan, rencana, penetapan, legislasi semu, dannorma jabaran) dan tindak administrasi negara bersegi dua (yang lahirkarena ada perjanjian antara dua pihak (yang diatur oleh hukum istimewa,yaitu peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUHPerdata,misalnya perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut).