Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
908 — 787
  • Hal tersebut bukan merupakannorma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturanperundangan yang bersifat mengikat dan wajib.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernahdisampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan(legislasi Semu) bukan merupakan peraturan perundangundangan dan tidak mengikat secara hukum.Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedomandimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yangditetapkan dalam peraturanperundangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1825 — 3568
  • ., kembali ke persoalan upaya administrative ini sejatinya, adalahperadilan semu yang ada dilingkungan internal pemerintah, artinya apasatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yangmerasa tidak puas terhadap. satu keputusan atau tindakan pejabat tatausaha negara itu ada di lingkungan administrative pemerintahan bentuknyaada dua yakni keberatan dan banding administrative, memang kalau kitamerefer pada norma yang ada, tidak disebut secara pasti bahwa kalau kitamaju keberatan itu harus
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
201 — 36
  • Dengan sistem ini, jelas lah keteranganketerangan yangada pada sebuah surat dan ternyata tidak benar, maka dapat diubah dandibetulkan melalui sebuah proses hukum di pengadilan, karena Buktikepemilikan tanah tersebut bersifat kuat namun tetap tidak mutlak dandiberikan peluang hukum utk berproses dipersidangan hukum.Halamani6dari93 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.PbrSistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif(Positif yang semu).
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
278 — 278
  • Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dan telah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yang diajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwa pidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada. 5.
    Sehingga jelas sekali bahwa surat Dakwaan dan TuntutanOditur memuat sesuatu peristiwa yang semu dan hanya seolah olahperbuatan dilakukan secara bersama sama./ Dengan .......10Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka untukdakwaan Kesatu : PertamaatauKedua tidak terbukti.Sidang Pengadilan Yang Terhormat,Yang paling penting sekali terhadap dakwaan Kesatu: Pertamaatau Kedua, sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karenaDaluwarsa.Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindakpidana
    Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dantelah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat surat yangdiajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwaperbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwapidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada.5.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 127/PDT/2020/PT.DPS
1. NI KETUT JANTUK, dk melawan 1. I WAYAN ALIT, dk
168 — 61
  • tanah tersebutadalah merupakan milik dari leluhur keluarga Para Tergugat yang telahdibelinya;e Bahwa Para Tergugat tegaskan sekali lagi, keluarga dari Para Tergugattidak pernah sekalipun memberikan hasil bumi kepada keluarga ParaPenggugat, apalagi dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannyabahwa Para Penggugat sering mengambil dan menerima hasil bumi dariobjek sengketa, bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat hanyaHalaman 22 dari 103 Halaman, Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.DPSmerupakan bualan semu
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 14-08-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
152 — 48
  • PLhdalildalil Tergugat Rekonpensi tersebut mengingat dalil yangdikemukan tersebut adalah dalil yang semu dan dibesarbesarkan serta dibuatbuat, sungguh kalau di perhatikanselama kurang lebih 13 tahun hidup bersama dalam satu ataptidak lah pernah terjadi dan terdengar di keluarga maupuntemanteman Penggugat Rekonpensi kalau TergugatRekonpensi merasa Tertekan atau merasa di tindas sertadisakiti oleh Penggugat Rekonpensi apalagi dalam keseharianPenggugat Rekonpensi bersikap biasabiasa saja baik denganTergugat
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 81
  • Bahwa dalam asas hukum perdata mengenal istilan barang siapa yangmendalilkan maka dia wajib membuktikan, sehingga PENGGUGAT tidakboleh berargumen dalam halhal yang semu dan atas asumsiasumsi yangtidak benar demi memuluskan niatan yang tidak baik tersebut;3. Bahwa pasal 498 KUHPerdata menyerahkan kepada pihak yag memikulbeban wajib bukti kepada orang yang menyatakan berhak atas suatubarang.B. Penggugat Adalah Pihak Yang Beritikad Tidak Baik1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — Dr. GANI ABDUL GANI
242 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MCL, Mantan Ketua Mahkamah Agung Rididalampendapatnya sebagaimana yang kami kutip dalam website :http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/16 7artikelpajak/19902kedudukanperaturankebijakansuratedaran,0O0instruksipetunjukteknisdalamhukumpositifdiindonesia yang menjelaskan sebagai berikut :Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1. Aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
311 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan demikian samasekali tidak berdasar, bandingkan dengan pendapat berikut ini:PAF Lamintang (op.cit hlm. 183) menyatakan;Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnyabersifat semu, oleh karena itu yang terpenting bagi teori itu adalah,bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itumemang benarbenar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukanberdasarkan sesuatu bentuk schuld, yang dengan sengaja atau tidakdengan sengaja.. .dst.Dari penjelasan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 13-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — WALIKOTA PALANGKA RAYA VS ALDIARTO GANDRUNG, S.Pd, DK
95 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pegawai Negeri Sipildan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tersebutberimplikasi hukum yaitu menjadi TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM MENGIKAT.tu artinya dalildalil dan alasan gugatan PARA PENGGUGAT harusdikesampingkan atau menjadi tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL).Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 29 K/TUN/20142.3 Bahwa seyogyanya Gugatan seorang Pegawai Negeri Sipil apabilamenyangkut sengketa kepegawaiannya haruslah terlebin dahuludiselesaikan melalui Upaya Administratif (Peradilan Semu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
193 — 94
  • Namun perlu dilakukan penelitiankembali apakah hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan peraturanatau kondisi lain seperti adanya Instruksi Walikota sebagai jembatanuntuk mengubah peraturan;Bahwa konsep Tindakan Administrasi berdasarkan UU No. 30 tahun2014 adalah melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan secarakonkrit;Bahwa suatu kebijakan bisa dilihat dari Peraturan, Keputusan, PeraturanKebijakan, dan Moratorium termasuk dalam badanInstruksinyaPeraturan Kebijakan (legislasi Semu) yang merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 26-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 26 Juni 2014 — PT. BANK SBI INDONESIA, DK VS KURATOR PT. KIZONE INTERNATIONAL
373 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • modalnyakarena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannyajuga akan menyebabkan tidak jalannya roda pembangunan nasional ;4) Bahwa sejak awal kedudukan kreditor separatis yang didasarkan padajaminan hak tanggungan telah mengurangi hak debitor atasharta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidakdapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telahdibebani hak tanggungan, yang mengurangi keleluasaan debitor untukbertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA PARIGI Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi
Tanggal 5 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
65 — 33
  • Putusan No. 14/Pdt.G/201 7/Prgiberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan puladengan dua kaidah figh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, JalaluddinalSuyuti dalam kitab alAsybah wa alNazhair fi Qawaid wa Furu Figh alSyafriyyah, juz. 1, hlm. 142143 yang diterbitkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
246 — 156
  • Jasa Yang Ditawarkan atauDipasok di Pasar Bersangkutan Menjadi Berkurang Baik dari Jumlah,Kualitas Maupun Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain tidak terbukti.Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsurunsur persekongkolanterdiri dari: Kerjasama antara dua pihak atau lebih; Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu
    Utr8 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan pihak lain; Membandingkan dokumen; Menciptakan persaingan semu; Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur.Unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPUadalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatanhukum yang berupa kerjasama
    Keberatan XI dengan surat permohonankeberatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor345/Pdt KPPU/2014/PN.Sby., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTIYANG CUKUP KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMBATASIPEREDARAN BAWANG PUTIH DI PASAR DALAM NEGERIPutusan Termohon Keberatan halaman 115116 butir 65.15.1.5 mengatakanbahwa telah terdapat persaingan semu
    Bahwa keterlibatan pihak lain dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melalui tindakan menyetujui danatau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif,menciptakan persaingan semu, atau tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan secara melawan hukum;. Bahwa dalam Putusan KPPU, Turut Termohon Keberatan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UUNomor 5 Tahun 1999;.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
217 — 74
  • penginterpretasian terhadap teorihukum/ajaran sebab akibat (kausalitas) yakni Post HocErgo Propter Hog/after this, therefore because ofthis/sesudahnya maka karenanya; Cum Hoc Ergo PropterHoc/with this, therefore because of this/bersama itu makakarenanya; Non Sequitur/invalid argumen/argumen yangsalah/argumen yang belum tentu benar.Adanya kesamaankesamaan didalam dokumen samasekali tidak atau tidak serta merta menunjukkan adanyapersekongkolan antara sesama Pemohon Keberatandengan Terlapor Lain sebagai pesaing semu
    penginterpretasian terhadap teori hukum/ajaransebab akibat (kausalitas) yakni Post Hoc Ergo Propter Hog/sesudahnyamaka karenanya; Cum Hoc Ergo Propter Hoc/bersama itu maka karenanya;Non Sequitur/invalid argumen/argumen yang salah/argumen yang belumtentu benar.Halaman 103 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN PtkAdanya kesamaankesamaan didalam dokumen sama sekali tidak atau tidakserta merta menunjukkan adanya persekongkolan antara sesama PemohonKeberatan dengan Terlapor lainnya sebagai pesaing semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
145 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkanpersaingan tidak sehat yaitu tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha;Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksud denganpersekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakni apabila pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain, baik penyelenggara tender yang dilakukanpemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindakseolaholah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011
OBEN SARBENI Bin H. HODIN
127 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, perkataan atau perouatan Terdakwa tidak dapatdinilai telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal156 a butir a KUHP, melainkan lebih kepada perkataan mauapunperbuatan yang bersifat semu/abstrak, karena : Terdakwa tidak menghendaki mengeluarkan perasaan atau perbuatanyang dapat menimbulkan akibat hukum yang justru dapatmencelakakan Terdakwa, namun Terdakwa menghendakimengeluarkan perasaan atau perbuatan dalam konteks yang positif,dimana perasaan dan perbuatan tersebut
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1119 — 673
  • Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik TenagaAir Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW).Bahwa dalam AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat haruslah disusun dengan kesadaran dari masyarakat yang terkena dampak,sehingga partisipasi itu tidak hanya sebagai formalitas.Bahwa yang di maksud dengan partisipasi ini adalah sesuatu yangsubstantif dan keterlibatannya disepakati oleh masyarakat yang terkenadampak, Maka dari itu partisipatif tidak boleh diabaikan.Bahwa kenapa partisipasi tidak boleh semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatuhukuman;Bab 7 halaman 181 Perbedaan yang ada antara teori hukumpositif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
270 — 283
  • Jenis Tanaman : Kelapa SawitLuas Areal : 14.000 HaLokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau AtasKecamatan Muara Semu KabupatenPasir Provinsi Kalimantan Timur;13Jangka Waktu Izin : 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 22 Mei 2006 sampai dengan22 Mei 20362) Pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan KeputusanBupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentangPerubahan Keputusan Bupati Pasir Nomor 525/02/Ek.Prod1/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT BumiMulia Makmur Lestari (PENGGUGAT