Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 124/Pid.B/2018/PN Thn
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
79 — 7
  • nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
170 — 31
  • peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Prkn/2012/PN.PTK
Tanggal 19 Nopember 2012 — Mr. NGUYEN LE HUNG
85 — 15
  • Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jpa
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
295 — 13
  • ., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — Drs. H. SUKONO, MM
88 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
    Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
168 — 73
  • Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura,Tentang sangsi organisasi, secara tegas menyatakan :Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKeputusan Partai diberikan sangsi dengan tingkatan sebagaiberikut ;a. Peringatan tertulis maksimal dua kalib. Penonaktifanc. Pemberhentian sementarad.
Pengadilan PN CILACAP Perdata Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 21 Juni 2016 — 1.PT MELISTA KARYA 2.PT. Panca Darma Puspawira 3.PT. AGUNG DARMA INTRA 4.PT. Cahaya Sempurna Sejati 5.PT. Bumi Rejo KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
297 — 82
  • KSO sesuai kesepakatan tidakterjadi.Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupakesepakatan awal yang dapat dipersamakan denganMemorandum of Understanding (MOU) yang tidak adasangsinya jika tidak Terlaksana.Dalam Praktek Bisnis MOU dapat ditandangai olehbanyak pihak bahkan dapat dicontohkan oleh perwakilanasosiasi atau Kamar dagang secara kolektif namun untukrealisasinya harus ditindaklanjuti oleh masingmasingperusahaan secara B to B dan apabila kesepakatan B to Btidak terjadi tidak ada sangsi
    yang salah dengan pertemuan tanggal25 Januari 2013 karena merencanakan bentuk kerjasamaantar pelaku usaha jasa Konstruksi dengan rencana KSOadalah hal yang wajar, menyebut Member dan Leaderjelasjelas sudah jelas sebuah bentuk perencanaan KSO(bagimana mungkin merencanakan KSO tidak menyebutnama Paketnya)Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswaktu sampai dengan sebelum Pemasukan Penawarandan ketika kesepakatan Pra KSO tidak terjadi maka tidakada sangsi
    Permen PUNo.07/PKT/M/2011, karena blacklist yang dikeluarkan olehLPJK tidak sama dengan blacklist yang diatur dalamPerpres No. 54 Tahun 2010Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi diatas perlu kamisampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres 54 joPerpres 70 tahun 2010 pada pasal 118 (2) huruf b sangsipencantuman dalam daftar hitam selanjutnya diatur Pasal118 ayat (4) mengatur Pemberian sangsi sebagaiana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA/KPAsetelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok
Pengadilan PA TIGARAKSA
Register : 03-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0609Pdt.G/2014/PA.Tgrs.
Tanggal 28 Oktober 2014 —
44 — 17
  • . , tanggal 20 April2014 harus dianggap sebagai bukti bahwa anak tersebut bergolongan darah B;Menimbang, bahwa kecuali itu dalam hukum Islam perbuatan zina masukkategori jarimah hudud, yakni masuk ranah hukum pidana yang ketentuan hukumdan sangsi hukumnya telah ditetapkan Allah secara qothi1 dalam AlQuran danhadits, sehingga ketika seseorang benarbenar terbukti berbuat zina, maka yangbersangkutan wajib di had zina, berupa sangsi hukum didera atau dirajam.Masalahnya bagaimana pembuktian seseorang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
439 — 389
  • kebijakan51ekonomi dan atau menugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila dugunakan Termohon sebagai dasarhukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintah dalam hal ini penyidikagar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar laranganmonopoli termasuk juga tindakan Termohon memerintahkan penyidik untuk mengambiltindakan kepada pelaku usaha atau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilulegislatif.Bahwa sangsi
    yang dijatuhkan kepda Pemohon dalam Putusan Termohon aquo adalahbertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegak hukum dan keadilan, sebabTermohon hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sangsi kepada pelaku usahasebagaimana ditentukan dalam pasal 36 hurufi UU No. 5 tahun 1999.
    No. 5 Tahun 1999Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan Termohon adalahmenjatuhkan sangsi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini. Apa yang dimaksud dengan tindakanadministratif disebutkan dalam Pasal 47 (2)nya, yaitu :a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaiPasal 13, Pasal 15, dan pasal 16, dan ataub.
    AndreeKumaat, Nucke Indrawan, Musab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda dalambentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barangdan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannyakePutusan ini.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telah memberikankePutusanyang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undangundang, dalamhal ini pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidakdisebutkan dalam pasal 47 tersebut sangsi
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 14 Desember 2018 — - Marten Luther Rembet, dkk - Bernard E.T. Lim (Lim Eng Teck) Direktur Utama PT. Pangansari Utama
207 — 132
  • yang diatur dalam:Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaantentang PHK karena efisiensi;Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak);Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 2003 Ketenagakerjaantentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggaran dan pembayaranupah dengan status skorsing;Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerfa tentang ancaman sangsi
    tahun 2003 Ketenagakerjaan tentangPHK karena efisiensi;e Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak),Halaman 33 dani 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018/PN Jap26.27.28.e Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggarandan pembayaran upah dengan status skorsing;e Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerjatentang ancaman sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 20-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 —
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan Undangundang Advokat.Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalamproses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak batal demihukum;11Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 telahdicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannyaseseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetap menjalankan pekerjaannyaseolaholah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapatdikenai sangsi
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
1.DARWIS
2.KISMAWATI
3.HIDAYATULLAH
4.ANGGARA PURBA
5.DARNAS MD
6.IWAN PARYADI
7.SUHANDI
8.ALIUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA AIR ITAM
Intervensi:
1.HERIYANTO
2.AZIZ WAHYUDI PRATAMA
3.TAUPIK
4.HERIYANTO
5.GUSRIADI
6.HERYADI
7.KHOIRI
8.ANDI
267 — 133
  • Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adan huruf b, ditetapbkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepadacamat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cwajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;(6) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)tidak dilaksanakan, dilakukan
    terlebih dahulusebelum surat keputusan pemberhentian tersebut (objek sengketa) dikeluarkanMajelis Hakim menilai Para Penggugat diberhentikan dengan mengacu khususnyaBab VI Pasal 13 tentang Pemberhentian bukan mendasarkan kepada Bab V Pasal12 ayat (2) tentang Larangan Perangkat Desa atau Pasal 14 tentang pemberhentiansementara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematangllir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa yang terlebih dahulu dikenakan sangsi
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Pwd
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 23
  • jawabnnya tidak benarsama sekali serta mengadaada belaka, sebab nampaknya Tergugat tidakmembaca secara cermat tentang surat gugatan Penggugat, yang dimanamenyebutkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telahdiperoleh harta kekayaan nersama (gonogini) sebagaimana yang teruraisecara rinci dalam posita 3 gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2021.Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat yang dikemukakan dalam positajawabannya tersebut termasuk melakukan kejahatan penggelapan yang bisadikenai sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 898/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Erwansyah Als Wan Als Ucok
33 — 3
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG
Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
120 — 79
  • Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud makaPenggugat sangat dirugikan secara moril karena menimbulkananggapan di lingkungan guru dan masyarakat tentang Penggugatbahwa surat tugas mutasi tersebut merupakan suatu sangsi, karenadipindah jarak dari Tempat tinggal Tergugat yang awalnya 7 KMmenjadi 35 KM.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 101/Pdt.G/2013/PNKdr
Tanggal 18 Juni 2014 — BAMBANG SUYANTO
melawan
PENGURUS YAYASAN RUMAH ABU TJOH DJOE – HOO SOEN LAUW Dkk
54 — 41
  • hukum, tetapi kumpulan orang saja,kontrak badan hukum belum melekat hal ini berkaitan dengan :1 Pemisahan harta kekayaan ;2 Pertanggungjawaban danAsetnya dapat diwariskan ;Bahwa apabila pendiri meninggal lalu ahli warisnya mengadakan rapat pengurusbaru dan baru didaftarkan hal tersebut yang disyaratkan oleh undangundang, danbila tidak dilakukan maka menurut undang undang yang telah diperbarui denganundang undang no.28 tahun 2004 perkumpulan tersebut tidak boleh memakai katakata yayasan dan terkena sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K / Pdt / 2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. WAHANA ABDI TIRTATEHNIKA SEJATI (PT. WATS),dk. vs. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. WaliKota Samarinda, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM), Kota Samarinda, dk.
142 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • September 2011) Rp83.516.716.772,00;Akumulasi kurang bayar PDAM Kota Samarinda (September 2004 s/d.September 2011) Rp365.048.062.798,00;Dengan demikian, jumlah kurang bayar yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2004 sampai denganbulan September 2011, sesuai Pasal 7.2.5 Surat Perjanjian Kerjasamatanggal 10 Januari 2003 dan sangsi denda keterlambatan pembayaransebesar 1 %. (satu per mil) per hari sesuai Pasal 11.5 Surat PerjanjianHal.20 dari 73 hal.
    Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS),tanggal 10 Januari 2003, Nomor Pihak Pertama: 602.693/0401/SPKSWATS/I/2003, Nomor Pihak Kedua: WATS.252/SPKSMR/I/2003, tentangPembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum Kapasitas 400 Liter Per Detikdi Lokasi Bendang, sistem Build, Operate and Transfer (BOT) (Bangun, Keloladan Alih Milik), serta perhitungan sangsi keterlambatan pembayaran sebesar 1%o (Satu per mil) setiap hari keterlambatan dan harus dibayarkan sekaliguslunas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 04-09-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2942/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 15
  • Tergugat sadar apabila diketahui sudah menikah siridan dilaporkan ke perusahaan tempat Tergugat bekerja oleh istri yangsah (yang terdaftar) maka Tergugat akan mendapatkan sangsi atauhukuman administrasi dari tempatnya bekeria.A. Bahwa menanggap!
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 21 Juni 2017 — HARRY LEONARD WATTIMENA M E L A W A N PT. BHUMI ARTHAPRIMA CEMERLANG
84 — 28
  • Pasal 93 ayat (2) f. menyatakan:Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang upah tidak dibayarapabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan tidak berlaku, dan pengusahawajib membayar upah apabila: pekerja/ourun bersedia melakukan pekerjaaanyang telah dijanjikan,tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya,baik karenakesalahan sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.Justru pengusaha yang melanggar Pasal tersebut dapat dikenakan sangsi pidanasesuai Pasal 186 UU No.13
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 08-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.KOMARUDIN
2.ENDANG SOBARI
3.DEDEN DIAN ROSDIANA
4.SOPIAN
5.DEDEN SUPRIATNA
Tergugat:
PT. DIRGABAKTI GIRIPERSADA
41 — 9
  • Bukankah itu kategori musiman karena tidak seperti usahapabrik lain dengan contohmemproduksi baju atau makanan yang jika bahan baku habismereka masih bisa produksi dengan membeli bahan baku daritempat lain, jika jenis usaha kami tidak bisaseperti itu dan akan dikenai sangsi hukum yang lain jika kami tidaksegera mengindahkan aturan hukum lainnya jika menyangkuttentang jenis usaha kami musiman atau bukan?3.