Ditemukan 2777 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akukan adakan aduan abdukkah adusman anukman ayubkan adungan adukan adskhan atuhkan agunkan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
166 — 118
  • hak untukmenuntut dalam Perbuatan Melawan Hukum tidak diperlukan adanyakelalaian, akan tetapi ketika seseorang dirugikan akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukan seseorang, maka karenakesalahannya (bukan kelalaian), langsung memiliki hak untukmenuntut ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata dengan tuntutan ganti rugi yang nyata (materil) dankerugian immaterial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata.Bahwa oleh karena itu secara hukum tidak dibenarkanmencampur adukkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 28-10-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Mei 2016 — RAHMAT HIDAYAT, DKK (132 Orang) Melawan 1. PT.GEOSERVICES, 2. CNOOC SES Ltd, 3. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
362 — 45
  • Berdasarkan hal ini Para Penggugat tidak terbukti telahmencampur adukkan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Il.Berdasarkan hal itu eksepsi Tergugat II tidak beralasan, karena itu harus ditolak.Putusan PHI No.270/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt Pst Halaman 97Ad. 4.c.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 678/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 16 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : INGGARYANTI ONGKOWINARTO Diwakili Oleh : Dewi Aripurnamawati SH
Terbanding/Penggugat : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN. PPRSH PURI GARDEN APARTEMEN
249 — 152
  • Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dilijelaskan bahwapenggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satugugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan tersendiri ;Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terlihat dengan sangatjelas Penggugat telan dengan tidak cermat dalam menyusundan mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri JakartaBarat, karena Penggugat telah mencampur adukkan antaraGugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan MelawanHukum
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 25-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 22 Juni 2015 — LARIYADI; SIS SYAWALI; SLAMET; LUKMAN RAHAYU; L A W A N; PT. TAMINDO PERMAI GLASS ;
152 — 32
  • bahwa gugatan ParaPenggugat premature, karena masalah PHK belum dimediasikan oleh ParaPenggugat, setelah Majelis periksa, maka berdasarkan bukti surat (Bukti P.3 danP.4), ternyata dalil dan alasan Tergugat tidak terbukti, sehingga oleh karenanyaeksepsi Tergugat terkait hal itu tidak patut untuk dipertimbangkan dan sudahseharusnya dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa terkait poin 4 eksepsi Tergugat, bahwa gugatan ParaPenggugat kabur, karena tidak menyebutkan sebelumnya dalam posita danmencampurkan adukkan
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-06-2021 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Perdata Saiful Fathoni, Dkk melawan Siono, Dkk
310 — 190
  • Oleh karenadidalam posita gugatan para PENGGUGAT mencampur adukkan antarakerjasama yang terjadi antara Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkandalam poin gugatan angka ke 1 dan angka ke 2 dengan siapa sebenarnyaTERGUGAT Ill sid TERGUGAT XV ini melakukan transaksi jualbeli tanahyang disebutkan pada posita angka ke 6.1 s/d 6.10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh SUKATWIKANTO. dk ; ACHMAD HIDAYAT. dkk
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirgantara Indonesia(Persero), Para Termohon Kasasi selaku peserta program pensiun Dana PensiunIPTN juga telah menerima uang pensiun yang berasal dari Program PensiunManfaat Pasti yang dikelala oleh Dana Pensiun IPTN berdasarkan UndangUndang No. 11 Tahun1992 tentang Dana Pensiun;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo tersebut telahkeliru karena Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) melihat bahwaJudex Facti telah mencampur adukkan antara pesangon berdasarkan Pasal 156dan
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Wakaf
Register : 09-11-2011 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA BOGOR Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr
Tanggal 25 Februari 2014 — - Ir.TRISILADI SUPRIANTO bin WASRAPHADI - yayasan Aliya - Ir.EKO EDDY PURWANTO - KARTOMI KARSUDI - Dian WULANDARI - AGUS SISWATAMA SINGGIH - Kepala KUA Bogor Barat
341 — 63
  • Wulandari adalah sebagai Isterinya yang sah dan bersatu, dansampai sekarang Dian Wulandari adalah tetap sebagai Isteri Sah dari Ir.TrisiladiSupriyanto (Penggugat).Bahwa hal ini menunjukkan bahwa jawaban dan keterangan Tergugat VI tersebutbersifat TENDENSIUS, DAN MEMPUNNYAI MAKSUD TERSENBUNYI,;Bahwa sehubungan dengan jawaban dan keterangan Tergugat VI tersebut perluPenggugat sampaikan akan Firman Allah dalam Surat Al Baqoroh QS:2:42 yangterjemahannya sebagai berikut :: Dan Janganlah kamu campur adukkan
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
149 — 76
  • diturunkankepada siapa hingga akhirnya turun kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIIIdan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi, sehingga dengan demikian tidak terlihat jelas kedudukandan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/dXXXXIII Konvensi dengan obyek sengketa aquo ; Menimbang, bahwa setelah mencermati lagi, Menurut Majelis Hakim gugatan ParaPenggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi jugatelah mencampur adukkan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
311 — 613
  • /kabur, karena GugatanPenggugat tidak memenuhi syaratsyarat formil gugatan berdasarkan ketentuanPasal 8 Nomor 3 Reglemen Acara Perdata (RV) serta gugatan Penggugat tidakmempunyai dasar hukum (Recht grond), karena dalam gugatannya Penggugat tidakmenjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperolehhak untuk pembayaran ganti kerugian atas bangunan yang terkena proyekpembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Tergugat II mendalilkan bahwaGugatan Penggugat yang mencampur adukkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K / Pid.Sus/ 2012
Tanggal 5 Desember 2012 — KHISAR SIAGIAN, dkk
380 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim secara nyatanyata telah mencampur adukkan antarakawasan hutan dengan akibat hukum padahal kedua hal tersebut sama sekali berbeda.Akibat hukum bukanlah merupakan salah satu "unsur" pasal dakwaan. Bahwa MajelisHakim berpendapat kawasan hutan yang telah ditunjuk belum mempunyai akibathukum sehingga dengan sendirinya unsur kawasan hutan tidak terpenuhi. Kami JaksaPenuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sangat keliru dalammembuat pertimbangan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2016 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, Lawan 1. STELLA ELVIRE ANWAR SANI, 2. ENNY YULIATI SUKAMTO, 3. HERRY SUNARDI, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTAcq.PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN CILANDAK,
167 — 125
  • yang berdasarkan persetujuan danperbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukansendiri oleh undangundang ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkanbahwa dasar gugatan Penggugat didasarkan dari pasal 1959 BW dansebagaimana juga diakui oleh Tergugat, bahwa antara Penggugat denganTergugat hanya terjadi suatu perjanjian tidak tertulis terkait dengan tanah yangdipersengketakan, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakimtidak ada pencampur adukkan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
203 — 112
  • Edy Wahyudi.Kami memandang Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalammenangani perkara ini karena Jaksa Penuntut Umum tidak jeli dalamHalaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJM18.memisahkan antara pelaku utama dengan orang lain yang ikut serta jangandicampur adukkan, terkesan ambil jalan mudah saja atau memangnya timJaksa Penuntut Umum tidak memahami secara detail kasus ini atau inisalah satu modus Jaksa Penuntut Umum menjebak Hakim sehinggamemutuskan sesuatu yang keliru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
143 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirgantaraIndonesia (Persero), Para Termohon Kasasi selaku peserta programpensiun Dana Pensiun IPTN juga telah menerima uang pensiun yangberasal dari Program Pensiun Manfaat Pasti yang dikelala oleh DanaPensiun IPTN berdasarkan UndangUndang No. 11 Tahun1992 tentang Dana Pensiun;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo tersebuttelah keliru karena Pemohon Kasasi (d/h Tergugat dan Tergugat Il)melihat bahwa Judex Facti telah mencampur adukkan antara pesangonberdasarkan Pasal 156 dan Pasal
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
113 — 35
  • Larangan mencampur adukkan wewenang dan .atauc. Larangan bertindak sewenang wenangPasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah mengatur sebagai berikut :(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabilakeputusan dan /atau tindakan yang dilakukan :a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang ;b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/ atau ;c.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
102 — 87
  • Putusan Mahkamah Agung No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24April 1986 yang pada intinya menyatakan tidak diijinkan untuk menggabungkan/mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatanperbuatan melawan hukum, karena kedua jenis gugatan tersebut memiliki dasarpenuntutan yang berbeda karena keduanya harus diselesaikan secara sendirisendiri.Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur.4.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 23 Maret 2015 — BUDIYANTO BIN ZAINURI
127 — 19
  • orang lain maupunkeperluan KUD dalam upaya mendapatkan bantuan dan keperluan lain KUDyang tidak termasuk tujuan diberikannya bantuan sosial dimaksud;Menimbang, bahwa seharusnya jika ada penghematan biaya terlebihdahulu harus dimasukakan kerekening KUD melalui rapat anggota baruditentukan penggunaannya sedangkan Terdakwa II selaku Bendahara yangtugasnya membuat laporan administrasi keuangan KUD membukukan keluarmasuknya uang dalam KUD Dharma Bhakti tidak dilaksanakan secara benarkarena memcampur adukkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1491 K/PID.SUS/2013
Tanggal 19 September 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN, ST
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monteleo Perkasa di Bekasi.Oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi berdasarkan pertimbangan hukumJudex Factie tersebut di atas, dan dihubungkan dengan doktrin nampak pulakesalahan Judex Factie dalam menerapkan hukum, karena Judex Factie telahcampur adukkan pengertian jabatan dengan kedudukan.Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bukan Pegawai negeri, tetapi merupakan orang perseorangan(swasta) maka unsur yang harus dibuktikan oleh Judex Factie adalah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1); - PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
150 — 52
  • Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketaa quo merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan AsasKepastian Hukum tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Keadilan atau Kewajaranadalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang laindan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut tidak melampaui,tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD ARIF BILLAH, SH Diwakili Oleh : TIRMIDZI, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
267 — 274
  • Pejabat Pemerintahan dikategorikanmencampur adukkan Wewenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atauTindakan yang dilakukan:a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yangdiberikan; dan/ataub. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Februari 2012 — H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM;
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatdibenarkan, oleh sebab itu. sanggahan Terdakwa tersebut harusdikesampingkan dan Terdakwa harus bertanggung jawab atasperbuatannya tersebut;Atas pertimbangan hukum a quo, judex facti telah pula KELIRUmenyimpulkan Terdakwa telah terbukti, bilamana judex facti menjadikan acuan Anggaran Dasar PS.Sidimpuan Pasal 6 (enam) jo, Peraturan MenteriDalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 134 ayat (2) sebagai dasar hukumuntuk menyatakan Terdakwa BERSALAH dalam perkara ini, sebab JudexFacti telah mencampurkan adukkan