(BuktiP.30);Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 1039/SKGR/2000a.n P. Ramli seluas 2,5 Ha tanggal 5 Juli 2000, disertai suratpernyataan tidak bersengketa yang diketahui oleh Kepala DesaKota Garo dan Camat Tapung dan surat penetapan batastanahyang diketahui oleh Kepala Desa Kota Garo ........

Zami seluas 2,13 Ha tanggal 5 Juli 2000 (Bukti P30);Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 1039/SKGR/2000a.n P. Ramli seluas 2,5 Ha tanggal 5 Juli 2000 (Bukti P31);Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 1042/SKGR/2000a.n Ali Amran seluas 2,5 Ha tanggal 5 Juli 2000 (Bukti P32);Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 1034/SKGR/2000a.n Zainuddin seluas 2,13 Ha tanggal 5 Juli 2000 (Bukti P33);Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 225/SKGR/2000a.n P.

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

(satu) eksemplar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor :050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi.1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/2014120tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi.1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014121tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan

tersebut berbunyi Penyedia dalam hal ini PT.CahayaIndah Madya PratamaPT.Jatisono Multi Konstruksi (KSO) tidak sanggupmengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan berdasarkan saran dari101tim ahli Unbra dan ITS terjadinya pergeseran / kerusakan tersebut perluperubahan desain, sehingga penyedia tersebut memilih untuk mengundurkandirt;Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Madiun membuat surat ke LKPP pada tanggal 31Desember 2014 Nomor : 050/1039

/401.206/2014 perihal : PermohonanRekomendasi (menindaklanjuti surat Nomor : 050/1034/401.206/2014 tanggal29 Desember 2014;Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Madiun membuat surat ke LKPP tanggal 05 Januari 2015Nomor : 050/008/401.206/2015 perihal : Permohonan Rekomendasi(menindaklanjuti surat Nomor : 050/1039/401.206/2014 tanggal 31 Desember2014;Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Madiunn membuat surat

(satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/2014tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi.121 1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi.122 1 (satu) bendel foto copy Gambar Perencanaan pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilanbango Kota Madiun, nomor kontrak: 050/ 621/ 401.206/ 2011, tanggal kontrak

Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039

Kep.1038.DP2ESDM/2017tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggarandan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 berikutlampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017tanggal 29 Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggarandan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran2018 berikut lampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039

Kep.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentangPejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada DinasPerindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor:950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentangPejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang padaDinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber DayaMineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor:990/Kep.1039

.1038.DP2ESDM/2017 tanggal 29Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barangpada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 950/Kep.1040.DP2ESDM/2017 tanggal 29Desember 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa PenggunaBarang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber DayaMineral Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;Asli Keputusan Bupati Garut Nomor: 990/Kep.1039

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/ PPPMSLTP/31/2003, tanggal 09 Juni 2003 atas nama IMRAN Hal. 63 dari 199 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2012 KARIM, S.Pd. (Benpro) ke Jakarta Konsultasi danKoordinasi Hasil Revisi DIP 1 Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan ke Jakarta & dibayarsebesar: Rp 1.801.802, Rp 3.348.198,Tidak ada pembayaran sebesar:37.

Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 423.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/ PPPMSLTP/31/2003, tanggal 9 Juni 2003 atas nama Drs.SUWARNO IDRIS (Pimpro) ke Jakarta Konsultasi danKoordinasi Hasil Revisi DIP I Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan tidak ke Jakarta & tidak ada pembayaran Rp 5.150.000,sebesar:38. Tanggal 18 Juni 2003, Bukti Nomor 469.Honor Tim Penyusunan Desain Pendataan atas nama Dr. Ir.SUDIRMAN HABIBIE, MSc.

Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 422.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/ PPPMSLTP/31/2003, tanggal 09 Juni 2003 atas nama IMRANKARIM, S.Pd. (Benpro) ke Jakarta konsultasi dan koordinasihasil revisi DIP 1 Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan ke Jakarta & dibayarsebesar: Rp 1.801.802., Rp 3.348.198,Tidak ada pembayaran sebesar:37. Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 423.

Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/PPPMSLTP/3 1/2003,tanggal 9 Juni 2003 atas nama Drs. SUWARNO IDRIS(Pimpro) ke Jakarta konsultasi dan koordinasi hasil revisi DIPI Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan tidak ke Jakarta & tidak ada pembayaranRp 5.150.000,sebesar:38. Tanggal 18 Juni 2003, Bukti Nomor 469.Honor Tim Penyusunan Desain pendatan atas nama Dr. Ir.SUDIRMAN HABIBIE, M.Sc.

Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa manditerlebih dahulu bergantian dengan Saksi1 dan pada saat Saksi1mandi, Terdakwa berkata kepada Saksi1 untuk keluar membelimakan, sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan tersebutuntuk pergi meninggalkan Saksi1 sambil mengambil tas milik Saksi1yang berisi 2 (dua) buah cincin mas seberat 9.650 gr, Sim A dan SimC, paspor, ATM Bank Mandiri atas nama Puji Rahayu Hariyani, SE,STNK mobil Honda Jazz Nopol N 1039 BO warna abuabu muda, HPmerk Samsung Galaxy

dalam berita acarapemeriksaan perkara ini.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti yang berupa yaitu:1.Fotocopi Perjanjian Bagi Hasil Nomor 23 tanggal 30 Juli 2009, selanjutnyadiberi tanda P.1;2.Fotocopi Surat Perjanjian Bagi Bangunan tanggal 31 Agustus 2010,selanjutnya diberi tanda P.2 ;3.Fotocopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan tanggal 31Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P.3 ;4.Fotocopi Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor 1039

Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhansanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi;Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat YangBerwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor:BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak DenganHormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan DalamJabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan KepegawaianNegara melalui Nomor : F.IV.2630/V.1381/62,tanggal 27

. : 1039/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor PencatatanSipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang,Hal 23 dari 45 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Smg. Foto Copy. Foto Copy. Foto Copy. Foto Copy. Foto Copy. Foto Copy. Foto Copy. Foto CopyTanggal O04 Oktober 1985 antara Teddy Sugianto(Penggugat 1!)

Supriyadi NUB. 1030, 1025 belumdapat memperlihatkan dokumen asli, Heri Mulyana NUB 1027, 1039, 1021belum dapat memperlihatkan dokumen asili.Bahwa benar saksi menerangkan nub.568 di ba konfirmasi pertama sudahtidak ada lagi di ba konfirmasi kedua. an. h kidup dalam ba konfirmasi keduanub 974 tertera belum menunjukkan aslinya sampaindengan saatini.Bahwa benar saksi menerangkan rapat konfirmasi kepemilikan dilakukandua kali yakni 26 maret 2018 dan kedua 19 juli 2018.

Supriyadi NUB. 1030, 1025 belumdapat memperlihatkan dokumen asli, Heri Mulyana NUB 1027, 1039, 1021belum dapat memperlihatkan dokumen asili.Bahwa benar saksi menerangkan rapat konfirmasi kepemilikan dilakukandua kali yakni 26 maret 2018 dan kedua 19 juli 2018.

Supriyadi NUB. 1030, 1025 belum dapatmemperlihatkan dokumen asli, Heri Mulyana NUB 1027, 1039, 1021 belumdapat memperlihatkan dokumen asili.Bahwa benar saksi menerangkan rapat konfirmasi kepemilikan dilakukan duakali yakni 26 maret 2018 dan kedua 19 juli 2018.

Maret 1987, besertalampirannya, atas nama Karim;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan SekretarisBadan Pengendalian Bimas Nomor: Kp.330/459/5/1989,tanggal 2 Mei 1989, beserta lampirannya, atas nama MatiusTambing;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Pertanian Sulawesi Selatan Nomor:KP.340/SK/19/BM/III/1990, tanggal 31 Maret 1990, besertalampirannya, atas nama Matius Tambing;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah KotaPalopo Nomor: 822.3/1039

Bahwa surat SHENKING ( HIBAH ) No. 4/1936 tanggal 19 Mei 1039 telahdicocokkan aslinya oleh Para Pemohon Kasasi pada persidangan diPengadilan Negeri Sungguminasa melalui kuasanya (Kode T.3);Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2008Bahwa memperhatikan surat bukti tersebut di atas di mana HajiMassualle Dg.

Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, tersebut di atas akan dijatuhi Sanksi.Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat YangBerwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor :BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian TidakDengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana KejahatanDalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala BadanKepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.2630/V.1381/62,tanggal 27

Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 422.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/PPPMSLTP/31/2003, tanggal 09 Juni 2003 atasnama IMRAN KARIM, S.Pd. (Benpro) ke JakartaKonsultasi dan Koordinasi Hasil Revisi DIP 1 Tahun2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan ke Jakarta & dibayarsebesar: Rp 1.801.802, Rp 3.348.198,Tidak ada pembayaran sebesar:37.

Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 423.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/PPPMSLTP/31/2003, tanggal 9 Juni 2003 atas namaDrs. SUWARNO IDRIS (Pimpro) ke Jakarta Konsultasidan Koordinasi Hasil Revisi DIP Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan tidak ke Jakarta & tidak ada pembayaransebesar: Rp 5.150.000, Hal. 66 dari 190 hal.Put.No. 486 K/Pid/2007 38. Tanggal 18 Juni 2003, Bukti Nomor 469.Honor Tim Penyusunan Desain Pendataan atas namaDr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, MSc.

Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 422.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/PPPMSLTP/31/2003, tanggal 09 Juni 2003 atasnama IMRAN KARIM, S.Pd. (Benpro) ke Jakartakonsultasi dan koordinasi hasil revisi DIP 1 Tahun2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan ke Jakarta & dibayarsebesar: Rp 1.801.802, Rp 3.348.198,Tidak ada pembayaran sebesar:37. Tanggal 12 Juni 2003, Bukti Nomor 423.

SuratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 1039/PPPMSLTP/31/2003, tanggal 9 Juni 2003 atas nama Drs.SUWARNO IDRIS (Pimpro) ke Jakarta konsultasi dankoordinasi hasil revisi DIP Tahun 2003. Dibayar menurut Buku Kas Rp 5.150.000,Kenyataan tidak ke Jakarta & tidak ada pembayaransebesar: Rp 5.150.000, Hal. 144 dari 190 hal.Put.No. 486 K/Pid/2007 38. Tanggal 18 Juni 2003, Bukti Nomor 469.Honor Tim Penyusunan Desain pendatan atas namaDr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, M.Sc.

September 2011 halPelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distrisousi untuk bulan Oktober2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/0903/DSTKT tanggal 26 Oktober 2011 halPelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan November2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/0917/DSTKT tanggal 01 November 2011 halPelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan Desember2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/1039

hal : PelaksanaanRaskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan Oktober 2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 460/0903/DSTKT tanggal 26 Oktober 2011 hal : PelaksanaanRaskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan November 2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 460/0917/DSTKT tanggal 01 November 2011 hal : PelaksanaanRaskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan Desember 2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 460/1039

No.10/PID/TPK/2014/PT.BBL305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/0917/DSTKT tanggal 01 November 2011 halPelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distrisousi untuk bulanDesember 2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/1039/DSTKT tanggal 21 Desember 2011 halPelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distrisbusi untuk bulan Raskinke13 2011)Photocopy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 460/0054/

Surat Kuasa Khusus Nomor 1039 tanggal 31 Oktober2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanAang Irfandy, S.H., M.Kn., Notaris di KabupatenSiak;. Surat Kuasa Khusus Nomor 1382 tanggal 19Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tanganidihadapan Aang Irfandy, S.H., M.Kn., Notaris diKabupaten Siak;.

Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.1039.memberikan nasihat kepada Tergugat IT untuk mematuhi dan menjalankan segalaperikatan yang ada antara Perseroannya dengan Penggugat dan/atau Pihak ketiga lainnya,yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal terhadap Tergugat III danTergugat IV telah pernah mengetahui dan menyetujui tindakan hukum yang dilakukanoleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai Direksi Perseroan.

Dutasari Citralaras nomor 1039 314 7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PT DKI 3 PT. Dutasari Citralaras nomor 1140 314 8. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran3 PT. Dutasari Citralaras nomor 1241 314 9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran3 PT. Dutasari Citralaras nomor 1442 314 10. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran3 PT. Dutasari Citralaras nomor 1543 314 11. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran3 PT.

Dutasari Citralaras nomor 534 3143 2. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor 635 3143 3. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor 736 3143 4. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor 837 3143 5. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor 938 3143 6. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor 1039 3143 7. 1 (Satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.Dutasari Citralaras nomor

(Ov. 47; KUHPerd. 58, 269, 414,750, 835, 1039, 1062, 1066, 1068, 1110, 1116, 1381, 1968 dst., 1973, 1993;KUHD 95, 168 a, 169, 228a, 229, 229k, 741 dst.; Rv. 102; S. 183241.)Bahwa jelas diatur dalam Kitabp Undangundang Hukum Perdata yang menjadidasar dalam hukum perdata di Indonesia telah menyatakan bahwa sumuatuntutan hukum apakah itu) yang bersifat kebendaan maupun bersifatperorangan hapus karena darluasa dengan lewat waktu selama 30 (tiga puluh)tahun, sedangkan pihak yang menyebutkan adanya darluasa

Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, tersebut di atas akan dijatuhi Sanksi;Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat YangBerwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor :BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian TidakDengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana KejahatanDalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala BadanKepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.2630/V.1381/62,tanggal 27