Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
299 — 52
  • dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 120-K/PM I-04/AD/VII/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — KOPTU DELFIAN
111 — 90
  • Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
311 — 193
  • Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
    ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
175 — 40
  • tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 25 Juli 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA melawan Perkumpulan SIANG BOE dkk
85 — 54
  • Gang Tengah No.73, secara tanopa hak dan melawan hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara dan tujuanyang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatHal 30 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi,dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatianyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — DESMAWATI, VS NURHUDA, DKK
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 22 Mei 2013 — HALIMAH BINTI UMAR, DKK. LAWAN MARYAM, DKK.
155 — 31
  • hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 67/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
161 — 90
  • AUPB; terutama telah melangggar asas bertindakcermat, maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidaksah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutobyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan SURAT PEMBERITAHUANPAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPPT PBBP2 atasnama Penggugat.Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melangar asasbertindak cermat, yaitu Ssuatu asas yang menghendaki agar setiap tindakandari badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
131 — 50
  • Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt,G/2016/PN Stg
Tanggal 22 Juni 2017 — Ny. SURYATI L. MELAWAN Direktur PT. RAFI KAMAJAYA ABADI (A Subdiary of Tom Berhad a Company Listed in Bursa Malaysia) Cq. Pimpinan PT. RAFI KAMAJAYA ABADI.
134 — 30
  • Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk. Diwakili Oleh : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
180 — 107
  • yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2016 — - Ny. ASMARANI PURBA (PENGGUGAT I) - Ir. RAHMAWATI PURBA, (PENGGUGAT II) - DELIMA PURBA (PENGGUGAT III) - MERDEKA BANGUN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru Qq. Kantor Lurah Kelurahan Merdeka (TERGUGAT II) - RATNA PURBA (PENGGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru (PENGGUGAT IV)
64 — 14
  • Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2012
Tanggal 11 April 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan SAMUEL F. MATUTINA
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa persoalan yang muncul adalah perbuatan melawan hukumdalam arti melanggar undangundang sebagai produk legislasi ataukah melangar aturan sebagai produk regulasi?. Bahwa menurut Von Feuerbach (Van Bamellen 1987:49) sbb: (1)Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukumpidana (nulla poena sine lege); (2). Penggunaan pidana hanyamungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana olehundangundang (nulla poena sine crimine); (3).
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
54 — 43
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN MEDAN
Register : 13-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 926/PID.B/2012/PN.MDN
Tanggal 10 Juli 2012 —
26 — 2
  • Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 14 Januari 2015 — SONY SULISTRIYANA, DKK VS PT DREAM SENTOSA INDONESIA
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 22-08-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 36/Pid.B/2013/PN.TBL
Tanggal 22 Agustus 2013 — PIDANA - FRANSISKA DJAGO alias FANTI
71 — 32
  • Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 10-03-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN Oelamasi Nomor - 21/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 20 September 2016 — - MARIA NAIOLA, Cs lwan: - HENDERINA OLLA– AZONE, Cs
90 — 41
  • melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 31-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA.GM
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 180
  • Tergugat berpisah rumahhanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Talig, karenahanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walauTergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetapberlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugatlakukan setiap 1 (Satu) minggu Tergugat selalu datang menemul Penggugat dirumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidakmelanggar Sigat Taliq Tergugat;Menimbang bahwa suami melangar