Ditemukan 4036 data
233 — 56
karena menurut Terdakwa akan terganjal pengurusanSKCK terkait perkara ini;e Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dibenarkanoleh SaksiSaksi dan juga Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar
101 — 33
Jawaban dari Turut Tergugat 6.Jawaban dari Turut Tergugat 6 dari poin 1(satu) sampai poin 6 (enam)adalah tidak benar.Yang benar adalah:1.Bahwa Turut Tergugat 6 bersama kuasa hukumnya telahberupaya melancarkan tipu muslihat dan ajaran sesat dalamhukum Agama Islam , karena telah ikut terlibat dalammerekayasa dan mengkaburkan status hukum dari ObjekWarisan Kami Bersama yang ada dalam poin (4.2) suratgugatan Penggugat .Turut Tergugat 6 dengan segala tipu daya danKemunafikannya serta sangat sengaja telah melangar
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
57 — 17
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);oa FWDTidak terjadi cacat hukum administratif, yaitu :a) Tidak terjadi kesalahan prosedur;b) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c) Tidak terjadi kesalahan subyek hak;d) Tidak terjadi kesalahan jenis
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya".Pada angka 19 tentang Pengugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan Penggugat yang telah menempati tanah a quo tanpajin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukumPada angka 20 tentang Penggugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan melawan hukum tersebut (angka 19) telahmenimbulkan kerugian yaitu:"Sehingga aleh karenanya gugatan Intervenient dapat disimpulkankurang pihak. para Penggugat yang telah disebut secara terang danberulang kali melakukan perbuatan Melangar
Terbanding/Tergugat I : Carolus Wijoyo Adi Nugroho
Terbanding/Tergugat II : Djoko Marsanto
Terbanding/Tergugat III : Muhamad Junaidi
166 — 82
Hal ini tentu merupakan bukti tindakanTERGUGAT, bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melangar hukumyang sangat merugikan PENGGUGAT; Bahwasakibat tindakan TERGUGAT seperti tersebut di atas,menimbulkan kerugian besar kepada PENGGUGAT, baik kerugian materillkhususnya kerugian immateriil. Nama baik dan kehormatan PENGGUGATsungguhsungguh tercoreng, kejadian itu. menjadi pergunjingan dimasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan temantemanPENGGUGAT.
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
80 — 24
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
103 — 11
mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
117 — 100
Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
73 — 7
Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
70 — 40
Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, KotaDepok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono telah di jualkepada Sahera Tabrani;Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai seluruh hartabersama aquo dan tidak membagi sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku kepada Penggugat Rekonvensi, dan menjual atau mengalihkanharta bersama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PenggugatRekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpasal 1365 KUH Perdata, yaitu:Tiap perbuatan melangar
91 — 19
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (1) jo.
. : Suami (Tergugat) melangar Taklik Talak dan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun1061974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituantara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat
102 — 34
Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
78 — 428
Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
117 — 336
Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
197 — 48
Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
39 — 5
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
93 — 45
Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
158 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan keduasubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan kedua subsidair melangar