Ditemukan 6228 data
42 — 6
Putusan No.657/Pat.G/2021/PA.Pdgrekening Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Rekening No.328001004502508, hal ini hanyalahn masalah tekhnis pembayaran antaraPenggugat dan Tergugat, karena itu pengadilan tidak berwenang untukmemerintahkan Tergugat agar membayar seluruh tuntutan Penggugat melaluirekening tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebutdikesampingkan;Menimbang, bahwa agar penetapan kewajiban tersebut tidak hampa(illusoir) serta dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka Majelis
Hj. NURAINI binti HAJI MAKMUN
Tergugat:
H. SAIFUL BAHRI bin ABDUL MANAP
105 — 56
Volledig, BindendeEn Beslissende Bewijskracht) dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa prosesrenovasi atas rumah tempat tingal dilakukan tiga kali tahapan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui proses renovasi atasrumah tempat tinggal dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali saat dalam masaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya saja yang menjadi perbedaanhanyalah terkait dengan nilai /anggaran dalam merenovasi/merehab bangunan rumahtersebut dan pengakuan Tergugat dari segi tekhnis
32 — 29
samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkanHalaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.MinSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 maka TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar tambahan 10 % (Sepuluh persen) untuksetiap tahunnya dari jumlah biaya hadhanah yang ditetapkan terhadap TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakimdipandang logis dan rasional serta menyangkut tekhnis
1.Raudatul Akmal
2.Yuswardi
3.Eqi Rahman Als Marzuki
4.Budi Asrizal
5.Sri Muliani
6.Muhammad Ali
Tergugat:
1.Nur Ainun
2.Mustafa
3.Maimunah
4.Martin Ahmad Gunawan
5.Siti Asni als Asni
6.Masnaini
7.Sulaiman ahli waris dari Ummy Kalsum Alm
8.Nasrun ahli waris dari Ummy Kalsum Alm
9.Ismed ahli waris dari Ummy Kalsum Alm
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI berkedudukan di Jakarta cq Mentri Dalam Negeri berkedudukan di Jakarta cq Gubernur Sumatera Utara Berkedudukan di Medan cq Bupati Kab. Langkat Berkedudukan di Stabat cq Camat Kec. Sei Lapan Berkedudukan di Pangkalan Berandancq Lurah Kel. Sei Bilah Barat
2.M. Dachlansyah
111 — 46
Menyatakan surat penyerahan surat keterangan Ganti Rugi sebidangtanah tanggal 10 April 1997 dan Surat Keterangan Tanggal 11 Desember1981 adalah cacat hukum dan tidak berlaku terhadap tanah orang tua ParaPenggugat ;Bahwa didalam tekhnis pembuatan surat gugatan Posita dan Petitumharuslah sinkron, dan apabila tidak sinkron mengakibatkan gugatan menjaditidak jelas, seperti hal yang dilakukan Para Penggugat diatas ;Bahwa seyogyanya Para Penggugat apabila menginginkan pembatalansurat tanah, maka bukan
Terbanding/Penuntut Umum : SARWOTO, SH., MH
174 — 78
No.19/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV MarcyanMora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Identitas Barang CVMarcyan Mora Mandiri tanggal
1112 06443 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas danHarga CV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (Satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis
25 — 4
Penyerahan obat THD (trihexiphenidyl) akhirnyadiserahkan melalui sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swastayang memiliki penanggung jawaban tekhnis yaitu apoteker dan asisten apoteker.Adapun standar pelayanan kefarmasian dalam rangka pengedaran obat THD(Trihexyphenidyl) adalah setiap pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus disertai dokuman sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 8 ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaanfarmasi dan alat
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
kantor pemerintahan, rumah dinas,tempat kediaman termasuk Para Tergugat dst, Lihat Putusan Pengadilan NegeriKupang Nomor 13/PDT.G/2012/PNKPG, halaman (46 dan 47).Bahwa dari jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas,ternyata Para Tergugat memperoleh tanah sengketa atas dasar pembagian ataupermberian dari Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Administrative Kupang/sekarang Pemerintah Kota Kupang), hanya berdasarkan pada masukan dariTurut Tergugat II (BPN Kota Kupang) sebagai instansi tekhnis
74 — 16
/IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi DanBuku Panduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkanSelain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Tekhnis PenggunaanBidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertamapada angka Romawi VIl, point (5) yang menyatakan bahwa data yang digunakansebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalampenyusunan HPS antara lain:1.
/VBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
/VBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi DanBuku Panduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
GERSON A. SAUDILA, SH
Terdakwa:
JUMANTO
143 — 18
Hengki;Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Agung Nugraha dan saksiHenriyadi menjelaskan bahwa saksi Agung Nugraha bisa mengurusperijinan pendirian SPBU;Bahwa kemudian dalam pertemuan dibahas masalah tekhnis pendiriandan persyaratan pendirian SPBU yang harus dipenuhi saksi Ramlyono;Bahwa setelah selesai pertemuan saksi Ramlyono ada memberikanamplop yang berisikan uang kepada saksi Henriyadi;Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2018/PN PtkBahwa menurut keterangan saksi Ramlyono bahwa saksi
406 — 59
CahayaArti tetapi saya hanya pernah menjadi Penerbit FAKO di perusahaan tersebut.Bahwa CHAERUDDIN tidak pernah diangkat menjadi tenaga tekhnis CV.Cahaya Arti sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan sekarang berdasarkanSurat keputusan Direksi CV. Cahaya Arti nomor: 002 / SK / CADGLA / VIII /2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi sendiri (RAMLAH)selaku kuasa direktur CV.
148 — 29
Karimata Solusi Padudinyatakan Lulus sedangkan 4 (empat) perusahaanlainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhipersyaratan tekhnis yaitu lokasi 100 ATM, pengalamanperusahaan dan harga ahli yang dipersyaratkan padaTOR.b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, makasesuai dengan Keputusan Direksi PT.
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
1.SUTRISNO als PETER bin SLAMET RIYADI
2.EXWIN ARDIYANTO als AMBON bin SUPARNO
28 — 5
termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter,Putusan pidana Nomor :65/Pid.Sus/2021/Pn.Pwd 17pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional,sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;Bahwa benar pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
158 — 56
Sesungguhnya ini mudah yang muliafenomena membedakan ini ada bias, mengacu pada pasalpasalnarkotika memang agak kesulitan secara tekhnis, secara tekstual orangyang memiliki nuans tindak pidana. Oleh karenannya sejak awallahirnnya undangundang narkotika sudah direspon oleh MahkamahAgung dengan SEMA 64 2010 itu pembaharuan dari SEMA nomer 7bulan maret itulah merespon karenamemang secara teknis ada kesulitanorang yang mememiliki nuans tindak pidana.
275 — 69
jasmani dan rohani berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa Juncto Pasal20 menyebutkan bahwa ayat (1) Pemeriksaan kemampuan sehatjasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatanbagi pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter PemeriksaKhusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintahberdasarkan rekomendesi pengurus Ikatan Dokter Indonesiasetempat ; ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengacu kepada panduan tekhnis
57 — 18
telah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaankorban datang dalam keadaan tidak sadar, ditemukan memar pada pinggang danpunggung, korban menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari, Korbandipulangkan dalam keadaan baik dan dari pemeriksaan tersebut diperolehkesimpulan keadaan dimaksud disebabkan oleh benturan dengan benda keras dantumpul serta kondisi kekurangan oksigen;Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor: 551.2/ 2520/ 22/ XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Pemeriksaan Tekhnis
34 — 3
kekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
76 — 5
ikan dan kapalpengangkut ikanHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN TglHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN TglHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Permenhub Republik IndonesiaNomor KM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayarmerupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandarterhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untukmemastikan bahwa kapal, Awak Kapal, dan muatannya secara tekhnis
1.Riki Guswandri SH
2.Wendy Yuhfrizal S.H
Terdakwa:
1.Muhammad Jamil Bin Jamal Malik
2.Zainal Zaibi Bin Tarmizi
77 — 36
dalam perkara a quo tidak diketahui secara pastiberapa nilai kerugian yang dialami, namun dengan perbuatan Para Terdakwayang mengambil BBM Jjenis solar bersubsidi di SPBU kemudian menyalinnnyake dalam drumdrum kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unitmobil Dump truck warna Kuning Nopol BL 8576 TZ perbuatan tersebutdilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah sejalan dengan itu pulaperbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa standar operasionalprosedur yang baik dan aman dari segi tekhnis
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR
34 — 6
praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apotekerdan tenaga tekhnis
WIWIN ERNI MURYANTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD DONY NUROHMAN alias BENDOT bin NUR ISRO'IN
24 — 13
praktik kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuai denganPasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasianadalah Apoteker dan tenaga tekhnis