Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-06-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 11 Nopember 2013 — M.Saladin Akbar Bin Bachtiar Insya
12925
  • dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7Nopember 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji danPenandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker PadaRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana TugasPerbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SKBupati adalah sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;= Spesifikasi tekhnis
    dengan SK BupatiAceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tentangPerubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, BendaharaPengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut MeutiaKabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN TahunAnggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalah sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi;= Spesifikasi tekhnis
    Spesifikasi tekhnis barang / jasa.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3.
Register : 15-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 104/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : CV MAJU BERSAMA dalam hal ini diwakili oleh MUTTAQIN
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
Terbanding/Turut Tergugat III : CV METRO PASEE PACIFIC
8830
  • juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 1 Oktober 2013 — YUDEALBERT, ST
5417
  • Anggaran DinasKesehatan Pulang Pisau dengan Terdakwa Dana untuk kegiatan SemenisasiHalaman Puskesmas adalah sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah);bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan kelokasi Proyek SemenisasiHalaman Puskesmas Sebangau Kuala adalah Kontrak, RAB dan spesifikasi feknisdengan methode Kuantitas yaitu langsung melakukan pengukuran dilapanganuntuk ukuran panjang, lebar, tinggi dan melihat material yang dipakai kemudiandicocokkan dengan kontrak, RAB dan Spesifikasi tekhnis
    setahu saksi CV.EKA WIJAYA dengan Direktur YUDEALBERT,ST telahmenandatangani Kontrak dengan saksi SUBAGIYO,SKM selaku Pengguna Anggaransekaligus PLT.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau atas pekerjaanSemenisasi Halaman Puskesmas Sebangau Kuala tersebut dengan uraian kuantitas danharga dan tidak pernah dilakukan addendum atas kontrak tersebut;bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa YUDEALBERT,STtapi saksi tidak mengerti atas teknis pekerjaan karena saksi bukan orang tekhnis
    SUBAGIJO,SKM,M.Kes selaku Plt.Kepala DinasKesehatan Kabupaten Pulang Pisau;* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....DR. JAMIL MUSLIM,MM* Pejabat Penatausahaan Keuangan ....... MIMIWATI;* Bendahara Pengeluaran................... MARUF KURKHI4.
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
113145
  • Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesual dengan ketentuan
    Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
    Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Yustanti Dini Saptaningsih
243298
  • Bahwa seorang anggota TNI AD yang akan menikah, Cerai danRujuk telah di atur dalam Petunjuk Tekhnis Tentang Tata CaraPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD sesuai denganKeputusan Kepala Staf ANgkatan Darat Nomor Kep/496A/11/2015tanggal 27 Juli 2015.Hal 8 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123K/PM.
Putus : 21-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 97 / PID / 2014 / PT.PLG.
Tanggal 21 Agustus 2014 — EFRIADI SUHENDRI,S.Sos Alias EEF Bin (Alm) H.AHMAD SUKRI DKK
4533
  • Risman Bin Najir ( diberkaskan dalam berkas perkaraterpisah), dan Elidia Kartika Binti M.Nurdin, serta yang merekapitulasi secarapenulisan / manual yakni Nova Raviyanti Bt Rafles Surya, Ika Susanti BtSunardi, Yeni Mareta Bt Rustampu, Yosi Gumaiyatri Bt Kliwon , danNurhasanah,SP Bt Abdul Gapar Halik, dan pada saat pembacaanhasilrekapitulasi di masing masing tingkat Kecamatan / PPK yang dibacakanlangsung oleh tiap tiap PPK Kecamatan, dan saat itu terdakwa V F GatotWidjayanto selaku Komisioner Divisi Tekhnis
Register : 10-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Smd
Tanggal 5 April 2016 — RUSWALA Als LALA bin RUHMAN sebagai Terdakwa
41416
  • penguji kayu, dan tugas sertatanggungjawab ahli yaitu menguji Kayu yang berasal dariProduksi Perum Perhutani baik itu hasil tebangan resmiPerhutani maupun kayu yang hasil tangkapan/kayu keamanan ;e Bahwa ahli ditugaskan sebagai penguji kayu pada PerumPerhutani KPH Sumedang sejak bulan Juli 2015/sejak ahli pindahke Perum Perhutani KPH Sumedang namun sebelumnya yaitu diPerum Perhutani KPH Cianjur saksi juga sebagai penguji kayudari tahun 2000 ;e Bahwa dasar ahli sebagai penguji kayu yaitu kartu tenaga tekhnis
Register : 01-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Mrb
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TEGUH PRIATNO, SH
Terdakwa:
David Kaswara alias David bin Toyib
30913
  • Persyaratan Tekhnis, 3. Persyaratan Lingkungandan 4.
Register : 01-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT Verena Multi Finance, Tbk
Tergugat:
Suhara
11085
  • Bukti P15Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana;berupa fotocopy Pasal 1328 KUH Perdata;berupa fotocopy Surat Perjanjian Pindah Tangan AngsuranMobil;berupa fotocopy Artikel Hukum Online tertanggal 23 Mei2014 berjudul "Bolehkah Legal Office MewakiliPerusahaan di Pengadilan;berupa fotocopy Buku Pedoman Tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Hal. 53 bagian F point d;Terhadap seluruh alat bukti Surat tersebut diatas, yaitu bukti P1 s/d P15 telah dibubuhi meterai
Register : 30-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 3 Desember 2015 — PT. CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
14364
  • perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalahdiaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan prosespengadaan secara elektronik ; Bahwa dalam pelaksanaan ETendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabilapenawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkandengan dilakukan negoisasi tekhnis
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
585
  • Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia NomorKM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yangakan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, AwakKapal, dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhipersyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindunganmaritime, berdasarkan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangperikanan sebagaimana diubah dengan
Register : 23-12-2014 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 426/Pid.B /2014/PN.Amb
Tanggal 2 Maret 2015 — DAVID IHALAUW Alias DACE
4429
  • .:094/2683/14k tanggal 01 Oktober 2014, yang menerangkan syarat dikeluarkanSurat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar harus terlebih dahulu di buatSLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan yaitu surat keterangan kelayakanadministrasi dan kelayakan tekhnis kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan dan/atau pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan, sesuai pasal butir 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER 03/MEN/2007,dan sesuai permen Kelautan dan Perikanan RI No : 26/PERMENKP
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 67 /Pdt.G/2013/PN.Btl
Tanggal 22 April 2014 — PERDATA HERFI RAMSYAH, S.Hut PENGGUGAT MELAWAN: Dokter JOHN WURYADI, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, KANTOR PELAYANAN KEKEYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA Notaris dan PPAT Ny. NUNUK SULISTYANINGSIH, SH, MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL,
9640
  • tahun 2013 kepemilikantanah tersebut beralin kepada Penggugat Herfi Ramsyah berdasarkan kutipan RisalahLelang No. 103/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta;Hal 40dari 47 Hal Putusan No.67/Pdt.G/2013/PN.BtlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana sebelumnyatelah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli lelang yangberitikad baik dan berdasarkan ketentuan Buku Il tentang Pedoman tekhnis
Register : 28-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sbw
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
PURNING DAHONO PUTRO
Terdakwa:
SUDARLIN ALS DARLIN BIN MAKAWARU
38432
  • dilengkapi dengan Akta Pendirian,Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yangmenyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi atau dikabupaten, rencana lokasi yang dimohon untuk dilampiri Peta Skalaminimal 1 banding 100.000 untuk luasan diatas 100.000 Hektare,rekomendasi Gubemur yang dilampiri Peta Lokasi sekurangkurangnya 1banding 100.000, pertimbangan Bupati atau Wali Kota yang didasarkanpada pertimbangan tekhnis
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 — PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO ; BUPATI KUTAI TIMUR
217323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jikapremisnya mengabaikan AzasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik makasimpulannya adalah melanggar salah satu dari spesies AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik itu sendiri;Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwagugatan Penggugat pada angka 18 kabur (obscuur libel) dengan demikianharus dinyatakan tidak diterima;11.12.Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujianlangsung (direct werking) dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,padahal berdasarkan buku pedoman tekhnis
Putus : 08-01-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 8 Januari 2013 — DARSONO bin HADI SUNARSO.
4912
  • Yang berasal dari APBN TA. 2010;e Bahwa yang menerima dana bantuan Sosial RestrukturisasiPemeliharaan Unggas di Pemukiman Kota Metro tersebut adalahKelompok Ternak Unggas Maju Bersama berdasarkan surat keputusanKepala Dinas Nomor : 524/507.a/KPTS/D.9/04/2010 tanggal 5 Agustus2010;e Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Tehknis Kegiatan adalahmenyusun petunjuk tekhnis dengan mengacu pada pedoman umum,melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran sertamelakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
Register : 10-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 878/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Emelia Raski,SH
Terdakwa:
JAJANG HOERU NURJAMAN
6323
  • BAMBANG SURYAMAN ( Staff Saksi Seksi Tekhnis )dan berjalan pekerjaan proyek tersebut. Bahwa untuk proses pembayarn paket 5 pekerjaan yangdimenangkan oleh PT. MANDALA BAKTI UTAMA adalah sebagai berikutsesual Termen :1. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.908.617.000, X 20 % = 581.723.400, dibayarkan setelan adajaminan Asuransi (Surenty Bond).2. Tahap 1 sebesar 35 % sebesar Rp. 814.412.760,3.
Putus : 20-03-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 20/Pdt.G/2013/PN-SBG
Tanggal 20 Maret 2014 — MATHIAS HUTAPEA VS GAMEL PURBA ; BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
12941
  • PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Pemberian dan Penerbitan Sertifikat bidang tanah sebagaiakses jalan menuju Asrama Polisi baik yang digunakan oleh Penggugatmaupun masyarakat disekitarnya, menurut Penggugat merupakanbahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 90 yang telah diberikanTergugat II kepada Tergugat I adalah tidak benar, karena BadanPertanahan Nasional memperhatikan, mempertimbangkan semua25aspek Tekhnis dalam pemberian dan penerbitan Tanah, semua hak atastanah
Register : 08-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA Lasusua Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lss
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3528
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secarajelas tidak disebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisahtempat tinggal, Pemohon tetap tinggal diwilayan Kecamatan Lasusua,sementara Termohon tinggal dirumah kediaman keluarganya yang beradadiwilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, karena Pemohon danTermohon masih berdomisili dalam satu wilayah, dapat dipastikan bahwaPemohon dan Termohon sering bertemu, namun tidak saling komunikasi lagi.maka Majelis Hakim
Register : 01-10-2010 — Putus : 04-11-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 22-K/PM I-06/AD/X/2010
Tanggal 4 Nopember 2011 — Serka Maksum
7533
  • Mahdalena, Apt, M.Si NIP. 140237098,Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan obatKomplemen dengan hasil pengujian terdapat kandunganmetamfetamina yang termasuk Golongan UU RI No. 35Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikianbarang bukti yang di uji tersebut adalah positifshabu shabu..