Ditemukan 6228 data
129 — 25
dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7Nopember 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji danPenandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker PadaRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana TugasPerbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SKBupati adalah sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;= Spesifikasi tekhnis
dengan SK BupatiAceh Utara Nomor : 050/692/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tentangPerubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, BendaharaPengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut MeutiaKabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN TahunAnggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalah sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi;= Spesifikasi tekhnis
Spesifikasi tekhnis barang / jasa.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3.
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
Terbanding/Turut Tergugat III : CV METRO PASEE PACIFIC
88 — 30
juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis
54 — 17
Anggaran DinasKesehatan Pulang Pisau dengan Terdakwa Dana untuk kegiatan SemenisasiHalaman Puskesmas adalah sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah);bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan kelokasi Proyek SemenisasiHalaman Puskesmas Sebangau Kuala adalah Kontrak, RAB dan spesifikasi feknisdengan methode Kuantitas yaitu langsung melakukan pengukuran dilapanganuntuk ukuran panjang, lebar, tinggi dan melihat material yang dipakai kemudiandicocokkan dengan kontrak, RAB dan Spesifikasi tekhnis
setahu saksi CV.EKA WIJAYA dengan Direktur YUDEALBERT,ST telahmenandatangani Kontrak dengan saksi SUBAGIYO,SKM selaku Pengguna Anggaransekaligus PLT.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau atas pekerjaanSemenisasi Halaman Puskesmas Sebangau Kuala tersebut dengan uraian kuantitas danharga dan tidak pernah dilakukan addendum atas kontrak tersebut;bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa YUDEALBERT,STtapi saksi tidak mengerti atas teknis pekerjaan karena saksi bukan orang tekhnis
SUBAGIJO,SKM,M.Kes selaku Plt.Kepala DinasKesehatan Kabupaten Pulang Pisau;* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....DR. JAMIL MUSLIM,MM* Pejabat Penatausahaan Keuangan ....... MIMIWATI;* Bendahara Pengeluaran................... MARUF KURKHI4.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
113 — 145
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesual dengan ketentuan
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Yustanti Dini Saptaningsih
243 — 298
Bahwa seorang anggota TNI AD yang akan menikah, Cerai danRujuk telah di atur dalam Petunjuk Tekhnis Tentang Tata CaraPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD sesuai denganKeputusan Kepala Staf ANgkatan Darat Nomor Kep/496A/11/2015tanggal 27 Juli 2015.Hal 8 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123K/PM.
45 — 33
Risman Bin Najir ( diberkaskan dalam berkas perkaraterpisah), dan Elidia Kartika Binti M.Nurdin, serta yang merekapitulasi secarapenulisan / manual yakni Nova Raviyanti Bt Rafles Surya, Ika Susanti BtSunardi, Yeni Mareta Bt Rustampu, Yosi Gumaiyatri Bt Kliwon , danNurhasanah,SP Bt Abdul Gapar Halik, dan pada saat pembacaanhasilrekapitulasi di masing masing tingkat Kecamatan / PPK yang dibacakanlangsung oleh tiap tiap PPK Kecamatan, dan saat itu terdakwa V F GatotWidjayanto selaku Komisioner Divisi Tekhnis
414 — 16
penguji kayu, dan tugas sertatanggungjawab ahli yaitu menguji Kayu yang berasal dariProduksi Perum Perhutani baik itu hasil tebangan resmiPerhutani maupun kayu yang hasil tangkapan/kayu keamanan ;e Bahwa ahli ditugaskan sebagai penguji kayu pada PerumPerhutani KPH Sumedang sejak bulan Juli 2015/sejak ahli pindahke Perum Perhutani KPH Sumedang namun sebelumnya yaitu diPerum Perhutani KPH Cianjur saksi juga sebagai penguji kayudari tahun 2000 ;e Bahwa dasar ahli sebagai penguji kayu yaitu kartu tenaga tekhnis
TEGUH PRIATNO, SH
Terdakwa:
David Kaswara alias David bin Toyib
309 — 13
Persyaratan Tekhnis, 3. Persyaratan Lingkungandan 4.
PT Verena Multi Finance, Tbk
Tergugat:
Suhara
110 — 85
Bukti P15Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana;berupa fotocopy Pasal 1328 KUH Perdata;berupa fotocopy Surat Perjanjian Pindah Tangan AngsuranMobil;berupa fotocopy Artikel Hukum Online tertanggal 23 Mei2014 berjudul "Bolehkah Legal Office MewakiliPerusahaan di Pengadilan;berupa fotocopy Buku Pedoman Tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Hal. 53 bagian F point d;Terhadap seluruh alat bukti Surat tersebut diatas, yaitu bukti P1 s/d P15 telah dibubuhi meterai
143 — 64
perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalahdiaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan prosespengadaan secara elektronik ; Bahwa dalam pelaksanaan ETendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabilapenawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkandengan dilakukan negoisasi tekhnis
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
58 — 5
Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia NomorKM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yangakan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, AwakKapal, dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhipersyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindunganmaritime, berdasarkan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangperikanan sebagaimana diubah dengan
44 — 29
.:094/2683/14k tanggal 01 Oktober 2014, yang menerangkan syarat dikeluarkanSurat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar harus terlebih dahulu di buatSLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan yaitu surat keterangan kelayakanadministrasi dan kelayakan tekhnis kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan dan/atau pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan, sesuai pasal butir 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER 03/MEN/2007,dan sesuai permen Kelautan dan Perikanan RI No : 26/PERMENKP
96 — 40
tahun 2013 kepemilikantanah tersebut beralin kepada Penggugat Herfi Ramsyah berdasarkan kutipan RisalahLelang No. 103/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta;Hal 40dari 47 Hal Putusan No.67/Pdt.G/2013/PN.BtlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana sebelumnyatelah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli lelang yangberitikad baik dan berdasarkan ketentuan Buku Il tentang Pedoman tekhnis
PURNING DAHONO PUTRO
Terdakwa:
SUDARLIN ALS DARLIN BIN MAKAWARU
384 — 32
dilengkapi dengan Akta Pendirian,Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yangmenyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi atau dikabupaten, rencana lokasi yang dimohon untuk dilampiri Peta Skalaminimal 1 banding 100.000 untuk luasan diatas 100.000 Hektare,rekomendasi Gubemur yang dilampiri Peta Lokasi sekurangkurangnya 1banding 100.000, pertimbangan Bupati atau Wali Kota yang didasarkanpada pertimbangan tekhnis
217 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jikapremisnya mengabaikan AzasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik makasimpulannya adalah melanggar salah satu dari spesies AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik itu sendiri;Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwagugatan Penggugat pada angka 18 kabur (obscuur libel) dengan demikianharus dinyatakan tidak diterima;11.12.Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujianlangsung (direct werking) dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,padahal berdasarkan buku pedoman tekhnis
49 — 12
Yang berasal dari APBN TA. 2010;e Bahwa yang menerima dana bantuan Sosial RestrukturisasiPemeliharaan Unggas di Pemukiman Kota Metro tersebut adalahKelompok Ternak Unggas Maju Bersama berdasarkan surat keputusanKepala Dinas Nomor : 524/507.a/KPTS/D.9/04/2010 tanggal 5 Agustus2010;e Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Tehknis Kegiatan adalahmenyusun petunjuk tekhnis dengan mengacu pada pedoman umum,melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran sertamelakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
Emelia Raski,SH
Terdakwa:
JAJANG HOERU NURJAMAN
63 — 23
BAMBANG SURYAMAN ( Staff Saksi Seksi Tekhnis )dan berjalan pekerjaan proyek tersebut. Bahwa untuk proses pembayarn paket 5 pekerjaan yangdimenangkan oleh PT. MANDALA BAKTI UTAMA adalah sebagai berikutsesual Termen :1. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.908.617.000, X 20 % = 581.723.400, dibayarkan setelan adajaminan Asuransi (Surenty Bond).2. Tahap 1 sebesar 35 % sebesar Rp. 814.412.760,3.
129 — 41
PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Pemberian dan Penerbitan Sertifikat bidang tanah sebagaiakses jalan menuju Asrama Polisi baik yang digunakan oleh Penggugatmaupun masyarakat disekitarnya, menurut Penggugat merupakanbahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 90 yang telah diberikanTergugat II kepada Tergugat I adalah tidak benar, karena BadanPertanahan Nasional memperhatikan, mempertimbangkan semua25aspek Tekhnis dalam pemberian dan penerbitan Tanah, semua hak atastanah
35 — 28
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secarajelas tidak disebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisahtempat tinggal, Pemohon tetap tinggal diwilayan Kecamatan Lasusua,sementara Termohon tinggal dirumah kediaman keluarganya yang beradadiwilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, karena Pemohon danTermohon masih berdomisili dalam satu wilayah, dapat dipastikan bahwaPemohon dan Termohon sering bertemu, namun tidak saling komunikasi lagi.maka Majelis Hakim
75 — 33
Mahdalena, Apt, M.Si NIP. 140237098,Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan obatKomplemen dengan hasil pengujian terdapat kandunganmetamfetamina yang termasuk Golongan UU RI No. 35Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikianbarang bukti yang di uji tersebut adalah positifshabu shabu..