Ditemukan 4818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1135 1337 1635 1035 1305 13,5 1935 13.5 13350
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 534/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MACHMUDI Diwakili Oleh : Sunardi Sudirman, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 77
  • Tidak dipenuhinyasyarat dibawah tersebut, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nulland void), sebagaimana adanya syarat sebab yang halal sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1335 1337 KUHPerdata adalah Syarat sahnyaperjanjian dengan adanya klausa yang halal. Jika perjanjian itu illegal, ataubertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjiantersebut menjadi batal.
    Tidak dipenuhinyasyarat dibawah tersebut, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum(null and void), sebagaimana adanya syarat sebab yang halalsebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 1337 KUHPerdata adalahSyarat sahnya peranjian dengan adanya klausa yang halal. Jikapenanian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atauketertiban umum, maka pernanjian tersebut menjadi batal.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata Tanah
Putus : 19-12-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Spn
Tanggal 19 Desember 2016 — - Ir. SJAFRIL ALAMSJAH L a w a n - 1. SUTAN ADIL HENDRA NASUTION, DK
108 — 20
  • Suatu sebab (causa) yang halal;e Bahwa kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda)atau. causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkanseseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuanperjanjian itu sendiri, misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuanatau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatubarang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang;e Bahwa berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatukausa dinyatakan terlarang, jika
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
Thung Natalia Chendrawati
Tergugat:
1.Windarta Gunawan
2.Yudi Tantono
Turut Tergugat:
1.Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
800 — 206
  • dilakukanjelasjelas melanggar undangundang.2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yangdilakukan telah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum(termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kKebebasan,hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak peroranganlainnya.3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajibanhukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukumpublik.4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 09-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat:
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
197 — 376
  • Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo.Pasal 1337 KUHPerdata);e. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat;2. Adanya kesalahan, artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahukonsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Perjanjian
Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Gdt jo 54/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 20 April 2021 — - Melia Elisa - Bank Panin KCU Lampung Bagian KMP Mikro
320 — 145
  • tidak menyesatkan;Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 16/Padt.Bth/2020/PN Gat8.Bahwa sesuai Pasal 18 ayat 3 UndangUndang No 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yang bunyinya Setiap klausula baku yang telahditetapbkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yangmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian kredit antara Terlawan danPelawan patut demi hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demihukum;Bahwa berdasarkan Pasal 1335
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
BONADI
Tergugat:
1.SUPIYAH
2.RIBUT MUSRINGAH
3.SUKATI
4.WANTI
Turut Tergugat:
4.Kepala Desa/ Lurah Pakisrejo, Kec. Srengat, Blitar
5.Camat Srengat, Kab. Blitar, PPAT Setempat
72 — 13
  • Pasal 1335 KUHPerdatamenyatakan Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karenasesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.Selanjutnya Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan Jika tidak dinyatakansesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatusebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikianadalah sah;Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2021/PN BitMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata semuaperjanjian
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
christoph josef kaffanke
Tergugat:
fera agustina
187 — 92
  • subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapitidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kKewajiban hukumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.Hal 6 dari 54 Putusan Nomor 1184/Padt.G/2020/PN DpsBertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 19/Pdt. G/2015/PN. Pbm
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat : IR. FRENCY AMIN/ F.AMIN Tergugat I :CIK MUNAH Tergugat II :PERI SUPRIANSYAH Tergugat III : ERWANSYAH
110 — 37
  • Unsur Penipuan(bedrog) akibatnya Perjanjian ini dapat dibatalkan dan tuntutan batal yangdiberikan adalah dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal1454 KUHPerdata;Menimbang, bahwa mengenai hal tertentu itu menyangkut objekhukum atau mengenai bendanya dan kemudian selanjutnya suatu sebab yanghalal dalam pengertian ini pada benda objek hukum yang menjadi pokokperjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukumperjanjian didalam ketentuan pasal 1335, 1336 dan 1337
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 9
  • Selain itu pasal 1335 KUH perdata juga menentukan yaknisuatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yangpalsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN BkIHalaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN BkI3.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
AGUNG DWI APRILISTYANTO
Tergugat:
1.JOHAN RIZKI MUJIONO
2.ELIA KUSUMAWATI
3.MAYA SULISTIANTI
4.EMI KURNIATI
5.BUSTOMI
6.DANI ARDIATI,SH
143 — 89
  • Berdasarkan Pasal 1335 jo 1320 KUHPerdata maka Surat Di BawahTangan dengan Judul Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal, 26Mei 2017 antara Tergugat IV dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III(Bukti P4, P5 dan P6) yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsudan/atau yang terlarang adalah BATAL DEMI HUKUMHalaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2021/PN CbiKARENA:Sebagai syarat keempat dari syarat sahnya Perjanjian (ex Pasal 1320KUHPerdata) mengenai adanya suatu sebab
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
149 — 107
  • Mengingat perjanjian tersebutdibuat dengan telah bertentangan dengan syarat objektif sebagai syarat sahdari suatu perjanjian yakni melanggar suatu hal tertentu dan suatu sebabyang halal sehingga bertentangan dengan Pasal 1333, Pasal 1335, Pasal1336, dan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan melanggar suatusebab yang halal sebab dibuat ...karena sesuatu sebab yang palsu atauterlarang, terlarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengankesusilaan atau ketertiban umum.
    Bahwa Surat Perjanjian tanggal 19 Nopember 1990 dan AktaNo. 11 tanggal 11 September 2008 dibuat atas kehendakpara pihak yang menandatanganinya (Para Penggugat danTergugat ) dan secara hukum telah memenuhi syaratsubjektif dan objektif dari suatu Perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 KUHPerdata, sehingga sah menurut hukum dantidak melanggar ketentuan Pasal 1335, 1336 dan Pasal 1337KUHPerdata.6.3.2.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
JOHNY ORONGAN
Tergugat:
NORJANAH
109 — 101
  • Melanggar kaidah tata susila;Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 Jo.Pasal 1337 KUH Perdata);d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihati;Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif).
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
165 — 20
  • Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 JoPasal 1337 KUHPerdata);5. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif).Yaitu. perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yangHalaman 52 dari 58 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN KIkbaik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan oranglain.2.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YANTO
2.DESI MEDIANA FITRI
Tergugat:
1.ZUPFA HILMAN ZAIN
2.REFDEWITA AS
3.ELPIAN PUTRA
99 — 103
  • Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal1337 KUHPerdata);5. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 25 April 2016 — KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII LAWAN 1.BUNYAMIN 2.ROBERT SIMANJUNTAK 3.KEVIN ONG
205 — 78
  • Ptkkeadaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1335 KUHPerdata Pasal 1338 KUH Perdata Semua peranjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya; tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang olehundangundang dinyatakan cukup untuk iktu.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.LILIANA CHANDRA
2.CHANDRA SENTOSA
3.ARBAIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZAIDIR. H.
268 — 227
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BWserta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg danmencermati Posita gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IIIserta pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hakkepemilikan, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum surat gugatan dan posita surat gugatan Penggugat ,Penggugat II dan Penggugat III yang memohon pada Pengadilan TataHalaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 18 Juli 2016 — DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (DPW PKB Jatim) melawan DRS. CHOIRUL ANAM Dkk
74 — 17
  • di DALAM REKONVENSI ini berposisi selaku PenggugatRekonvensi ;Bahwa sedangkan Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI KEBANGKITAN BANGSAJawa Timur yang semula di DALAM KONVENSI adalah selaku Penggugat, sekarangdi DALAM REKONVENSI ini berposisi selaku Tergugat Rekonvensi ;Bahwa seluruh dalildalil, halhal dan alasanalasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di DALAM EKSEPSI dan di DALAM KONVENSImohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di DALAM Rekonvensi ini ;Bahwa menurut Pasal 1335
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pmk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
1.M. LUTFI GHAZALI
2.MIFTAHUL KAMIL
Tergugat:
1.YAYASAN USMAN AL FARSY
2.MOH. IMAM GHAZALI
3.Jend. TNI (Purn) R. HARTONO
Turut Tergugat:
1.NOTARIS CHURIAH LAYLIA, S.H.M.Kn
2.NOTARIS KHOIRUN NISA, SH. M.Kn
3.KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
190 — 108
  • pengerjaan akta,bertindak hatihati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta,memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta, bentukbentukprinsip kehatihatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakanseorang Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnyapermasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnyadikemudian hari;Bahwa akibat hukum perjanjian dalam isi akta yang dibuat TurutTergugat yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsusesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-05-2016 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 321/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 31 Agustus 2017 — ACHMAD ZUNAIDI, umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir Jakarta/ 6 Maret 1975, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kemang Utara RT 005 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174030603750011, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya YAKUB INDRA KUSUMA, SH.; JOHANES SIMORANGKIR, SH.; JEFRI PARNANDA ANDREAS SIMBOLON, SH.; ROBIN RIDUAN, SH. masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum KSJP ADVOCATES, yang berkedudukan di Jl. Joe No. 8 RT 003/RW 006, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, berdasarkan surat kuasa khusus No. 00006/PDT/KSJP/AZ/5/16tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
262 — 134
  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyaKecakapan untuk membuat suatu perikatanSuatu hal tertentuSuatu sebab yang halal. ao PSBahwa, mengenai suatu klausul/sebab yang terlarang berdasarkanperaturan perundangundangan pasal 1335 KUHPerdata mengatursebagai berikut:Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.Mengenai suatu klausul/sebab yang terlarang pasal 1337 KUHPerdatamemberikan pengertian sebagai berikut:Hal.12 dari 134
    Dengandemikian PPJB No. 32 dan Akta No. 33 tidak memenuhi syarat sahnyaperjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata sertatelahmemenuhi syarat mengenai suatu klausul/sebab yang terlarangsebagaimana diatur dalam pasal 1335 KUHPerdata dan pasal 1337KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan diatas.Bahwa, dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut makaPENGGUGAT memohonkepadaMajelis Hakim Aquo untukmenyatakan PPJB No. 32dan Akta No. 33 batal demi hukum, karenamemuat klausul yang bertentangan dengan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 17-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 508/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO Diwakili Oleh : A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Ir. WINOTO BASUKI
Terbanding/Tergugat II : PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA disingkat PT. RPI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Semarang
Terbanding/Tergugat IV : Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, M.SIS, M.Kn, MH
Terbanding/Turut Tergugat : PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY disingkat PT. SIMOPLAS sekarang dalam pailit
116 — 65
  • SIMOPLASbukan merupakan barang yang dapat diperdagangkan karena adalahmerupakan obyek sengketa dan obyek sita di Pengadilan NegeriSemarang. bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdata :Suatu perjanjian yang dibuat karena sebab terlarang tidakmempunyai kekuatan.Pasal 1337 KUHPerdata :Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undangundang ataupun dilarang oleh peraturan hukum.Bahwa perjanjian jual beli yang memperjualbelikan hak atas tanahdengan sertipikat HGB. 00222, 00223, 00224, 00225, 00226