Ditemukan 4891 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat cagar cacan cacah cacak cacam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
403 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabila sebab (oorzaak) dari perjanjian jualbeli tersebut dipertimbangkan, maka hubungan hukum = yangsesungguhnya adalah hubungan hutang pihutang antara Penggugatasal dengan Haryanto, anak Tergugat asal, sehingga Haryanto harusturut digugat balik sebagai Tergugat atau sebagai Tergugat Il;Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya NHaryanto, anakTergugat asal, tidak turut digugat, bahkan didengar sebagai saksipuntidak, maka menurut Mahkamah Agung gugatan dari Penggugat asaladalah kurang sempurna atau cacad
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN. Dps
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. I DEWA PUTU DJATI, MM.
168 — 64
  • 2.803.158.274,55(dua milyar delapan ratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu duaratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh lima sen);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari sudutlegalitas prosedural terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor: PDAM.28/KPTS/ KEPEG/ Ill/ 2010 tanggal 1 Maret 2010 dan Surat KeputusanDireksi Nomor: PDAM.212/KPTS/KEPEG/ XII/2009 tanggal 1 Desember2009 yang tidak disertai persetujuan Badan pengawas tersebut tetap sahdan tidak serta merta menjadi cacad
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
550 — 71
  • Demikian juga Tergugat IVdalam jawabannya menyatakan tidak pernah menggarap tanahperkebunan.Bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan dan sesuaifakta fakta tertulis yang diajukan masing masing pihak, maka terbuktiKepemilikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding /Tergugat asal atassertipikat No 01599 adalah tidak benar dan cacad hukum.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 07-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 2-K/PM.II-11/AU/I/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — Oditur:
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Eko Wahono
264 — 143
  • Dengan kata lain bahwa pelakusebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklahdiliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHPyakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggukarena penyakit.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelahmenghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Hal. 84 dari 110 hal Putusan Nomor: 2K/
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 02-03-2006 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT / 05-K / PMT. III / AL / III / 2006
Tanggal 2 Maret 2006 — Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp 8145/P
1084 — 1361
  • memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal initermasuk pula anggota angkatan perang (anggota TentaraNasional Indonesia). 192 Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman(pidana) kepada pelaku atau subyek, makaia haruslah mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagaisubyek hukum pada waktu melakukan tindakpidana tidaklah diliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal44 KUHP yakni jiwanya cacad
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
417 — 585
  • Akta Perubahan tersebut CACAD HUKUM, diduga adaREKAYASA;Dugaan Rekayasa berlanjut dengan pembuatan Akta No. 15 tanggal 20Februari 2009, tentang Pembatalan Aktaakta.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
515 — 581
  • penundaan keputusan objek sengketa sebagaimanadiajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi dalam perkara ini sehinggaHalaman 221 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKTPengadilan berpendapat bahwa permohonan penundaan dari Penggugat tidakdapat dikabulkan atau ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusanbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karenaobjek sengketa terbukti cacad
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 12-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — Serma Syafrial Basyir
161 — 1306
  • Bahwa sesuai dengan perintah Danyonif 133/YS kepadaStafpers yang tertua Pasipers yang mana Komandan memberikanperintah bahwa apabila ada anggota yang mengajukan pindahsatuan harus melalui prosedur, pengajuan dari Kompi diketahui olehHal 81 dari 120 hal Putusan No: 08K/PM.103/AD/I/2018MenimbangMenimbangMenimbang82Danki, kemudian baru dikirimkan ke Pasipers lalu Terdakwa2mengetahui bahwa anggota yang pindah apabila sudah dinas 10(sepuluh) tahun mengalami sakit/cacad.18.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 103
  • Hasan bin Pangori adalah perbuatan yang menurut hukum tidakdibenarkan dan atau telah menyalahi ketentuan hukum seperti termaktuppada pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengansendirinya Akta Hibah seperti yang disebutkan pada poin 7 diatasmengandung cacad hukum dan dengan sendirinya Akta Hibah tersebutbatal demi hukum karena penerbitan Akta Hibah a quo tidak memenuhisyaratsyarat baik formil maupun materiil dalam penerbitan Akta Hibahserta penerbitan Akta Hibah a quo di duga ada unsur
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
187 — 1188
  • ,MH.khususnya terhadap pelayanan publik tidak boleh diabaikan dengan alasan adanya tanahPenggugat masuk kawasan hutan, karena asal tanah Penggugat diperoleh secara sah dari BPMenimbang, bahwa penerbitan objek sengketa III oleh Pengadilan dipertimbangkantelah mengandung cacad hukum dari segi prosedur dan substansial.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Skt
Tanggal 10 Agustus 2016 — 1. ROSA NADARINI ; 2.SIGIT BUDIARSO vs 1. SEKTI SUTIMAN; 2. LIDIA LESTIANA; 3. YEFRI HENDYANTO SAPUTRO ; 4. HENNY MILASARI
120 — 72
  • berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar Kemampuannya ;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganyiayaan berat yangmembahayakan pihak lain ;Salah satu pihak mendapat cacad
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
310 — 246
  • bertentangan dengan Undangundang, makaperjanjian kerja sama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karenanyapetitum gugatan angka 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian dan pernyataan yang dibuatdibawah tangan tertanggal 31 Mei 2017 adalah perjanjian nominee, maka perjanjiantersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karenanya petitum gugatan angka 4dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perjanjian sewa menyewa yangdituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 31 Mei 2017 mengandung cacad
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : JONNER SIAHAAN
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
58 — 48
  • tidak diikutsertakan sebagai Para Penggugat dalamperkara ini, padahal dalam dalil gugatannya Para Penggugatmenyatakan bahwa seluruh SKT tersebut adalah dasarpenguasaan dan pemilikan terhadap objek perkara, makadikarenakan masih adanya pihak lain yang = masihberkepentingan atas obyek perkara yang diklaim oleh ParaPenggugat, menyebabkan gugatan Para Penggugat KurangPihak (plurium itis consortium);3.4 Bahwa oleh karena pada gugatan a quo tidak memenuhisyarat formil gugatan dikualifikasi mengandung cacad
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
375 — 270
  • Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dikualifikasikan sebagai seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukanoleh Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsieksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacadformal maupun cacad materi dari gugatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Smg
Tanggal 29 September 2015 — Drs. SUSETYONO Bin ( Alm ) SOEKARSODI
61 — 19
  • Bahwa dakwaan yang mengandung cacad formal harus dinyatakan tidak dapatditerima.Dakwaan sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN Dps
Tanggal 22 Januari 2015 — I DEWA NYOMAN PUTRA, SH., dk.
89 — 51
  • .2.803.158.274,55 (dua milyar delapan ratus tiga jutaseratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiahlima puluh lima sen);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ditinjau darisudut legalitas prosedural terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor:PDAM.28/ KPTS/ KEPEG/ IIl/ 2010 tanggal 1 Maret 2010 dan SuratKeputusan Direksi Nomor: PDAM.212/KPTS/KEPEG/ XII/2009 tanggal 1Desember 2009 yang tidak disertai persetujuan Badan pengawastersebut tetap sah dan tidak serta merta menjadi cacad
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
106 — 61
  • keuntungan finansial atau non finansial baik secaralangsung maupun tidak langsung;Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "Setiaporang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu = mempertanggungjawabkan segalaperbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa Nengah Sumardana yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak cacad
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 30-05-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB
Tanggal 22 Nopember 2011 — - UMBU DJAMA DKK - UMBU DELU DANGURABA DKK -UMBU HAGA NIWA DKK
144 — 231
  • Bahwa selain itu pernyataan atau sejarah kehidupan UMBUDJAMMA yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI atausekarang sebagai TERGUGAT INTERVENSI 1, TERGUGATINTERVENSI Il dan TERGUGAT INTERVENSI Ill adalah wajibdibuktikan karena memiliki cacad sejarah secara adat karenahalhal sebagai berikut :e Bahwa dalam tradisi atau kebiasaan adat dari MasyarakatSumba, khususnya yang berada di Sumba Tengah.Pengangkatan anak itu sekaligus mendudukan sang anakyang diangkat dalam keluarga besar dari orang tua yangmengangkatnya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
209 — 151
  • MUHAMMAD ZUHRI yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun, tidak berada di bawah pengaruh daya paksa, tidakkarena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsungseketika itu dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karenaketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapatberkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
253 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.39 K/Pdt/201310.11.12.13.14.untuk Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Peta PetaTanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanahSawah/ ladang, Psr IllIll dan IV Kampung Penara SerdangHilir/Ketjamatan Tanjung Morawa,Deli serdang tertanggal 8Maret 1953;Menyatakan batal demi hukum atau cacad hukum atau tidak mempunyaikekuatan hukum segala suratsurat hak atas tanah obyek sengketayang telah diterbitkan atau diberikan oleh Tergugat I/Turut Terbandingatau Tergugat II/Pembanding II kepada