Ditemukan 4909 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat cagar cacan cacah cacak cacam cacau
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 26-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 480/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 14 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
86 — 112
  • Objek tanah yang dalam Sertipikat lama ( yangdimatikan ) berupa Uraian batas seluas 44.915M2, ketika terbit / menjadi SHM kedua/penggantimenjelma menjadi Surat Ukur seluas 44.915 M2merupakan bentuk rekayasaakal akalan danmanipulasi data ;e Menimbang, bahwa berdasar a) dan c ) tersebut makaSHM No. 75 objek perkara dinilai cacad hukumformal/material tidak berdasar hukum dan merupakanhasil rekayasa/manipulasi, sehingga oleh karenanyaharus batal demi hukum namun karena SHM yang bataldemi hukum tersebut
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
163 — 53
  • Dokumen KORPS CACAD VETERAN REPUBLIK INDONES/Aterdiridari:a. 1 (satu) bundel Surat Badan Pimpinan Daerah Korps CacadVeteran RI Sumatera Utara nomor : 03/ORG/XV2012 tanggal 20Nopember 2012 tentang Mohon Bantuan Dana OperasionalKCVRI.
    SEKRTAB/PWPM/1435 tanggal 10 Januari 2014 Perihal LaporanPenggunaan Dana Hibah.Dokumen KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKUTAS ILMU BUDAYAPROGRAM MAGISTER (S2) ILMU SEJARAH terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Usulan Penelitian Nomor: 01/VVPMIS/2012tanggal 7 juni 2012.b. 1 (satu) bundel Foto Copy Usulan Penelitian Nomor : 01/VVPMIS/ 2012 tanggal 7 juni 2012.c. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Pertanggung JawabanKeuangan Dana Hibah tanggal 30 Desember 2013.Dokumen KORPS CACAD
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
80 — 31
  • terorganisirbaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur Setiaporang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannyaserta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawabsecara hukum dari subjek hukum Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA,SSTP yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim,Terdakwa tidak cacad
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD ARIF BILLAH, SH Diwakili Oleh : TIRMIDZI, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
167 — 169
  • Atau kalau. menurut doktrin hukum karena pelakumeteriilnya itu. jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau adanyapenyakit yang mengganggu akalnya seperti pasal 44 KUHP.Syaratsyarat pelaku pelaksana adalah (a) dari perbuatannya langsungmenyelesaikan kejahatan yang dia kehendaki; (6b) perbuatannyamemenuhi semua unsur delik; (c) niat / kehendaknya ditujukan padapenyelesaian delik oleh / dilakukannya melalui perobuatannya sendiri.Sementara perbuatan orang lain yang terlibat, baik sebagai pelakupeserta ataupun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
159 — 101
  • Maka secara hukumperbuatan peralihan hak yang tidak pernah didaftarkan Kantor Pertanahan KabupatenLabuhanbatu adalah tidak diakui, cacad administrasi dan tidak mempunyai kekuatanhukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas namaPT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal16061992 ;Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf e dicantumkan syaratsyarat dan ketentuan
    Maka secara hukumperbuatan peralihan hak yang tidak pernah ada ijin terlebih dahulu dari Kepala BadanPertanahan Nasional adalah tidak diakui, cacad administrasi dan tidak mempunyaikekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama38PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal16061992 ; Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidakmempunyai kewenangan atau tidak berhak, tidak mempunyai kekuatan hukum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 231/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 19 April 2016 — Achmad Fatchur, S.H. S.Ag. M.M KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
55 — 26
  • pernah mengikutikunjungan kerja luar daerah Komisi A, B maupun C, dan kegiatan 4 kali kunjungankerja dengan Komisi D yaitu tanggal 10 s/d 12 April ke Kota Batam, ke dua tanggal 28s/d 30 Mei 2012 ke kota Bekasi, ke tiga tanggal 27 s/d 29 Juni 2012 ke kota Bandungdan ke empat tanggal 25 s/d 27 Juli 2012 ke Kota Makasar, kapasitas saksi sebagaiPPTK yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan dari pemberangkatan sampaikembali lagi ke tujuan dan kebetulan didalam Komis D ada satu orang yaitu Sdr.ANSHORI cacad
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
332 — 188
  • Apabila saling bertentangan mengakibatkangugatan cacad formil sehingga gugatan dianggap kabur (M.Yahya Harahap,2005 : 6566). Hal ini sejalan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalamGugatannya, yaitu pada posita/fundamentum petendi gugatan a quoPenggugat lebin melihat pada aspek pemilikan tanah sedangkan padaPetitum Penggugat mendalilkan untuk menunda dan membatalkan objeksengketa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
471 — 505
  • Halhal yang bersangkutan dengan ketentuanketentuan dalam huruf Adi atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;Maka dengan pertimbangan Instansi Agraria dapat diberitahukan dalam poin4 tersebut diatas, maka dikatakan sbb; Oleh karena itu, sebelumPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya memiliki hakpengelolaan atas tanah sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut dimukamasih belum berwenang untuk menyerahkan tanahtanah tersebut kepadapihak ke Ill karena cacad yuridis untuk tanahtanah
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 374/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 21 September 2016 — PROF.DR.O.C. KALIGIS SH.,MH >< DR.H.PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO CS
170 — 110
  • No.374/Pdt/2016/PT.DKI.dilakukan secara melawan hukum, maka pengesahan yang dilakukan olehTERGUGAT V menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.41.Bahwa oleh karena pengesahan RUPS Tahunan yang telah dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah di tuangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal10 Juni 2013 adalah cacad hukum, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
ADI WIYANA
Tergugat:
1.Ny. E. PARAMITA CONDROBIROWO, SH.
2.TRI HERYANTO, SH
3.IDO DESGRATA P
4.IDO DESGRATA
Turut Tergugat:
1.TEGUH WIHARSO
2.INDRA ZULFRIZAL, SH.
3.ENDANG SUKARYATI, S. Sn.
4.RUSDIYANTO, SH.
5.AJI WIRASAKSI SETYAWAN
6.TUTIK PURWANTI, SE.
7.EDWARD WARMA RAYA, SH.
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
187 — 109
  • danpetitum haruslah sinkron dan selaras, sedangkan dalam gugatanPenggugat ini hubungan tersebut tidaklah nampak.Pihak Tergugat dalam petitum suatu gugatan tentu akan dihukumuntuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, namun dalamgugatan ini yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukumtertentu justru diterima oleh Turut Tergugat V (Aji WirasaksiSetyawan), Turut Tergugat VI (Tutik Purwanti, Se) dan Turut TergugatVIII (BPN Kabupaten Sleman) bukan Para Tergugat.Oleh karena gugatan Penggugat cacad
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
137 — 41
  • harusdijadikan terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkanseorang bernama Agus Budianto, dan Majelis telah menanyakan identitasTerdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam suratdakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidakterjadi error in persona;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab, Majelismenilai pada:Keadaan jiwa Terdakwa: tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atausementara, tidak cacad
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Arm
Tanggal 24 September 2019 — Dafrosa Doartje Dipan Lawan Direktur PT. Telekomunikasi Selular Jakarta. Cq. Legal Mandatory Kepala Cabang PT Telkomsel Manado, DKK
197 — 108
  • yang juga mempunyai hakatas pemilikian rumah yang menjadi sengketa tersebut ternyata tidakikut digugat, maka gugatan menjadi cacat/tidak sempurna, sehinggaoleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 400 K/Pdt/1094tanggal 11 Juli 1985Menimbang bahwa oleh karena kenyataannya Haryanto, anaktergugat asal, tidak ikut digugat, bahkan didengar sebagai saksipuntidak, maka menurut Mahkamah Agung, gugatan dari penggugatasal adalah kurang sempurna atau cacad
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 112
Tanggal 19 Januari 2011 — Lettu Inf Sukimin
52 — 24
  • Dengan kata lain bahwapelaku sebagai subyek hukum pada waktumelakukan tindak pidana tidaklah diliputikeadaan keadaan sebagaimana diatur dalam pasal44 KUHP yakni jlwanya cacad dalampertumbuhannya atau jiwanya terganggu karenapenyakit.Bahwa Van Hattum dalam bukunya Hand En Leerbook hal 327, yang dikutip oleh Drs. P.A.FLamintang, SH dan C.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 27-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 42 - K / PM I-05 / AD / VII / 2018
Tanggal 27 September 2018 — Barnes Adi Prayoga, Sertu NRP 21110091280691
237 — 177
  • negara asing yangmemenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampaidengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasukanggota angkatan perang (Anggota Tentara NasionalIndonesia).Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana)kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampubertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukumpada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi olehkeadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44KUHP yakni jiwanya cacad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — PT TIMAH (Persero) Tbk., DK VS PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG (“SCHG”), DK
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • junctoPasal 27 ayat (5) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuanKetentuan Pokok Pertambangan, maka selama jangkawaktu antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas tanahkuasa pertambangan milik Penggugat/obyek perkara a quo, tidakdapat diberi hak kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM danEnergi RI;Bahwa dengan demikian Hak Guna Usaha Nomor NOB04.03.06.04.00001, sebagaimana berdasarkan pendaftaran SuratKeputusan Menteri Negara Agraria tanggal 13 Juli 1999, Nomor 65HGU/BPN/1999, memiliki cacad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
382 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabila sebab (oorzaak) dari perjanjian jualbeli tersebut dipertimbangkan, maka hubungan hukum = yangsesungguhnya adalah hubungan hutang pihutang antara Penggugatasal dengan Haryanto, anak Tergugat asal, sehingga Haryanto harusturut digugat balik sebagai Tergugat atau sebagai Tergugat Il;Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya NHaryanto, anakTergugat asal, tidak turut digugat, bahkan didengar sebagai saksipuntidak, maka menurut Mahkamah Agung gugatan dari Penggugat asaladalah kurang sempurna atau cacad
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
489 — 66
  • Demikian juga Tergugat IVdalam jawabannya menyatakan tidak pernah menggarap tanahperkebunan.Bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan dan sesuaifakta fakta tertulis yang diajukan masing masing pihak, maka terbuktiKepemilikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding /Tergugat asal atassertipikat No 01599 adalah tidak benar dan cacad hukum.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 07-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 2-K/PM.II-11/AU/I/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — Oditur:
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Eko Wahono
240 — 128
  • Dengan kata lain bahwa pelakusebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklahdiliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHPyakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggukarena penyakit.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelahmenghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Hal. 84 dari 110 hal Putusan Nomor: 2K/
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
496 — 535
  • penundaan keputusan objek sengketa sebagaimanadiajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi dalam perkara ini sehinggaHalaman 221 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKTPengadilan berpendapat bahwa permohonan penundaan dari Penggugat tidakdapat dikabulkan atau ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusanbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karenaobjek sengketa terbukti cacad
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 12-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — Serma Syafrial Basyir
150 — 1232
  • Bahwa sesuai dengan perintah Danyonif 133/YS kepadaStafpers yang tertua Pasipers yang mana Komandan memberikanperintah bahwa apabila ada anggota yang mengajukan pindahsatuan harus melalui prosedur, pengajuan dari Kompi diketahui olehHal 81 dari 120 hal Putusan No: 08K/PM.103/AD/I/2018MenimbangMenimbangMenimbang82Danki, kemudian baru dikirimkan ke Pasipers lalu Terdakwa2mengetahui bahwa anggota yang pindah apabila sudah dinas 10(sepuluh) tahun mengalami sakit/cacad.18.