Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2014 — -SUPANDI
85 — 56
  • PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPKP) yang digunakan untuk kegiatanpemberian permodalan kelompok perempuan yang mempunyaikegiatan simpan pinjam bertujuan untuk mengembangkanpotensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan aksespendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaansosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, danpenciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
    Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD)Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang digunakanuntuk kegiatan pemberian permodalan kelompok perempuanyang mempunyai kegiatan simpan pinjam bertujuan untukmengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin, dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — Ir. TOBORYANO ANGGA, MM Bin R. W. ANGGA
92 — 34
  • TOBORYANO ANGGA, MM Bin R.W ANGGA selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati BaritoUtara Nomor: SK.821.29138412001 tanggal 26 Juni 2002 mempunyai tugas dantanggung jawab adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan perumusankebijaksanaan tekhnis dan memberikan pelayanan umum, melaksanakan dan membinapenyelenggaraan pemerintahan dibidang kehutanan.e Bahwa pada tahun 2003 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adamelaksanakan suatu Proyek
    UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua,SinarGrafika,2008,hlm 4041 );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa Terdakwa Ir.TOBORYANO ANGGA,MM bin R.W.ANGGAberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor:SK.821.291.38412001 tanggal 26 Juni 2002 diangkat selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Barito Utara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan urusanrumah tangga daerah dan perumusan kebijaksanaan tekhnis
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
135 — 99
  • Pararem Penepas Wicara yaitu Pararem yang merupakanputusan penyelesaian perkara adat/wicara; Jadi suatu Pararem adalah semacam Peraturan Tekhnis Operasionaldari AwigAwig suatu Desa Adat yang harus dan wajib disuratkan ( harustertulis ) yang dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan mulaiberlaku sejak diumumkan didalam Paruman Paruman*;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2719 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — RICO SIA;
1237 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa didakwa menerima dana tambahan atas pengadaan sarana dan prasarana yang ... [Selengkapnya]
  • PapuaBarat) dengan Surat Nomor 10/PT.CBS/PAK/2009 yang ditujukan kePejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Satuan kerja Dinas PekerjaanUmum Provinsi Papua Perkara (vide Bukti T6), menyampaikankesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254I/PUBM/2009 tanggal 17Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kamiberkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agarpelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan;Bahwa kesimpulan tersebut kemudian pada tanggal
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 03/PID.TPK/2013/PT KDI
Tanggal 12 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi Diwakili Oleh : M. YUSUF, SH.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
178 — 97
  • Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan pertama mengenaiperilaku Hakim Ketua Majelis dalam proses persidangan, Majelis Hakim TipikorTingkat Banding berpendapat pemeriksaan atas perilaku hakim merupakankompetensi dari Pejabat yang memiliki otoritas melakukan pengawasanterhadap perilaku hakim, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding hanya akanmemberikan tanggapan sebatas berkaitan dengan substansi materi perkara ;Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua, yang pada intinyamempermasalahkan persoalan tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 194/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : FEELY WINARDINATA Diwakili Oleh : CAHAYA SIANTURI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA,Tbk CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS GUNAWAN,SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG PRATAMA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
129 — 75
  • menurut penilaian Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI VS AJRISA WINDRA, ST.,MM;
174 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (selanjutnyadisebut sebagai Tim Pemeriksa);14.Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hariJumat, tanggal 8 April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukanrangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kinerja UPCA Kota Jambidengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpa didahului denganserangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainya pemeriksaanterhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnyaUPCA kota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuanPerundangUndangan tentang Standar Pemeriksaan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 78
  • syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat "Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bpp"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 110/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi UKPBJ Kota Banda Aceh
Terbanding/Penggugat : Mansur, S
Turut Terbanding/Tergugat II : Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
182 — 105
  • pimpinanUKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau pejabat yang berwenanglainnya;Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman pemenang;Pokja Pemilinan wajib memberikan jawaban secara elektronik atassemua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhirmasa sanggah;.Apabila sanggah dinyatakan benar Pokja Pemilihan menyatakantender gagal;Sanggahan dianggap sebagai pengaduan dalam hal : Sanggahandisampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali dalamkeadaan kahar atau gangguan tekhnis
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 05/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 7 Mei 2013 — H. INDRA ANTONI BIN (ALM) BAHADIR USMAN
63 — 32
  • HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang saksi SUHARMUN, ST Bin M.YASID (Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.Gid.PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaanPengguna Anggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — BUDI PURNOMO A.Ma Pd BIN SUPARDI
100 — 36
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 11/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
AFIF AMRULLAH
Tergugat:
BUPATI PAMEKASAN
Intervensi:
Asy’ Ari
167 — 163
  • Put.11/G/2020/PTUNSBYserentak di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Desa PamorohKecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2019;Bahwa sebagai Kabid Pemdes di Dinas DPMD dan juga sebagai bagiandari Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, Saksi menjalankan tugas dantanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pilkades dari awal sampaiakhir, seperti sosialisasi Regulasi, tekhnis pelaksanaan sebagaimanaketentuan Regulasi, serta jadwal dan hari pelaksanaan (hari H) PemilihanKepala Desa secara Serentak di Kabupaten
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
278 — 278
  • Tugas ini sematadilakukan atas dasar panggilan tugas, melayani dengan baik dengansepenuh hati berdasarkan norma atau petunjuk tekhnis yangberlaku. Tidak ada perobuatan mengganti foto atau menempel fotoorang lain pada skep pemohon. Skep Veteran yang ditunjukan olehSaksi 2 Abidin adalah valid.
    Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh MacabLVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah,Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.6. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 SaksiIV datangke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuanpermohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernamaJamien A. Bidin alias Abidin Jamien.7.
    Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRIBima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNSselaku Sekretaris Macab LVRI Bima.13. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi2 datang keKanminvetcad X/15 untuk mengurus pengajuan permohonantunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin aliasAbidin Jamien.14.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 08/ Pid.Sus./Tipikor/2013/ PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
57 — 24
  • Amrul Wajidi SPd;Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan : Drs. H.
    Amrul Wajidi, S.Pd;= Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H. MuhammadNizamuddin, MSc ;=" Bendahara Pengeluaran : saksi.
    HSU adalah := Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi;" Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — SOFYAN MAHADIN, ST
75 — 67
  • Keterangan Saksi MOCHAMMAD ADIWIDODO : Bahwa dalam Proyek Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang saksiditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk); Bahwa lokasi kegiatan tempatkan di Desa Panambuang karena dilokasitersebut telah terbentuk Kelompok Tani Tunas Pangan Amamoi; Bahwa untuk kegiatan dalam proyek tersebut ditunjuk kKelompok Tani TunasPangan Amamoi berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Halmahera Selatan; Bahwa pernah ada pertemuan antara Bambang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor19/Pid.Sus-TPK/2015/PNBjm
Tanggal 19 Mei 2015 — ARI AZHAR Bin MUHAMMAD DJABIDI (Alm);
44 — 10
  • HASAN RIYADIsebagai pembantu Penanggung jawab, HARIYANTO WAHYUDJATMIKO sebagai pengendali Tekhnis saya Ketua Tim dan ADIATMABUDI RAHMAWAN sebagai Anggota Tim.Setelah surat tugas terbit kami meminta dokumendokumen yangdiperlukan seperti BAP, DIPA, SK, Instrumen, Laporan Kamajuan Fisik,Kuitansi, Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PerpustakaanSekolah Dasar Tahun 2013, cetak rekening, dsb kepada penyidik.Seterusnya atas bukti atau dokumendokumen tersebut kami analisis danjika masih terdapat kekurangan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 28-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 69/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 28 Nopember 2014 — Drs. HERI ISMUWARDANA
181 — 95
  • olehkarenanya terhadap Terdakwa Heri Ismuwardana dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan; belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisikeberatankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:5253e Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bandinghanya untuk memenuhi petunjuk tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Oktober 2011 —
48 — 13
  • Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008dan Lampirannya telah menetapkan saksi Any Prihantarisebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;e Bahwa untuk melaksanakan DPA SKPD Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa, antara lainPengadaan, ...........Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer saksi ANY PRIHANTARI selakuPengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TimPengadaan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 8
  • ataupidana atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduhmelakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak;Menimbang, bahwa dalam hal menilai kepribadian kedua pihak, Majelisberpendapat ketika hukum harus berhadapan dengan dua atau lebih pilihandan kenyataan, maka kecenderungan logika hukumNya danpilihanNyaadalah, siapa diantara subjek hukum tersebut yang memenuhi aspeknormative dan terlebihlebih jika didukung dan ditambah dengan karakterpersonal adanya kemampuan tekhnis
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — I.ISHAK BIN IBRAHIM ALIAS ROBI II.ANWAR SANUSI BIN BONIRAN III.HERDANI SARDAVIO BIN HASAN BASRI ALIAS ANDRE
46 — 13
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli