Ditemukan 5172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta penita perita petitaã petitsa petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Intervensi I : WIET SOEGITO Diwakili Oleh : WIET SOEGITO
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
109 — 51
  • secaranyata tanahtanah tersebut;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat hakim perdata berwenangmenilai ketidak benaran data yang diberikan untuk penerbitan sertifikat danberwenang menilai ketiadaan itikad baik dalam memperoleh sertifikattersebut tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap, hal mana telah dilakukan dengan baik dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang atautidak memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 189 Rog yang mengatur bahwa Majelis Hakimdilarang memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);Terbukti tidak ada satupun dari 19 petitum gugatan Para TermohonKasasi mengenai pelaksanaan putusan paling lambat 14 hari,sebagaimana diputus oleh Judex Facti pada angka 5 Putusan;Dengan demikian karena terbukti Judex Facti telah memutus hal yangtidak diminta oleh Para Termohon Kasasi dalam gugatannya maka jelasterbukti putusan Judex Facti pada angka 5 putusan adalah ultra petita,dan karenanya adalah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 25 Mei 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK); melawan 1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN; 2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA; 3.BUPATI KUTAI BARAT; 4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);
199 — 79
  • Hal ini menyebabkan gugatanPenggugat menjadi kabur, bahkan gugatan Penggugat menjadikontra petita;Bahwa kekaburan gugatan Penggugat semakin jelas terlihat padaposita gugatan angka halaman 3, dimana Penggugat menyatakan:Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelahdmendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran...Sedangkan posita Penggugat pada angka 4 halaman 6 menyatakan:Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
249 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
232 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah Halaman 27 dari 108
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014, didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai /egal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
90 — 53
  • Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 115/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 8 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat : CAROLINE FAUSTINA ALIAS GWIE TJIE HIAN
Terbanding/Penggugat : TEGUH KOOSLARTO
102 — 68
  • menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Terbanding semulaTergugat tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut: Bahwa Pembanding/ Terbanding pada prinsipnya kurang sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbanganhukum dan amar putusannya kurang mencerminkan rasa keadilanmelampoi apa yang diminta (ultra petita
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 117
  • fakta keadaannya Atiah/ Herawati diketahuimasih hidup, memiliki hubungan hukum dengan Amaq Ruminep dan AmaqRumejam, serta memiliki hak kewarisan berdasarkan sebab hubungan darah (Nasab),maka selanjutnya dalam perkara aquo Atiah/ Herawati juga nantinya akanditetapkan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian waris dari pewaris AmaqRumejam atas peninggalan Amaq Ruminep maka penetapan bagian waris kepadaAtiah/ Herawati tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 20-09-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 178/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 24 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
185 — 308
  • Tergugat mengenai obscuur libel/gugatankabur karena letak/lokasi tanah yang tidak jelas/berbeda, sehinggamemperlihatkan Majelis Hakim terkesan AKTIF hanyamempertimbangkan pemeriksaan setempat (yang tidak sesualdengan fakta hukum) dan tidak didukung dengan buktibukti lainnya,Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT SMRsehingga terbukti Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidakdidalikan oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini membuktikanbahwa Putusan No. 236 ULTRA VIRES/ULTRA PETITA
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
139 — 53
  • didasarkan pada adanya syarat kerja yang jelasyang diatur dalam perjanjan kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama maka demi hukum gugatan Para Penggugatdemi hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaiperselisihan kepentingan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004sehingga harus ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidakdapat diterima karena bukan merupakan perselisihan kepentingan.Bahwa posita gugatan Para Penggugat selanjutnya pada Halaman 81s/d 84 Butir 5 s/d 13 serta petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
144 — 66
  • Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 49
  • kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
146 — 75
  • Nurbayyinah) untuk mengembalikan tanahseluas 20.825 M2 dengan cara mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkansecara sukarela dan mengembalikan stau sobyek kepada para ahli waris yangberhak demikian halnya tanah seluas 10.000 M2 yang dikuasai Tergugat 2ditetapkan sebagai hak dan bagian Tergugat 2 tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
660 — 375
  • sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidakpernah memberikan pertinbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut