Ditemukan 5550 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
251134
  • kembalikan sebesar Rp.377.072.857,(Tiga ratus tujuh puluhtujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah),dan sisa yang belum terdakwa kembalikan sebesar Rp.58.350.000,(Lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa uang sebesar Rp.450.200.000, (Empat ratus lima puluh jutadua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh HARMAZAN belum ada yangdikembalikan dengan jumlah keseluruhan uang Dana KPU Kab.SelumaTA.2018 yang belum dikembalikan dan terpakai untuk menutupi danayang
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
642331
  • Menteri Kehutanan, kemudian pa Gulat menelpan saksi adadimana, kemudian saksi bilang ada di Hotel kemudian pa Gulat tinggalngopi di kafe dan ketemu Marudut , karena segan belian pakai basabatak saksi tidak mengerti saksi ijin mau pulang, waktu di KPK uangdihitung pemberian dari Gulat Rp. 26.850.000, disita KPK sebagaibarang bukti waktu itu saksi tidak tahu ;Bahwa Gulat manurut tidak bilang kepada saksi bahwa Palma satuakan disediakan danya ;Bahwa untuk area Edison Gulat tidak pernah menyampekan danayang
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
112101
  • SPP, SP2D ;e BA pemeriksaan saksi ;e Bahwa dari perhitungan ke 72 sekolah tersebut didapat kerugianNegara sebesar Rp. 906.614.622.79 ;e Bahwa jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan atas danayang bersumber dari dana pendamping DAK tahun 2007 sesuai DPAnomor 1.01.01.16.82.5.2 adalah sebesar Rp. 114.466.000, (seratusempat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telahmenghadirkan saksi a de charge , DR. S. E. M.
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
17349
  • Slip penarikan tersebut belum dibubuhi jumlah danayang akan ditarik dan nomor rekening yang akan ditarik, yang barudibubuhi hanya tandatangan saksi saja.
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
11927
  • Terhadap biaya yang telah ditentukantersebut, kemudian saya mencoba untuk menghitung secara riil danayang dibutuhkan mengingat saya harus menyisihkan sebagian daridana tersebut untuk keperluan Pak Yahya Abdul Azis, PimpinanDPRD, PPTK (Pak Nana), Saudara Ucu dan pendamping yang ikutdalam perjalanan dinas. Hasil perincian riil, saya buat secara globalmengenai biaya transportasi dan akomodasi lalu saya serahkankepada Pak Nana.
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
290607
  • Buton Utara Tahun 2016, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: PRINT02/R.3/Fd.1/04/ 2019 tanggal 24 April 2019, yang dalamperkembangannya diperoleh alat bukti yang cukup tentang adanya sejumlah danayang berasal dari Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang mengalirkepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sehingga kemudian diterbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : PRINT03/P.3/Fd.1/ 06/2019 tanggal 26 April 2019;Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
287497
  • rencana kegiatanpenyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasionalpada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yangpelaksanaannya mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah T.A 2019 pada DLHP Kota Ambon;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraandinas dan kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan Kota Ambon T.A. 2019 sesuai dengan DPA T.A 2019, danayang
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
15263
  • ., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST.McPollan di singapura berikut biayabiaya lain serta pengeluaransebagai uang Komisikomisi yang diterima oleh Direksi yang dikelolaoleh Direksi sendiri dan di catat di dalam sebuah catatan keuanganterpisah dari catatan keuangan perusahaan dan didalam catatankeuangan tersebut terdapat kode kode transaksi pengeluaran danayang sesuai dengan apa yang telah disepakati pada pertemuan di awalbulan Juli 2014 bertempat di Hotel Redtop antara HARRY LO denganFAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
Register : 18-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — TANO BADODO HAREFA
12557
  • Jumlah keseluruhan danayang dipergunakan untuk pembelian material fisik pembangunan jalansemenisasi sebesar Ap. 123.635.000, (seratus dua puluh tiga juta enamratus tiga puluh lima ribu rupiah).Bahwa total dana yang digunakan untuk membayar honor tukang dalamrangka kegiatan semenisasi adalah sebagai berikut: No.
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
25970
  • penyusunan rancangan peraturan daerah(Ranperda) tahun 2012 SKPD belum selesai melakukan evaluasi dan belummembuat rekomendasi sehingga calon penerima hibah dan bantuan sosialdalam APBD TA 2012 tetap dianggarkan dalam APBD tahun 2012 danditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) APBD tahun 2012 tanggal 5November 2012 dan selanjutnya atas evaluasi yang tidak benar serta tanparekomendasi SKPD terkait, Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utaramenetapkan daftardaftar nama penerima hibah beserta besaran uang/danayang
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
21787
  • Lalu saya jawab bahwa saya masihdiruang kerja CHRISTY PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di KantorPengadilan Tinggi Bandung dan sudah bertemu dengan CHRISTY sekaligusmeminta kepada CHRISTY agar putusan banding perkara korupsi dana bansosPemko Bandung TA2009 s/d TA2010 atas nama terdakwa ROCHMAN dankawankawan menguatkan putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung dan danayang disiapkan untuk urusan banding tersebut sebesar 1 (satu) baterai (kodesebutan untuk uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah
    Tirtasari II No. 12 Bandung, diadakan pertemuan yangdihadiri oleh saksi DADA ROSADA dan para Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Pemkot Bandung dan Perusahaan Daerah kota Bandung dandalam pertemuan tersebut saksi DADA ROSADA meminta dukungan danayang akan dipergunakan dalam pengurusan perkara Penyimpangan DanaBansos Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2009 2010 atas namaROCHMAN dkk dalam tingkat banding, yang kemudian diperolehpengumpulan dana yang diakomodir melalui saksi H.
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
15189
  • kebijakannya sesuai dengan kemampuan sekolah, bahkanada yang menggadaikan SK sendiri untuk meminjam ke Bank;Bahwa kebijakan dari masingmasing kepala sekolah berarti kebijakantidak sesuai dengan juklak/juknis dalam aturan regulasi, dan untukmenyikapi masalah, kepala sekolah berharap kegiatan sekolah tetapberjalan sesuai dengan amanah konstitusi/undangundang, karena sudahdiketahul anggaran selalu terlambat, kepala sekolah punya kreatifitas masingmasing agar program tetap berjalan dengan menggunakan danayang
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
238110
  • kebijakannya sesuai dengan kemampuan sekolah, bahkanada yang menggadaikan SK sendiri untuk meminjam ke Bank;Bahwa kebijakan dari masingmasing kepala sekolah berarti kebijakantidak sesuai dengan juklak/juknis dalam aturan regulasi, dan untukmenyikapi masalah, kepala sekolah berharap kegiatan sekolah tetapberjalan sesuai dengan amanah konstitusi/undangundang, karena sudahdiketahul anggaran selalu terlambat, kepala sekolah punya kreatifitas masingmasing agar program tetap berjalan dengan menggunakan danayang
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
283301
  • Namun saksi tidak ingat satu persatu ajuan danayang telah diajukan oleh DADANG PRIJATNA tersebut.Bahwa yang membantu saksi melakukan tugas pada bagian keuanganPT.
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
12638
  • Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitasdan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan danayang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengankualitas yang maksimum.b.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
590592 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) dan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T461) dan mendirikan BPPN (dahuluTERGUGAT 50) sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara danmempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikanuang negara yang telah tersalur di sektor perbankan berdasarkan KeputusanPresiden No.27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26Januari 1998 (Keppres No. 27/1998) (Vide Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T491) dan mendirikan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) sebagailembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Vide Bukti T492).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
252245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengguna Anggaran, hal ini bertentangandengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (7) Dalam haldokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D :Bahwa pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya oleh Nuraini MudiaSutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku KuasaBendahara Umum Daerah kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakanpada Tahun 2010 sebesar Rp.20.649.667.500, dengan menggunakan danayang
    Pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamutamu Pemda Kabupaten Merauke atau Muspida dengan menggunakan danayang berasal dari APBD atau APBN adalah suatu bentuk kebijakan yangbertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiatur dalam Pasal 13 Ayat (1) poin b ;Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan sesungguhnyaperbuatan Terdakwa Drs.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
21138
  • Tpg.Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalam APBDatau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerah dan disimpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
4111049
  • Saksi Lalu IkhwanulHubby S,H dan keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan tidakmendapatkan bagian sama sekali dari kerugian kKeuangan Negara yang timbuldalam perkara ini karena Saksi tersebut Samasama menerangkan tidakmemberikan uang atau barang atau dalam bentuk apapun kepada Terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga kepada Ida Wayan Wikanayaselaku PPK serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan benihjagung tersebut, dan dalam persidangan tidak dapat buktikan adanya danayang
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
13523
  • Natunaadalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran).Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalamAPBD atau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerahdan di simpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.