Ditemukan 5558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dannuang dangang danang dayang danyang danagung damayani danggang danayana dianayang damayang darayang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
254 — 70
  • penyusunan rancangan peraturan daerah(Ranperda) tahun 2012 SKPD belum selesai melakukan evaluasi dan belummembuat rekomendasi sehingga calon penerima hibah dan bantuan sosialdalam APBD TA 2012 tetap dianggarkan dalam APBD tahun 2012 danditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) APBD tahun 2012 tanggal 5November 2012 dan selanjutnya atas evaluasi yang tidak benar serta tanparekomendasi SKPD terkait, Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utaramenetapkan daftardaftar nama penerima hibah beserta besaran uang/danayang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
279 — 301
  • Namun saksi tidak ingat satu persatu ajuan danayang telah diajukan oleh DADANG PRIJATNA tersebut.Bahwa yang membantu saksi melakukan tugas pada bagian keuanganPT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
122 — 36
  • Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitasdan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan danayang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengankualitas yang maksimum.b.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Pgp.
Tanggal 20 Nopember 2014 — SOFIAN, AP. M.Si Bin MUHAMAD YUSUF
119 — 26
  • Panitia Porprov ada Kopel itu namanya merekamengajukan harus sesuai dengan standar itu dibongkar lagi dibongkar lagi ;e Bahwa untuk pengadaan untuk mendukung Porprov pelaksanaan inspratruktur saranadan prasarana tidak dilaksanakan oleh KONI Bangka Selatan, untuk sarana danprasarana seharusnya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, karena yang kami ajukantadi kegiatan untuk penggunaan uang kita belum tahu besaran uangnya dibutuhkanberapa, contoh untuk bulu tangkis sebelum hari H kita belum tahu berapa danayang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
156 — 51
  • Natunaadalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran).Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalamAPBD atau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerahdan di simpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1841 — 2700
  • Dari keempat produk ReksaDana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (Satu) produk Reksa Danayang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yangpengelolaannya dibawah kendali Joko Hartono Tirto yang terafiliasi TerdakwaHeru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima(PDP) yang dibentuk pada tahun 2016; PT PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle StrategicEquity Fund kepada PT AJS melalui Joko Hartono Tirto.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
181 — 55
  • mutasi tugassebagai Kepala Bidang Penyidikan danPenindakan (P2) di Kanwil DJBC Riau danSumatra Barat pada bulan Juni 2012 s/dBulan Desember 2013, saksi HENDRIANUSLANGEN PROJO dengan satu kehendakbathin yang sama secara berlanjut tetapmendapatkan manfaat dari kegiatan importasibarang dari terdakwa HERRY LIWOTO didaerah pabean Entikong yang mulai diuruslangsung oleh terdakwa HERRY LIWOTOdengan pemilik perusahaan lokal Entikongyang memiliki APIU karena terdakwa HERRYLIWOTO tetap melakukan penempatan danayang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
835 — 339
  • Danareksa Sekuritas; Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi untuk posisi saat ini di PTDanareksa Sekuritas adalah melakukan proses penyelesaiantransaksi nasabah dari sisi dana, melakukan pembayaran kepadanasabah dan penerimaan dari nasabah, dan juga melakukankewajiban serah terima dana dari KSEI dan KPEI; Bahwa dokumen yang menjadi sumber kegiatan tersebutadalahsurat dari nasabah dan memo; Bahwa prosedur pengeluaran dan penerimaan dana pada PTDanareksa Sekuritas dilakukan berdasarkan Nota Pencairan Danayang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1710 — 1540
  • Dari keempat produk ReksaDana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (Satu) produk Reksa Danayang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yangpengelolaannya dibawah kendali Joko Hartono Tirto yang terafiliasi TerdakwaHeru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima(PDP) yang dibentuk pada tahun 2016; PT PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle StrategicEquity Fund kepada PT AJS melalui Joko Hartono Tirto.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
579 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) dan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T461) dan mendirikan BPPN (dahuluTERGUGAT 50) sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara danmempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikanuang negara yang telah tersalur di sektor perbankan berdasarkan KeputusanPresiden No.27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26Januari 1998 (Keppres No. 27/1998) (Vide Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T491) dan mendirikan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) sebagailembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Vide Bukti T492).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buddhyana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 1 April sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengerahan danayang ditandatangani oleh BP. Mustofa.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Maret sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BP.Nuryaman.Hal. 629 dari 1273 hal. Put.
    Buddhyana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 1 April sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengerahan danayang ditandatangani oleh BP. Mustofa.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Maret sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BP.Nuryaman.Hal. 1239 dari 1273 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
110 — 32
  • Kelulusan Benih, Surat Perjanjian Jual Beli Benih.Saksi menerangkan keabsahan pencatatan penjualan terdiri dari faktur,delivery order, Surat Pengantar Angkutan ;Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dokumenpenjualan ;Bahwa sepengetahuan saksi, anggaran untuk Kantor Regional dan KantorCabang berasal dari Kantor Pusat ;Bahwa sepengetahuan saksi, Kantor Regional dan Kantor Cabang melakukanproduksi dan penyaluran ;Bahwa tidak melakukan pengujian terhadap data mengenai kesesuaian danayang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — H. Yulius Nawawi bin Nawawi Alhaj
126 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EddyYusuf;Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan pembebnanan uangpengganti kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan penggunaandana oleh Terdakwa baik untuk tujuan dan kepentingan pribadi atau oranglain misalnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengarahan masa,pengadaan Baliho, membeli motor dan untuk kegiatan pribadi kampanye;Bahwa meskipun Terdakwa tidak menikmati secara langsung aliran danayang diperoleh dari hasil tindak pidana penyalahgunaan dana BANSOSmelainkan dinikmati oleh
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
204 — 38
  • Tpg.Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalam APBDatau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerah dan disimpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2452 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — ABU BAKAR bin ABUD BAASYIR als. ABU BAKAR BAASYIR
440 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa, ahli dan petunjukserta alat bukti elektronik di mana Terdakwa sebagai Ketua JAT dan danayang didapatkan dari saksisaksi yang juga sebagai anggota JAT sertapeserta pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Aceh sebagian besaradalah pengurus JAT, yang tidak di jadikan pertimbangan oleh JudexFacti, berdasarkan hal tersebut di atas kami akan menjelaskan alatalatbukti yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti yaitu :1 Ket. saksisaksi ;1 Saksi ABDUL HARIS ALS.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
416 — 132
  • permohonan fasilitas kredit, nasabahdiharuskanmemberikan tujuan penggunaan dananya dan Bank menganalisapermohonan tesebut berdasarkan tujuan penggunaan yang diajukan olehnasabah;Bahwa nasabah tidak perlu menyebutkan peruntukan penggunaandananya pada saat mengajukan ada (line facility), namun peruntukandananya harus dituangkan dalam perjanjian kredit pada saat pencairan;Bahwa penggunaan dana kredit harus sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati antara bank dengan nasabah, apabila terjadi penggunaan danayang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
245 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengguna Anggaran, hal ini bertentangandengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (7) Dalam haldokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D :Bahwa pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya oleh Nuraini MudiaSutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku KuasaBendahara Umum Daerah kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakanpada Tahun 2010 sebesar Rp.20.649.667.500, dengan menggunakan danayang
    Pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamutamu Pemda Kabupaten Merauke atau Muspida dengan menggunakan danayang berasal dari APBD atau APBN adalah suatu bentuk kebijakan yangbertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiatur dalam Pasal 13 Ayat (1) poin b ;Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan sesungguhnyaperbuatan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
322 — 119
  • Buyungjugamenyampaikan agar menemuisaksiFranky Liwijayaterkait masalah danayang akan diserahkan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
  • Natunaadalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran).Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalamAPBD atau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerahdan di simpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
397 — 1042
  • Saksi Lalu IkhwanulHubby S,H dan keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan tidakmendapatkan bagian sama sekali dari kerugian kKeuangan Negara yang timbuldalam perkara ini karena Saksi tersebut Samasama menerangkan tidakmemberikan uang atau barang atau dalam bentuk apapun kepada Terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga kepada Ida Wayan Wikanayaselaku PPK serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan benihjagung tersebut, dan dalam persidangan tidak dapat buktikan adanya danayang