Ditemukan 5558 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
14484
  • kebijakannya sesuai dengan kemampuan sekolah, bahkanada yang menggadaikan SK sendiri untuk meminjam ke Bank;Bahwa kebijakan dari masingmasing kepala sekolah berarti kebijakantidak sesuai dengan juklak/juknis dalam aturan regulasi, dan untukmenyikapi masalah, kepala sekolah berharap kegiatan sekolah tetapberjalan sesuai dengan amanah konstitusi/undangundang, karena sudahdiketahul anggaran selalu terlambat, kepala sekolah punya kreatifitas masingmasing agar program tetap berjalan dengan menggunakan danayang
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
416132
  • permohonan fasilitas kredit, nasabahdiharuskanmemberikan tujuan penggunaan dananya dan Bank menganalisapermohonan tesebut berdasarkan tujuan penggunaan yang diajukan olehnasabah;Bahwa nasabah tidak perlu menyebutkan peruntukan penggunaandananya pada saat mengajukan ada (line facility), namun peruntukandananya harus dituangkan dalam perjanjian kredit pada saat pencairan;Bahwa penggunaan dana kredit harus sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati antara bank dengan nasabah, apabila terjadi penggunaan danayang
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
278301
  • Namun saksi tidak ingat satu persatu ajuan danayang telah diajukan oleh DADANG PRIJATNA tersebut.Bahwa yang membantu saksi melakukan tugas pada bagian keuanganPT.
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
154346
  • Bireun merupakan atasan dari KepalaDPKKD (sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006) Kepala DPKKDbertindak selaku BUD dan diakuasakan kepada Kuasa BUD; Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada tersedia danayang dapat dilihat dari SPD, dan selanjutnya SKPD membuat SPP, adapuntahap pencairan untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :a)Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipemkab Bireuen dalammelakukan permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan yang sudahdianggarkan dalam DPASKPD
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
24298
  • NURUL DHOLAM;Bahwa dapat saya jelaskan peruntukkan atau penggunaan danayang berasal dari setoran 10% Jaspel dana kapitasi dari Puskesmasse kab. Gresik adalah antara lain untuk THR tahun 2017 karyawandan pejabat di lingkungan PEMDA Kabupaten GresikDimana yang menyerahkan adalah Kepala Dinas KesehatanKabupaten Gresik dr.
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
18155
  • mutasi tugassebagai Kepala Bidang Penyidikan danPenindakan (P2) di Kanwil DJBC Riau danSumatra Barat pada bulan Juni 2012 s/dBulan Desember 2013, saksi HENDRIANUSLANGEN PROJO dengan satu kehendakbathin yang sama secara berlanjut tetapmendapatkan manfaat dari kegiatan importasibarang dari terdakwa HERRY LIWOTO didaerah pabean Entikong yang mulai diuruslangsung oleh terdakwa HERRY LIWOTOdengan pemilik perusahaan lokal Entikongyang memiliki APIU karena terdakwa HERRYLIWOTO tetap melakukan penempatan danayang
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
835339
  • Danareksa Sekuritas; Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi untuk posisi saat ini di PTDanareksa Sekuritas adalah melakukan proses penyelesaiantransaksi nasabah dari sisi dana, melakukan pembayaran kepadanasabah dan penerimaan dari nasabah, dan juga melakukankewajiban serah terima dana dari KSEI dan KPEI; Bahwa dokumen yang menjadi sumber kegiatan tersebutadalahsurat dari nasabah dan memo; Bahwa prosedur pengeluaran dan penerimaan dana pada PTDanareksa Sekuritas dilakukan berdasarkan Nota Pencairan Danayang
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
17101540
  • Dari keempat produk ReksaDana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (Satu) produk Reksa Danayang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yangpengelolaannya dibawah kendali Joko Hartono Tirto yang terafiliasi TerdakwaHeru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima(PDP) yang dibentuk pada tahun 2016; PT PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle StrategicEquity Fund kepada PT AJS melalui Joko Hartono Tirto.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
245240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengguna Anggaran, hal ini bertentangandengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (7) Dalam haldokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D :Bahwa pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya oleh Nuraini MudiaSutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku KuasaBendahara Umum Daerah kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakanpada Tahun 2010 sebesar Rp.20.649.667.500, dengan menggunakan danayang
    Pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamutamu Pemda Kabupaten Merauke atau Muspida dengan menggunakan danayang berasal dari APBD atau APBN adalah suatu bentuk kebijakan yangbertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiatur dalam Pasal 13 Ayat (1) poin b ;Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan sesungguhnyaperbuatan Terdakwa Drs.
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
322119
  • Buyungjugamenyampaikan agar menemuisaksiFranky Liwijayaterkait masalah danayang akan diserahkan.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
13023
  • Natunaadalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran).Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalamAPBD atau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerahdan di simpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
3971042
  • Saksi Lalu IkhwanulHubby S,H dan keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan tidakmendapatkan bagian sama sekali dari kerugian kKeuangan Negara yang timbuldalam perkara ini karena Saksi tersebut Samasama menerangkan tidakmemberikan uang atau barang atau dalam bentuk apapun kepada Terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga kepada Ida Wayan Wikanayaselaku PPK serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan benihjagung tersebut, dan dalam persidangan tidak dapat buktikan adanya danayang
Register : 08-07-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Pgp.
Tanggal 20 Nopember 2014 — SOFIAN, AP. M.Si Bin MUHAMAD YUSUF
11926
  • Panitia Porprov ada Kopel itu namanya merekamengajukan harus sesuai dengan standar itu dibongkar lagi dibongkar lagi ;e Bahwa untuk pengadaan untuk mendukung Porprov pelaksanaan inspratruktur saranadan prasarana tidak dilaksanakan oleh KONI Bangka Selatan, untuk sarana danprasarana seharusnya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, karena yang kami ajukantadi kegiatan untuk penggunaan uang kita belum tahu besaran uangnya dibutuhkanberapa, contoh untuk bulu tangkis sebelum hari H kita belum tahu berapa danayang
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
579588 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) dan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T461) dan mendirikan BPPN (dahuluTERGUGAT 50) sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara danmempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikanuang negara yang telah tersalur di sektor perbankan berdasarkan KeputusanPresiden No.27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26Januari 1998 (Keppres No. 27/1998) (Vide Bukti T462).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
    Vide Bukti T491) dan mendirikan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) sebagailembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untukmemulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telahtersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 (Keppres No.27/1998) (Vide Bukti T492).Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, BankCentral Asia (BCA) mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga danayang
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
18412700
  • Dari keempat produk ReksaDana yang dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (Satu) produk Reksa Danayang dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yangpengelolaannya dibawah kendali Joko Hartono Tirto yang terafiliasi TerdakwaHeru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima(PDP) yang dibentuk pada tahun 2016; PT PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle StrategicEquity Fund kepada PT AJS melalui Joko Hartono Tirto.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
20438
  • Tpg.Bahwa SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh bendaharapengeluaran yang digunakan untuk proses pencairan setiap danayang akan di keluarkan di setiap SKPD (Satuan kerja perangkatdaerah) untuk suatu kegiatan yang sudah di anggaran dalam APBDatau APBDP dan dana tersebut tersimpan di Kas daerah dan disimpan di salah satu Bank Milik Pemerintah.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2452 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — ABU BAKAR bin ABUD BAASYIR als. ABU BAKAR BAASYIR
440454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa, ahli dan petunjukserta alat bukti elektronik di mana Terdakwa sebagai Ketua JAT dan danayang didapatkan dari saksisaksi yang juga sebagai anggota JAT sertapeserta pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Aceh sebagian besaradalah pengurus JAT, yang tidak di jadikan pertimbangan oleh JudexFacti, berdasarkan hal tersebut di atas kami akan menjelaskan alatalatbukti yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti yaitu :1 Ket. saksisaksi ;1 Saksi ABDUL HARIS ALS.
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
12236
  • Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitasdan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan danayang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengankualitas yang maksimum.b.
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
265528
  • Yang manapada saat itu pengelola melaporkan hasil pengelolaan dana CBD di DesaAdat Kapal, dan dalam Laporan tersebut dilaporkan bahwa dari danayang telah digulirkan tersebut, sudah mendapatkan bunga / keuntunganyang melebihi target dan pinjamannya semuanya lancar. Sehingga padasaat itu petugas pemerintah mengapresiasi atas kinerja pengelolaandana CBD di Desa Adat Kapal.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
10279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buddhyana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 1 April sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengerahan danayang ditandatangani oleh BP. Mustofa.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Maret sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BP.Nuryaman.Hal. 629 dari 1273 hal. Put.
    Buddhyana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 1 April sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengerahan danayang ditandatangani oleh BP. Mustofa.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Maret sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BP.Nuryaman.Hal. 1239 dari 1273 hal. Put.