Ditemukan 9031 data
277 — 99
Tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi Direksi atau Komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; Bahwa fit & proper test dilaksanakan di Kantor Besar Direktorat Perijinan; Bahwa fungsi fit & proper test bagi Bank Indonesia adalah untukmengetahui apakah calon yang diajukan tersebut memiliki integritas,kompetensi dan reputasi yang baik; Bahwa untuk masa perpanjangan penugasan jabatan Penggugat sebagaiDirektur Pemasaran
115 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan dalam pembubaran pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan ;c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahiiwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya ;d.
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
A.Hamzah memberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdamtanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidakmemperhatikan sifat accesoir dari Pelaku Peserta (medepleger), yaitu :"Pengurus dan para komisaris veendammer hypotheekbank, yang telahdinyatakan oleh Pengadilan telah pailit atau bangkrut, dituntut karenadidakwa telah melanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek van Straftrecht (samadengan Pasal 399 Ke1 KUHPidana Indonesia), yaitu mengurangi secaracurang hakhak penagih hutang (pemiutang
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
363 — 410
Ada yang berkenan denganpengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract)perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hakmilik (properti/right), perceraian, pailit, pem/elahgunaanwewenang oleh ' penguasa yang merugikan pihak tertentu, dansebagainya.12. Berdasarkan dalildali Tergugat Ill sebagaimana tersebut diatas, maka sudah terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugatini salah alamat, karena Para Penggugat hendak membatalkanobyek AktaAkta Pengalihan Hak Objek Sengketa.
94 — 16
Formulir kualifikasi terdiri dari pernyataan tidak masuk daftar hitam,bukan PNS/ TNV/POLRI, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan)2. Fakta integritasHal.53 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.3. Kesesuaian SIUP, TDP, Akta Pendirian perusahaan, SBU denganpersyaratan bidang jasa layanan pekerjaan4.
198 — 251
Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :SKP = KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P =jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.10) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
67 — 22
pokokmaupun simpanan suka rela >; serta tidak pernahmembayar simpanan wajib atau simpanan sukarela kepadaKoperasi tersebut ;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambil danpada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uang dijawaboleh Rany katanya Computer baru rusak tidak dapatmenjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi' dijawab bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
42 — 22
., MH, di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :aoe SP YPBahwa delneming diatur dalam pasal 55 KUHPidana ada 4 (empat) ;Bahwa yang dapat dijadikan tersangka adalah komisaris, direktur, bendaharaatau orang yang penting di dalam perusahaan tersebut organ dariperusahaan ;Bahwa perlu diadakannya audit untuk diperiksa ulang apakah ada uang atautidak maupun uang tidak dipakai tidak pada tempatnya ;Bahwa apabila dinyatakan pailit oleh audit, maka masuk ke ranah perdata ;Bahwa layak dan tidak layaknya
247 — 424
Ketika saksi1 akan menarikmodal kepada Terdakwa kemudian Terdakwabalikbertanya kenapa akan ditarik Sun kemudian Terdakwamemberikan janjijanji yang membuat Saksi1semakin yakin tidak menarik modalnya dan Terdakwamenunjukkan asetnya berupa deposito Bank BRI, Bankmandiri, Bank BCA, Bank BNI dan ATM prioritasnya danTerdakwa mengatakan jka ada apaapa (pailit) sayasanggup menggantikan modalnya.4.
345 — 131
tertanggal 14082009, bukubuku simpanan tersebutadalah buku tabungan anakanak Saksi di KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa pada saat Saksi menabung pertama, Saksi tidak diminta untukmembayar iuran pokok dan wajib;Bahwa saksi pernah mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU), kadang jugatidak;Bahwa pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut sesuai denganperaturan AD ART KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan setiap bulan tapi kadang tidakdiberikan, mulai tahun 2012, 2016 KSP Adi Jaya Jakenan mulai pailit
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
149 — 41
Ulam Sari, perusahaan tutupkarena rugi dan Pailit tetapi tidak ada penjelasan apakah ada Auditdari akuntan publik atau tidak ;Bahwa intinya para pekerja hanya minta uang pesangon dan uangtunggu ;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil jwabannyaTergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Edi Pramono danHermanto dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1. Saksi Edi Pramono:Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Assisten Direktur PT.
94 — 46
diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OF);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;7712 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
87 — 41
tertinggi, yangdidahului dengan pengumuman lelang.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan ataupenetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 6 PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi terdiri dari :Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);Lelang Eksekusi Pengadilan;Lelang Eksekusi pajak;Lelang Eksekusi harta pailit
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
MUSASHI PANGERAN BATARA
185 — 44
persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
- Tentang : Peradilan Militer
atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagaihasil tindak pidana;b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; ataue. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
75 — 31
JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan,Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikandan/atau Direksi Yang Bertindak Untuk Dan Atas NamaPerusahaan Tidak Sedang Dalam Menjalani SanksiPidana, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir. JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada BidangDan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai Untuk UsahaNon Kecil, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir.
284 — 154
Mengingat bahwa untuk menciptakan kepastianhukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasipersoalan yang mendesak yaitu penyelesaian utang piutangsecara adil, cepat, terbuka dan efektif dan apabila terdapatfakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi, maka keadaan memaksakarena tidak dapat dibuktikan secara sederhana atau sumirmaka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga tetapi menjadiwewenang
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
134 — 41
jika perbuatan pidana tersebut mengarah kepada tindak pidanakorporasi maka selain Direksi, Komisaris, dan korporasinya secarabersamasama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;Bahwa Dalam hukum pajak pengertian Pengurus diatur secara khususdalam Pasal 32 Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP) yangmenyatakan :1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.DIAN FEBRIANI, SH
Terdakwa:
ASRI WISNU WARDANA BIN MUCHLIS
140 — 80
Judianto;
- 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
- 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
- 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (Satu) bundel
Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
- 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.
283 — 231
tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga Aktatersebut dapat dikualifikasi cacat hukum atau batal demu hukum;Bahwa likuidasi dilakukan terhadap sebuah PT yang sah yang berkedudukansebagai subjek hukum, jika para pihak dalam PT sepakat untuk melakukanpembubaran cukup pembubaran dapat dilakukan oleh individuindividu pendiri PT,namun jika para pendiri tidak sepakat maka bisa dimintakan ke Pengadilan untukdilakukan pembubaran dengan menunjuk Likuidator;Bahwa terhadap PT yang dinyatakan Pailit