Ditemukan 34796 data
72 — 0
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
JERRY RUDOLF WOWILING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
Suprapto RT :2/2, KelurahanLimba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,pekerjaan Mantan Anggota POLRI;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rongki Ali, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ KonsultanHukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan HukumGorontalo, beralamat di Kota Gorontalo berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Achmad A.
Wahab Nomor. 17, DesaPantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rony Yulianto, S.H., S.I.K.
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, beralamatdi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor02/SK.KHS/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman
Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Gorontalo Nomor Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal22 Agustus 2019, Atas Nama Jerry Rudolf Wowiling;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalamharkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.
Putusan Nomor 154 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 28 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor2/G/2020/PTUN.
102 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si vs WALIKOTA GORONTALO;;
92 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
Kes, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kenangan 3 Nomor 128,RT/RW 003/002, Kelurahan Dulalowo Timur, KecamatanKota Tengah, Kota Gorontalo pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi, Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo UtaraNomor 800/BKPP/SK/01/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasNama dr.
Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor36/G/2019/ PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 1April 2020;Menimbang, bahwa sesudah
putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 26 Juni 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 9 Juli 2020:Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 8 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassartanggal 1 April 2020 Nomor 53/B/2020/PT.TUN Mks juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI GORONTALO UTARA vs IRAN HAMANI DAN IWAN PAKAYA;
PUTUSANNomor 196 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanKusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, KecamatanKwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Harson M.
., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah KabupatenGorontalo Utara, beralamat di Kompleks Blok Planperkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,Jalan Kusno Danupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SKTUN/V/2019, tanggal 14 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanIRAN HAMANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, KabupatenGorontalo
Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Bahtin R.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2020IWAN PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Dusun llohelumo, Desa Tolite Jaya, KecamatanTolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,pekerjaan tukang kayu;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kabupaten GorontaloUtara Nomor SK.137.I 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati GorontaloUtara Nomor SK.137.I1 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;4.
95 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., II. PEMERINTAH KOTA GORONTALO;;
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI GORONTALO
EZRI TUMOWO, SH, keduanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan TeukuUmar No. 8 Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15Desember 2006.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;melawanKEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSIGORONTALO, beralamat di Jalan Poigar No. 123 MolosifatKecamatan Kota Utara Gorontalo, yang diwakili oleh Drs.
Bahwa obyek gugatan adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Propinsi Gorontalo atas nama Menteri Agama No:KW.30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Tentang mutasitempat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Gorontalo ;2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan KepalaUrusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Gorontalo sejaktahu 2005 sampai dengan 2006;3.
KW/30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempattugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Propinsi Gorontalo yang dikeluarkan oleh Tergugat.3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan No. KW/30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempattugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Propinsi Gorontalo.4.
KW/30/Ib/ KP.07.6/2770/2006tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi tempat tugas bagi PNSdilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Propinsi Gorontalo,yang diterbitkan oleh Tergugat. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 319.000 (tigaratus sembilan belas ribu rupiah).
No. 178 K/TUN/2008Departemen Agama Propinsi Gorontalo Nomor: KW/3003/Ib/KP.07.6/2770/ 2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi tempat tugas PNSdilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo, yangmana menurut pertimbangan Hakim Banding adalah benar tidak perlu lagipersetujuan dari atasan Tergugat/Pembanding karena telah menunjuksecara rinci : nama, Pangkat, Jabatan Baru, serta besarnya tunjangan yangakan di terima Penggugat/Terbanding di tempat tugas yang baru dan telahmemenuhi unsur
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISMAIL MAHMUD, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA;;
111 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., II. NORMA RORING;
PUTUSANNomor 144 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LUTFI ADAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun Pilomujia, Desa llangata, Kecamatan Anggrek,Kabupaten Gorontalo Utara, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reny S. Hamid, S.H.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO,tempat kedudukan di Jalan P. Kalengkongan, Nomor 18,Kota Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasni Salamanja, S.H.,jabatan Kepala Seksi Penyelesaian Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK75.71.600/III/2019, tanggal 26 Februari 2019;ll.
Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obcuur lible);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN.GTO,tanggal 26 Juni 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor115/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 25 September 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 dan diterima padatanggal 31 Oktober
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 115/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 25 September 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor05/G/2019/PTUN.GTO tanggal 26 Juni 2019:MENGADILI SENDIRI1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor90/Kelurahan Paguyaman tanggal 1 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor490/1985 tanggal 18 Desember 1985 seluas 1380 M7?
169 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., 2. HANI MALONGGA, DKK;
177 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PG GORONTALO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO., II. HIDAYAT MONOARFA;;
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., II. HANI MOLANGGA, DKK;
87 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI GORONTALO UTARA., 2. SULEMAN LAKORO, S.H., M.H;;
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO VS Dr. NAJAMUDDIN PETTA SOLONG, M.Ag;;
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., 2. RUSLI DJAFAR, DK., 3. SAIFUL MAHMUD, DKK;
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO;
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO., 2. SUMARLIN ADAM;;
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 97
GORONTALO ALAM BAHARITergugat BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
33 — 12
- VIVISEFITRI KASIMLAWAN- MAYBANK FINANCE CABANG GORONTALO BII GORONTALO