PABRIK GULA GORONTALO cq. PT. PG Gorontalo PG Tolangohula Kabupaten Gorontalo

ZULKARNAIN DAUD, semuanya bertempat tinggal di DesaBongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISMAILPELU, SH., Advokat, berkantor di Perumahan Graha Agus SalimBlok E No. 8 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 09 Maret 2011;Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;melawan:PT. PABRIK GULA GORONTALO, alamat Kantor Pusatberkedudukan di Jalan Residen Sudirman No. 30 Surabaya, cq.PT.

PG Gorontalo PG Tolangohula Kabupaten Gorontalo,berkedudukan cabang di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula,Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepadaISMAIL MELU, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kancil No. 163Kelurahan Baliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara

PG Gorontalo;e Timur : dengan tanah milik Samin Kadili;e Selatan : dengan tanah milik PT. PG Gorontalo (HGU No.12);e Barat : dengan tanah milik Masyarakat Bongo I/masyarakattransmigrasi Pandi, Didik, dan Yahya;Bahwa tanah sawah seluas tersebut di atas termasuk hak milik dengantanah milik Penggugat Rekonvensi yang termasuk persil 20 atau lokasi HGU No.12 yang kini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensisejak dari tahun 1994 s/d sekarang yakni kurang lebih 13 tahun.

Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Tinggi Gorontalo yangmenyatakan pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Tergugat/TermohonKasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sahmenurut hukum.

Hal inilah yang menurut kami adalah merupakan suatu kesalahandalam menerapkan hukum, apalagi kami selaku kuasa hukum PemohonKasasi adalah juga menjabat sebagai Ketua PERADI Gorontalo sehinggasangat mengetahui betul siapasiapa saja yang telah memperoleh kartuAdvokat di Provinsi Gorontalo;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Gto oleh kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Gto dicoret dari buku Register perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Gugatan nomor 64/Pdt.G/2020/PN Gto dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

Penggugat:
Karim Atutuli
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Gorontalo Cq. Gubernur Gorontalo Cq. Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI Gorontalo) LAWAN DIREKSI, KOMISARIS PT. BCA FINANCE, qq PT. BCA FINANCE di Gorontalo

PUTUSANNomor 53/Pdt.G/2015/PN GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI Gorontalo), beralamat Jalan NaniWartabone (Eks DI Panjaitan) Lorong 1 No. 11la Kota Gorontalo RT 002RW 002 Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,bertindak Atas nama Organisasi Lembaga Konsumen

(YLKI Gorontalo),dalam hal ini diwakili oleh RLMAS.MH.

AGUS RUGIARTO SH, JabatanKETUA YLKI GORONTALO Provinsi Gorontalo selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanDIREKSI, KOMISARIS PT. BCA FINANCE, qq PT.

Atau sebagian sulit untuk dibaca ;Bahwa Pihak Konsumen tidak pernah memberikan Kuasa kepada Pelaku Usaha untukmengurus akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia, dimana akan dibuktikan pada saatPembuktian di Persidangan tentang Tanda Tangan Konsumen sebagai Pemberi Kuasadiragukan ;Bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI) Gorontalo keberatanjika Pengurusan Akta Fidusia, Kualitas Pemberi Kuasa dibawah tangan, karena kekuatanLegal Standing masih diragukan, karena menurut hemat YLKI Gorontalo

,Halaman 1 dari 17, Putusan PerdataNomor 53/Pdt.G/2015/PN Gto12Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat berupa Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) yang harus ditandatangani oleh Walikota Gorontalo atau dinas terkait,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (Yayasan Lembaga KonsumenIndonesia (YLKI) Gorontalo) belum terdaftar di Pemerintah Kota Gorontalo, sesuai dengankedudukan/domisili Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa

Pemohon:
RONNY PAKAJA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO cq Kapolres Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo

Tempat tinggal : Desa Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;7. Agama : Islam8.

Pekerjaan : Wiraswasta ;yang dalam ini memberi kuasa kepada HUSAIN ZAIN,SH, beralamat di JinAbdul Wahab No 41 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto, KabupatenGorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala kepolisian daerah Gorontalo cqKepala kepolisian resort Gorontalo cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo yangberalamat di Jalan Ahmad A Wahab Kelurahan Kayubulan,KecamatanLimboto,Kabupaten Gorontalo

yang dalam ini memberi kuasa kepada RonyYulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun B Ikano,S.H, JemmyMakainas,S,H, Sofyan T Ishak,S.H,M.H, Abdul Kadir Anhmad,S.H dan BinrodSitungkir,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad AWahab no 17 Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat kuasa Nomor12/SK.KHS/X/2019 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor5/Pid.Pra/2019/PN Lbo tanggal 14 Oktober 2019

Bahwa pemohon sampai di Polres Gorontalo sekitar pukul 9.00 witadan langsung diperiksa oleh Termohon di Polres Gorontalo,dan setelahHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Lbodi periksa langsung dilakukan Penahanan di Polres Gorontalo,dengansangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian Kendaraan milikSus Rahmola berupa sepeda motor Mio GT yang diduga dilakukanoleh Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 diKel.

Hunggaluwa,Kec.Limboto,Kab.Gorontalo,yang kemudiankendaraan tersebut diduga Pemohon gadaikan kepada Yanti Paeradikelurahan Biau,Kota Gorontalo.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN GORONTALO., II. 1. ANISA ABDULLAH., 2. FATLUN SJEIBAN., 3. AZIZ SYEBAN., 4. SRI ARYATI., 5. YUSUF ACHMAD SYEBAN VS 1. RONALD MUCHSIN ABID., 2. FAUZI ABDULLAH ABID., 3. LANDHY ALFANDY SAID;;

M E N G A D I L I:Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BFI FINANCE CABANG GORONTALO

Rambutan, Kelurahan Tomulabutao,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat KuasaKhusus pada tanggal 01 Oktober 2018, sebagaimana telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, di bawahRegister Nomor : W20U1/187/AT.03.05/X/2018, tanggal 8Oktober 2018, selanjutnya disebut Pembanding/Penggugat;LawanPT. BFl Pusat Cq. PT. BFl Finance Cabang Gorontalo, alamat JI. HB Jassin(Eks.JI Agussalim) Kelurahan Wumialo, Kecamatan KotaTengah, Kota Gorontalo.

BFIFinance Cabang Gorontalo, alamat JI. HB Jassin (Eks.JlAgussalim) Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2018 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gorontalo, selanjutnya disebutTerbanding/Tergugat ;PENGADILAN TINGGI tersebut.Telah membaca :Halaman 17 dari 4 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT GTO1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PDT/2019/PT GTOtanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut di tingkat banding.2.

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Gorontalo tanggal 14 Februari 2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Gto,Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan, bahwa pada tanggal 14Februari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31Januari 2019 tersebut.2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor68/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan bandingtersebut.3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding berjumlah Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT GTODemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hj.

Pemohon:
IMRAN ARIMAS
Termohon:
KAPOLRI Cq POLDA Gorontalo Cq POLRES Gorontalo Cq Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo

Durian No.28 Kelurahan DulalowoKecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa KhususTanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Limboto dengan Nomor Register 110/SK/2019/PN Lbo tanggal 14 Juni2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MelawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala KepolisianResor Gorontalo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP.

Melayani Rakyat, Coblos 2 WISHE PANGEMANAN,Caleg Kab Gorontalo Utara Dapil III Sumalata Timur, Sumalata, Biau,Tolinggula.Bahwa Bawaslu sesuai dengan kewenangannya menyimpulkan adanyadugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu, sehingga meneruskan Laporantersebut ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dariBawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utaraserta Kepolisian Resor Gorontalo.Bahwa Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara setelah menerima laporandan melakukan

Dapil 3 Kabupaten Gorontalo Utara sebagai TERSANGKA,diantaranya :a.

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;3). Pelapor an.

Kepala Kejaksaaan Negeri Gorontalo Utarab. Pelapor IMRAN ARAMISc.

Pemohon:
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo

Gorontaloberdasarkan surat kuasa khusus 23 Juni 2019 Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanKepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolda Gorontalo cq KapolresGorontalo cq Polres Gorontalo yang beralamat di KelurahanKayubulan,Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberikuasa kepada Rony Yulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun BIkano,S.H, Jemmy Makainas,S,H, Sofyan T Ishak,S.H,M.H dan BinrodSitungkir,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad AWahab no

Memerintahkan Termohon / Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalountuk segera Memproses Kembali Perkara Tersebut Sampai PadaPenuntutan;4.

Tolinggula Kab Gorontalo Utara yang diduga dilakukan oleh CalegNomor 3 Partai PPP atas nama HERNAWATI MORIJU.2.

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.POKOK PERKARAAdapun yang menjadi dalil PEMOHON dalam melakukan Praperadilanini adalah :1.PEMOHON telah melaporkan kepada sdri HERNIATI MORIJU ke pihakBawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam perkara Pelanggaran Pemiluyakni memberikan uang kepada Peserta Pemilu (Money Politik), tetapikemudian dihentikan perkaranya oleh Penyidik Sentra Gakumdu icTERMOHON.a. bahwa pada saat Bawaslu Kab Gorontalo Utara yang tergabung dalamSentra Gakkumdu melakukan Klarifikasi dan

Adhar Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan kepolisian polres Gorontalo ;Bahwa saksi diperiksa terkait masalah money politic Pemilu yang dilakukanCeleg dari PPP bernama HERNIATI MORIJU ;Bahwa Ibu Herniati Moriju Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di DesaBiau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2018 di pasar Biau Kecamatan BiauKabupaten Gorontalo Utara sekitar pukul 0.30 wita

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO VS WAKIL BUPATI GORONTALO;

Fotokopi Risalah Rapat Paripurna ke23 DPRD Kabupaten Gorontalo,tanggal 22 September 2017 (Bukti P4);5. Fotokopi Daftar Hadir Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, tanggal 22September 2017 (Bukti P5);Halaman 2 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 03 P/KHS/20171.4.1.5.1.6.1.7.1.8.Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 tentang PernyataanPendapat DPRD Kabupaten Gorontalo (Bukti T6);Bahwa dalam diktum pertimbangan Keputusan DPRD KabupatenGorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 halaman 2 (dua) poin f,menjelaskan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (11)Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentangTatib DPRD Kabupaten Gorontalo, menyebutkan bahwa paling lambat3 (tiga) hari Pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRDtentang

sesuai SuratKeputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 23/KEP/DPRD/VIII/2017tentang Pembentukan Panitia Angket DPRD Terhadap PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo tertanggal 16Agustus 2017 (Bukti T17);5.4.

NelsonPomalingo, M.Pd. membicarakan permasalahan yang sedang dihadapiTermohon sebagaimana perkara a quo, yang benar bahwa Termohondihubungi oleh Bupati yang menceritakan bahwa telah datang menghadapkepadanya delapan orang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, satu orangAnggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan tujuan menyampaikan bahwaDPRD Kabupaten Gorontalo akan membentuk Pansus Angket tentangadanya aduan masyarakat;Bahwa tidak benar Termohon telah menyampaikan penyesalan kepadaBupati Kabupaten Gorontalo

);Fotokopi SK Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo (Bukti T25);Halaman 22 dari 26 halaman.

MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto, tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

BFI Finance Cabang Gorontalo

PUTUSANNomor 14/PDT/2018/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkaraperkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara:AMIN IBRAHIM,bertempat tinggal di Jalan Setia Budi RT/RW 002/004,Kelurahan Limba, U1 Kecamatan Kota Selatan, KotaGorontalo;Dalam perkara ini diwakili kKuasa hukumnya bernama:MANSUR K.

Cabang Gorontalo, berkantor di Jalan HB.Jassin Kota Gorontalo;Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya bernama: LUSITOKRISYATI, MOHAMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA,HASANUDDIN, ANDHIKA HENDRA SEPTIAN, ALFONSUSCHANDRA PARSETYO, STEVEN, MICHAEL OKTORABAKER dan INDRA DJOSARI, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Maret 2018;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG

KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan berjumlahRp.491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Membaca Akita Pernyataan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli2018, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto, tanggal 12Juli 2018, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebutPembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Juli 2018, terhadapmemori banding mana ditanggapi oleh Terbanding / Tergugat denganmengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gorontalo tanggal

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/201 8/PNGto, tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami:PRAMODANA K Kusumahatmadja,S.H.

AGUS RUGIARTO SH, Jabatan KETUA YLKI GORONTALO Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat LAWAN BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CQ BRI CABANG GORONTALO.

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2015/PN GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :R.MAS.MH. AGUS RUGIARTO SH, Jabatan KETUA YLKI GORONTALO ProvinsiGorontalo, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Lakilaki,beralamat Jalan DI Panjaitan Lorong Panjaiatan 1 No.

Illa, KotaGorontalo, bertindak Atas nama YLKI Gorontalo, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanBANK RAKYAT INDONESIA (BRI CQ BRI CABANG GORONTALO, Jalan AhmadYani (Depan Rumah Dinas Walikota Gorontalo) Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, dalam hal ini diwakili oleh 1). WIJATMOKO, 2). P.NERIUS SUROTO, 3). KAMAL HIMRAN dan 4).

tanggal25 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lisa Purnamawati Nento, SH, PPAT KotaGorontalo untuk SHGB No. 156/Tamulabutao yang terletak di Lorong JalanRambutan Kelurahan Tamulabutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo atasnama Ridwan Redi Samiden dan APHT No. 560/2010 tanggal 11 Januari 2011dan APHT No. 147/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh Lisa Purnamawati Nento, SH,PPAT Kota Gorontalo untuk SHM No. 270/ Libuo yang terletak di Lorong Jalan HB JassinKelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Gorontalo, yang merupakan instansiTergugat yang secara langsung dikaitkan dalam Gugatan Penggugat a quo ;Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Gorontalo bukanlahbadan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian daribadan hukum yang disebut Kementrian Badan Usaha Milik Negara dimana salahsatu Instansi atasan dari Tergugat adalah Kementrian Badan Usaha Milik Negaracq. PT.

, surat Tergugat Nomor B.5601KCXVIII/ADK/10/2011 = Tgl.28Oktober 2011 kepada KPKNL Gorontalo, surat TergugatNomor B.512KCXVIII/ADK/02/2012 Tgl. 22 Pebruari 2012 kepada KPKNLGorontalo untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan.

Pemohon:
YUSUF AKASE
Termohon:
Kapolres Gorontalo Cq Kasat Reskrim Polres Gorontalo Cq Penyidik Pada Sat Reskrim Polres Gorontalo

KEPALA DINAS PROPINSI GORONTALO CQ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO BERKEDUDUKAN DI LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROPINSI GORONTALO, Dkk vs MOCH BASORY

GUBERNURPROVINSI GORONTALO CQ. BUPATI PEMERINTAH KABUPATENGORONTALO BERKEDUDUKAN DI LIMBOTO KABUPATENGORONTALO PROPINSI GORONTALO, diwakili oleh Bupati Gorontalo DavidBobihoe Akib, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patta Agung, SH., dan Kawan kawan Para Advokat beralamat di Jalan DI.

Putusan Nomor 946 K/Pdt/2013kabupaten gorontalo dengan pihak lain, sehingga dengan demikian surat perjanjiantersebut tidak mengikat bagi pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu TergugatIdan II.

Pabelan dan sdr Sukarni HPotutu yang pada waktu itu. memang menjabat sebagai Kepaladinas P dan K Kabupaten Gorontalo, tetapi dalam surat perjanjiansama sekali tidak mewakili atau bertindak untuk atas namapemerintah Kabupaten Gorontalo cq.

KEPALA DINAS PROVINSI GORONTALO CQ. KEPALADINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO dan Kawantersebut harus ditolak;Hal. 13 dari 14 hal.

KEPALA DINAS PROVINSI GORONTALO CQ.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO,2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSIGORONTALO CQ.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam perkara pra peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Gto, DICABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara pidana tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada

Kapolda Gorontalo cq. Ditreskrimum Polda Gorontalo cq. Kapolres Gorontalo Kota cq. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota

I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO

PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A

Yani Nomor 4, Kelurahan Biawao, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikankuasa kepada : PAYAMAN, S.H., M.Hum,kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan JaksaAgung R.

adalah Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor :1998 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008, tentang PembongkaranBangunan yang tidak memiliki izin di kKompleks terminal 42.

suratdari saudara JONI ABDULAH, satu surat dari Walikota Gorontalo Nemor :180/HUKUM/2013/2008 (tanoa tanggal dan bulan), tentang pemberitahuanmembongkar sendiri bangunan yang tidak memililki Izin MendirikanBangunan (IMB).

Surat kedua dari Kepala Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan UMKM Kota Gorontalo Nomor : 800/PERINDAGKOPUMKM/559/XIV 2008, tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan(Penginapan Sejahtera).

GORONTALO ALAM BAHARI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pemohon:
ROPLIN KONI
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota
2.Kepala Kejaksaan Agung RI Cq. Kejati Gorontalo Cq. Kepala Kejaksaan Kota Gorontalo

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

--- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/G/2022/PTUN.GTO Tanggal 16 Juni 2022 yang dimohonkan banding ;

--- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Pembanding/Tergugat : GUBERNUR GORONTALO Diwakili Oleh : GUBERNUR GORONTALO
Terbanding/Penggugat : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

Pembanding/Tergugat : WALIKOTA GORONTALO Diwakili Oleh : WALIKOTA GORONTALO
Terbanding/Penggugat : FAHRUL KASIM, S.KOM.

PUTUSANNomor 18/B/2020/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat bandingmengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :WALIKOTA GORONTALO Tempat Kedudukan Jalan Nani Wartabone No. 04,Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133.Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1. Hi. HARSON M. ABAS, SH.2.

FELDY YUSUF TAHA, SH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor diKantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao,Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 181.1/HUKUM/247/2019 tanggal 21 Agustus 2019;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT ;MELAWAN:FAHRUL KASIM, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan DelimaKelurahan Libuo Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo; Pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil; Dalam

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019, yang dimohonkanbanding;5.

dahulu Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada KuasaHukum Terbanding dahulu Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 19 Nopember 2019;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan MemoriBanding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 19 Desember 2019;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Gorontalo telah diserahkan kepada Terbanding dahuluPenggugat pada

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Kapolda Gorontalo Cq. Kapolres Gorontalo Kota Cq. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota