M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/G/2021/PTUN Gto. Tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

GORONTALO ALAM BAHARI
Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

GORONTALO ALAM BAHARI, dalam hal ini diwakili oleh MIA AMALIA,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan TanahBaru Raya Nomor 33 Kelurahan Tanah Baru KecamatanKota Bogor Utara Kota Bogor, berdasarkan AktaPendirian PT GORONTALO ALAM BAHARI Nomor: 58Tanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Notaris HasnaMokoginta S.H., Notaris di Kota Gorontalo, dan AktaPerubahan No.24 Tanggal 21 April 2021 yang dibuatoleh Notaris Firman Adnan Pakaya S.H., Notaris di KotaGorontalo, pekerjaan Direktur Utama;Dalam

NADIR MOHAMAD, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanTondano RT. 002 RW. 002 Desa Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana,Kota Gorontalo Jabatan Direktur Pemasaran; Berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 24 Mei 2021. Domisili elektronik/Email:alampeto@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWAN:BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan Komplek Blok PlanPerkantoran, Desa Molingkapoto Kabupaten GorontaloUtara Provinsi Gorontalo;Halaman 1 dari 7 halaman.

;semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Tim Advokasi dan bantuan Hukum PemerintahDaerah Kabupaten Gorontalo Utara, alamat Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dan1. YOLANDA GIOLA, S.H.;2. RICTOVANY LASOMA, S.H.;3. MOHAMAD IKBAL PANEO, S.H.

;semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Sub Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,alamat Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1 Desa Molingkapoto KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 5/Hkm/SKTUN/V/2021 Tanggal 28 Mei 2021.Domisili elektronik: lotkassociates@ gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.

Tanggal 16 September 2021 haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Gorontalo Nomor: 13/G/2021/PTUN Gto.

DUMBELA vs WALIKOTA GORONTALO

Selatan, Kota Gorontalo, dibangun diataslahan seluas + 275 m?

No. 100/Pem/1777 /2008 tertanggal18 November 2008 untuk mengadakan pertemuan dengan Walikota Gorontalo(Tergugat) ;Bahwa pertemuan yang dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21November 2008, dan pada pertemuan itu Tergugat telah menanyakan kepadapihak Kantor Kota Gorontalo, apakah lahan eks Gudang AURI (TNI AU) adalahmilik AURI, lalu dijawab oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, bahwatidak ada bukti kepemilikan AURI atas lahan tersebut;Bahwa pertemuan pada tanggal 21 November 2008 tersebut

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Subsidair: Jika Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2009/PN.Gtlo. tanggal 10 Juni2009 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/20102.

Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3.

ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD :Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang diambilalin sekaligus dikuatkan diktumnya oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah merupakan keadaan yangdikenal dengan nama onvoldoende gemotiveerd, dengan kata lain tindakantersebut tidak tepat dan tidak memadai cara mempertimbangkannya ;D.

GUBERNUR GORONTALO, DI GORONTALO, cq. BUPATI GORONTALO DI LIMBOTO

Nomor 2316 K/Pdt/2016Lestari Blok C Nomor 4, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan KotaTengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Februari 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu) Para Penggugat/ParaPembanding;Lawan:1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERIDALAM NEGERI DI JAKARTA, cq. GUBERNURGORONTALO, DI GORONTALO, cq.

BUPATIGORONTALO DI LIMBOTO, dalam hal ini memberi kuasakepada Suriati Tongkodu, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Kolonel Rauf Moo, Nomor 357,Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Februari 2015;2. ISMAIL ONU, bertempat tinggal di Desa Telaga Jaya,Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo.3. KEPALA DESA BONGOMEME, KECAMATANDUNGALIYO, KABUPATEN GORONTALO.4. ZAENAB ALHASNI (istri Alm.

FADHEL ALHASNI),bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, KecamatanDungingi, Kota Gorontalo;5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI GORONTALO, cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO,dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Pieter, S.lp dankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaBadan Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, berkantor diJalan DI.

Ayu Rasyid;:Lalu untuk peningkatan dan penetepan penggarapan tersebut dibuatlahSurat Keputusan Camat Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Nomor37/KPPS/K.BGM/X1/2012 tertanggal 12 November 2012, tentang PenetapanPenerima Tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Mootoduo DesaBongomeme Dan Motolotaluhu Desa Dungaliyo Dahulu KecamatanBatudaa/Kecamatan Bongomeme sekarang Kecamatan DungaliyoKabupaten Gorontalo;.

tidak lagimenjabat sebagai Asisten Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan halHalaman 10 dari 24 hal.

- YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO

AGUS RUGIARTO, bertindak atas nama YAYASAN LEMBAGAKONSUMEN INDONESIA GORONTALO (YLKI Gorontalo)dengam Jabatan Ketua YLKI GORONTALO ProvinsiGorontalo, Umur 38 Tahun, Agama slam, Jenis KelaminLakilaki, beralamat di Jalan Panjaitan No. 111A, Ri/Rw.002/002, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan,Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.

Bukti P1 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor 1326 AH.01.02Tahun 2008, tertanggal 1 April 2008, tentang Pengesahan YayasanLembaga Konsumen Indonesia Gorontalo;2. Bukti P2 : Foto copy Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008, tertanggal 13 Maret 2008, AktaYayasan Lembaga Konsumen indonesia Gorontalo;3. Bukti P3 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Nomor 470.01/PEMLU1/X2048/2015tertanggal 28 Desember 2015;4.

Bukti P4 : Foto copy TDLPK dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor510.7/Disperindagkop & UMKIW01/01/2016 tertanggal 28 Maret 2016 terkaitpengesahan YLKI Gorontalo;5. Bukti P5 : Foto copy Surat Dewan Pembina YLKI Gorontalo Nomor 1024/YLKIGto/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2018 terkait keabsahan Pengurus YLKIGorontalo;6.

Mas MH Agus Rugiarto, SH benarbenarsebagai Ketua YLKI Gorontalo dari 2001 sampai dengan 2016 dan dibenarkan menjalankantugas , baik secara litigasi maupun non litigasi di wilayah Gorontalo ataupun di luar Gorontalo;Menimbang, bahwa Penggugat telah terdaftar pada Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan UMKN Kota Gorontalo berdasarkan bukti surat yang bertanda P4 berupaTanda Daftar Lembaga Perindungan Konsumen (TDLPK) yang dikeluarkan oleh DinasPerindustian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Gorontalo

) bahwa dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah, tugas KPKNL Gorontalo semakin berkurang, dimana Penerimaan Negarabersumber dari Lelang Perbarkan/Lelang Hak Tanggungan ditiadakan, hanya dilakukanlelang oleh KPKNL Gorontalo yang merupakan pengurusan lama yang masuk di bawahTahun 2006 namun temyata sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006tersebut, pihak KPKNL Gorontalo melakukan/menerima lelang terhadap kredit macet

Penggugat:
DJAFAR BOTUTIHE
Tergugat:
1.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo
2.Pemerintah Kota Gorontalo (ic. Walikota Gorontalo)

GORONTALO ALAM BAHARI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

Pembanding/Tergugat : WALIKOTA GORONTALO Diwakili Oleh : WALIKOTA GORONTALO
Terbanding/Penggugat : FAHRUL KASIM, S.KOM.

PUTUSANNomor 18/B/2020/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat bandingmengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :WALIKOTA GORONTALO Tempat Kedudukan Jalan Nani Wartabone No. 04,Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133.Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1. Hi. HARSON M. ABAS, SH.2.

FELDY YUSUF TAHA, SH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor diKantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao,Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 181.1/HUKUM/247/2019 tanggal 21 Agustus 2019;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT ;MELAWAN:FAHRUL KASIM, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan DelimaKelurahan Libuo Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo; Pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil; Dalam

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019, yang dimohonkanbanding;5.

dahulu Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada KuasaHukum Terbanding dahulu Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 19 Nopember 2019;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan MemoriBanding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 19 Desember 2019;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Gorontalo telah diserahkan kepada Terbanding dahuluPenggugat pada

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Gto dari Pemohon dikabulkan;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara aquo dari buku register perkara Pra Peradilan yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

Pemohon:
FIKRAN AKBAR PULUHULAWA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Kota Gorontalo Cq Kasat Lantas Polres Gorontalo Kota

Penggugat:
IBRAHIM PAPEO HIPPY
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO Cq. BUPATI GORONTALO

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG GORONTALO

PUTUSANNomor 2/PDT/2019/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, menjatunkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :ABD. RAHMAN GOBEL, tempat tanggal lahir Buladu 14 Maret 1974, Jeniskelamin lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Kelurahan/Desa Kayubulan, Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PDT/201 9/PT GTOtanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.2.

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Gorontalo tanggal 14 Januari 2019 Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Gto,Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan, bahwa pada tanggal 14Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Padt.G/2018/PN Gto tanggal 3 Januar2019 tersebut.2.

Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJuru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo, menerangkan bahwa permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugatpada tanggal 15 Januari 2019.3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor47/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan bandingtersebut.3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkatbanding berjumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Gorontalo pada hari RABU tanggal 13 Maret 2019 oleh Hj.

Pemohon:
Gandi Rauf, S.Ag
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq. Kapolres Gorontalo Kota, Cq.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo Kota, Cq.Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Kota

strong>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak bayi berjenis kelamin Laki-laki bernama Al Amin adalah sebagai anak terlantar ;
3. Menetapkan anak bayi tersebut beragama Islam sesuai dengan Mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Menetapkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Amal Sholeh yang menjadi mitra resmi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Pemohon:
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rifani Gorontalo Bin Slamet Gorontalo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Salfa Juba Binti Munasar Juba) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar

Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hasman S Gorontalo, laki-laki, umur 5 tahun sebesar minimal Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Pemohon:
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

., Advokat / PenasihatHukum, berkantor hokum pada Rani, SH dan Rekan,Kantor Pusat di Komplek Ligamas Indah Blok G No. 1Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan 12760 danKantor Konsulat Gorontalo beralamat di Jalan Kadirbin Karama No. 59 Desa Pentadu Barat KecamatanTilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Oktober 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Oktober 2019dibawah Nomor Register: 225/SK/2019/PN Lbo, untukselanjutnya

Kepala Kepolisian Daerah Cq.Direskrimsus Polda Gorontalo, beralamat di Jl.Achmad A. Wahab, No. 17 Gorontalo, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya yang bernama : 1. AjunKomisaris Besar Polisi Rony Yulianto, S.H., S.IK, NRP76071092., 2. Komisaris Polisi Ramlan S. Pou, S.H.,NRP 67050188, 3. Salikhun B. Ikano, S.H., NIP.19741229200604001, 4. Ajun Komisaris Polisi TumpalAlexander Siallagan, S.I.K., NRP 86091779, 5.Inspektur Polisi Satu Jemmy Makainas, S.H., NRP65040397, 6.

(Catatan: debitur/kadis yang masih tertunggak, telahmelunasi pinjamannya pada tahun 2019 disaat penyelidikanberlangsung oleh Direskrim Polda Gorontalo).Sesuai informasi dari masingmasing debitur dan di crosscek ke Cabang Tilamuta bahwa pinjaman sisa pinjamanKPNS tersebut sudah lunas yakni sisa pinjaman atas namaAlm.

DanTermohon KAPOLRI Cq KAPOLDA GORONTALO Cq DIRRESKRIMSUSPOLDA GORONTALO Cq KASUBDIT Ill TIPIKOR DITRESKRIMSUS POLDAGORONTALO berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 13/SK.KHS/X/2019,yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, denganRegister Nomor; 242/SK/2019/PN.Lbo;Menimbang,bahwa pada persidangan yang ditetapkan tanggal 16Oktober 2019, hadir Kuasa kedua belah pihak yang berperkara, dimanapemeriksaan Praperadilan ini dimulai dengan membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya

Meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPKPProvinsi Gorontalo; danHalaman 12 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.Lbo5.

Pemohon:
Syamsuddin Kadir
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq. Kapolres Gorontalo Kota, Cq.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo Kota, Cq.Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Kota

MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai susunan diktum putusan yang selengkapnya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO

TURUNAN RESMIPUTUSANNomor 11/PDT/2019/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO, alamatkantor di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Biawao, Kota Gorontalo,dengan kantor pusat berkedudukkan di Jakarta, alamat Kantor diWisma Eka Jiwa Lantai 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat10730.

Dahlia Blok A 110 RT 005 RW001, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUH. SYARIFLAMANASA, SH.,MH. dan ISHAK SUKO,SH., Advokat yangberkantor di Jl.

Raya Eyato, Kelurahan Limba B, Kecamatan KotaHalaman 1 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTOSelatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/MSL/PDT/V1I/2018 tertanggal 23 Juni 2018 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Oktober2018 Nomor: W20U1/182/AT.03.05/X/2018, selanjutnya disebutTerbanding/Penggugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Gorontalo tanggal 23 April 2019 Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto, yangisinya Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2019,menyatakan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April2019 tersebut.2.

Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJuru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo, menerangkan bahwa permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugatpada tanggal 25 April 2019;3. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 23 Mei2019 (diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Mei2019);Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO4.

PABRIK GULA GORONTALO,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Pemohon in casuPenggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gto dari Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkansejumlah Rp570.000,00 (Lim Ratus Tujuh

Penggugat:
ISMAIL ALI
Tergugat:
1.PT Koperasi KPRK GORONTALO ASABRI Cab. Gorontalo
2.PT POS Indonesia (Persero) Kp Gorontalo

KANTOR PT BANK MANDIRI GORONTALO CABANG GORONTALO UTARA PERSERO Tbk2. BAHARUDIN 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO (TURUT TERGUGAT)

Trans Sulawesi, Desa lloponu, KecamatanTibawa,Kabupaten Gorontalo,selanjutnya disebut sebagaiTerbanding Il semula Tergugat Il;3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Direktur JendralKekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DIKN SULUTTENGGOMALUTCq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo,beralamat di JI.

Anmad Najamudin No 7 Kota Gorontalo, dalam hal inidiwakili oleh Menteri Keuangan RI, yang selanjutnya memberikankuasa kepada Widianto,SH,MH (Kepala KPKNL Gorontalo),Supriyadi,SH, (Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNLGorontalo),Yus Irianto llanude (Pelaksana KPKNL Gorontalo), NyiptoRaharjo (Pelaksana KPKNL Gorontalo), dan Agus Mega Jaya(Pelaksana KPKNL Gorontalo) berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula Turut Tergugat ;PENGADILAN

Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Desember2018 Nomor 26/PDT/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

TransSulawesi, Desa lloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut, Pembandingsemula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwaobyek perkara adalah milik Pembanding semula Penggugat yang dijadikanagunan/jaminan kepada Tergugat/PT Bank Mandiri Gorontalo, CabangGorontalo Utara yang terikat dengan perjanjian kredit modal usaha kerja denganPerjanjian No.

MBD/KWD/436/KUM/2012.00, Tanggal 27 November 2012sejumlah Rp.110.000.000,00; (seratus sepuluh juta rupiah);Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT GTOMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengangsursesuai kesepakatan dengan pihak Tergugat I/PT Bank Mandiri Gorontalo,Cabang Gorontalo Utara dan Tergugat semula Terbanding dan TurutTergugat semula Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukumyaitu obyek perkara oleh Terbanding semula Tergugat !

GUBERNUR GORONTALO VS KRISTIANTO SOMPUL, S.SOS;

., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SetdaProvinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu,Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;Nune Lamusu, SH.

., Kabag Advokasi Hukum dan HAM pada BiroHukum dan Organisasi, Setda Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan SaptaMarga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo;Novita Bokings, SH., Kasubag Sengketa Hukum dan Perjanjian KerjasamaPada Biro Hukum dan Organisasi, Setda Provinsi Gorontalo, beralamat diJalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, KotaGorontalo, Provinsi Gorontalo;Budhiyanto Naue, SH., Kasubag Kedudukan Hukum, Pengkajian danKesejahteraan pada

BKPAD, Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan SaptaMarga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo;Usman Taip, SH., Staf pada Biro Hukum dan Organisasi, Setda ProvinsiGorontalo, beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;Syaiful N.

,MH., Tim Advokasi Hukum Provinsi Gorontalo;Syarif Lahani, SH., Tim Advokasi Hukum Provinsi Gorontalo;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo dan Tim Advokasi HukumProvinsi Gorontalo, beralamat di Jala Sapta Marga, Kelurahan Botu,Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkanHalaman 1 dari 16 halaman.

Gorontalo) yang menjadi salahsatu dasar oleh Tergugat (Gubernur Gorontalo) kemudian sebagai Pembandingsekarang sebagai Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana buktibukti yang telahdiajukan oleh Tergugat (Gubernur Gorontalo) dalam hal ini sebagai Pembanding(T.3 dan T.4), dan hal ini pula diakui oleh Penggugat dalam gugatannya;2.