Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Skala persona (Revisi I)8) Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I.9) Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I10) Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/201111) Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.12) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 02.01/KTR/Konst-PRC/D.7/2011 tanggal 25 Mei 2011 untuk pekerjaan perencanaan pasar utama pasar tradisional tejoagung.13) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 800/01-LU/kontrak/D.7/2011 untuk pekerjaan

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Skala Persona Revisi II.Dokumen HPS Revisi II.Dokumen EE Revisi II.Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September 2012.Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barang tertanggal18 September 2012.(Dipergunakan dalam perkara lain)8.

Skala Personaselaku Konsultan Perencana yang diserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksiSurahman, ST kepada terdakwa.

Skala Pesona selaku Konsultan Perencana.

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000.Hasil plotting koordinat pengamatan lapangan ke dalam petadimaksud menunjukan bahwa titiktitik kKoordinat tersebut berada di dalamkawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Bahwa dalam peta tersebut di gambarkan titik koordinat dengan noktahmerah dan areal perkebunan kelapa sawit KUD.

kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenistanaman dan diversifikasi tanaman;Bahwa Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunanyang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,tekhnologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yangdiwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa jenis usaha perkebunaan terdiri dari :a.

Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain;7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yangmembidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal darikawasan hutan;8.

Unsur yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas pabrik tertentu;Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW3.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa titiktitikkoordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWMilik PT.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ADHA WIJAYA, S.E.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaACHMAD SUBCHAN, terdiri dari :Hal. 12 dari 27 hal.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas nama SLAMETPRIYADI, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;fotokopi KTP atas nama SLAMET PRIYADI.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaARBAYAH, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan fotokopi KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar fotokopi potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

Pekebun adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.h. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanPerkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,produk sampingan, dan produk ikutan.I.

Pemasaran Hasil Perkebunan.Bahwa menurut Ahli Kegiatan Penyediaan Lahan tersebutadalah Kegiatan Pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa terdakwa NURDIN als CAMAT tersebut dapat dikategorikansebagai pekebun pinang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbuny) orangperseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu", artinya orang perorangberlaku kepada siapa

saja yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 / Permentan /OT.140 / 9 / 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu tertentu sebagaimana tertuang dalampengertian perkebun tersebut adalah luas lahan atau areal yang dikelolauntuk perkebunan tersebut tidak melebihi dari 25 Ha (dua puluh limahektare).

sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara membakar;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Perkebunanadalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalahbidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa pekebun adalah orang perseoranganwarga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/ / 2018diterangkan sebagai berikut :Penjelasan BAB II tentang Kegiatan Pembukaan dan atauPengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar terdapat padapasal 8:(3) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan danatau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengantanpa membakar.(4) Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunansebagaimana yang dimaksud pada

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

Lukman Rukmana (Pelaksana pada KantorKoperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKota Bogor);Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A.

IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruhanggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulumelakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengantanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;ll.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;20.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;21.Surat Kuasa Khusus dari H.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;29.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;30.dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adha Wijaya,S.E.;31.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaAchmad Subchan, terdiri dari :32.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;37.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;38.KTP atas nama Achmad Subchan;39.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaSlamet Priyadi, terdiri dari :40.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;46.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;47.Foto copy KTP atas nama Slamet Priyadi;48.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaArbayah, terdiri dari:49.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

No. 2797 K/Pid.Sus/201764.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;65.dan foto copy KTP atas nama lrana Yanti.66.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal20 Nop 2007 atas nama PT.

Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1: 5000 dan PetaSituasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor: 1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani oleh Dinas TataKota Jakarta Timur;3.

peta situasi rincianIPEDA Skala 1: 5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45, 46, 47 yang diketahuioleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100 tanggal 27 Juni 1985;4.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1:5000 danPeta situasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor:1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani olehDinas Tata Kota Jakarta Timur (Bukti P2);c.

+ 200 Ha sesuaiPeta situasi rincian IPEDA Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44,45, 46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor:257/171100 tanggal 27 Juni 1985 (Bukti P3);d.

200 Hasesuai Peta Situasi rincian lpeda Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45,46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100tanggal 27 Juni 1985;.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

Skala Desa Sei. LimbatKab.

Skala Desa Sei, Limbat Kab.

Skala Desa Sei. Limbat Kab.

No.40 PK /Pid/ 2014PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernamaEDY RATNO SANJAYA, SH;m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M?dan 4.110 M2?

/2006tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatangani oleh PPATKecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, S.H;1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBBSumbawa Besar An.

/2006 tanggal28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No.40 PK /Pid/ 2014i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak dipulau Panjang Desa Teluk Santong Kec.