Bahwa dailildalil gugatan Para Penggugat yang berhubungan denganTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikankebenarannya adalah mengenai penerbitan :2A.Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 Luas : 801 M2atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan

Didalamcatatan Perobahannya Pada tanggal 4 3 1993 sertipikat inidiganti nama menjadi SUSIYATI Berdasarkan Surat KeteranganKepala Desa Slopeng Tanggal 1 3 1993 Nomor 05/105 / Ill /1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 Luas : 476M2 atas nama sekarang IKAWATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui sentrakredit kecil di Pamekasan ; Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 Luas : 541M2 atas nama sekarang RATNA berasal dari permohonanpendaftaran tanah Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18 ayat 1, yaitu pemohon RATNA berdasarkan suratsurat buktihak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir Nomor 1004 PersilNo. 5 Kelas I/d

Nomor 594.02/617/PRONA/1981 dan selama 2 bulandiumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hakatas tanah dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria dalam daftarbuku ............002.6.2.7 27buku tanah yang bersangkutan ;Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 209/1982 Luas : 952 M2atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18

Didalamcatatan Perobahannya Pada tanggal 4 3 1993 sertipikat inidiganti nama menjadi SUSIYATI Berdasarkan Surat KeteranganKepala Desa Slopeng Tanggal 1 3 1993 Nomor 05/105 / Ill /1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 Luas : 996M2 atas nama sekarang DAHNAN berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18

tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telanh memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang,bahwaTerdakwadiajukankepersidanganTindakPidanakorupsipadaPengadilanNegeri/TipikorSurabayaberdasarkanSuratDakwaanNomorRegisterPerkara:PDS02/BANGKALAN/03/2017, tertanggalO5April 2017, dengandakwaansebagaiberikut :PRIMAIRnono Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal18

SUBSIDAIR Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UU TipikorJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukumterdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti atausurat Surat bukti yang disita dalam perkara ini berupa:Nomor 1 s/d No.70;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umummenghadirkan saksisaksi di persidangan

OlehkarenaitukepadaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu diancampidanaPerbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 3 Jo Pasal18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPunsurunsurnya adalah :1. Unsur setiap orang;2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;3.

194.769.442,00)e = Penjualan LainLain (Penjualan Additive) Rp. 218.781.558,00e Pendapatan dari Ongkos angkut aspal R 47.462e Jumlah Rp 402.959.551,00bahwa dalam persidangan, Majelis mengemukakan karena sengketa pada PPNmerupakan ekualisasi pada PPh Badan sehingga penyelesaiannya mengikutiPPh Badan.bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44519/PP/M.VIII/15/2013, yang telah diucapkan pada tanggal: 17 April 2013, koreksiTerbanding untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008 terkait kuasa Pasal18

Colas, Prancis, terdaftar di pasarmodal Paris sejak 1961.bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dilakukan berdasarkan kuasa Pasal18 UU PPh, yaitu karena adanya hubungan istimewa antara PemohonBanding dengan lawan transaksinya.bahwa adanya hubungan istimewa ini telah diakui dan disepakati olehPemohon Banding, dengan demikian Majelis akan memeriksa apakah koreksiyang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan kuasa Pasal 18 UU PPh tersebuttelah dilakukan dengan benar sesuai pedoman yang ada.bahwa Peraturan

Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

PrimairDakwaan SubsidairPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18

Sus/2019Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Dakwaan lebih subsidair : Perouatan Terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor

KecamatanAgamaPekerjaanMoa, Kabupaten Maluku Barat Daya;: Kristen Protestan;: PNS (Sekretaris DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya);Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 2Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Primair:Dakwaan Subsidair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal18

UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMaluku Tenggara tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa PAULUS MIRU, S.H., terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut,sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal18

Menyatakan Para Terdakwa Khalidin bin Muhammad Daud, Irpan binAbdul Salam, Irwansyah bin Abdul Kadir, Zhoni Arlianto binZainuddin telah terbukti Ssecara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan Jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

KediriPerempuanDagangMenimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Para Tergugattidak mengajukan Jawaban atas gugatanPenggugat, Para Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Para Tergugatdalam persidangan hanya memohon waktuPenggugat;pembayaran kepada Bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan Penggugat P1sampai dengan P12 yang telah diakui pula oleh Para Tergugat, makaberdasarkan pasal18

hukum karena telah melanggar UndangUndang PerlindunganKonsumen Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta dinyatakan batal demihukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen8/1999:Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat yang membuat klausulabaku perjanjian dengan konsumennya dalam huruf yang kurang besar,sulit dibaca dan tidak jelas untuk dibaca serta dipahami adalahperbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 18 ayat (2)UUPK 8/1999 serta dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal18

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.IDIkembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 jo.

No 8 Tahun 1999 menganut azaspembuktian terbalik, sehingga pada sidang ini, Nanti disaat pembuktian,Ketua Majelis Hakim yang memimpin Persidangan ini Dapatnyameminta pelaku usaha yang harus membuktikan terlebih dahulu jikamenganggap fihaknya tidak bersalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pencantuman Klausula BakuUndangundang RI No 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal18 ayat (1), Pada Perjanjian yang telah diberikan kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat adalah larangan UUPKPengertian Klausula

kedua belah pihak guna diperiksa perkaranya diPersidangan yang terbuka untuk umum dan untuk selanjutnya memberikanPUTUSAN sebagai berikut PRIMAIR : 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM Perjanjian yangdibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjianpembiayaan Bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan nomor Perjanjian : 0408.11.200192 ;3 Menyatakan perbuatan TERGUGAT membuat Perjanjian yang melanggar Pasal18

membuat perjanjian antara Penggugat denganTergugat dilandasi dengan UNDANGUNDANG YANG SECARAKHUSUS MENGATURNYA JUGA YAITU UNDANGUNDANGNOMOR: 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA YANGMERUPAKAN LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI ;Dengan demikian maka dalil Penggugat pada angka Romawi II adalah tidakbenar dan Tergugat tolak oleh karena Tergugat dalam membuat perjanjiandengan Penggugat tidak ada klausula baku sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat tersebut dan telah dianggap oleh Penggugat melanggar Pasal18

Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka romawi XI, olehkarena Tergugat tidak pernah mencantumkan adanya klausula baku dalamPerjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secarafidusia antara Penggugat dengan Tergugat dan perjanjian yang dibuat olehPenggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan UndangUndangyang secara khusus mengatur mengenai Jaminan Fidusia yaitu UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehinggaPerjanjian tersebut diatas TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL18

WiraswastaTerpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;:Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal18

No. 74 PK/Pid.Sus/2018Dakwaan Kedua Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal56 ke1 KUHP;Dakwaan Kedua Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun

padaPengadilan Negeri tanggal 13 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal18

Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2018telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan MahkamahAgung Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukanMediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga ProsesMediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukunkembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal18

bertentangan denganUU RI Nomor 8 Tahun 1999);Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata kita kaitkan dengan Pasal 18 ayat(1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausulabaku dilarang dicantumkan dalam Akta/Perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2)yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihatatau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengertimaka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal18

juga mengatur:Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atauperjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum;Sehingga dapat disimpulkan:1 Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam suatuperjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjianyang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukummenurut Pasal 1320 junto Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal18

Senin, tanggal dua puluhdelapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28112011) atas namaMuhammad Fauzan, sehingga Penggugat harus tunduk dan patuh pada Perjanjiantanpa diberi hak untuk keberatan atas isi Perjanjian tersebut;Bahwa, dalam Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 atas namaMuhammad Fauzan yang dibuat oleh Tergugat pada hari Senin, tanggal duapuluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28112011) tersebutdengan jelas sebagian isinya bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal18

POPAY Bin SOPIAN) telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah turut sertamelakukan jarimah Maisir/Perjudian melanggar Pasal 6 ayat (1) Jo. pasal18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo QanunAceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan uqubat cambuk masingmasing sebanyak 8 (delapan) kali cambuk di depan umum dikurangi masatahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;2.

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan PrimairDakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18

NAIK CAPAH secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana (Dakwaan Primiar);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Dan barang siapa tidak sanggup,hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 54/Pdt.P/2020/PA SgtaHalaman 8 dari 10 halamanMenimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi

Apabila dicermati dengan teliti maka Pasal 18.1 bukanlahpasal yang berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan dengan Pasal 18.2,Pasal 18.3 dan Pasal 18.4 yaitu klausula yang wajib dijalankan parapihak apabila dihadapkan pada keadaan kahar, hal ini membuktikanbahwa Penggugat tidak cermat dalam membaca dan mencermati Pasal18 Perjanjian Penyewaan mengenai keadaan kahar.42.

Periode Sewa Biaya Sewa per Keterangan Minggu Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata GS Nomor 20/Padt.G.S/2021/PN Jkt.Sel 6 April 12 April2020Rp.OPembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 13 April 19 April2020Rp.OPembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 20 April 26 April2020Pembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 27 April 3 Mei2020Pembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan

4 Mei 10 Mei2020Pembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 11 Mei 17 Mei2020Rp.OPembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 18 Mei 24 Mei2020Rp.OPembebasan biayarental kendaraansesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 25 Mei 31 Mei Rp.O Pembebasan biayarental kendaraan Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata GS Nomor 20/Padt.G.S/2021/PN Jkt.Sel 2020sesuai dengan Pasal18 PerjanjianPenyewaan 1 Juni 7 Juni2020Rp. 320.625Itikad baik Tergugatmemberikankeringananpembayaran

sewaktuwaktuapabila Bank menganggap perlu, terutama jika debitur wanprestasi,wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup tidakdipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan ataumenurut Bank kredit yang diberikan dinyatakan macet, untukmembuat dan menandatangani Akta pengakuan hutang secara notariilatas nama Debitur yang bertitel exsekutorial dengan memuatbesarnya hutang Debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yangNampak dalam rekening pinjaman Debitur, Pasal ini melanggar pasal18

(Pasl 1 angka 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen); Terdapat Klausula baku yang dilarang dicantumkan dalamdokumen dan/atau perjanjian sesuai yang dimaksud dalam Pasal18 ayat(1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) yaitu:a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali barang yang dibeli Konsumen;c.

Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjianadalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yangHalaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2345 K/Pdt/2017mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurutPasal 1320 juntis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3)UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;2.